BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang Masalah

1

BAB I PENDAHULUAN

I.1

Latar Belakang Masalah Perhatian dunia terhadap good corporate governance (GCG) mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd. dan One-Tell Pty Ltd. di Australia serta Parmalat di Italia pada awal dekade 2000 an. Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara ditemukan bahwa penyebab utama terjadinya tragedi ekonomi maupun bisnis di atas adalah karena lemahnya penerapan corporate governance di banyak perusahaan. Pada tingkat perusahaan, kebijakan dan sistem tata kelola perusahaan

dapat

menjamin

terciptanya situasi

perusahaan

yang

sedemikian rupa sehingga mampu bertahan, berkembang dan tumbuh dalam jangka panjang (sustainable growth). Hal ini diperlukan mengingat perusahaan bukanlah entitas yang mengejar kepentingan ekonomi semata, tetapi juga perlu memperhatikan dan memenuhi kepentingan sosial, termasuk lingkungan alam (warsono, Amalia,&Rahajeng:2009,1). Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika bisnis yang berlaku secara universal.

UNIVERSITAS INDONESIA Pelaksanaan good corporate..., Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, FISIP UI, 2010

2

Dalam berbagai analisis dikemukakan, ada keterkaitan antara krisis ekonomi, krisis finansial, dan krisis yang berkepanjangan di berbagai negara dengan lemahya penerapan corporate governance. Dalam hal ini, corporate governance diartikan sebagai seperangkat tata hubungan yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) serta mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (E.John Aldrige & Siswanto Sutojo, Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, hal 2-3). Ancaman

yang

dihadapi

lingkungan

masyarakat

karena

perkembangan industri bukanlah masalah baru. Sebagai contoh, PT Antam Tbk. yang bergerak dalam bisnis pertambangan umum dengan beberapa unit bisnis seperti nikel, emas, dan bauksit yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu di Pomalaa, Kolaka Sulawesi Tenggara; Tanjung Buli, Halmahera Pusat; Cikotok, Sukabumi; Gebe Ternate; Pulo Gadung, Jakarta; Pongkor Bogor; Kijang Tanjung Pinang Riau, Makasar, dan Manado serta yang telah memasuki era pasca tambang yaitu Bobato dan Cilacap sejak jauh hari sudah mengantisipasi munculnya ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis. Sebagai mana uraian di atas, bahwa perusahaan pertambangan seperti Antam rentan terhadap isu-isu lingkungan. Oleh karena itu penerapan GCG adalah prioritas utama, mengingat eksploitasi yang dilakukan oleh PT Antam Tbk terhadap lingkungan dapat menjadi isu lingkungan. Hal ini membuat manajemen Antam sangat memperhatikan aspek lingkungan demi menjaga kelangsungan bisnis perusahaan melalui program CSR. Dalam konteks penerapan GCG di PT Antam Tbk, faktor pendorong utama yang sangat berperan adalah kesadaran dan komitmen pimpinan dan pegawai senior. Penerapan GCG difokuskan pada implementasi

azas-azas

GCG

seperti

transparansi,

akuntabilitas,

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini


3

dilakukan mengingat bisnis di era globalisasi, penerapan GCG adalah suatu keharusan. Kebijakan ini diambil berdasarkan ketentuan yang berlaku serta dari kajian terhadap beberapa BUMN maupun perusahaan swasta bahwa penerapan GCG atau GGG adalah suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pada skripsi ini penulis akan membahas ke lima azaz GCG satu persatu karena pada kenyatannya keterkaitan antara kelimanya tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan manajemen modern, penerapan GCG dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Achmad Daniri komisaris PT Panasonic Manufacturing Indonesia yang juga Wakil Ketua

Komite

Kebijakan

Publik

Kementerian

Negara

BUMN,

menjelaskan pada lokakarya PT Antam Tbk mengenai keterkaitan GCG dengan CSR pada tabel 1 – 3 di bawah ini. Tabel 1: Roadmap Penerapan GCG

Sumber : Keterkaitan UU PT dengan Penerapan GCG dan CSR disampaikan oleh Achmad Daniri pada Lokakarya CSR PT Antam Tbk. 9- 11 Desember 2009

Pada tabel 1 dijelaskan bahwa sasaran dari GCG adalah dapat mematuhi ketentuan dan kesepakatan dari aktifitas GCG dengan melengkapi seluruh pedoman GCG seperti yang tersebut di atas dan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan GCG ukuran yang dapat dilihat adalah tersebut pula pada tabel 1 yaitu adanya pedoman GCG yang lengkap, tingkat kepatuhan yang makin baik, terbentuknya struktur pengendalian manajemen, dan meningkatnya kesadaran GCG. Tahapan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.


4

Tabel 2: Roadmap Penerapan GCG

Sumber : Keterkaitan UU PT dengan Penerapan GCG dan CSR disampaikan oleh Achmad Daniri pada Lokakarya CSR PT Antam Tbk. 9- 11 Desember 2009.

Pada tabel 2 di atas dijelaskan sasaran dari government culture adalah pengendalian internal dan penanganan risiko bisnis secara efektif. Dimana untuk mendapatkan hasil usaha yang meningkat serta meningkatnya credit rating harus dilakukan sosialisasi yang ekstensif dan intensif, implementasi dan assesment GCG secara berkala, penguatan sistem dan prosedur pengendalian dengan fokus pada resiko usaha, serta penerapan GCG pada semua proses bisnis. Untuk melihat lagi hubungan GCG dengan CSR dapat dilihat lagi pada tabel 3 di bawah ini yaitu pada corporate culture. Tabel 3: Roadmap Penerapan GCG

Sumber : Keterkaitan UU PT dengan Penerapan GCG dan CSR disampaikan oleh Achmad Daniri pada Lokakarya CSR PT Antam Tbk. 9- 11 Desember 2009

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat, untuk mencapai posisi sebagai perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab maka salah satunya harus melaksanakan program CSR yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan dalam bentuk kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta kepedulian lingkungan yang tinggi, apabila hal tersebut dapat


5

dipenuhi oleh PT Antam Tbk mana akan diakui sebagai perusahaan “blue chip”(perusahaan besar yang memiliki pendapatan stabil dan liabilitas dalam jumlah yang tidak terlalu banyak) serta menjadi tempat kerja yang paling banyak diinginkan orang. Dari ketiga tabel di atas dapat dilihat bahwa agar tidak terperosok pada tanggung jawab renteng, perusahaan perlu menerapkan GCG. Penerapan GCG hakekatnya menjalankan bisnis yang beretika untuk menjamin kelangsungan bisnis dengan cara melaksanakan CSR. CSR bukan semata-mata biaya, melainkan investasi CSR merupakan bagian dari rencana strategis, melibatkan semua proses bisnis perusahaan, sepanjang terkait dengan strategi bisnis (Achmad Daniri, 2009:32). Dalam

kaitannya

dengan

implementasi

Good

Corporate

Governance (GCG) yang berhubungan dengan penerapan CSR PT Antam Tbk memperlihatkan adanya komitmen terhadap stakeholders, terutama masyarakat di wilayah operasi. Hal ini dapat diketahui dari dimulainya Antam menerapkan GCG pada tahun 1997 bersamaan dengan IPO serta dapat dilihat pula pada gambar berikut yang menunjukkan komitmen implementasi GCG di PT Antam Tbk.

Gambar 1 : Alasan PT Antam Tbk. Memerlukan GCG (Why do we need GCG?). Sumber : Hendra Kusnoto, presentasi Implementasi GCG PT Antam Tbk. studi banding dengan PT PGN Tbk. Juni 2009.


6

Dari gambar di atas tampak bahwa dalam kaitannya dengan GCG untuk penerapan CSR, pimpinan Antam berkomitmen mengutamakan kepentingan pegawai dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja, kepentingan

stakeholder

memperhatikan

kelestarian

dalam

hal

lingkungan,

peningkatan serta

kesejahteraan,

berpartisipasi

dalam

program-program pengembangan masyarakat di sekitar, terutama yang berada di wilayah operasi penambangan. Karena itu penerapan GCG diterapkan dalam setiap aspek kegiatan dan lokasi kerja. Hal ini dilakukan, mengingat operasi penambangan pada saat sekarang tidak hanya memerlukan lisensi formal yang berbentuk izin eksplorasi atau eksploitasi, melainkan juga dukungan sosial. Dukungan sosial tersebut sangat dibutuhkan, terutama di dalam mengamankan kegiatan penambangan. Dukungan ini hanya akan diperoleh bila masyarakat di sekitar operasi Antam merasa tidak dirugikan, sebaliknya memperoleh manfaat atas keberadaan perusahaan. Di dalam kaitan penerapan GCG dengan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai mana disebut di muka, pada saat ini muncul suatu kebutuhan bahwa setiap perusahaan perlu menerapkan CSR sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Oleh karena itu pada tahun 2005 dibuatlah satuan kerja Senior Manajer CSR Group di bawah General Affair. Namun tak cukup sampai pada tahap tersebut, pada RUPS tahun 2008 Antam membentuk Direktorat sendiri khusus menangani CSR sebagai wujud kesungguhan menangani tanggung jawab sosial dan lingkungan. Antam dalam melaksanakan program CSR disertai dengan sejumlah dana untuk dapat merealisasikan program-program yang dibutuhkan

oleh

masyarakat.

Permasalahan

yang

terjadi

kadang

perusahaan membuat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal inilah yang menimbulkan gap antara perusahaan dengan stakeholders.


7

Dalam tabel dibawah ini merupakan data yang dapat dilihat bagaimana CSR Antam menggunakan dana CSR nya untuk berpartisipasi terhadap masyarakat. Tabel 4 : Anggaran VS Realisasi CSR Tahun 2009 (dalam miliyar rupiah)

CD

PK

BL

Env.

Total

Sumber : keuangan CSR PT Antam Tbk.

Tabel di atas adalah dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program CSR Antam yang terdiri dari Dana Community Development (CD),

Program

Kemitraan

(PK),

Bina

Lingkungan

(BL),

serta

Environment (lingkungan). Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dimana dana PK digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya pinjaman lunak untuk sektor perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa. Sedangkan BL digunakan sebagai pemberdayaan kondisi sosial, misalnya bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan, kesehatan masyarakat, sarana ibadah, sarana umum, dan pelestarian alam (Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER05/MBU/2007). Anggaran

tersebut

dibuat

sudah

berdasarkan

kebutuhan

masyarakat, namun pertanyaan yang muncul adalah mengapa Antam


8

sudah sedemikian rupa menganggarkan dana untuk CSR tetapi masih banyak berbagai tuntutan dari stakeholders-nya? Disinilah yang menjadi menarik bagi penulis untuk membahas mengenai penerapan GCG pada program CSR Antam. Konsep CSR berdasarkan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility yang menjadi cover story sebagai mana ditulis dalam majalah Ethical Corporation oleh Paul Hohnen dari GRI– edisi Januari 2010 bahwa CSR bersifat high profile atau suatu hal yang menjadi kewajiban setiap perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menerapkan CSR dengan baik dan benar, terdapat sistem CSR yang berdasarkan standar international yang diatur di Kopenhagen yang rencananya akan diluncurkan pada bulan September 2010, yaitu ISO 26000. Dalam rencana tersebut ISO 26000 bukanlah alat sertifikasi, namun apabila “pasar menghendaki” maka ada kemugkinan di kemudian hari bisa berkembang menjadi alat sertifikasi. Salah satu cara untuk menerapkan ISO 26000 adalah dengan Global Reporting Initiatives (GRI). Dalam hal ini perusahaan yang telah mengadopsi pelaporan standar GRI berbasis ISO 26000 dianggap sudah menjalankan prinsip-prinsip CSR yang benar. Sehubungan dengan hal tersebut pada skripsi ini akan dibahas mengenai apakah PT Antam Tbk. adalah salah satu perusahaan yang telah mengadopsi pelaporan standar GRI? Yang berarti jika Antam merupakan salah satu perusahaan yang mengadopsi

pelaporan

standar

GRI

maka

Antam

sudah

harus

mempersiapkan diri dengan ISO 26000. Untuk itu jika dilihat dari sisi GCG maka untuk menerapkan ISO 26000 Antam perlu mempelajari dan menguasai seluruh bagian yang terkait. Dalam hal ini Direktorat Umum dan CSR, Direktorat Operasi, Direktorat SDM serta Corporate Secretary perlu melakukan gap analysis praktik CSR berbasis ISO 26000, yang didukung oleh komitmen puncak untuk menjalankan CSR sesuai dengan ISO 26000 secara efektif. Mengingat relevansi ISO 26000 terhadap bisnis Antam, terutama peluang pasar ekspor yang besar, maka kebijakan dan strategi CSR yang dibuat harus mengacu pada standar internasional. UNIVERSITAS INDONESIA Pelaksanaan good corporate..., Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, FISIP UI, 2010

9

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan perlu memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yaitu laba, lingkungan, dan masyarakat. Dengan diperolehnya laba, perusahaan dapat memberikan deviden bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagaian laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, serta membayar pajak kepada pemerintah. Menurunnya posisi Antam pada Indonesia Sustainability Reporting Awards (ISRA) 2009 menjadi runner up 2 dengan selisih nilai yang sangat sedikit dari PT Timah Tbk (Jalal:2009) menjadi salah satu hal yang harus dipertanyaan mengenai pelaksanaan CSR nya dikaitkan dengan azaz GCG, munculnya konsep CSR berdasarkan ISO 26000 Guidance on Social Responsibility bahwa CSR bersifat high profile, serta isu-isu lingkungan hidup seperti di sektor kehutanan, kawasan hutan lindung yang saat ini benar-benar sudah terancam keberadaannya yaitu Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT Gag Nickel (anak perusahaan PT Antam Tbk.), serta kawasan konservasi lainnya yang dijarah oleh perusahaan tambang yaitu Taman Wisata Pulau Buhubulu oleh PT Antam Tbk. menjadi masalah isu-isu lingkungan yang dihadapi karena masyarakat setempat yang hidupnya mengandalkan sumber daya lahan tersebut secara turun temurun, nasibnya justru menjadi buruk karena lahan tersebut dipakai untuk bisnis pertambangan perusahaan multinasional yang salah satu perusahaannya adalah PT Antam Tbk. Berdasarkan hal tersebut, kini pergeseran orientasi pemikiran oleh para pemegang saham atau investor untuk lebih peduli pada sektor lingkungan permintaan akan Laporan Keberlanjutan (Sustainibility Report) makin meningkat. Aspek penting yang ada dalam Laporan Keberlanjutan adalah penjelasan tidak hanya mengenai manajemen, operasional, produk, tetapi juga membahas dampak lingkungan, dan juga keterlibatan dengan komunitas sekitar. Pengelolaan sumber daya alam adalah perkara yang sangat serius dan berkesinambungan karena degradasi pengelolan sumber daya alam lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini UNIVERSITAS INDONESIA Pelaksanaan good corporate..., Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, FISIP UI, 2010

10

adalah bagimana Antam melaksanaan program CSR berdasarkan azazazaz GCG. I.2

Pokok Permasalahan 1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada program CSR PT Antam Tbk. ? 2. Apa saja hambatan implementasi penerapan GCG pada program CSR PT Antam Tbk. ?

I.3

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah dikemukaan pada pokok permasalahan, yaitu : 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG pada program CSR. 2. Untuk mengetahui hambatan implementasi penerapan GCG pada program CSR.

I.4

Signifikasi Penelitian Signifikasi dari penelitian yang dilakukan yaitu : 1.

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya mengenai Good Corporate Governance atau dalam mata kuliah Akuntabilitas Publik.

2.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT Antam Tbk. sebagai salah satu perusahaan BUMN dalam upaya meningkatkan tanggung jawab sosialnya dalam menciptakan tata keloila perusahaan yang baik atau good corporate governance.


11

I.5

Sistematika Penulisan Outline ini terdiri dari 3 (tiga) bab utama, yang di dalamnya secara spesifik

yang terbagi atas sub bab – sub bab berikut :

BAB I

PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab pendahuluan berisi sub bab latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, signifikasi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN Bab ini merupakan bab mengenai landasan pemikiran yang digunakan sebagai acuan serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB III

METODE

PENELITIAN

DAN

GAMBARAN

UMUM

PERUSAHAAN Bab ini merupakan bab mengenai metode penelitian yang berisikan Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Analisis Data, Narasumber Penelitian, dan Hipotesis Kerja. Bab ini juga membahas secara garis besar PT Antam Tbk dan di fokuskan pada SCR PT Antam Tbk. BAB IV

ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATA Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis penulis seperti yang menjadi pokok permasalahan pada bab I.

BAB V

PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi dimana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penulis.


BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang Masalah

Recommend Documents