1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia termasuk dalam negara hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep negara hukum telah membawa Indonesia menjadi negara hukum modern yang berkembang pesat hingga sekarang ini. Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan Kesejahteraan Umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan Pembangunan1. Dalam rangka memberikan Pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sedangkan Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.2 Unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur
1
Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. Soetrisno, 2003, Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah, Raja Pustaka, Yogyakarta, hlm.26. 2
2
Pemerintahan tersebut diemban oleh Pegawai Negeri Sipil yang berperan penting dan strategis sebagai pelaksana tugas Pemerintahan ataupun tugas Pembangunan. Peranan Pegawai Negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki Posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muchsan yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur untuk menyatakan seseorang menjadi Pegawai Negeri3 : 1. Memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara4. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian, pasal 1 ayat (1) “Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 3 4
Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, hlm.14. Ibid. Hlm. 13.
3
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan di dalam Undang-undang kepegawaian yang baru yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di dalam Pasal 1 ayat (3) “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 itu dinyatakan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut terdapat ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian merupakan suatu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjamin Pegawai Negeri serta sebagai dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas Pegawai Negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri.
4
Peraturan perundangan mengatur tentang syarat-syarat yang dituntut bagi setiap (calon) Pegawai Negeri untuk dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi : 1. Warga Negara Indonesia. Pembuktian bahwa seseorang itu adalah warga negara Indonesia harus melampirkan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku. 2. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun dibuktikan dengan akta kelahiran dan fotokopi KTP yang masih berlaku. 3. Tidak pernah dihukum atas keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dalam suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta. 5. Tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri Sipil. 6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian,dan keterampilan yang diperlukan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang sesuai dengan formasi yang akan diisi. 7. Berkelakuaan baik (berdasarkan keterangan yang berwajib) 8. Berbadan sehat (berdasarkan keterangan dokter) 9. Sehat jasmani dan rohani 10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 11. Syarat lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pada dasarnya kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri berada di tangan Presiden sebagai kepala eksekutif, namun untuk (sampai) tingkat kedudukan (pangkat)
5
tertentu, Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya pada para menteri atau pejabat lain, dan para menteri dapat mendelegasikan kepada pejabat lain di lingkungannya masingmasing. Kewenagan pengangkatan dan pendelegasian tersebut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri yang diangkat dapat diserahi tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada Perbedaan tugas negeri dengan tugas negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang bersangkutan diberi jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah jabatan dalam kesekretariatan lembaga negara serta kepaniteraan di pengadilan-pengadilan, sedangkan tugas negara lainnya adalah jabatan diluar bidang eksekutif seperti hakim-hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di sini terlihat bahwa pejabat yudikatif di level pengadilan negeri dan tinggi adalah pegawai negeri, sedangkan hakim agung dan mahkamah (agung dan konstitusi) adalah pejabat negara. Dalam mejalankan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil berhak untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan gaji. Pegawai Negeri Sipil Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gaji adalah balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan. Sebagai imbal jasa dari pemerintah kepada pegawai yang telah mengabdikan dirinya untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu diberikan gaji yang layak baginya. Dengan ada gaji yang layak secara relatif akan menjamin kelangsungan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebab pegawai negeri tidak lagi dibebani dengan pemikiran akan masa depan yang layak dan pemenuhan kebutuhan hidupnya, sehingga bisa bekerja dengan Profesional sesuai dengan tuntutan kerjanya.
6
Pengaturan mengenai gaji Pegawai Negeri Sipil mengacu pada Peraturan Pemerinah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah limabelas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah naik pangkat kenikan gaji berkalanya ditetapkan sebagaimana biasa5. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur pemerintah yang memiliki posisi penting dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan Nasional. Dapat diketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan, berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Pengertian negara yang bersih, kuat, dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundangundangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
5
Sri Hartini dkk, 2008, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-36
7
Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional tergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri yang sempurna menurut Marsono adalah Pegawai negeri yang penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berdisiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai unsur pertama aparatur negara. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin yang tinggi merupakan salah satu unsur untuk menjadi pegawai negeri yang sempurna. Dengan disiplin yang tinggi diharapkan semua kegiatan akan berjalan dengan baik.6 Namun pada kenyataannya, masih banyak PNS yang sering melakukan pelanggaran disiplin seperti yang dimuat dalam berita “Harian Jogja” Meski sudah ada ketentuan baru mengenai jam kerja masih ada PNS Kulonprogo yang pulang di tengah jam kerja dan hal itu terjadi setiap hari7, adanya PNS yang terbukti membolos empat hari kerja, terdiri dari dua hari sebelum dan dua hari setelah cuti bersama, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena bermasalah terkait ketidakdisiplinan dan tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kulonprogo yaitu terlambat masuk kantor, tidak berada diposisinya ketika bekerja, melakukan pelanggaran hukum sampai tidak disiplin dalam masuk kerja. Serta adanya Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dimuat dalam berita “Oke Jogja” yang artikelnya menyebutkan 4 (empat) PNS kulonprogo diberhentikan karena Tidak Disiplin.8 Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan 6
Marsono,Pembahasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ,Jakarta, PT. Ikhtiar Baru,1974, hlm. 66 7 http://www.harianjogja.com/baca/2012/07/05/sejumlah-pns-kulonprogo-tidak-disiplin-199383 8 http://jogja.okezone.com/read/2013/07/11/510/835576/redirect-4-PNS-Kulonprogo-diberhentikan-karenatidak-disiplin.html.
8
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil9. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin10. Pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam suatu pemerintahan karena didalamnya mengandung unsur-unsur Penilaian kerja PNS antara lain: ketaatan, kesetian,kesungguhan dalam menjalankan tugas termasuk sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan loyalitas terhadap tugas yang diberikan sehingga dapat Meningkatkan efektifitas dalam memberikan Pelayanan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka penulisan hukum ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, faktor apa saja yang menghambat dalam penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan unruk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan hukum ini sebagai berikut : “Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam Meningkatkan Disiplin Kerja”
9
Moh. Mahfud, Hukum Kepegawaian Indonesia , Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 121 M. Suparno, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta, PT. Purel Mundial, 1992, hlm.85 10
9
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam meningkatkan Disiplin Kerja? 2. Faktor apa saja yang menghambat dalam Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo? 3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 1. Untuk mengetahui penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil di Pemerintahan kabupaten Kulonprogo dalam meningkatkan Disiplin Kerja. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil di kantor Pemerintah kabupaten Kulonprogo. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Kabupaten Kulonprogo.
D. Keaslian Penelitian Penulis merasa bahwa penelitian mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan. Maka dari itu, peneliti telah melakukan penelusuran pada berbagai referensi, baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
10
Gadjah
Mada
maupun
media
Elektronik.
Penelitian
mengenai
“PENEGAKAN
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN KULONPROGO DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA” belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian dan karya ilmiah yang ada hanya membahas sebagian unsur penelitian ini dengan sasaran dan kajian yang berbeda. Adapun penelitian tersebut antara lain: 1. Penulisan Hukum dengan judul “Penegakan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008” yang ditulis oleh Ivanna Ratna Wulan Raharja pada tahun 2009. Penulisan tersebut menitikberatkan pada pembahasan tentang Penegakan Hukuman Disiplin PNS yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS di Pemerintahan Kabupaten Bantul. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ivanna Ratna Wulan Raharja dengan yang akan diteliti penulis yaitu pada status objek penelitian dan inti permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ivana Ratna Wulan Raharja objek penelitian menitikberatkan pada faktor apa yang menyebabkan PNS di wilayah pemerintahan Kabupaten Bantul melakukan pelanggaran disiplin terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis menitikberatkan pada Penegakan Peraturan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Disiplin Kerja. Selain itu tempat dilaksanakannya penelitian yang
11
dilakukan oleh Ivana Ratna Wulan Raharja adalah Kabupaten Bantul , sedangkan penulis memilih Kabupaten Kulonprogo.11 2. Penulisan Hukum dengan judul “Pengenaan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Sebagai Sarana Pembinaan PNS di Pemerintahan Kabupaten Sleman” yang ditulis oleh Aga Yurista Pembayun pada tahun 2011. Penulisan tersebut menitikberatkan pada pembahasan tentang Pengenaan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sarana Pembinaan PNS di Pemerintahan Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian yang dilakukan Aga Yurista Pembayun dengan yang akan diteliti penulis yaitu pada status objek penelitian dan inti permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aga Yurista Pembayun objek penelitian menitikberatkan pada pengenaan sanksi hukuman disiplin sebagai sarana pembinaan PNS di lingkungan Pemkab.Sleman dapat mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemkab.Sleman sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis menitikberatkan pada Penegakan Peraturan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Disiplin Kerja. Selain itu tempat dilaksanakannya penelitian yang dilakukan oleh Aga Yurista Pembayun adalah Kabupaten Sleman , sedangkan penulis memilih Kabupaten Kulonprogo12. 3. Penulisan Hukum dengan judul “Peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Penegakan Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Boyolali” yang ditulis oleh Haryo Purnomo Sidhi pada tahun 2011. Penulisan tersebut menitikberatkan pada pembahasan tentang Peranan Badan Kepegawaian Daerah
11
Ivana Ratna Wulan Raharja,2009,Penegakan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, Skripsi,FH UGM. 12 Aga Yurista Pembayun, 2011,Pengenaan sanksi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Sebagai Sarana Pembinaan PNS di Pemerintahan Kabupaten Sleman, Skripsi,FH UGM.
12
Kabupaten Boyolali Dalam Penegakan Disiplin PNS. Perbedaan penelitian yang dilakukan Haryo Purnomo Sidhi dengan yang akan diteliti penulis yaitu pada status objek penelitian dan inti permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Haryo Purnomo Sidhi objek penelitian menitikberatkan pada Peranan BKD Kabupaten Boyolali dalam penegakan disiplin PNS di pemerintahan Kabupaten Boyolali sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis menitikberatkan pada Penegakan Peraturan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Disiplin Kerja. Selain itu tempat dilaksanakannya penelitian yang dilakukan oleh Haryo Purnomo Sidhi adalah Kabupaten Boyolali , sedangkan penulis memilih Kabupaten Kulonprogo13. 4. Penulisan Hukum dengan judul “Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Hubungannya Dengan Kinerja Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara” yang ditulis oleh Ratna Kartika pada tahun 2013. Penulisan tersebut menitikberatkan pada pembahasan tentang Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri
Sipil
Dan
Hubungannya
Dengan
Kinerja
Pelayanan
Kepegawaian. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ratna Kartika dengan yang akan diteliti penulis yaitu pada status objek penelitian dan inti permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kartika objek penelitian menitikberatkan pada penerapan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kinerja pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara ada hubungannya atau tidak sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis menitikberatkan pada Penegakan Peraturan Disiplin PNS dalam Meningkatkan Disiplin Kerja. Selain itu tempat dilaksanakannya penelitian yang dilakukan oleh
13
Haryo Purnomo Sidhi,2011,Peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Penegakan Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Boyolali, Skripsi, FH UGM.
13
Ratna
Kartika
adalah
Jakarta,
sedangkan
penulis
memilih
Kabupaten
Kulonprogo14. Sepengetahuan penulis pernah ada beberapa peneliti lain yang meneliti dan membahas mengenai masalah Pegawai Negeri Sipil, tetapi peneliti belum pernah menemui penelitian mengenai Penegakan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo dalam Meningkatkan disiplin kerja. Dalam penelitian ini, wilayah dan perumusan masalah peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga membedakannya dengan penelitian yang ada sebelumnya.
E. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat Yaitu : 1. Bagi Peneliti Diharapkan agar dapat lebih memahami masalah-masalah mengenai Pegawai Negeri Sipil dan aturan-aturan hukumnya serta dapat menambah pengetahuan mengenai lapangan Hukum Administrasi Negara. 2. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai Instansi Pemerintah dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat. 3. Bagi Masyarakat Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 14
Ratna Kartika, 2013, Penerapan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Hubungannya Dengan Kinerja Pelayanan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara, Skripsi, FH UGM.
