BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Penelitian Zakat merupakan rukun Islam ke tiga dan merupakan salah satu unsur penegak syariat Islam. Umat Islam di Indonesia, disamping memiliki potensi sumber daya manusia yang baik, juga memiliki potensi ekonomi yang melimpah. Jika potensi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Indonesia dikembangkan secara optimal dan sesuai dengan aqidah yang berlaku, tentu akan mendatangkan suatu manfaat yang optimal. Oleh karena itu, Sayuqi (2009) mengatakan bahwa problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun demikian seringkali kebijakan-kebijkakan tersebut tidak berjalan dengan baik, untuk itu diperlukan solusi alternative, yaitu pemanfaatan dan optimalisasi instrument zakat, infaq, dan sedeka. Menurut Gusfahmi (2009) zakat, pajak dan kemiskinan adalah tiga kata yang sangat erat hubungannya dalam system ekonomi Islam. Zakat dan pajak jika dikaitkan dengan kemiskinan seharusnya memiliki hubungan negative. Artinya, jika penerimaan zakat meningkat, seharunya angka kemiskinan menurun. Tapi yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Angka penerimaan zakat meningkat, namun kemiskinan juga meningkat. Saat ini zakat dan pajak belum berfungsi sebagai regulator. Akibatnya jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan bukti bahwa Islam sangat memprioritaskan masalah
penanganan ekonomi, khususnya kemiskinan. Karena zakat ditempatkan sebelum ibadah puasa dan haji. Menurut Ugi Suharto dalam jurnal yang berjudul Zakat Sebagai Lemaga Keuangan Publik Khusus (2009) mengatakan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, terpisah dari sumber pendapatan lainnya. Zakat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat berzakat. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur secara rinci dan terkandung dalam Al-Qur’an. Menurut bahasa, zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah
(HR. At-Tirmidzi) , namun
dapat pula diartikan sebagai membersikan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Selain itu, ada istilah shadaqah dan infak, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan shadaqah. Dengan adanya keseriusan dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam arti luas, dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat belum dijadikan sumber utama pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Padahal potensi tersebut terbuka lebar dan hasil analisis menunjukan bahwa persoalan kesenjangan kaya dan miskin tidak akan melebar asalkan kebijakan dan manajemen zakat secara komperhesif dibenahi dan dibudayakan oleh masyarakat Indonesia.
2
Untuk mengoptimalkan dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dibutuhkan organisasi khusus yang mengurusi bidang zakat yang biasa disebut dengan Badan Amil Zakat. Namun ternyata, menurut salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Brahmasetia (2012) menyatakan potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 300 triliun, namun zakat di Indonesia baru terkumpul Rp. 1,8 triliun atau belum mencapai angka 1% dari total yang harus diperoleh. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurang optimal kinerja badan amil zakat dan kesadaran yang dimiliki oleh muzakki untuk berzakat melalui badan amil zakat. Menurut Adiwarman dan Syafei (2009) Pengelolaan zakat di tanah air akhir-akhir ini sebenarnya mengimpan benih sistem sosial masyarakat menuju masyarakat sipil. Ini diindikasikan dengan lahirnya Lembaga Amil Zakat dengan program-program kemanusiaan. Mereka hadir bukan sekedar ikut-ikutan atas sebuah euphoria, namun adanya cita-cita luhur atas fenomena itu. Namun, menurut M. Soekarni dan Firmansyah (2008) mengatakan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama BAZIS DKI Jakarta baru sampai pada tingkat mengurangi beban hidup orang miskin. Kenyataan ini disebabkan oleh program penyaluran zakat lebih banyak diarahkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif yang disebabkan oleh tekanan hidup yang mereka hadapi. Semakin berkembangnya Badan Amil Zakat di Indonesia, sehingga perlu dibuatnya standar akuntansi keuangan yang mengatur pencatatan, pengukuran dan
3
pelaporan zakat dan infak/sedekah. Sehingga setiap perusahaan atau lembaga amil memiliki penulisan dan pencatatan yang sama sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah diatur oleh pemerintah. Agar mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia dan lebih optimal dalam pengumpulan dan pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat dibentuk secara sah dan resmi, dengan menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. sehingga dibuatlah PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. BAZIS DKI Jakarta telah menerapkan pencatatan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih judul “ ANALISIS PENERAPAN
PSAK
109
TENTANG
AKUNTANSI
ZAKAT
DAN
INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DKI JAKARTA”
I.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan atas latar belakang diatas, yang menjadi pembahasan penulis adalah bagaimana penerapan pencatatan akuntansi zakat dan kesesuaian terhadap PSAK 109 pada BAZIS DKI JAKARTA. Identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pencatatan, pengukuran dan pelaporan Zakat yang dilakukan oleh BAZIS DKI JAKARTA ? 2. Apakah pencatatan, pengukuran dan pelaporan Zakat yang dilakukan oleh BAZIS DKI JAKARTA telah sesuai dengan PSAK 109 ? 3. Apakah implementasi atas penerapan PSAK 109 telah dilakukan secara menyeluruh terhadap pencatatan pengumpulan dan penyaluran zakat?
4
I.3. Ruang Lingkup Penelitian Berdasarkan atas latar belakang yang telah dijelaskan diatas, yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ilmiah : 1. BAZIS DKI Jakarta, yang meliputi pencatatan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 2. PSAK 109, tentang pencatatan, pengukuran, dan pelaporan zakat dan infak/sedekah.
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZIS DKI Jakarta 2. Untuk mengetahui dan meneliti penerapan, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan akuntansi pada BAZIS DKI JAKARTA 3. Untuk menilai sejauh mana penerapan PSAK 109 tentang pencatatan, pengukuran, dan pelaporan zakat pada BAZIS DKI JAKARTA
Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah : 1. Memberikan pengetahun tambahan kepada penulis mengenai akuntansi zakat dan perhitungan serta pencatatan yang sesuai dengan standard dan ketentuan yang berlaku.
5
2. Memberikan pengetahuan kepada pembaca secara umum, dan penulis secara khusus mengenai penerapan akuntansi zakat di dunia akademis dan badan amil zakat. 3. Memberikan pemahaman kepada pembaca secara umum dan kepada penulis secara khusus mengenai pengelolaan zakat pada BAZIS DKI JAKARTA pada umumnya dan penerapan akuntansi pada khususnya.
I.5. Sistematika Penulisan Dalam sistematika pembahasan ini, penulis membagi menjadi 5 bagian pembahasan, yaitu : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis membahas latar belakang penelitian yang dilakukan dan identifikasi masalah yang akan menjadi pokok utama penulisan serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai dan sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Pada bab ini, penulis membahas mengenai teori-teori yang mendasari penulisan diantaranya pengertian zakat, jenis zakat, akuntansi syariah, akuntansi zakat serta pembahasan mengenai PSAK 109 sehingga penulis mengambil judul Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZIS DKI Jakarta yang relevan yang berasal dari studi pustaka, jurnal atas
6
penelitian terdahulu serta internet sebagai dalam mendapatkan informasi yang terbaru.
BAB III
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Dalam bab ini, penulis membahas mengenai metode penelitian secara komperhensif, yang berisi data-data objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu BAZIS DKI Jakarta yang didalamnya terdapat data-data umum objek penelitian dan data khusus yang berupa proses dan laporan akuntansi.
BAB IV
ANALISIS PEMBAHASAN Membahas hasil dari penelitian yang meliputi data analisis bagaimana pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan pada BAZIS DKI Jakarta dan membandingkannya dengan ketentuan PSAK 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Memuat kesimpulan atas hasil analisis penelitian berdasarkan atas data yang telah penulis dapat dan atas pembahasan serta memuat rekomendasi yang bermanfaat bagi objek penelitian untuk dilakukannya perbaikan.
7
