LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR : TAHUN 2016 TANGGAL : 2016 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 – 2021
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.
Upaya sistematis dan terencana
dimaksud berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masingmasing daerah memiliki usia kedaulatan, sumber daya dan potensi andalan serta kendala dan tantangan yang berbeda. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Jika tujuan yang
dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan bermakna bahwa mandat yang diberikan
Negara
kepada
para
pemangku
kepentingan,
khususnya
penyelenggara Negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga lingkup dunia. I-1
Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut penetapan prioritas pada setiap tahapan yang bertolak dari sejarah karakter sumber daya dan potensi yang kita miliki, tantangan yang sedang dan akan dihadapi.
Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan
perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan, yang kesemuanya bermuara untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan pembangunan nasional. Upaya sistematik dan terencana dimaksud tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yang disinergikan dengan Visi, misi, tujuan dan sasaran serta Agenda Pembangunan dari “ Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Marthen Ngailu Toni, SP. “ sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk periode 2015 – 2021, yang dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Februari 2016. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (3) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, misi, program Kepala Daerah yang memuat tujuan dan sasaran, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD tahun 2016 – 2021, merupakan kesinambungan dari RPJMD lima tahun sebelumnya untuk lebih mendorong dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan dan mempercepat peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Sumba
Barat
serta
mampu
mengeliminir kendala dan tantangan pembangunan sesuai hasil analisa lingkungan strategis internal dan eksternal.
Untuk mewujudkan harapan
tersebut, maka penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partispatif dan pendekatan top-down dan botton-up. I-2
RPJMD 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan akan menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, dan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan 3 (tiga) klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri atas 1). Urusan Pemerintahan Absolut, artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, 2). Urusan Pemerintahan Konkuren, artinya urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan 3). Urusan Pemerintahan Umum, artinya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Klasifikasi
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Konkuren
yang
menjadi kewenangan daerah, terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. pemerintahan
yang
Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan
berkaitan
dengan
pelayanan
dasar
dan
urusan
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : 1). Urusan Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5). Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat; dan 6). Urusan Sosial.
Sedangkan
Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi : 1). Urusan Tenaga Kerja; 2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3). Pangan;
4). Pertanahan;
5). Lingkungan Hidup;
6). Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil; 7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8). Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9). Perhubungan; 10). Komunikasi dan Informatika; 11). Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 12). Penanaman Modal;
13). Kepemudaan dan Olah Raga; 14). Statistik; 15). I-3
Persandian; 16). Kebudayaan; 17). Perpustakaan, dan 18). Urusan Kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi : 1). Urusan Kelautan dan Perikanan; 2). Urusan Pariwisata; 3). Pertanian; 4). Kehutanan; 5). Energi dan Sumber Daya Mineral;
6). Perdagangan;
7). Perindustrian,
dan
8). Urusan Transmigrasi. Terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat, maka program pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD juga mengacu pada pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Dalam penjabaran setiap program inilah haryus mengacu pada UU 32/2014 yang mengelompokkan urusan wajib dan urusan plihan. Selanjutnya program yang tertuang dalam dalam RPJMD inilah yang akan digunakan sebagai acuann SKPD di Kabupaten Sumba Barat yang terutang dalam Renstra SKPD di lingkungan Kabupaten Sujmba Barat. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah. Kemandirian daerah dimaksud adalah kemandirian dalam merencanakan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki, kondisi wilayah serta permasalahan pokok daerah, kesemuanya akan menjadi muatan-muatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa, sehingga pembangunan daerah lebih terfokus pada perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
SPPN
diterbitkan dengan maksud agar adanya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. I-4
RPJMD disusun dan ditetapkan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani apa yang telah dan akan di bangun oleh Pemerintah Daerah sekarang dan ke depan, melalui strategi keberlanjutan, peningkatan, percepatan dan pemberdayaan dengan spirit kekeluargaan, partisipatif, komunikatif, kemitraan dan keterpaduan antara pemerintah, swasta dan LSM/NGO.
Secara operasional strategi tersebut akan menjadi landasan
pelaksanaan agenda pembangunan dimana target dan indikatornya dapat diukur dalam dokumen RKPD dan Renja SKPD setiap tahunnya.
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat 2016-2021, adalah sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tigkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan
(Lembaran
Negara
Republik
I-5
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6.
Undang–Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4406, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang–Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 12. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); I-6
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 16. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 18. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah I-7
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); I-8
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 34. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 35. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382); 36. Peraturan
Presiden Nomor
Pembangunan
Jangka
2
Tahun 2015
Menengah
Nasional
tentang Rencana Tahun
2015–2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); I-9
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Bupati Terpilih Nomor 131.53-545 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 dan Wakil Bupati Terpilih Nomor 132.53-546 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 Kabupaten Sumba Barat periode 2016-2021; 41. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006–2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 099 Seri E Nomor 058); 42. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); 43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Tahun
Daerah
2013–2018
I-10
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001) ; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentuakan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik
Daerah
Kabupaten
Sumba
Barat
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 11) Sebagaimana Ditelah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0018); 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat
Nomor 3 tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumba Barat tahun 2005–2025
(Lembaran Daerah
Kabupaten Sumba Barat tahun 2009 Nomor 3 SERI E Nomor
Seri
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0003). 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumba Barat tahun 2012 – 2031 ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0040). 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
I-11
RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2016 – 2021 memiliki keterkaitan hubungan baik secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, yaitu : 1.
Merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025, RTRW Nasional, RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010 – 2030 dan RPJPD Kabupaten Sumba Barat 2005 – 2025 serta RTRW Kabupaten Sumba Barat 2012-2032;
2. Menjadi bingkai di dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dengan kata lain RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. Berpedoman pada RKPD, maka pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk dibahas bersama DPRD; 3. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di dalam menyusun
Rencana
Srategis
(Renstra–SKPD).
Berpedoman
pada
Renstra, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja–SKPD) tahunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA–SKPD); 4. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partispasi masyarakat. Alur hubungan RPJMD Kabupaten Sumba Barat
Tahun 2016 – 2021
dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1
I-12
GAMBAR 1.1 HUBUNGAN KETERKAITAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PROSES PELAKSANAANNYA
I-13
Selanjutnya keterkaitan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dapat dilihat pada gambar 1.2.
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dengan Dokumen RTRWP dan RTRW Kabupaten 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH I-14
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU 3.3. KERANGKA PENDANAAN
BAB. IV
ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS 4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 4.2. ISU STRATEGIS
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 VISI 5.2 MISI 5.3 TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII
INDIKASI
RENCANA
PROGRAM
PRIORITAS
YANG
DISERTAI PENDANAAN BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. PEDOMAN TRANSISI 10.2. KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI
PENUTUP
Lampiran
: I.
Tabel 36. Kebijakan Umum dan Program Kabupaten Sumba Barat;
II.
Tabel 37. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sumba Barat;
I-15
III. Tabel 38. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat; IV. Matriks
Penetapan
Indikator
Kinerja
Pembangunan
Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pelaksanaan Catur Bhakti Kabupaten Sumba Barat; V. Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat; VI. Matriks
Penetapan
Indikator
Kinerja
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat; VII. Matriks Formula Indikator Kinerja RPJMD Tahun 20162021 Kabupaten Sumba Barat; VIII. Matriks Renstra RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Sumba Barat;
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016-2021 adalah : 1.
Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2.
Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan kerkesinambungan;
3.
Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2016 – 2021;
4.
Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan alam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008;
5.
Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting dalam rangka pengendalian I-16
pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat berdasarkan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyar, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut : 1. Untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas daerah Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 2. Sebagai
tolok
ukur
penilaian
keberhasilan
penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; 3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan kepala SKPD dalam menjabarkan
program
kewenangan
dan
kegiatan
tanggungjawab
sesuai
tugas
masing-masing
pokok, dalam
fungsi, upaya
mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah; 4. Sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian.
I-17
