BAB I PENDAHULUAN. (intermediation role) dan fungsi sebagai transmission role. Fungsi perantara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1 Fungsi bank dikategorikan dalam 2 (dua) fungsi yaitu sebagai perantara (intermediation role) dan fungsi sebagai transmission role. Fungsi perantara (intermedition role) adalah penyediaan kemudahan untuk aliran dana atas kelebihan dana selaku penabung (saver) atau pemberi pinjaman (lender) kepada mereka yang memerlukan atau kekurangan dana untuk memenuhi kegiatan kepentingannya selaku peminjam (borrower). Fungsi sebagai transmission role sebagai penyalur kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.2 Berdasarkan hal tersebut, fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. 3

Fungsi

1

Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 junto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). 2 Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 15. 3 Zulkarnain Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

2

seperti ini dikatakan oleh Frederic S. Mishkin, sebagai ”aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup. 4 Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi turunannya. Menurut E. Gerald Corrigan dan Michael A. Raffanti, tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.5 Berdasarkan fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan pelayanan harus berdasarkan prinsip kepercayaan. Kepercayaan masyarakat mutlak diperlukan karena bank pada hakikatnya tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. Prinsip ini sangat penting dijaga, paling tidak karena ada 2 (dua) alasan menurut Zulkarnain Sitompul, yaitu:6 1. Peningkatan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi, dan 2. Mencegah terjadinya bank runs and panics. Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga usaha bank. Risiko usaha bank (banking business risk) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Terdapat 10 4

Ibid. Ibid, hal. 2. 6 Ibid, hal. 2-3. 5


3

(sepuluh) macam risiko usaha yang dihadapi oleh bank diantaranya yaitu: risiko kredit (credit risk), risiko investasi (investment risk), risiko likuiditas (liquidty risk), risiko operasional (operating risk), risiko penyelewengan (fraud risk), risiko fidusia (fiduciary risk), risiko tingkat bunga (interest rate risk), risiko solvensi (solvency risk), risiko valuta asing (foreign currency risk), dan risiko persaingan (competitive risk).7 Agar dapat meminimalisasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan agar fungsi bank dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya, salah satu prinsip yang diterapkan dalam perbankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun penyalahgunaan wewenang adalah kebijakan menerapkan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customers) yang pada saat ini lebih dikenal dengan istilah 7

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 299-302. Risiko kredit (credit risk) adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Risiko investasi (investment risk) adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga yang dimiliki bank misalnya obligasi atau surat berharga lainnya. Risiko likuiditas (liquidty risk) adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebuhutan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh nasabah penyimpan pada suatu waktu. Risiko operasional (operating risk) adalah risiko berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank disebabkan karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kegagalan atas jasa serta produk baru yang diperkenalkan. Risiko penyelewengan (fraud risk) adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, kebejatan moral, perilaku tidak terpuji dari pejabat, karyawan, dan nasabah bank. Risiko fidusia (fiduciary risk) adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha. Risiko tingkat bunga (interest rate risk) adalah risiko yang kemungkinan timbul akibat berubahnya tingkat bunga sehingga akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko solvensi (solvency risk) adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa aset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Risiko valuta asing (foreign currency risk) adalah risiko yang dihadapi oleh bank devisa yang melakukan transaksi berkaitan dengan valuta asing, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva. Risiko persaingan (competitive risk) adalah risiko yang berkemungkinan timbul disebabkan karena jenis produk-produk yang ditawarkan bank seluruhnya berisfat homogen sehingga persaingan antar bank lebih berfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara proporsional dan paling baik.


4

Customers Due Diligence (CDD) yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank. 8 Prinsip tersebut pada intinya implementasi dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) atau prinsip prundential banking. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak perbankan terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dana dan terhadap kepentingan bank itu sendiri atas risiko kerugian yang timbul dari suatu tindakan atau timbul dari kebijaksaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. 9 Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dalam

melakukan usahanya,

menurut

ketentuan ini,

bank

melaksanakan asas demokrasi ekonomi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan berpedoman pada Pasal 2 ini, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip terpenting yang wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebab bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. 8

Pasal 1 angka 15 PBI Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 9 Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 146.


5

Prinsip kehati-hatian sangat penting dalam menjaga tingkat kesehatan bank dengan demikian harus diterapkan pada setiap kegiatan usaha bank, baik itu berupa penghimpun dana maupun penyaluran dana melalui perkreditan. Prudential principle berawal dari Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan Know Your Customers Principle, merupakan prinsip yang direkomendasikan oleh Committee on Banking Regulations and Supevisory Practise (Basel Committee). Keanggotaan dalam Basel Committee terdiri dari para gubernur bank sentral mengeluarkan

kode

etik

perbankan

pada

tahun

1988.

Basel

Committee

merekomendasikan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan.10 Hingga saat ini Prinsip Mengenal Nasabah yang diubah menjadi Customers Due Diligence bermuara pada salah satu prinsip terpenting dan menjadi kewajiban bank yaitu prinsip kehati-hatian (prudential principle). Prinsip tersebut terdapat dalam PBI Nomor: 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu pertimbangan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bahwa yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum

10

Pradjoto, Mencegah Kebangkrutan Bangsa, (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2003), hal. 93.


6

yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner11 ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau lainnya. Identifikasi dan klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan informasi calon Nasabah perorangan menyangkut identitas calon Nasabah dan identitas Beneficial Owner. Informasi tersebut wajib didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah dan spesimen tanda tangan. Penerapan Customers Due Diligence dalam dunia perbankan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana misalnya tindak pidana korupsi dan lain-lain. Setidaknya melalui penerapan kewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan cara mengisi formulir, dapat mendeteksi lebih dini asal-usul hasil dari sebuah kejahatan apabila calon nasabah tersebut terkait sebelumnya dengan kejahatan. 12 Diperlukan adanya perubahan budaya dan mental masyarakat untuk memberikan keterangan yang benar dan lengkap mengenai identitas diri termasuk informasi mengenai maksud dan tujuan hubungan usaha dengan bank serta sumber

11

Pasal 1 angka 13 menentukan: Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. 12 Prinsip ini disebut dengan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principle (KYCP). Prinsip KYCP saat ini setelah diundangkannya UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa atau due diligence.


7

dana kepada bank, serta adanya kewajiban bagi bank untuk melaporkan transaksi dalam jumah tertentu dan transaksi yang mencurigakan. Mengingat hal ini belum terbiasa dilakukan, maka perlu adanya penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai hal ini. Penerapan

prinsip

kehati-hatian

bila

dipahami

lebih

jauh,

sangat

menguntungkan, baik bagi pihak perusahaan perbankan maupun bagi pihak nasabah itu sendiri. Transaksi-transaksi yang dikelola perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut dapat dipastikan merupakan transaksi yang bersih dan berimbas pada kepercayaan nasabah terhadap bank semakin tinggi serta keuntungan bank itu makin meningkat. Perusahaan bank tersebut juga dapat menjadi perantara yang baik bila nasabahnya bertransaksi dengan nasabah perusahaan atau bank lainnya. Penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya untuk memenuhi kepentingan bank dan nasabah, tapi lebih jauh lagi bahwa penerapan prinsip tersebut merupakan kepentingan yang bersifat nasional. Sebagaimana dengan prinsip kehatian-hatian (prudential principle) yang telah diuraikan di atas, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak ternyata dalam putusannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi13 sehingga dibebaskan dari segala tuntutan serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya selaku Kepala Bagian (Kabag) Operasional pada PT. Bank

13

Putusan Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama terdakwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak, hal. 63.


8

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (selanjutnya disebut PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe).14 Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat saksi ahli Very Dyatmika Adhirahatja, SH, MH15, dan analisis yuridis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengatakan bahwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak (terdakwa) dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) karena cek Nomor: AP 011150 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak ditolak oleh terdakwa seharusnya terdakwa menolaknya karena yang membawa cek bukan pemegang rekening.16 Namun, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat penasihat hukum Heri Kurnia, SE Bin Sulaiman Ishak (terdakwa) yang mengatakan bahwa pencairan cek oleh terdakwa telah sesuai dengan SOP PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Prinsip kehati-hatian sebenarnya perwujudan dari SOP yang telah disepakati oleh institusi terkait dan apabila dalam pekerjaan di bank telah melaksanakan SOP berarti telah melaksanakan prinsip kehati-hatian yang diamanahkan dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

14

Pengangkatan Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak sebagai Kepala Bagian (Kabag) Operasional PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direkasi PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor: 192/04/Dir/VIII/2007 tertanggal 07 Agustus 2007 sebagai Kabag Operasional. 15 Very Dyatmika Adhirahatja, SH, MH adalah analisis muda dari tim pengatur sistem pembayaran biro pembangunan dan kebijakan sistem pembayaran DASP Bank Indoensia tahun 2009 sampai sekarang. Dalam kasus ini bertindak sebagai saksi ahli. 16 Putusan Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama terdakwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak, hal. 37


9

Secara singkat dalam dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK) karena terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara dalam dakwaan subsidair terdakwa dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UUPTPK karena terdakwa secara melawan hukum melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa dengan alasan keberhasilan uji transaksi tersebut memerintahkan saksi Aisyah Yacob Binti Yacob untuk mencairkan cek nomor: AP 011150 dan saksi tetap menolaknya. Pada alasan yang dikemukakan terdakwa ini, dalam dakwaan primair JPU mengatakan bahwa terdakwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan SOP karena cek Nomor: AP 011150 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak ditolak oleh terdakwa seharusnya terdakwa menolaknya karena yang membawa cek bukan pemegang rekening. Terdakwa dikenakan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdakwa tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga terdakwa dikenakan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUPTPK.


10

Akibat perbuatan terdakwa merugikan atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dan/atau PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Bagian Operasional yang memegang wewenang user pencairan batas maksimal autorisasi pencairan cek antara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupaih) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka dalam dakwaan subsidair JPU dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UUPTPK. Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian terhadap kasus ini adalah bahwa dalam putusan Majelis Hakim Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama terdakwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga dibebaskan dari segala tuntutan serta memulihkan hak, harkat, dan martabatnya selaku Kepala Bagian (Kabag) Operasional pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Terdakwa Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak dalam putusan tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dengan pertimbangan bahwa langkah-langkah yang dilakukan terdakwa untuk mencairkan cek Nomor: AP 011150 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah sesuai dengan SOP bank. Oleh sebabnya dirasa penting untuk dilakukan penelitian tentang: Penerapan Prudential Principle Sebagai Salah Satu Kewajiban Bank (Studi Pada Bank Aceh) sebagai judul dalam tesis ini.


11

B. Perumusan Masalah Permasalahan yang diteliti sehubungan dengan kasus penerapan prinsip kehati-hatian pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diuraikan secara singkat di atas adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan? 2. Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu kewajiban bank di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe? 3. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban bank?

C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan prinsip kehati-hatian sebagai sebagai salah satu kewajiban di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. 3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewajiban bank.


12

D. Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat dari penelitian ini, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 1. Kegunaan teoritis. Kegunaan secara teoritis dapat berguna sebagai bahan kajian peneliti lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta berguna dalam menambah khasanah ilmu hukum perbankan khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. 2. Kegunaan praktis. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi lembagalembaga perbankan baik bank-bank konvensional maupun bank-bank syariah termasuk bank-bank pembangunan daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam kegiatan pelayanan perbankan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan terhadap judul tesis yang sama dengan penelitian ini dan ditemukan judul “Prinsip Kehati-hatian (Prident Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia” atas nama Mulhadi, pada tahun 2005 dengan permasalahannya: bagaimanakah kondisi perbankan Indonesia saat ini? bagaimankah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam uu perbankan? dan bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan syariah?


13

Setelah dilakukan perbandingan dengan judul “Penerapan Prudential Principle Sebagai Salah Satu Kewajiban Bank (Studi Kasus Pada Bank Aceh)” dalam penelitian ini terdapat perbedaan sebab fokus perbahasan dalam permasalahan penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip kehatihatian dalam pelaksanaan kewajiban bank? dan bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian sebagai sebagai salah satu kewajiban di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe? Berdasarkan perbedaan di atas, dapat dikatakan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, maka penelitian ini dapat dikatakan memiliki keaslian dan jauh dari unsur plagiat serta sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka serta sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan

kebenaran

ilmiah

dengan

demikian

penelitian

ini

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.


14

F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional 1. Kerangka Teori Bisnis bank merupakan bisnis penuh dengan risiko.17 Oleh sebab itu, dalam dunia perusahaan khususnya perbankan, maka pihak bank adalah sebagai pemegang amanah (fiduciary) yang harus berperilaku sebagaimana layaknya pemegang kepercayaan. Komisaris dan Direksi menempati posisi sebagai fiducia dalam pengelolaan bank dan mekanisme hubungannya harus secara fair. Menurut sistem hukum common law hubungan itu dapat didasarkan pada teori fiduciary duty. Bismar Nasution, menyebutkan bahwa: 18 Fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan orang lain, dimana kepentingan pribadi orang lain yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan dan bawahan dalam sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). 17

Abdulkadir Muhammad, Loc. Cit. Risiko itu diantaranya: risiko kredit (credit risk), risiko investasi (investment risk), risiko likuiditas (liquidty risk), risiko operasional (operating risk), risiko penyelewengan (fraud risk), risiko fidusia (fiduciary risk), risiko tingkat bunga (interest rate risk), risiko solvensi (solvency risk), risiko valuta asing (foreign currency risk), dan risiko persaingan (competitive risk). 18 Bismar Nasution, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank”, Makalah yang Disampaikan pada Seminar Sehari: Tanggung Jawab Pengurus Bank dalam Penegakan dan Penanganan Penyimpanan di Bidang Perbankan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Perbankan, diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan, Surabaya, tanggal 21 Februari 2008, hal. 4-5. Di negara-negara common law dimana khususnya di negara Amerika yang telah mempunyai standar yang jelas untuk menentukan apakah seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam tindakan yang diambilnya, yaitu disarkan pada standar duty of loyality dan duty of care dalam pertanggungjawaban direksi pada Perseroan Terbatas didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya.


15

Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary dengan client-nya. Dalam memahami hubungan pemegang kepercayaan (fiduciary relationship) tersebut, sistem hukum common law mengakui bahwa orang

yang

memegang

kepercayaan (fiduciary) secara natural memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenangnya. Hubungan pemegang kepercayaan tersebut harus didasarkan kepada standar perilaku yang tinggi. 19 Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Menurut Benyamin N. Cardoza, seseorang yang memiliki tugas kepercayaan (fiduciary duty) manakala seseorang itu memiliki kapasitas dan seseorang yang memiliki kapasitas jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/dana yang dikelola bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. Dengan kata lain, seseorang yang dipercaya tersebut harus memiliki itikad baik.20 Hubungan antara orang yang dipercaya dengan orang yang mempercayai dalam mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis ini terjalin dalam

19

Ibid, hal. 5. Benyamin N. Cardoza, dalam Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 31 dan hal 32. 20


16

suatu hubungan fiducia. Konsep fiduciary sama dengan trust yang dalam ilmu hukum trust berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang dalam hal ini trustee untuk kepentingan pihak lain atau cestui que trust berkenaan dengan pengurusan harta benda yang dimasukkan dalam kekuasaan trustee untuk kepentingan pihak lain. 21 Teori trust lebih utuh dari teori fiduciary duty sebab trust memfokuskan kepercayaan segala-galanya atau semuanya sedangkan fiduciary duty ada pembatasan kepercayaan misalnya Direksi secara hukum dapat terlepas dari segala tuntutan sebab berkaitan dengan tanggung jawab di luar kewenangannya yang disebut dengan (judgment rule) sedangkan dalam trust, kepercayaan dibebankan sepenuhnya tanpa dibatasi. Teori kepercayaan awalnya dari model trust yang kemudian trust ini dibatasi dalam model fiducairy duty, sehingga kedua teori ini sebagai dasar dalam menerapkan prinsip kepercayaan. Walaupun keduanya berbeda namun keduanya tetap dibebankan kepedulian (care), loyal (loyality), itikad baik (good faith), kejujuran (honesty), keterampilan (skill) dalam derajat atau standar yang tinggi. 22 Dalam teori fiduciary duty, pemegang amanah atau orang yang dipercaya dalam mengelola sesuatu adalah trustee sedangkan pihak yang mempercayai pengelolaan itu adalah beneficiary.23 Sehubungan dengan teori di atas, dalam dunia perbankan, pihak bank (Direksi, Komisaris, Staf, Karyawan, dan lain-lain) termasuk 21

Ibid, hal. 33. Ibid, hal. 33-34. Lihat juga: Chandra Lubis, Unsur Itikad Baik Dalam Pengelolaan Perseroan Oleh Direksi, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 3, hal. 5, hal. 6, hal. 7, dan hal, 59. 23 Munir Fuady, Op. cit., hal. 34. 22


17

dalam kategori orang atau pihak yang dipercaya dan yang paling tertinggi kepercayaan itu dipegang oleh Direksi yang disebut dengan trustee sedangkan masyarakat yang menyimpan dananya melalui bank masuk dalam kategori sebagai beneficiary atau orang yang mempercayai kepengurusan atau pengelolaan dana tersebut. Oleh sebab lembaga perbankan merupakan suatu lembaga sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat. Maka teori fiduciary duty penting untuk diterapkan dalam dunia perbankan tersebut. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, mustahil suatu bank mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Tidaklah berlebihan apabila di dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dalam menghindari terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian, prinsip kehatihatian mutlak diperlukan.24 Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential principle dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, maka salah satu upaya agar prudential principle tersebut dapat dilakukan melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principles (KYCP). Prinsip ini merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui

24

Chatamarrasjid Ais, Op. cit, hal. 144.


18

identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam transaksi perbankan merupakan faktor yang penting dalam melindungi tingkat kesehatan bank. Hal ini dikarenakan dengan adanya prinsip ini berarti bank telah menerapkan prudential principle melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bank, dengan demikian bank akan terhindar dari berbagai risiko yang dapat mengganggu tingkat kesehatan bank itu sendiri. Misalnya untuk menghindari kredit macet, bank harus mengadakan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis bank terhadap permohonan kredit adalah suatu cara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. 25 Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan mengenai berbagai transaksi perbankan untuk menciptakan perbankan yang sehat. 26 Prinsip ini merupakan prinsip yang direkomendasikan oleh Committee on Banking Regulations and Supevisory Practise (Basel Committee) yang keanggotaannya terdiri dari para gubernur bank sentral di seluruh dunia untuk mengeluarkan kode etik perbankan pada tahun 1988. Basel Committee merekomendasikan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai salah satu bentuk prudential regulation di lingkungan industri perbankan.27 Dalam ketentuan Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan

25

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 70. http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_122010.htm, Oleh: Blog Resmi Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, diakses tanggal 16 Januari 2012. 27 Pradjoto, Loc. cit. 26


19

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian salah satu asas terpenting yang sifatnya wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” dan ayat (3) ditegaskan: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Ketentuan dalam UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan di atas mengisyaratkan suatu kewajiban untuk menerapkan prinsip kehatihatian. Prinsip ini kemudian dijadikan sebagai salah satu dari kebijakan Bank Indonesia yang terdapat dalam paket kebijakan Januari 2003 melalui PBI Nomor: 3/10/Pbi/2001 tentang yang kemudian diubah melalui PBI Nomor:5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor: 3/10/Pbi/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Paket kebijakan Bank Indonesia ini bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, terhindar dari berbagai risiko usaha, setidaknya dapat mengurangi risiko usaha dengan cara bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-


20

hatian adalah Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sehingga terciptanya perbankan yang sehat.28 Perubahan istilah penyesuaian terminologi dari sebelumnya menggunakan terminologi “KYCP” berubah menjadi terminologi “Customer Due Dilligence” (CDD) terdapat dalam dalam PBI Nomor: 12/20/Pbi/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS). Berdasarkan PBI Nomor: 12/20/Pbi/2010, prinsip ini diterapkan untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan yang sejak tahun 2001 Bank Indonesia sudah memulainya dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Prinsip kehatian-hatian juga diatur dalam PBI Nomor: 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product29 bagi Bank Umum. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles) menurut PBI ini digunakan untuk pengendalian manajemen risiko terutama yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risko yang mungkin timbul dari structured product tersebut bagi Bank Umum. Selanjutnya ketentuan dimaksud disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif 28

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/pbi_122010.htm, Oleh: Blog Resmi Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, diakses tanggal 16 Januari 2012. 29 Menurut PBI Nomor: 11/26/PBI/2009, structured product adalah produk keuangan nonkonvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu.


21

untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program anti pencucian uang dan pemberantasan terorisme, sehingga terminologi “Customer Due Dilligence” (CDD) mulai digunakan melalui PBI Nomor: 12/20/Pbi/2010. 30 Penerapan Customers Due Diligence dalam dunia perbankan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana misalnya tindak pidana korupsi, pembiayaan terorisme, dan lain-lain. Setidaknya melalui penerapan kewajiban memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh bank dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi, dapat mendeteksi lebih dini suatu kejahatan apabila seseorang menggunakan instrumen perbankan untuk melakukan kejahatan. 31 Esensi yang diperlukan dalam penerapan Customers Due Diligence ini adalah untuk perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung. Chatamarrasjid Ais, mengatakan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung oleh bank terhadap kepentingan 30

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian, Oleh: Blog Resmi Bank Indonesia, diakses tanggal 23 Januari 2012. 31 Prinsip ini disebut dengan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer (KYCP). Prinsip KYCP saat ini setelah diundangkannya UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Pengguna Jasa atau due diligence.


22

nasabahnya adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau keputusan atau timbul dari suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan. 32 Sedangkan perlindungan langsung oleh bank terhadap kepentingan nasabahnya adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung timbulnya risiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank, misalnya nasabah yang memiliki hak preferen. 33 Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu perlindungan tidak secara langsung diberikan oleh bank kepada nasabahnya menjadi urusan internal bank itu sendiri yang diatur melalui SOP sebagai pedoman atau petunjuk bagi pegawai dan/atau staf dan/atau karyawan bank untuk melaksanakan pekerjaan sesuatu dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena bank menganut prinsip kerahasiaan yang wajib dijaga, maka harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian pula. Kewajiban untuk menjaga prinsip kehati-hatian ini dikenakan kepada semua pihak yang terafiliasi dengan bank. Pihak yang terafiliasi dengan bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang diberikan oleh bank. Hubungan tersebut terikat dengan cara menggabungkan dirinya dnegan pada bank 32

Chatamarrasjid Ais, Op. cit, hal. 146. Ibid, hal. 154. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang memiliki hak khusus dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. 33


23

tersebut, tetapi dengan tidak kehilangan identitasnya. Penggabungan diri tersebut karena keterikatan kepemilikan, kepengurusan, hubungan kerja biasa misalnya karyawan, hubungan kerja dalam rangka pemberian pelayanan jasa kepada bank seperti konsultan hukum. Pihak-pihak terafiliasi dengan bank yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian adalah:34 a. Dewan Komisaris Bank; b. Direksi Bank; c. Dewan Pengawas Syariah; d. Pejabat dan Karyawan Bank; e. Pengelola dan Karyawan Bank yang berbentuk koperasi; f. Konsultan Hukum; g. Akuntan Publik, dan h. Penilai. Semua pihak tersebut di atas yang memiliki akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank. Misalnya pejabat bank adalah mereka yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana atau pengawas pada bank termasuk Direksi yang menetapkan SOP. Sedangkan karyawan adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank dan tidak terkecuali kepada setiap pihak yang terafiliasi. 35

34

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cetakan Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 278. 35 Ibid, hal. 290.


24

Pelibatan kepada seluruh pihak yang terafiliasi dengan bank untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam perbankan ini mengingat bahwa kegiatan perbankan bergerak dalam bidang pengelolaan dana-dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Muhammad Djumhana, mengatakan, “bahkan setiap pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut”. Kepercayaan masyarakat akan terjaga apabila sektor perbankan itu diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya. 36 Sementara dalam pengelolaan dana-dana masyarakata tersebut, bank hanya berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary). Sebagai lembaga perantara, bank menjembatani kebutuhan 2 (dua) kelompok nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana lebih dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Oleh sebabnya sebagai lembaga intermediary apabila bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian, akan berakibat pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada bank. 37 Bank pada satu sisi menjaga kerahasiaan, di sisi lain melaksanakan prinsip transparansi yang terbatas. Kesalahan dalam menjalankan prinsip ini karena tidak hati-hati menyebabkan kerugian pada bank. Itu sebabnya, bisnis perbankan adalah bisnis penuh dengan risiko meski menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (prudent). Salah satu faktor yang menyebabkan sistem perbankan 36

Ibid, hal. 326. Ismail, Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8 dan hal. 11. 37


25

nasional mengalami kebangkrutan akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dan di samping itu lemahnya fungsi pengawasan dari Bank Indonesia.38 Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), prinsip kehati-hatian juga dianut dalam mengelola perusahaan khususnya perbankan. Prinsip kehati-hatian sejalan dengan prinsip itikad baik, wajib dipercaya, wajib jujur dalam memikul tanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan perseroan (khususnya bank), yang terdiri dari:39 a. Kewajiban melakukan pengurusan hanya untuk kepentingan perseroan semata (duty to act bona fide in the interest of the company); b. Kewajiban bertindak untuk dan atas nama perseroan (duty to execise power for proper purposes); c. Kewajiban bertindak seluas-luasnya (duty to retain discretion); d. Kewajiban menghindari benturan kepentingan (duty to avoid conflict of interest); e. Kewajiban melaksanakan fungsi kegiatan manajemen dengan mengambil risiko dan peluang di masa depan (duty of care and duty diligence); f. Kewajiban menaati peraturan perundang-undangan (statutory duty); g. Kewajiban loyal terhadap perseroan (loyalty duty). Kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada Direksi perusahaan, dalam hal ini Direksi Bank atau Direktur Bank Indonesia. Namun, kewajiban pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana

38

Iswi Hariyani, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa, (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010), hal. 3. 39 Chandra Lubis, Op. cit, hal, 82-96.


26

dikatakan Muhammad Djumhana di atas, berlaku bagi setiap pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang perbankan wajib menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.40 Krisis perbankan pada tahun 1997 di Indonesia, menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksnakan prisnip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan. 41 Heru Supraptomo, mengatakan bahwa, “Kegiatan perbankan tidak bisa diserahkan seluruhnya pada mekanisme pasar, karena kenyataannya, pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya (self correcting) apabila terjadi sesuatu di luar dugaan”.42 Hal ini, sejalan dengan yang dikatakan Iswi Hariyani, bahwa, “Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri”. 43 Penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dalam kasus Bank Mandiri dimana Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman kepada mantan Dirut Bank Mandiri, ECW Nelloe dengan sanksi penjara 10 (sepuluh) tahun karena perkara tindak pidana korupsi atas pemberian kredit PT. Cipta Graha Nusantara yang dilakukan secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya terbukti karena

40

Muhammad Djumhana, Loc, cit, hal. 326. Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia, Tesis, (Medan: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Universitas Sumatera Utara, 2005), hal. 2-3. 42 Heru Supraptomo, ”Analisis Ekonomi Terhadap Sistem Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, Tahun 1997, Jakarta, hal. 63. 43 Iswi Hariyani, Op, cit, hal. 32. 41


27

penyaluran kredit dilakukan dengan tidak berhati-hati yaitu tanpa memenuhi asasasas umum perbankan dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.44 Pengurus bank adalah profesi yang dituntut memiliki standar kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola bank. Alasannya adalah bank sebagai institusi keuangan yang

kegiatan usahanya

adalah

menghimpun dana

dari

masyarakat

dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan merupakan jantung perekonomian dan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit bukan berasal dari pemilik bank. 2. Landasan Konsepsional Landasan konsepsional sebagai konstruksi secara internal pada pembaca untuk

mendapat

konseptual

berdasarkan

tinjauan

kepustakaan.

Landasan

konsepsional ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru serta memberikan arahan, beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: a. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) adalah salah satu asas dalam pengelolaan perusahaan (khususnya bank) dimana bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana-dana masyarakat yang dipercayakan padanya. 45 b. Pelanggaran prinsip kehati-hatian adalah pelanggaran terhadap suatu kelaziman yang dilakukan dalam perbankan dan dapat diukur dalam SOP 44

Zulkarnaen Sitompul, ”Bankir Perlu Berhati-Hati”, Harian Ekonomi Pembaca, 18 Januari 2008, hal. 8. 45 Chatamarrasjid Ais, Op. cit, hal. 147.


28

Bank. Seseorang dinyatakan tidak boleh melakukan pengurusan Bank secara sembrono (carelessly) dan lalai (negligence), apabila dilakukan dengan cara sembrono dan lalai maka menurut hukum seseorang itu dinyatakan telah melanggar kewajiban berhati-hati (duty care) atau bertentangan dengan prudential duty.46 c. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.47 d. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 48 e. Kewajiban bank adalah segala sesuatu yang diatur dan diwajibkan untuk dilakukan oleh bank menurut UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan lainnya terkait dengan perbankan. 49 f. Nasabah adalah setiap pihak yang menggunakan jasa-jasa bank.50 g. Perlindungan Nasabah adalah perlindungan hukum terhadap nasabah secara tidak langsung melalui penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian terhadap nasabah.51 46

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 379. Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 48 Pasal 1 angka 2 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 49 Bandingkan dengan ketentuan pada Pasal 52 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 50 Pasal 1 angka 16 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 47


29

h. Pihak Terafiliasi adalah semua pihak yang memiliki akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan atau kondisi bank dan pengikatannya diperoleh melalui suatu perjanjian serta menjunjung tinggi asas kepercayaan. 52 i.

Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customers Principle (KYCP) pada prinsipnya sama dengan Customers Due Diligence (CDD). Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sementara Customer Due Dilligence (CDD) adalah suatu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.53

j.

Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman teknik secara khusus yang berlaku bagi suatu lembaga/institusi maupun suatu entitas bisnis khususnya di PT. BPD Aceh Cabang Lhokseumawe.

G. Metode Penelitian Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 54 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran 51

Chatamarrasjid Ais, Op. cit, hal. 143-145. Bandingkan dengan ketentuan pada 1 angka 22 UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 53 Sentosa Sembiring, Op. cit, hal. 70-71. 54 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hal. 106. 52


30

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 55 Dengan demikian metode penelitian hukum adalah suatu cara kerja atau upaya ilmiah untuk memahami, memecahkan, dan mengungkapkan suatu permasalahan hukum berdasarkan metode tertentu. 1. Jenis dan Sifat Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut sebagai penelitian doktrinal. 56 Penggunaan penelitian hukum normatif ini didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori fiduciary duty atau trust dengan implementasi prinsip kehati-hatian di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan faktafakta mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan menggunakan teori fiduciary duty sebagai pisau analisisnya untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian. 2. Sumber Data Sebagai data pokok dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang

55

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 6. Penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. Penelitian hukum normatif ini bersifat kualitatif. 56


31

meliputi: a. Bahan hukum primer, yaitu: UU No.7 Tahun 1992 junto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), Peraturan Bank Indonesia (PBI) misalnya PBI Nomor: 3/10/Pbi/2001 yang kemudian diubah melalui PBI Nomor:5/21/PBI/2003

tentang

Perubahan

Kedua

Atas

PBI

Nomor:

3/10/Pbi/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), PBI Nomor: 12/20/Pbi/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS), PBI Nomor: 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product bagi Bank Umum, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, PBI Nomor: 12/ 20 /Pbi/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan PBI lainnya yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam bank, dan Putusan Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan ulasanulasan terhadap bahan hukum primer, seperti makalah hasil-hasil seminar, buku-buku, Putusan Nomor: 132/Pid.B/2009/PN-Lsm atas nama Heri Kurnia Bin Sulaiman Ishak, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, dan surat kabar, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar


32

hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu dilakukan pengumpulan data lapangan (field research) sebagai data pendukung dalam memperkuat argumen-argumen penelitian ini dengan melakukan teknik wawancara di PT. PBD Aceh. Dilakukan identifikasi data terhadap kasus yang yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehatia-hatian (prudential principle) di dalam sistem perbankan. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal dalam undang-undang perbankan yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti hingga disistematisasikan untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan menyangkut masalah penerapan prinsip kehatia-hatian di PT. PBD Aceh. 4. Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam UU Perbankan dan peraturan


33

perbankan terpenting lainnya yang relevan dengan permasalahan. Kemudian dikemukakan secara deduktif dengan menghubungkannya terhadap permasalahan yang diteliti dan disistematisasikan untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan.


BAB I PENDAHULUAN. (intermediation role) dan fungsi sebagai transmission role. Fungsi perantara

Recommend Documents