1
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Pemanfaatan TI di instansi pemerintah sesuai dengan Inpres No 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia dan Inpres No 3 / 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam inpres tersebut diamanatkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara
nasional.
Pengembangan
e-government
merupakan
upaya
untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan penyelenggaraan kepemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tidaklah semudah yang diharapkan, karena adanya sejumlah hambatan pada operasionalnya. Kendala secara teknis adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kendala non teknis yang menghambat pemanfaatan TI di pemerintahan antara lain masalah kuantitas dan kualitas SDM, kerangka undang-undang yang akan menjadi pijakan baik secara prinsip maupun operasionalnya belum tersedia, dan struktur organisasi pengelolaan TI yang belum memadai. Berikut merupakan hasil pengamatan dan data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan pemanfaatan TI khususnya di Kabupaten Ngawi : (1) Kuantitas dan Kualitas Sumber daya Manusia (PNS) PNS Kabupaten Ngawi yang berlatar belakang pendidikan formal di bidang komputer sangat minim, hanya ada 29 orang berpendidikan formal dan 69 orang dari diklat kedinasan dari 24 unit kerja setingkat Badan, Dinas dan Kantor.
2
(2) Kegagalan organisasi dalam melakukan pengembangan TI. Kenyataan pada pengembangan TI outcome-nya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, pada akhir pelaksanaan pekerjaan tetap menggunakan cara konvensional. Di satu sisi, terjadi ketidakberhasilan kegiatan pengembangan sistem informasi pada skala kecil, tetapi di sisi lain telah dirintis pula pengembangan sistem informasi dalam skala yang lebih luas. (3) Struktur Organisasi Pengelola TI Organisasi & tata kerja yang berkaitan dengan pemanfaatan TI kurang jelas secara struktural, beda daerah berbeda penamaan organisasi TI-nya, antara lain; Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE), Dinas Perhubungan dan informasi dan komunikasi (DPIK), Humas, Bapeda, Bagian Organisasi dan lain-lain. Kegagalan pengembangan teknologi informasi disebabkan karena tidak memiliki arahan dan tahapan yang sesuai dengan visi misi instansi. Tidak adanya tata kelola yang baik akan menyebabkan implementasi teknologi informasi menjadi tidak sesuai yang diharapkan. Peran IT Governance (tata kelola teknologi informasi) yang menekankan keselarasan TI dengan tujuan pemerintah, pengelolaan risiko dan sumber daya, dipandang sebagai solusi bagi permasalahan tersebut dan saat ini telah menjadi prioritas manajemen di banyak organisasi sebagai unsur penentu keberhasilan TI dalam memberikan kontribusinya yang positif bagi tercapainya tujuan sebuah organisasi. Dengan adanya tata kelola TI di sebuah organisasi maka diharapkan dapat menjamin bahwa semua kegiatan bidang TI memang ditujukan untuk mendukung tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini tercermin dari hasil penelitian yang dilakukan oleh MIT (Weill, 2004) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola TI di atas rata-rata juga menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
3 Dari paparan di atas memunculkan nilai pentingnya kebutuhan tata kelola teknologi informasi bagi Pemda Kabupaten Ngawi sebagai landasan kerja dalam pengelolaan TI. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dikaji mengenai proses-proses TI yang penting berdasarkan framework standard yang telah ada. Dari hasil kajian tersebut kemudian disusun suatu " tata kelola teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.” Dengan adanya tata kelola TI ini diharapkan pemerintah Kabupaten Ngawi mempunyai arahan mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan TI. I.2 Masalah Penelitian Sampai saat ini belum ada dokumen tata kelola TI di Kabupaten Ngawi yang bisa dijadikan panduan untuk pengelolaan TI. Dokumen yang telah ada seperti: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2006 – 2010. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen rencana dan tata kerja Pemerintah Kabupaten Ngawi secara umum, sedangkan untuk pengelolaan TI belum ada landasan kerja yang jelas. I.3 Pertanyaan Penelitian Bagaimana menghasilkan tata kelola TI untuk pemerintah Kabupaten Ngawi dengan mengacu pada standar framework COBIT sehingga dapat ditentukan : 1. Keputusan-keputusan apa saja yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memastikan manajemen dan penggunaan TI yang efektif? 2. Siapa yang berhak mengambil keputusan?
4 3. Bagaimana mekanisme pengawasan jalannya keputusan tersebut? I.4 Tujuan Penelitian 1. Kajian tata kelola TI dengan framework COBIT 2. Mengkaji proses-proses TI yang kritikal bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi. 3. Membuat usulan tata kelola TI yang sesuai untuk Kabupaten Ngawi dengan mengacu pada kerangka kerja (COBIT). I.5 Keluaran Penelitian Dokumen tata kelola TI terhadap proses-proses TI yang kritikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. I.6 Batasan Masalah Pelaksanaan pembuatan tesis ini dilakukan dengan batasan-batasan kajian sebagai berikut : 1. Studi kasus dilakukan pada tata kelola Terknologi Informasi Pemda Ngawi. 2. Penyusunan tata kelola TI merupakan suatu usaha yang difokuskan pada tata kelola terhadap proses-proses TI yang kritikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi. 3. Tata kelola TI yang dihasilkan meliputi kebijakan yang terkait dengan kepemimpinan, struktur dan proses tata kelola TI yang difokuskan pada prosesproses tata kelola TI yang kritikal bagi Pemkab Ngawi. I.7. Sistematika Penulisan Penulisan tesis ini mengunakan sistematika sebagai berikut : - Bab I : Pendahuluan, yang yang berisi latar belakang, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan, keluaran penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. - Bab II : Tinjauan Pustaka, yaitu menguraikan tinjauan kerangka kerja COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
5 sebagai kerangka kerja untuk penyusunan tata kelola untuk pemerintah kabupaten Ngawi. - Bab III : Profil Kabupaten Ngawi - Bab IV : Metodologi Penelitian, berisi metoda yang digunakan dalam penelitian ini. - Bab V : Analisis Pengelolaan TI Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang menjelaskan gambaran pengelolaan TI di Kabupaten Ngawi, dan tahapantahapan yang dilakukan dalam perencanaan tata kelola TI. - Bab VI : Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan dari penelitian dan pengajuan saran-saran
