1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Hutan di Indonesia menjadi potensi besar sebagai paru-paru dunia,
berdasarkan data Food and Agriculture Organization (2015) luas wilayah hutan tropis terbesar ketiga yakni 91.010.000 Ha, setelah Zaire (152.578.000 Ha) dan Brazil yakni (493.538.000 Ha). Namun dengan luas tersebut tidak diimbangi dengan usaha pelestariannya, sehingga sejak 2009-2013 Indonesia kehilangan wilayah hutan mencapai 1 juta Hektar (Listiya, T., 2015). Hilangnya luas wilayah hutan dikarenakan deforestasi (kerusakan hutan) sebagai konversi kawasan lahan produksi untuk kepentingan sektor non-kehutanan seperti perkebunan kelapa sawit dan transmigrasi (Hidayat, H., 2011: 88). Sejak tahun 1967, perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan pesat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, yang berasal dari perkebunan perusahaan swasta, perusahaan negara dan rakyat (FWI/GWF, 2001). Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia mengalami deforestasi yang mengkhawatirkan dikarenakan setiap tahunnya terjadi penyempitan wilayah tutupan hutan sekitar 427.000 Ha. Hal tersebut diungkapkan oleh Forest Watch Indonesia (2014) berdasarkan data sejak tahun 2000 masih memiliki tutupan hutan sekitar 7 juta hektar dan hingga periode 2013 telah berkurang menjadi 5.739.000 hektar.
2
Berdasarkan data diatas dapat dikatakan hilangnya luas hutan di Kalimantan Barat dikarenakan eksploitasi perkebunan kelapa sawit yang telah lama terjadi. Terdapat izin eksploitasi kelapa sawit dari negara yang diberikan oleh pemerintah untuk pengusaha perkebunan tentang pelepasan lahan hutan di Kalimantan Barat menjadi sektor non-kehutanan. Terlihat pada tahun 2013 Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat keputusan pengalihan tersebut seluas 554.137 hektar (FWI, 2013: 47-48). Izin ekploitasi membuat semakin mendesak kebutuhan masyarakat terhadap lahan bertani dan pemanfaatan hasil hutan (Kompas, 2014). Pembukaan akses pemanfaatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan hutan. Ekspansi kelapa sawit di Kalimantan Barat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara khusus di Kabupaten Sambas. Hingga Tahun 2010, Kabupaten Sambas mengalami kerusakan kawasan hutan dengan luas lahan 313.787,83 ha terdiri dari 70.272,43 ha dalam kawasan hutan (wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap) dan 243.515,40 ha di luar kawasan hutan (RPJMD Sambas, 2011). Berdasarkan pemaparan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemsos RI) bahwa deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang semakin minim di Kabupaten Sambas. Penyempitan lahan karena ekspansi kelapa sawit membuat penduduk semakin sulit mendapatkan mata pencaharian bercocok tanam hasil hutan dengan sistem lahan berpindah (Huruswati, I., dkk, 2012).
3
Lembaga Gemawan (2011) mengungkap melalui konsolidasi masyarakat Sambas menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki daya dalam menghadapi kekuatan perkebunan kelapa sawit. Huruswati (2012) mengungkapkan hal tersebut disebabkan minimnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) karena pendidikan yang minim di Kabupaten Sambas. Daerah Sajingan Besar sebagai contoh bahwa mayoritas usia produktif masyarakat hanya tamatan Sekolah Dasar (SD) sehingga pekerjaan seperti buruh kelapa sawit menjadi mata pencaharian utama tanpa memikirkan dampak kedepan bagi masyarakat (Huruswati, I., dkk, 2012). Minimnya pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap rencana pembangunan di Kabupaten Sambas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari pendidikan di Sambas, tergolong paling rendah (60,8 %) dari kabupaten lain di Kalimantan Barat sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Sambas (RPJMD Sambas, 2006). Dengan demikian, jika adanya pendidikan yang sesuai dengan kondisi di Sambas maka dapat membantu kekuatan masyarakat. Isu lingkungan deforestasi berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Sambas menjadi perhatian tersendiri oleh aktor selain negara, seperti World Vision sebagai INGO (International Non-Governmental Organization) untuk turut aktif merangkul masyarakat secara global dalam isu lingkungan. Saat ini, dalam buku Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah Indonesia (2011) bahwa INGO menjadi penjembatan atau penghubung kepentingan masyarakat dan pemerintah, bahkan sebagai mitra yang bisa berasal dari inisiatif NGO ataupun pemerintah.
4
Saat ini Hubungan kemitraan organisasi non-pemerintah dengan negara tertuang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013, World Vision sebagai organisasi masyarakat berbadan hukum asing di Indonesia wajib bermitra dengan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut wajib memiliki izin dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan izin beroperasi dengan pemerintah sesuai dengan bidang kegiatan dengan perjanjian tertulis. Berdasarkan data dari Kemlu bahwa World Vision memiliki fokus kesejahteraan sosial khususnya bagi anak di Indonesia (Direktori OINP, 2011). World Vision dapat melakukan aktivitas sebagai pengaruhnya di Indonesia karena adanya izin operasional melalui MOU (Memorandum of Understanding) dengan Kemsos RI dalam upaya pemberdayaan masyarakat (Kementerian Luar Negeri, 2014). Emil Salim (2005) mengungkapkan Indonesia memiliki arah pembangunan dengan mencanangkan pendidikan lingkungan sebagai kebijakan nasional agar diimplementasikan semua pihak termasuk organisasi non-pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Hal tersebut untuk mempersiapkan generasi selanjutnya ketika menghadapi masalah kerusakan sekaligus mampu melestarikan hutan. Upaya memberikan pendidikan lingkungan di sekolah menjadi instrumen dasar untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui hutan. Kementerian Lingkungan Hidup (2012) mengungkapkan organisasi non-pemerintah di Indonesia dapat berkontribusi mengembangkan pendidikan lingkungan hingga tingkat Kabupaten. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui upaya World Vision di Indonesia dalam pelestarian hutan di Kabupaten Sambas melalui sekolah hijau yang
5
ditujukan pendidikan lingkungan bagi anak usia dini sebagai pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal diatas peneliti melakukan studi analisis untuk mengetahui upaya World Vision di Indonesia dalam pelestarian hutan di Kabupaten Sambas melalui sekolah hijau yang dilakukan guna menyadarkan masyarakat dalam pemecahan permasalahan.
1.2
Rumusan Masalah Melalui penjelasan dari latar belakang diatas, adanya permasalahan yang
menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan dirumuskan pada pertanyaan penelitian yakni bagaimana upaya World Vision melakukan pelestarian hutan melalui sekolah hijau di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 2011-2014?
1.3
Batasan Masalah Penelitian ini berfokus pada upaya World Vision dalam membantu pendidikan
pelestarian hutan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Rentang waktu yang diteliti dari tahun 2011-2014, dikarenakan terdapat proyek pembangunan wilayah yang dilakukan World Vision pada tahun tersebut.
6
1.4
Tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya World Vision sebagai
International Non-Governmental Organization (INGO) dalam membantu pelestarian hutan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
1.5
Manfaat Penelitian Pencapaian analisis suatu permasalahan, berdampak pada nilai guna secara
akademis dan praktis yang dicapai dari penelitian ini. 1. Manfaat Akademis Diharapkan menyumbangkan keilmuan tentang masuknya INGO ke negara dalam upaya pelestarian hutan dan cara interaksi yang dilakukan oleh kedua aktor, sehingga menjadi referensi bagi mahasiswa terutama Program Studi Hubungan Internasional. 2. Manfaat praktis a. Penelitian ini menyumbangkan informasi bagi pihak pemerintah, untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peran INGO sebagai jembatan antara masyarakat dan negara serta dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan meluasnya deforestasi di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. b. Bagi masyarakat umum, agar dapat menambah wawasan tentang pentingnya peningkatan kapasitas melalui pendidikan lingkungan
7
disekolah. Tujuannya agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan tentang isu lingkungan.
1.6
Sistematika Penulisan
BAB I: PENDAHULUAN Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Terdiri dari telaah melalui penelitian sebelumnya dan berhubungan dengan tema penelitian yang hendak dilakukan. Keterkaitan antar konsep sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. BAB III: METODE PENELITIAN Terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. BAB IV: PEMBAHASAN Pada bab ini peneliti akan memaparkan atau menggambarkan mengenai upaya World Vision sebagai INGO berdasarkan yang pertama permasalahan kerusakan hutan dan pendidikan di Sambas. Kedua, keberadaan World Vision Indonesia serta aktivitasnya di Sambas. Dan ketiga, upaya World Vision Indonesia membantu penduduk untuk memahami pelestarian hutan di Sambas melalui sekolah hijau sejak tahun 2011-2014.
8
BAB V: PENUTUP Berdasarkan hasil penelitian maka ditarik kesimpulan sebagai rangkaian singkat melalui fakta dan data telah dikumpulkan serta saran yang diberikan.
