BAB I PENDAHULUAN. modal menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan fungsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pasar modal yang maju dan pesat merupakan impian banyak negara. Pasar modal memiliki peranan yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (yaitu investor) dan pihak yang memerlukan dana (yaitu issuer, pihak yang menerbitkan efek atau emiten ). Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbal hasil ( return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan,

karena

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.1 Secara umum, pasar modal sering dikaitkan sebagai sumber keuangan jangka panjang, yang dibedakan dengan pasar uang yang merupakan sumber dana jangka pendek. Pandangan ini memang mendasar, sebab dalam praktek diakui bahwa dana itu dapat berkembang dan jika dunia usaha (perusahaan dan 1

Tjipto Darmadji dan Hendy M. Fakhrurddin, Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab Edisi 2 ( Jakarta :Salemba Empat ), hlm. 2.

ix Universitas Sumatera Utara

masyarakat investor) dapat memanfaatkan pasar modal tersebut, maka perusahaan tidak perlu lagi menutup diri, melainkan memandang pasar uang dan pasar modal tersebut sebagai pool dana umum yang dapat digunakan jika diperlukan demikian juga masyarakat investor dapat menggunakan pasar uang dan pasar modal tersebut sebagai arena untuk investasi. Dengan demikian satu perusahaan dapat memutar dana yang diperolehnya dari pasar uang sebagai sumber dana jangka pendek dan selanjutnya menahannya untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga menjadi sumber dana jangka panjang. Sebaliknya satu perusahaan dapat mengadakan emisi surat berharga (saham atau obligasi) untuk memenuhi kebutuhan dana yang dihadapi secara jangka panjang. Dan masyarakat investor dapat mengadakan investasinya secara lebih mantap menurut pilihan jangka waktunya. 2 Alasan-alasan perlunya pengembangan pasar modal diberbagai negara disebabkan karena banyaknya manfaat yang dapat diberikan bagi pengembangan perekonomian suatu negara. Manfaat ini antara lain dapat disebutkan sebagai berikut : 3 1. Memperbaiki struktur pemodalan perusahaan. 2. Meningkatkan efisisensi alokasi sumber-sumber dana. 3. Menunjang terciptanya perekonomian yang sehat. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Membuka alternatif divestasi (pelepasan modal). 6. Meningkatkan penerimaan negara. 2

Sumantoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 26. 3

M. Irsan Nasaruddin, Aspek Hukum Pasar Modal (Jakarta : Kencana , 2008),

hlm. 34.

Universitas Sumatera Utara

7. Dapat mengurangi utang luar negeri. 8. Sarana bagi generasi muda. Pembangunan, dengan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial dan politik, merupakan suatu desain besar yang kompleks dan menuntut kesungguhan penanganan. Tidak terkecuali bagi Indonesia yang saat ini tengah mengalami masa-masa sulit untuk menjejakkan platform pembangunan yang menyeluruh krisis ekonomi tidak hanya melanda Indonesia, namun juga beberapa negaranegara di Asia, tetapi Indonesia yang paling lama mengalaminya karena sendisendi perekonomiannya ternyata tidak kuat. Hal itu disebabkan budaya mental atau perilaku buruk di dalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha, dan ironisnya hal itu dilakukan oleh sejumlah orang berada di setiap level pucuk pimpinan dari perusahaan-perusahaan. Akibatnya fatal, perekonomian Indonesia runtuh dan sulit untuk pulih secara cepat.

4

Sekalipun krisis telah menyebabkan hengkang investor dan pelaku pasar modal asing, pasar modal Indonesia tidak pernah dikondisikan untuk menjangkau kepercayaan calon investor asing saja, tetapi ini saatnya untuk mulai menaruh perhatian kepada investor domestik secara lebih baik. Untuk mampu berdaya saing global, pasar modal Indonesia selayaknya didukung oleh perangkat peraturan yang kukuh dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan perangkat peraturan yang kukuh, infrastruktur yang modern dan aman secara teknis, dan profesionalisme sumber daya manusianya (SDM), diharapkan kegiatan di bidang pasar modal akan mampu berkembang secara

4

Ibid., hlm. 77-78.


dinamis dan optimal. Oleh karena pasar modal Indonesia direncanakan secara konsisten dan terarah pengembangannya melalui pembangunan perangkat hukum, profesionalisme para pelaku pasar modal dan infrastruktur atau fasilitasnya.

5

Pembentukan pasar modal merupakan produk hukum. Pelaksanaan pasar modal didasarkan atas aturan tingkah laku yang ditetapkan menurut hukum. Hukum yang terkait dengan pembentukan dan pelaksanaan pasar modal ini merupakan satu program yang dapat mempertemukan interaksi pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Namun lebih dari itu,karena pasar modal itu memerlukan kesadaran yang tinggi yang harus dapat mengubah sikap hidup kepada investasi, maka standar tingkah laku yang tinggi sangat diperlukan. Kepercayaan kepada hukum dan surat berharga secara sekaligus ditumbuhkan dalam proses pengaturan pasar modal, sehingga terdapat kepercayaan yang timbale balik antara perusahaan, pedagang perantara/lembaga keuangan dan para penanam modal. Karena itu adanya hukum saja belum menjamin berhasilnya pasar modal sebab pasar modal hanya dapat berhasil jika diyakini sebagai satu program yang dapat menjamin berhasilnya pembangunan ekonomi di masa depan. 6 Pasar modal Indonesia kini telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UU Pasar Modal) yang cukup lengkap dan bisa menjamin adanya kepastian hukum. Namun UU ini masih perlu diimplementasikan. Internasionalisasi pasar modal menuntut adanya kepastian hukum yang lebih besar. Dalam era ini, pengawas pasar modal dituntut 5 6

Ibid., hlm. 78-79. Sumantoro, Op.Cit., hlm. 33.


untuk menguasai dan mampu menangani masalah hukum yang bersifat global. Oleh karena itu, landasan hukum dan penegakan hukum pasar modal harus diarahkan mengantisipasi kejadian yang berskala global. Pelaku pasar modal juga harus memiliki pengetahuan tentang sistem dan praktik-praktik hukum yang berlaku di pasar internasional. Dalam jangka pendek juga perlu dilaksanakan peningkatan profesionalisme pelaku pasar modal. Hal ini penting mengingat profesionalisme bisa meningkatkan objektivitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal. Saat ini telah diterapkan sistem book-entry settlement ,sehingga pemodal tak perlu lagi memiliki efek secara fisik, cukup dalam rekening efek elektronik. Penerapan sistem ini

akan meningkatkan keamanan, likuiditas dan penurunan biaya transaksi di bursa. Sistem ini juga harus diikuti dengan

central depository

yang sehat, baik serta operasional maupun financial. 7

Pemberlakuan UU Pasar Modal merupakan landasan kokoh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pengembangan Pasar Modal dimulai dengan melakukan beberapa strategi, reposisi institusional otoritas pasar modal, modernisasi sarana dan prasarana penunjang transaksi; pembuatan peraturan dan restrukturisasi pengelola bursa. Untuk lebih mempermudah pengelola bursa melakukan pengambilan keputusan dan upaya untuk memodernisasi sarana penunjang bursa, usulan demutualisasi bursa telah bergulir sejak tahun 2002. Demutulisasi adalah memperluas partisipasi masyarakat dan kalangan lain di luar komunitas anggota bursa untuk menjadi pemegang saham PT BEI, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya

7

I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern (Jakarta :Yayasan SAD Satria Bhakti, 2000), hlm 22-23.


disingkat KSEI), dan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (selanjutnya disingkat KPEI). 8 Berlakunya UU Pasar Modal juga mensyaratkan perlunya pembentukan Lembaga Kliring dan Penjaminan (selanjutnya disingkat LKP) dan Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (selanjutnya disingkat LPP), sesuai dengan UU Pasar Modal. LKP berfungsi dan bertanggung jawab untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam penjelesannya disebutkan bahwa kliring transaksi bursa adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa, sedangkan pengertian penjaminan adalah pemberian kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota bursa efek yang timbul dari transaksi bursa. Sedangkan LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar dan efisien. Untuk mewujudkan LKP, maka pada tanggal 5 Agustus 1996 KPEI resmi didirikan dan memperoleh izin pendahuluan. Mulai tanggal 6 Oktober 1997 fungsi kliring efektif dilaksanakan. Sejak saat itulah, fingsi kliring dan penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan oleh KSEI dilimpahkan kepada KPEI. Sedangkan untuk serah efek dilakukan oleh KPEI sejak tanggal 5 Januari 1998. 9 Lembaga pasar modal pada hakikatnya terdiri dari pihak yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pasar modal oleh para pelakunya dan pihak yang akan menggunakan fasilitas pasar modal tersebut yang terdiri atas perusahaan sebagai penawar efek kepada masyarakat, masyarakat pemodal 8

Ibid., hlm. 6- 7. Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal ( Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2006), hlm. 33 . 9


sebagai pembeli efek, pedagang efek yang berperan meramaikan pasar dalam arti mempertemukan pembeli dengan penawar dan beberapa pihak penunjangnya seperti lembaga penjamin, lembaga perwalian, lembaga keuangan bukan bank sebagai perantara dan beberapa pihak lainnya sebagai penunjang pelengkap seperti konsultan hukum, akuntan publik, jasa penilai. 10 Kliring (dari bahasa Inggris clearing) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Di Amerika, kliring antar bank dilaksankana melalui Automated Clearing House (ACH), dimana aturan dan regulasinya diatur oleh NACHA-The Electronic Payments Association, yang dahulu dikenal dengan nama National Automated Clearing House Association, serta Federal Reserve. Jaringan ACH ini akan bertindak selaku pusat fasilitas kliring untuk semua transfer dana secara elektronik. Kliring antar bank atas cek dilaksanakan oleh bank korespnden dan Federal Reserve. Di Indonesia, untuk kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh KPEI dan proses kliring atas transaksi kontrak berjangka dilaksanakan oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Mitra pengimbang sentral ini dapat melakukan netting transaksi penjualan dan pembelian harian seperti sekuriti selama pelaku pasar hanya memiliki satu mitra pengimbang sentral atas perdagangan yang

10

Yulfasni, Hukum Pasar Modal (Jakarta : Badan penerbit Iblam, 2005), hlm. 58.


dilakukannya. Netting ini dikenal sebagai suatu manfaat dari keberadaan mitra pengimbang sentral ini. 11 Lembaga Kliring dan Penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. 12 Dalam hal ini KPEI berbentuk perseroan, yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal (selanjutnya disebut PP tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal) Pasal 15 dan 16 menyebutkan LKP harus memperoleh izin dari OJK. Transaksi di bursa efek dikliringkan oleh KPEI secara terus-menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melaksanakan transaksi. Disamping

melaksanakan fungsi kliring, KPEI juga menjamin

penyelesaian transaksi di bursa efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai counter-party dari anggota bursa yang melakukan transaksi. Anggota kliring adalah anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 13 Gagal bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban anggota kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian tarnsaksi bursa. 11 12

14

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kliring (diakses pada tanggal 24 Februari 2016). Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal

1 angka 10. 13

. Bagian I angka 2 Keputusan Direksi PT KPEI Nomor KEP-008/DIR/KPEI/0612 tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesain Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. 14 Bagian I angka 7 Keputusan Direksi PT KPEI Nomor KEP-008/DIR/KPEI/0612 tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas.


Selain permasalahan gagal bayar dalam penerbitan efek adapula yang perlu diperhatikan terkait sistem perkembangan sistem perdagangan di dalam kegiatan pasar modal. Sebelum tahun 1996, pasar modal Indonesia hanya mengenal perdagangan efek dengan menggunakan warkat yaitu kepemilikan atas efek ditandai dengan bentuk fisik yang berupa penerbitan sertifikat atas kepemilikan saham atau efek. Akan tetapi sistem perdagangan saham ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan pasar modal Indonesia yang ramai karena tidak efisiennya proses penyelesaian transaksi, selain itu banyak terjadi masalah dan kerugian. Tahun 1997 Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Autometed Trading System (JATS), yaitu sistem perdagangan otomatis yang menggantikan sistem perdagangan manual yang dapat memfasilitasi perdagangan efek dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem manual. Pada tahun 2000 Bursa Efek Jakarta (BEJ) menerapkan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan untuk mempercepat penyelesaian transaksi. Sementara itu, di BES sudah mempunyai sistem perdagangan jarak jauh (remote system) sejak tahun 1996 yang disebut SMART (Surabaya Market Intermation & Automatic Remote Trading). Perdagangan ini dilakukan secara elektronik yaitu dengan sistem terkomputerisasi. Sejak tanggal 03 Desember 2007 di Indonesia hanya terdapat satu bursa yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan gabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).


Diterapkannya sistem Scripless Trading atau perdagangan tanpa warkat, KPEI sebagai LKP meluncurkan e- CLEARS® pada bulan Juli tahun 2000. Solusi KPEI untuk menangani proses kliring & penyelesaian transaksi bursa untuk produk ekuiti adalah sistem e- CLEARS (Electronic Clearing & Guarantee System). Sistem yang berbasis web tersebut dibangun untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan keamanan proses kliring dan peneyelesaian transaksi bursa. Perkembangan transaksi bursa elektronik yang semakin berkembang saat ini dan guna memberikan jaminan bagi anggota kliring yang diakibatkan kerena adanya pergeseran sistem teknologi yang dapat menimbulkan permasalahan hukum antara lain masalah risiko yang sering terjadi dalam perdagangan efek yaitu resiko gagal bayar , maka akan dipaparkan melalui penulisan skripsi ini yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kliring atas Kegagalan Dalam Penyelesaian Transaksi Efek Dalam Pasar Modal Indonesia.”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan judul skripsi “ Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kliring Atas Kegagalan Dalam Penyelesaian Transaksi Efek dalam Pasar modal Indonesia”, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah kliring transaksi efek oleh para pihak di pasar modal Indonesia ?


2. Bagaimanakah bentuk kegagalan penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anggota kliring atas kegagalan dalam penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu, yang menjadi tujuan dari pembahasan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui kliring oleh para pihak dalam transaksi efek di Pasar Modal Indonesia. 2. Untuk mengetahui bentuk kegagalan penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal Indonesia. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota kliring atas kegagalan dalam penyelesaian transaksi efek dalam Pasar Modal Indonesia. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis Pembahasan yang terdapat dalam permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas akan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pasar modal dalam penjaminan dalam penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia dan


sekaligus menambah dan memperkaya wawasan ilmiah baik dalam bidang ini maupun dalam bidang terkait lainnya. 2. Secara praktis Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan materi dan masukan bagi para pembacanya baik umum maupun para akademis ataupun sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin membahas tentang penjamin dalam penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kliring Atas Kegagalan Dalam Penyelesaian Transaksi Efek Di Pasar Modal Indonesia” yang diangkat menjadi judul skripsi ini adalah merupakan karya ilmiah yang belum pernah diangkat menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menyusun skripsi ini berdasarkan referensi dari bukubuku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, media cetak dan elektronik, juga melalui bantuan dari barbagai pihak. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan dan pemikiran dan usaha penulis sendiri dengan bantuan buku-buku penunjang, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berhubungan dengan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Sekalipun di suatu kesempatan terdapat judul yang sama maka penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.


E. Tinjauan Kepustakaan Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai cara penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untnuk mendapatkan manfaat (keuntungan) tertentu sebagai hasil penanaman modal tersebut. Alternative investasi sangat beragam, misalnya membeli emas, membeli aktiva tetap tak bergerak (rumah,tanah), meminjamkan uang kepada orang/pihak lain, menabung di bank, membuka usaha tertentu, menanamkan uang dalam valuta asing, dan membeli saham, obligasi atau surat berharga lainnya. 15 Pasar modal Indonesia dalam kelembagaannya, LKP merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO) selain Bursa Efek dan LPP. Defenisi LKP sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 9 adalah ; “pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa”. Pengertian Transaksi Bursa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 UU Pasar Modal adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

16

Menurut UU Pasar Modal Pasal 1 angka 13, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan

15

Sri Handaru Yuliati, Manajemen Portofolio dan Analisis Investasi (Yogyakarta : Andi Offset, 1996), hlm. 23. 16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 28.


perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi ayng berkaitan dengan efek. 17 Marzuki Usman dkk menyatakan bahwa secara teoritis pasar modal (capital market) didefenisikan sebagai perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuiuk modal sendiri (stock) maupun hutang(bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public autorites) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors). Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). 18 Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Defenisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah, yakni pasar perdana, dimana surat-surat berharga itu pertama kali diterbitkan, dan pasar sekunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan.

19

Lebih lanjut lagi M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, secara sederhana mendefinisikan pasar modal sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.

20

Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan 17

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal

1 angka 13. 18

M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),

hlm. 3. 19

Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 166. 20 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit., hlm. 13.


Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan. 21 Gagal bayar menurut Peraturan KPEI adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban anggota kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian tarnsaksi bursa. 22

F. Metode Penelitian Metodologi penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 23 untuk itu diperlukan suatu metode penelitian sebagai suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh gambaran data keterangan dari suatu obyek yang diteliti. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis, sifat dan pendekatan penelitian Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pen elitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundangundangan yang dalam hal ini meliputi: UU Pasar Modal, PP tentang penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal,

Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa,

Lampiran Keputusan Direksi PT KPEI No. KEP-008/DIR/KPEI/0612

21

Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. 22 Pasal 1 angka 7 Peraturan KPEI Nomor : II-5 tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesain Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. 23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 3.


tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sifat penelitian yang melekat pada penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

dimaksudkan untuk memberikan data yang

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian tersebut maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru. 24 Pendekatan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asasasas hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 2. Data penelitian Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode, baik secara komersial dan non-komersial. Adapun data sekunder yang dipakai adalah sebagai berikut:

24

Ibid., hlm 10.


a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan terkait seperti UU Pasar Modal, PP tentang penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lampiran Keputusan Direksi PT KPEI No. KEP-008/DIR/KPEI/0612 tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas; b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi,

artikel-artikel,

hasil-hasil

penelitian,

laporan-laporan,

dan

sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak dan elektronik c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan yang memberi petunjukpetunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dan dapat dipergunakan untuk memperlengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 3. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (literature research) dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu Internet, selanjutnya

mengumpulkan, memadukan, menafsirkan dan membandingkan

buku-buku dan bacaan tersebut dengan setiap permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. 4. Analisis data


Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder penyajian datanya dilakukan sekaligus dengan analisa. 25 Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Untuk itu dilakukan studi terhadap dokumen sehingga hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan Karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang disajikan secara sistematis, maka penulis membagi penulisan karya ilmiah ini ke dalam susunan yang terdiri atas 5 (lima) bab, selanjutnya tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub bab tersendiri yang maksudnya adalah untuk mempermudah dalam menguraikan dan mendeskripsikan setiap permasalahan yang dikaji yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab II ini mengenai kliring transaksi efek oleh para pihak dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia. Dalam bab ini membahas tentang pengertian kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, latar belakang dan perkembangan kliring di Indonesia, para pihak dalam Lembaga Kliring dan

25

Ibid., hlm. 69.


Penjaminan (KPEI), dasar hukum Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dan juga tentang perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI). Bab III merupakan bab mengenai bentuk-bentuk kegagalan dalam penyelesaian transaksi efek dalam pasar modal Indonesia. Dalam bab ini membahas tentang ruang lingkup kegiatan kliring dan penjaminan, bentuk-bentuk penyelesaian dalam transaksi efek di pasar modal Indonesia dan bentuk kegagalan dalam penyelesaian transaksi efek di pasar modal Indonesia. Bab IV

mengenai perlindungan hukum terhadap anggota kliring atas

kegagalan dalam penyelesaian transaksi efek dalam pasar modal Indonesia. Dalam bab ini membahas tentang bentuk-bentuk penjaminan penyelesaian transaksi dalam kliring, kewajiban penjaminan penyelesaian transaksi bursa dan prosedur penjaminan dan penyelesaian transaksi bursa dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI) dalam pasar modal Indonesia dan jasa penjaminan dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI). Bab V mengenai kesimpulan dan saran. Dalam bab ini memuat suatu kesimpulan dan saran dimana saran dibuat untuk menjadi bahan masukan mengenai masalah yang termuat dalam penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. modal menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan fungsi

Recommend Documents