BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Angka pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu tolak ukur
keberhasilan ekonomi negara tersebut. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan, yang salah satunya adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan nasional itu adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Pembangunan nasional tersebut dapat berjalan dengan baik apabila
17 Universitas Sumatera Utara
didukung dengan dana yang cukup. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional tersebut salah satunya bersumber dari pajak. Penerimaan pajak memiliki peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (budgetary), pajak juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (regulatory) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (Wibowo, 2000). Penentuan target penerimaan pajak dalam APBN selama ini tidak memadai lagi untuk menghadapi kondisi pengeluaran negara yang meningkat lebih cepat sehingga mengakibatkan semakin besarnya defisit anggaran. Seiring upaya mengurangi ketergantungan dana eksternal (hutang luar negeri) dan untuk menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, maka sumber pembiayaan pembangunan internal yakni penerimaan pajak terus ditingkatkan. Kontribusi pajak terhadap jalannya roda pemerintahan dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peran penting tersebut diwujudkan dalam bentuk target penerimaan pajak di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk skala nasional. Misi utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di dalam struktur keuangan negara menjalankan tugas dan fungsi penerimaan pajak adalah Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang – Undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien (Rusjdi,2006). Target penerimaan pajak dialokasikan kepada instansi vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) di daerah dan selanjutnya, setiap Kanwil DJP di masing – masing daerah juga mengalokasikan target tersebut kepada setiap
18 Universitas Sumatera Utara
Kantor Pelayanan Pajak yang berada di masing – masing wilayahnya sebagai unit operasional. Target penerimaan yang besar yang dibebankan kepada pajak ini akan tercapai apabila didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat, khususnya Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun pajak-pajak lainnya. Penerimaan pajak sebagai realisasi dari penentuan target pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak berupa
kebijakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (tax base) atau objek pajak, jika dasar pengenaan pajak dan objek pajak dapat diperluas berdasarkan UndangUndang maka hal ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, disamping itu kebijakan penerapan pajak yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Sistem perpajakan di Indonesia juga harus disusun menjadi lebih kondusif agar dapat meningkatkan wajib pajak, kepercayaan dan produktifitas. Penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh tarif pajak (tax rate) dan basis pajak (tax based). Tarif pajak dan basis pajak perlu disesuaikan pada tingkat yang rasional sehingga dapat meningkatkan daya saing dan menggairahkan dunia usaha yang pada akhirnya memberi dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN
penerimaan pajak berasal dari penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari penerimaan PPh pada umumnya diharapkan masih dapat ditingkatkan karena memiliki potensi yang cukup besar dan masih banyak yang belum tergali, terutama dari sektor PPh Pasal 21. Penggalian potensi PPh Pasal 21 tersebut akan berujung pada
19 Universitas Sumatera Utara
peningkatan PPh Orang Pribadi (OP) mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang harus tetap berlanjut. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum optimal. Tidak hanya untuk para Wajib Pajak (WP) perseorangan, minimnya tingkat kesadaran membayar pajak tersebut juga kerap kali terjadi pada badan usaha yang dimiliki pengusaha. Saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak (ekstensifikasi pajak). Semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21 adalah dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam membayar pajak (Silalahi, 2000). Dalam hal penerimaan PPh Pasal 21, ini terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga Wajib Pajak Bendahara. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) tahun 2010 dan 2011 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh OP di Kota Medan mengalami penurunan. Penentuan target pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, tetapi juga harus melihat faktor-faktor ekonomi eksternal secara makro yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Seperti telah diuraikan sebelumnya, ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satunya adalah Wajib Pajak, yang dalam hal ini adalah masyarakat yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
20 Universitas Sumatera Utara
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Tanggung
jawab
atas
kewajiban
pembayaran
pajak,
sebagai
pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh Sistem Perpajakan Indonesia. Sangat diperlukan peran serta dari masyarakat untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak, yang pada akhirnya akan menunjang kelangsungan pembangunan. Peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting di dalam tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran tersebut diatas, dalam tesis ini, penulis mencoba untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat terhadap penerimaan pajak di Kota Medan.
1.2.
Rumusan Masalah Dengan
memperhatikan
latar
belakang
dan
uraian
yang
telah
diuraikan,terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk mempermudah dalam
21 Universitas Sumatera Utara
penulisan tesis dan diperlukan untuk mengambil keputusan pada akhir penulisan tesis ini. Rumusan masalah tersebut antara lain : 1. Apakah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, peran serta masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Medan? 2. Apakah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, , jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Medan? 3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan? 4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap jenis pekerjaan?
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, peran serta masyarakat terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. 2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. 3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan.
22 Universitas Sumatera Utara
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap jenis pekerjaan.
1.4.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, umur, gender, performance Direktorat Jenderal Pajak, peran serta masyarakat terhadap penerimaan pajak di Kota Medan. 2. Sebagai studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi USU, terutama bagi mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Perpajakan Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 23 Universitas Sumatera Utara
