BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Idealnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, masih banyak pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2009, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak ada satu pun yang mendapat opini WTP. Antara tahun 2010--2013 terjadi peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak daerah yang mendapat opini WTP, yaitu sebesar 5--28% dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) antara tahun 2009--2013 sekitar 25--33 kabupaten/kota dari seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan 139 LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2009--2013, pengecualian yang didapatkan dalam opini LKPD adalah penyajian aset tetap yang dinilai tidak wajar. Panduan Pemeriksaan LKPD BPK tahun 2011 menyatakan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan harus didasarkan pada keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Penyajian laporan keuangan secara wajar artinya tidak terdapat salah saji yang material dalam pelaporan keuangan.
1
2
Aset tetap merupakan bagian terpenting dalam LKPD karena nilainya yang material. Informasi dari neraca pemerintah daerah yang tersaji dalam LKPD kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2009--2013 menunjukkan bahwa rata-rata nilai aset tetap sebesar 90% dari total aset. Oleh sebab itu, keberadaan aset tetap di neraca pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan frekuensi temuan BPK atas aset tetap antara tahun 2009--2013, diketahui bahwa penanganan masalah aset tetap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda. Setiap pemerintah daerah mempunyai langkah-langkah tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan aset tetap yang telah disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi temuan-temuan aset tetap dalam LHP BPK. Oleh sebab itu, peneliti mengambil objek penelitian dua kabupaten yang sama-sama meraih opini WDP dengan pengecualian aset tetap namun berbeda tren frekuensi temuannya. Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan adalah dua daerah yang masih mempunyai masalah dalam pengelolaan aset tetap namun berbeda dalam penanganannya. Hal ini dapat dilihat dari tren frekuensi temuan aset tetap Kabupaten Blora yang cenderung turun, sedangkan Kabupaten Grobogan cenderung naik. Antara tahun 2009--2013, baik Pemerintah Kabupaten Blora maupun Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai permasalahan yang sama, yaitu penatausahaan aset tetap. Penatausahaan aset tetap adalah salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah
3
Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Penatausahaan aset tetap terdiri atas tiga kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Masalah penatausahaan aset yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 2009--2013, antara lain: a. mutasi aset tetap (penambahan maupun pengurangan) masih terjadi selisih antara jumlah aset tetap di neraca dengan Kartu Inventaris Barang (KIB); b. dokumen penatausahaan aset tetap yang tidak lengkap, misalnya: Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Laporan Barang Milik Daerah, dan lain-lainnya; c. masih banyak aset tetap yang tidak tercatat dalam KIB sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya; d. kesalahan penganggaran antara belanja barang/jasa dan belanja modal sehingga berpengaruh dalam pencatatan di KIB dan neraca.
1.2
Rumusan Masalah Permasalahan aset tetap selama tahun 2009--2013 mengakibatkan Pemerintah
Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dalam penelitian ini, peneliti memetakan permasalahan pengelolaan aset tetap yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2009--2013. Berdasarkan hasil pemetaan masalah tersebut, penatausahaan aset merupakan masalah yang sering menjadi temuan BPK. Masalah
4
penatausahaan aset tetap menjadi penting karena berhubungan dengan penyajian neraca di LKPD. Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk mengungkapkan penyebab permasalahan pengelolaan aset tetap yang terjadi di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan.
1.3
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan
penelitian adalah sebagai berikut. “Bagaimana permasalahan pengelolaan pengelolaan aset tetap dapat terjadi dan bagaimana penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap?”
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor permasalahan dan penyebab faktor-faktor permasalahan pengelolaan aset tetap. 2. Menentukan penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap
1.5
Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan berlandaskan motivasi peneliti untuk mengungkapkan
penyebab terjadinya permasalahan pengelolaan aset tetap. Lebih lanjut, peneliti ingin
5
memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset tetap sehingga cita-cita untuk mendapatkan opini WTP dapat tercapai.
1.6
Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut. 1. Kontribusi akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang meneliti permasalahan pengelolaan aset tetap. 2. Kontribusi praktis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat, antara lain: a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan aset tetap sehingga mampu meraih opini WTP; b. memberikan masukan kepada pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) dalam merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan aset tetap sehingga menjadi acuan bagi pemerintah daerah.
1.7
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas. BAB I
: Pendahuluan
6
Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, dan kontribusi penelitian. BAB II
: Tinjauan Pustaka Bagian ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan aset tetap dan BMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang daerah, serta hasilhasil penelitian sebelumnya yang relevan.
BAB III
: Latar Belakang Kontekstual Penelitian Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu: komposisi aset tetap Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan tahun 2009--2013, pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, tugas pokok pembantu pengelola BMD Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta teknis penatausahaan BMD Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Grobogan
BAB IV
: Rancangan Penelitian Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: rasionalitas penelitian, jenis penelitian,
7
strategi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data. BAB V
: Pemaparan Temuan dan Analisis Hasil Studi Kasus Bagian ini memaparkan temuan-temuan yang terkait dengan pengujian validitas data, faktor-faktor permasalahan pengelolaan aset tetap, penyebab terjadinya faktor-faktor permasalahan pengelolaan aset tetap serta penyelesaian permasalahan pengelolaan aset tetap. Selain memaparkan, peneliti juga menganalisis keempat hal tersebut berdasarkan teori yang telah ditentukan sebelumnya.
BAB VI
: Simpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi Bagian
ini
menjelaskan
tentang
simpulan,
keterbatasan,
dan
rekomendasi penelitian yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya
