|I-1
BAB I PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. A.
Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda, maka susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; dan c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. 3. Bidang Perdesaan terdiri dari: a. Subbidang Tata Ruang Perdesaan; b. Subbidang Sarana dan Prasarana Perdesaan; dan c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. 4. Bidang Perkotaan terdiri dari: a. Subbidang Tata Ruang Perkotaan; b. Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan; dan LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-2 c. Subbidang Lingkungan Hidup. 5. Bidang Ekonomi terdiri dari: a. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; b. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata. dan c. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi. 6. Bidang Sosial Budaya terdiri dari: a. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan c. Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan. 7. Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan c. Subbidang Data dan Informasi. 8. Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; dan 9. Kelompok
Jabatan
Fungsional
yang
dalam
melaksanakan
tugas
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dalam menjalankan perannya, Bappeda memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : I.
Sekretariat 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Sekretariat; b) perumusan kebijakan teknis sekretariat; c) penyelenggaraan urusan umum; d) penyelenggaraan urusan kepegawaian; e) penyelenggaraan urusan keuangan; f) penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-3 g) evaluasi
dan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
rencana
kerja
Sekretariat; dan h) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : a. Sub bagian umum dan kepegawaian 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. 2) Fungsi a) penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian; c) penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga; d) penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian; dan e) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub bagian keuangan 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan keuangan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan; c) Pengelolaan anggaran, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan; dan d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan. c. Sub bagian perencanaan dan evaluasi 1) Tugas pokok Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-4 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi; c) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi; d) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja; dan e) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan. II.
Bidang Perdesaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perdesaan; b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang perdesaan; d) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perdesaan; e) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup dan sumber daya alam perdesaan; f) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, lingkungan hidup, dan sumber daya alam perdesaan; dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perdesaan. Bidang perdesaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-5 a. Sub Bidang Tata Ruang Perdesaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan perumahan, pertanahan dan tata ruang perdesaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perdesaan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan perumahan, pertanahan dan tata ruang perdesaan; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang, perumahan, dan pertanahan perdesaan; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perumahan, pertanahan, dan tata ruang perdesaan; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perdesaan. b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan 1) Tugas pokok Mempunyai tugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan dan komunikasi dan informatika sarana dan prasarana perdesaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja subbidang sarana dan prasarana perdesaan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perdesaan; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja subbidang sarana dan prasarana perdesaan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-6 c. Sub bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam 1) Tugas pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan lingkungan hidup perdesaan, energi dan sumber daya mineral. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup perdesaan, energi dan sumber daya mineral; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup perdesaan, energi dan sumber daya mineral; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup perdesaan, energi dan sumber daya mineral; dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. III.
Bidang Perkotaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perkotaan; b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang perkotaan; d) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan sarana dan prasarana perkotaan; e) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup; f) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan tata ruang, sarana, prasarana, dan lingkungan hidup perkotaan; dan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-7 g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perkotaan. Bidang perdesaan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Tata Ruang Perkotaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perkotaan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan tata ruang dan pertanahan perkotaan; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pertanahan dan tata ruang perkotaan; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Tata Ruang Perkotaan. b. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Perkotaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pekerjaan umum, perhubungan dan komunikasi dan informatika sarana dan prasarana perkotaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika Perkotaan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan; LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-8 d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pekerjaan umum, perhubungan, dan komunikasi dan informatika perkotaan; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Sarana dan Prasarana Perkotaan. c. Sub Bidang Lingkungan Hidup 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan lingkungan hidup dan perumahan perkotaan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
lingkungan hidup dan perumahan perkotaan; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan lingkungan hidup dan perumahan perkotaan; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan lingkungan hidup dan perumahan perkotaan; dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Lingkungan Hidup. IV.Bidang Ekonomi 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi; b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan; d) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang perekonomian dan pariwisata; LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-9 e) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan bidang ketenagakerjaan dan investasi; f) Pelaksanaan
evaluasi
kebijakan
teknis
perencanaan
pertanian,
perikanan, kehutanan, perekonomian, pariwisata, ketenagakerjaan, dan investasi; dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana
kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pertanian, perikanan, dan kehutanan; d) Pelaksanaan
evaluasi
kebijakan
teknis
perencanaan
pertanian,
perikanan, dan kehutanan; dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. b. Sub Bidang Perekonomian Dan Pariwisata 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, perekonomian pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-10 b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; c) Penyelenggaraan, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat; dan e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Perekonomian dan Pariwisata. c. Sub Bidang Ketenagakerjaan dan Investasi 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan investasi. 2) Fungsi a) Penyusunan
rencana
kerja
Subbidang
Ketenagakerjaan
dan
Investasi; b) Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan penanaman modal; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan penanaman modal; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dan penanaman modal; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi. V.
Bidang Sosial Budaya 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, dan pemerintahan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-11 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya; b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kependudukan, dan pemerintahan; c) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan pendidikan dan kebudayaan; d) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan kesehatan dan sosial; e) Penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan pembinaan perencanaan kependudukan dan pemerintahan; f) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kependudukan, dan pemerintahan; dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sosial Budaya. Bidang Sosial Budaya memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan pendidikan, pemuda dan olahraga, dan kebudayaan. 2) Fungsi a) Penyusunan
rencana
kerja
Subbidang
Pendidikan
dan
Kebudayaan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pendidikan kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; c) Penyelenggaraan, perencanaan
pengkoordinasian,
pendidikan
kepemudaan
dan dan
pembinaan olahraga,
dan
kebudayaan; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan; dan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-12 e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan. b. Sub Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, dan membina perencanaan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial. 2) Fungsi a) Penyusunan
rencana
kerja
Subbidang
Kesehatan
dan
Kesejahteraan Sosial; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kesehatan
keluarga
berencana
dan
keluarga
sejahtera,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial; c) Penyelenggaraan,
pengkoordinasian,
dan
pembinaan
perencanaan kesehatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sosial; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. c. Sub Bidang Kependudukan Dan Pemerintahan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan membina perencanaan kependudukan, otonomi daerah, pemerintahan umum, kepegawaian, dan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-13 b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; c) Penyelenggaraan,
pengkoordinasian,
dan
pembinaan
perencanaan kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; d) Pelaksanaan
evaluasi
kebijakan
teknis
perencanaan
kependudukan dan catatan sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan. VI.
Bidang Pengendalian dan Evaluasi 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi; b) Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah, dan pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah; c) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-14 d) Penyelenggaraan
dan
pengkoordinasian
penelitian
dan
pengembangan; e) Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan statistik dan informasi pembangunan daerah; f) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, perpustakaan dan kearsipan; dan g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Bidang Pengendalian dan Evaluasi memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Sub Bidang Monitoring Dan Evaluasi 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah; c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil pembangunan daerah; dan d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi. b. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan pembangunan. 2) Fungsi a) Penyusunan
rencana
kerja
Subbidang
Penelitian
dan
Pengembangan; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-15 c) Penyelenggaraan
dan
pengoordinasian
penelitian
dan
pengembangan pembangunan daerah; dan d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan. c. Sub Bidang Data Dan Informasi 1) Tugas Pokok Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan data, statistik, kearsipan, perpustakaan dan informasi pembangunan daerah. 2) Fungsi a) Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi; b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis statistik, kearsipan, perpustakaan dan informasi pembangunan daerah; c) Penyelenggaraan dan pengoordinasian statistik, kearsipan, perpustakaan, dan informasi pembangunan daerah; d) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan statistik, kearsipan, dan perpustakaan; dan Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi. B.
Gambaran Umum Pelayanan I.
Kondisi Umum Pelayanan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-16 Seiring
dengan
diberlakukannya
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1)
politik;
2)
teknokratik;
3)
partisipatif;
4)
atas-bawah (top-down); dan
5)
bawah-atas (bottom-up). Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agendaagenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Bappeda selaku institusi perencana menyiapkan dokumen RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, penyusunan dokumen tata ruang, dan lain-lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-17 Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan Musrenbang Daerah. Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan
bahwa
perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah
disusun
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan
oleh
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah.
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-18 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; 1)
penyusunan rencana;
2)
penetapan rencana;
3)
pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4)
evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan
sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah
pertama
adalah
penyiapan
rancangan
rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
dan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-19 penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Mekanisme kerja Bappeda Kabupaten Sleman dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dijabarkan mejadi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah.
Adapun
tahapan
penyusunan
rencana
pembangunan yang dilaksanakan adalah: 1.
Melaksanakan Evaluasi dan Analisa Keadaan Hal-hal yang perlu dievaluasi dan dianalisa adalah sampai sejauhmana arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat/belum dicapai, berapa besar biaya yang telah dikeluarkan, dan sejauh mana tingkat penyelesaian kegiatankegiatan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dievaluasi dan analisa :
2.
a.
Aspek Ekonomi;
b.
Aspek Sosial;
c.
Aspek Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
Melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-20 Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah di kerjakan pada tahap pertama disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai kerangka makro yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut: a.
Tujuan dan arah pembangunan Daerah;
b.
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
3.
c.
Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
d.
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
Melaksanakan Perumusan Usulan Program dan Kegiatan Untuk menampung aspirasi masyarakat ditempuh sistem perencanaan
dari
bawah
menyusun/mengajukan
(bottom
rencana
up
usulan
planning)
dalam
program/kegiatan,
mengingat usulan program/kegiatan yang diusulkan mencakup berbagai aspek pembangunan dan berbagai sumber pembiayaan maka usulan tersebut perlu dikoordinasikan dan dibahas melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Propinsi, Musrenbang Tingkat Pusat dan Nasional. 4.
Melaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS Berdasarkan
hasil
Musrenbang,
dilakukan
penyempurnaan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. RKPD menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD. 5.
Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan
penyelengaraan
pemerintahan
dan
menjamin
keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-21 RPJMD
digunakan
sebagai
acuan
dan
pedoman
dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
RPJMD disusun dengan tujuan untuk : a.
Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
b.
Meningkatkan
pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. 6.
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan
daerah,
mulai
dari
tahapan
perencanaan,
pelaksanaan dan hasil. II. Kinerja pelayanan dan kelompok sasaran Pada
lima
tahun
terakhir,
pada
umumnya
kualitas
penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1)
Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2)
Meningkatnya
kualitas
sistem
perencanaan
dengan
terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3)
Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4)
Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5)
Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait. LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-22
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1)
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2)
Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3)
Fasilitasi
berbagai
forum
multi
stakeholders
di
bidang
perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; 4)
Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui Focussed Group Discussion (FGD);
5)
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda Kabupaten
Sleman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah mempersiapkan
rumusan
kebijakan
teknis
perencanaan,
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Sleman maupun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY, memberikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat/lembaga dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi : LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-23 1.
Layanan informasi dan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;
2.
Layanan perijinan KKN, PKL, dan kegiatan penelitian lainnya;
3.
Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
4.
Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5.
Penjaringan
aspirasi
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan pembangunan daerah; 6.
Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
7.
Memfasilitasi
keterpaduan
dan
keserasian
perencanaan
pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar SKPD ; 8.
Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
9.
Memberikan
informasi
potensi,
data
dan
informasi
pembangunan. Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda, maka yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran adalah : 1.
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2.
SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program;
3.
Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan;
4.
Masyarakat dalam hal penyediaan informasi dan penerbitan rekomendasi Tata Ruang Wilayah;
5.
Mahasiswa dan akademisi dalam hal penerbitan surat ijin penelitian.
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-24 Tabel 1 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran No 1 2
Jenis Pelayanan
Kelompok Sasaran
Pemikiran strategis di bidang
Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil
perencanaan
Bupati, Sekda)
Penyediaan panduan program
SKPD
dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program 3
Penjaringan aspirasi dan
Pemangku kepentingan
partisipasi dalam perencanaan
(masyarakat, LSM, Swasta,
pembangunan
Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
4.
Penyediaan data dan informasi
Pemangku kepentingan
pembangunan
(masyarakat, LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah)
5.
Fasilitasi pemberian ijin penelitian
Perguruan Tinggi, Lembaga
PKL dan KKN
Penelitian, dan LSM
III. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu : a.
Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
c.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-25 d.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
e.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda
mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai : (1)
Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan : -
Penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
-
Penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD bersama DPKKD;
-
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
-
Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
(2)
Think tank -
Pengkajian
kebijakan
di
bidang
perencanaan
pembangunan dan kebijakan lainnya; (3)
Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
Koordinator -
Koordinasi
dan
perumusan
kebijakan
di
bidang
perencanaan pembangunan; -
Koordinasi,
fasilitasi
dan
pelaksanaan
perencanaan
pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat; -
Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.
(4)
Administrator -
Pengelolaan dokumen perencanaan;
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-26 -
Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
-
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan pengembangan pelayanan Bappeda harus
mengacu
pada 4 peran tersebut.
Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk mewujudkan lembaga perencanaan pembangunan yang mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul: 1.
Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
2.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3.
Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan
kebijakan
menyebabkan
daerah
inkonsistensi
secara
mendadak
perencanaan
sehingga
pembangunan
di
daerah; 4.
Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
5.
Perubahan
paradigma
perencanaan
pembangunan
yang
menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat. Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Sleman diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-27 mewujudkan perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen
SDM
perencanaan,
memantapkan
kelembagaan
perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. C.
Sumberdaya Manusia Berdasarkan data per bulan Desember 2013, jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Sleman sebanyak 70 orang, yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Adapun dari sisi kepangkatan dan golongan, untuk pangkat/golongan I sebanyak 1 orang, pangkat/golongan II sebanyak 4 orang, pangkat/golongan III sebanyak 47 orang dan untuk pangkat/golongan IV sebanyak 18 orang. Dari tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Sleman yang berpendidikan SD sebanyak 2 orang, SMA/SMK sebanyak 14 orang, D3/D4 3 orang, S1 sebanyak 20 orang dan berpendidikan S2 sebanyak 31 orang. Secara lebih jelas kondisi sumberdaya manusia di Bappeda Kabupaten Sleman tergambarkan dalam table berikut: Tabel II Jumlah Pegawai Tahun 2013 Menurut Jenis Kelamin dan Pangkat/golongan No 1
2
Kondisi Pegawai Jumlah Pegawai a. Laki-laki b. Perempuan Pangkat/Golongan a. I b. II c. III d. IV
Kondisi per 30 Desember 2013 70 38 32 1 4 47 18
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-28 Tabel 3 Persentase Tingkat Pendidikan Pegawai
D.
Keuangan Sesuai PAPBD Tahun anggaran 2013 Bappeda Kabupaten Sleman mengelola anggaran sebesar Rp11.808.285.850,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
sebesar
Rp3.743.921.500,-
dan
Belanja
Langsung
sebesar
Rp8.064.364.350,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Langsung tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sleman. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bappeda terdiri dari 23 program dan 74 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Bulan Desember Tahun 2013 adalah realisasi fisik rata-rata sebesar 98,65% dan realisasi keuangan sebesar 90,96%, dengan penyerapan dana sebesar Rp7.334.973.268,00. E.
Sarana dan Prasarana Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Sleman, tersedianya sarana prasarana yang memadai merupakan suatu hal yang sangat urgen. Keberadaan sarana prasarana LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-29 merupakan bagian penting, yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan,
sehingga
kinerja
organisasi
dapat
dijamin
keberlangsungannya. Bappeda Kabupaten Sleman pada tahun 2013 menempati tanah seluas 5.800 m2, dengan luas bangunan 1.562 m2, terdiri dari dari beberapa ruang seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini :
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-30
DENAH KANTOR BAPPEDA
GARDU
GARDU
U
BID. III
RUANG Arsip
GU DANG
TOILET
AULA BAPPEDA
RUANG JAVA PROMO
BID.IV
R. Arsi paris
SEKRETARIAT
Ruang RAPAT B
Loby
Ruang RAPAT C
RUANG Sekretaris
TOILET
MUSHOLA
BID.I
BIDANG V
Ruang RAPAT A
RUANG KEPALA
Perpusta kaan
TEMPAT PARKIR
TEMPAT PARKIR
BID. II
PER PUSTA KAAN
TEMPAT PARKIR
GU DANG
Toilet
TOILET
RUMAH JAGA
Sarana prasarana kerja Bappeda keadaan per Desember 2013 tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang seperti pada berikut
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-31 Tabel 4 Sarana Dan Prasarana Kerja Di Bappeda
NO.
NAMA BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
Toyota Kijang
I
Sekretariat
1
Kendaraan Roda 4
2 unit
2
Kendaraan Roda 2
4 unit
3
Komputer
7 unit
1 rusak berat
4
Laptop
7 unit
1 kurang baik
5
Printer
11 unit
6
LCD
4 unit
1 kurang baik
7
Mesin Ketik Manual
2 unit
1 kurang baik
8
Mesin Ketik Elektrik
2 Unit
9
Wireless
1 unit
10
TV
1 unit
11
Camera digital
2 unit
12
Handycam
1 unit
13
Brankas
1 unit
II
Bidang Perdesaan
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
4 unit
4
Laptop
4 unit
1 rusak
5
Printer
5 unit
2 kurang baik
6
Mesin Ketik
1 unit
7
TV
1 unit
8
Brankas
1 unit
III
Bidang Perkotaan
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
5 unit
4
Laptop
2 unit
5
Printer
3 unit
6
Mesin Ketik
1 unit
7
Brankas
1 unit
rusak
Toyota Kijang
Toyota Kijang
Tidak berfungsi/rusak
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
|I-32 IV
Bidang Ekonomi
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
3 unit
4
Printer
2 unit
1 kurang baik
5
Mesin Ketik
2 unit
1 kurang baik
6
Camera digital
1 unit
Rusak
7
Brankas
1 unit
V
Bidang Sosial Budaya
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
5 unit
4
Laptop
4 unit
5
Printer
5 unit
6
LCD
1 unit
7
Mesin Ketik
1 unit
8
Camera digital
1 unit
9
Brankas
1 unit
VI
Bidang Pengendalian dan Evaluasi
1
Kendaraan Roda 4
1 unit
2
Kendaraan Roda 2
3 unit
3
Komputer
5 unit
4
Laptop
3 unit
5
Printer
6 unit
1 rusak
6
LCD
1 unit
Kurang baik
7
Scanner
2 unit
1 rusak
8
Mesin Ketik
2 unit
9
Camera digital
2 unit
10
Brankas
1 unit
Toyota Kijang
Toyota Kijang 1 kurang baik 1 rusak
Toyota Kijang 1 kurang baik
LAKIP BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN | TAHUN 2013
