BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan falsafah dan ideologi Negara, yaitu Pancasila serta Undang–undang Dasar 1945. Berdasarkan kedua hal tersebut Indonesia menganut sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Pasal 33
Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut diatas adalah koperasi. Koperasi sebagai salah satu pelaku kegiatan perekonomian Nasional telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan PSAK No. 27 (revisi 1998, reformat 2007), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional. Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola dan anggotanya yang berakhlak
Universitas Sumatera Utara
mulia, termasuk kewirausahaan dan profesionalisme koperasi, sehingga dengan kinerja yang makin sehat, kompetitif dan madiri, koperasi mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian. Dalam UU No.25 Tahun 1992 Pasal 5 disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, adapun prinsipprinsip tersebut antara lain, keanggotannya bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masingmasing anggota, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Ada berbagai jenis koperasi yang berdiri di Indonesia, salah satunya adalah adalah koperasi pegawai. Koperasi pegawai, seperti namanya merupakan koperasi yang berdiri di instansi-instansi tertentu yang tidak hanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok seharihari bagi anggotanya tetapi juga menyediakan jasa simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan oleh para anggotanya. Berdasarkan PSAK No.27 (Revisi 1998, Reformat 2007) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya. Koperasi simpan pinjam berbeda dengan unit simpan pinjam lainnya, dimana simpan pinjam yang berada diluar koperasi biasanya menerapkan bunga pinjaman yang sama atau lebih tinggi dari bunga bank, namun
Universitas Sumatera Utara
bunga pinjaman pada koperasi tentu saja diringankan agar tidak memberatkan anggotanya. Namun sangat disayangkan, perkembangan koperasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak perekonomian Indonesia masih mengalami berbagai hambatan-hambatan, dari mulai keterbatasan dana sampai kurangnya sumber daya manusia yang professional yang dapat mengelola koperasi dengan baik. Padahal keberadaan koperasi sangat
membantu
para
anggotanya
dalam
meningkatkan
taraf
kesejahteraan mereka. Agar koperasi tersebut dapat menjadi seperti yang diharapkan, mestinya memang ada suatu standar yang dapat mengatur pengelolaan koperasi itu sendiri, sehingga dalam pengelolaannya manajemen memiliki tuntunan agar dapat membawa koperasi tersebut menjadi lebih baik. Sesuai dengan perkembangan koperasi dalam melaporkan laporan keuangannya, kini telah dikeluarkan Standar Akuntansi Keuangan No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang telah mendapat revisi tahun 1998, dan Reformat tahun 2007
serta adanya Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP) yang baru dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik pada Mei 2009. Penerapan standar akuntasi perkoperasian ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja manajemen koperasi di masa lalu dan prospek di masa yang akan datang, sehingga dapat dipercaya dan diandalkan baik oleh pengurus maupun oleh anggota
Universitas Sumatera Utara
koperasi dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap koperasi tersebut. Meskipun demikian tidak semua koperasi mengetahui bahwa ada aturan tertulis mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan yang tertuang dalam Standard Akuntansi Keuangan No.27 tentang akuntansi perkoperasian dan SAK ETAP. Purba (2007), dalam penelitiannya yang dilakukan di Koperasi karyawan RISPA Medan, menyebutkan bahwa koperasi tersebut belum menyajikan laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan promosi anggota dalam penyajian laporan keuangannya, selain itu koperasi ini, belum menyajikan penyisihan piutang tak tertagih, sehingga menyebabkan penyajian piutang terlalu besar, sehingga menyebabkan penyajian sisa hasil usaha terlalu besar. Aviscenna (2006) melakukan penelitian di KPN INSKO, menyatakan bahwa koperasi tersebut tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan promosi anggota, selain itu dalam perhitungan hasil usahanya koperasi ini tidak memisahkan antara beban anggota dan non-anggota seperti yang ditetapkan dalam PSAK No.27. Menurut Harahap (2005) yang melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Nusa Bangsa, Medan, menyebutkan bahwa di koperasi tersebut belum menyajikan laporan promosi anggota. Selain itu dalam neraca bagian ekuitas, tidak dicantumkan modal penyertaan anggota dan modal penyertaan. Selain itu perusahaan ini masih menggunakan istilah
Universitas Sumatera Utara
laporan laba rugi untuk menjelaskan Laporan Sisa Hasil Usaha. Pendapatan dan beban dari anggota dan non-anggota juga tidak dilakukan pemisahan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) GUPER Perdagangan, yang beralamat di Jalan Merdeka No.1210 Perdagangan. Koperasi ini pada tahun 2009 mendapatkan Juara I dan di tetapkan sebagai Koperasi Berkwalitas Jenis Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Simalungun pada Penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi Ke-62 Kabupaten Simalungun.
Koperasi ini memiliki beberapa unit
usaha. Unit usaha yang paling utama dalam koperasi ini adalah unit Simpan Pinjam. Unit lainnya adalah unit usaha piutang konsinyasi,kredit sepeda
motor, unit
usaha pertokoan, fotocopy, unit
penyewaan
wisma/kursi dan unit birojasa. KPRI GUPER Perdagangan sebagai koperasi yang cukup besar seharusnya membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku, dalam hal telah di atur dalam Peryataan Standar Akuntansi Keuangan No.27. Tetapi dalam prakteknya ternyata KPRI GUPER Perdagangan tidak mengikuti standar akuntansi keuangan No.27, hal ini terlihat dengan tidak adanya Laporan Arus Kas dan Laporan Promosi Ekonomi Anggota dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2009
yang di buat oleh manajemen
koperasi.
Universitas Sumatera Utara
Dari penjabaran latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang Akuntansi Perkoperasian dengan Judul “Tinjauan Atas Bentuk Penerapan
Standar Akuntansi
Keuangan Koperasi Pada KPRI-GUPER Perdagangan”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan
latar
belakang
diatas
maka
penulis
merumuskan
permasalahan yaitu “Apakah KPRI-GUPER Perdagangan telah menerapkan
Standar
Akuntansi
Keuangan
Koperasi
secara
menyeluruh?”
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah KPRI-GUPER Perdagangan telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi secara menyeluruh dalam penyajian Laporan Keuangannya.
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan, yaitu : 1. Memperluas pengetahuan penulis tentang Standar Akuntasi Keuangan Perkoperasian dengan melihat gambaran nyata dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian tersebut.
Universitas Sumatera Utara
2. Sebagai informasi tambahan bagi KPRI-GUPER Perdagangan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan koperasi. 3. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi berbagai pihak dan sebagai
bahan
masukan
bagi
peneliti
sejenis
untuk
menyempurnakan penelitian berikutnya dan pengembangan lebih lanjut.
Universitas Sumatera Utara
