BAB I PENDAHULUAN. hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Rencana

Strategis

Satuan

Perangkat

Kerja

Daerah

(Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dan

pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan

hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jangka

sebagai bagian dari Rencana Pembangunan

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Sinjai,

merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah

satu

pelayanan

perangkat yang

dasar

diberikan

pengukuran

pada

kinerja

masyarakat

atas

dibidang

koperasi, usaha kecil dan menengah, yang akan dievaluasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

1

setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan serta Tolok Ukur Kinerja pencapainya diterjemahkan secara sistematis dan terpadu dalam paparan berikut : 1.2.

Landasan Hukum 1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

2. UU

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. UU No. 33 Tahun 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

Tahun

2005-2025; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah; 7. Undang-Undang Nomor

17

Tahun

2012

tentang

Perkoperasian; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 9. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah ; 10. PP No. 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

2

11. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ; Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri No.

12. SEB

0008/M.PPN/01/2007/050/264 A/SJ Tahun 2007 entang Penyelenggaraan Musrenbang; No. 13 Tahun 2006

13. Permendagri

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 14. Perda Nomor No.35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra SKPD

dalam

Anggaran

kaitannya

(KUA),

dengan

Renja

perumusan

SKPD,

RKA

Kebijakan

SKPD

dan

Umum RAPBD.

Undang-undang ini menekankan pengangaran berbasis kinerja (performance keuangan

budgeting) yang

serta

meliputi

prinsip-prinsip

akuntabilitas,

pengelolaan profesionalitas,

proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan Renstra SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra SKPD, pokok-pokok isi dokumen Renstra Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

3

SKPD, dan status hukum Renstra SKPD. Renstra SKPD ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja SKPD. Undang-undang ini juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-undang ini menekankan

sifat

indikatif

(fleksibel)

dari

program/kegiatan

pembangunan dalam Renstra SKPD. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD yang

merupakan

penjabaran

RPJMD

dan

Renstra

SKPD.

Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA

SKPD

berdasarkan

penganggaran

berbasis

kinerja.

Ini

menunjukan perlunya Renstra SKPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunn (RKPD). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menekankan bahwa penyusunan Renstra SKPD harusberpedoman pada RPJMD, karena RPJMD merupakan dasar dalam penyusunan RAPBD, RKPD, Renja SKPD, dan sebagai bentuk penerjemahan RPJMD. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 menekankan bahwa RPJMD dan Renstra SKPD harus mencakup target pencapaian Standar

Pelayanan

Minimum

dalam

jangka

menengah

dan

kemudian dituangkan kedalam RKPD, Renja SKPD, KUA, APBD, dan


4

RKA

SKPD

untuk

mencapai

target

SPM

tahunan

dengan

mempertimbangkan keuangan daerah. SEB

Meneg

PPN/Kepala

Bappenas

dan

Mendagri

membahas tentang petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang secara rinci tata cara pelaksanaan Musrenbang untuk setiap jenis Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD dan RKP. Secara keseluruhan SEB ini memeprlihatkan komitmen politik pemerintah yang

tinggi

untuk

melibatkan

masyarakat

dalam

proses

pengambilan keputusan perencanaan di daerah. Permendagri

Nomor

13

Tahun

2006

merupakan

penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengatur secara

rinci

mekanisme,

proses,

dan

prosedur

penyusunan

penganggaran tahunan daerah, termasuk didalamnya RKPD KUA, PPAS,

RKA

SKPD,

RAPBD,

dan

APBD.

Permendagri

ini

juga

mencerminkan kerangka penganggaran RPJMD dan Renstra SKPD.

1.3.

Maksud dan Tujuan a. Maksud : Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Koperasi dan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

dalam

menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. b. Tujuan :  Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan

yang strategis selama 5 (lima) tahun;


5



Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok

1.4.

ukur keberhasilan pembangunan. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika BAB II

penulisan dokumen Renstra GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber kinerja

daya yang dimiliki

pelayanan sampai

oleh

saat ini,

SKPD,

tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab

ini

memuat

identifikasi

permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil

kepala

Kementerian

dan

daerah; Renstra

telaahan

renstra

Propinsi

Sulawesi

Selatan serta penentuan isu-isu strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi


6

dan

kebijakan dalam

menjabarkan

sasaran

jangka menengah SKPD. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR

KINERJA

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

terkait

langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai. BAB VII

PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

dokumen Renstra

SKPD,

disertai

dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Koperasi

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

merupakan perubahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Pertambangan dan Energi berdasarkan Peraturan Daerah No.35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No.18 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan

kewenangannya

berdasarkan

peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM b. Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dibidang Koperasi dan UMKM c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi

dan UMKM, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan,

keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

8

d. Pengelolaan

Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas

dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinnya. Susunan

Organisasi

Menengah Kabupaten Nomor

35

Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Sinjai

berdasarkan

tahun 2012

Peraturan

Daerah

dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3

Tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat a) Tugas

Sekertariat,

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

sebagian tugas dinas Koperasi dan UMKM meliputi urusan umum, perencanaan dan keuangan. b) Fungsi 1. Penyiapan dalam rangka penyusunan anggaran dan 2. 3.

pertanggung jawaban keuangan. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan

4.

perlengkapan Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan

5.

kearsipan Pelaksanaan

6. 7.

kepustakaan dan hubungan masyarakat Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan

8.

program dan proyek Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program dan

9.

proyek serta penetapan rencana strategis Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

penyiapan

data

dan

informasi,

penyusunan

laporan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

9

10.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program 1) Tugas •

Mengumpulkan

dan

mengolah

•

penyusunan program Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data

•

statistik Melaksanakan

penyiapan

bahan

data

untuk

perumusan

bahan

rencana

program dan proyek serta penetapan rencana strategis •

pengembangan Melaksanakan penyusunan rencana operasioal kegiatan

•

beserta kebutuhan anggaran Melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan

•

program dan proyek Melaksanakan monitoring,

•

laporan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

evaluasi

dan

penyusunan

oleh Sekretaris. b. Sub Bagian Keuangan. 1) Tugas : •

Meghimpun dan mengolah data untuk penyusunan

• •

anggaran rutin dan pembangunan Menyiapkan usulan anggaran Dinas Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

•

(APBD) Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan dan pembukuan, realisasi APBD


10

•

Melakukan

monitoring,

•

laporan Melaksanakan

evaluasi

tugas-tugas

dan

kedinasan

menyusun lain

yang

diberikan oleh Sekretaris c. Sub Bagian Kepegawaian 1) Tugas • •

Melaksanakan tata naskah Dinas dan Tata kearsipan Melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan

•

hubungan masyarakat Melakukan analisis

•

keperluan kantor serta pembekalan lain Menghimpun dan mengolah data dokumentasi

kebutuhan

peraturan

barang-barang menyusun

perundang-undangan

dan

•

pembangunan Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan

•

ketatalaksanaan Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi : pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan pegawai,

• •

gaji

berkala,

kenaikan

pengangkatan

dalam

pangkat,

mutasi

jabatan

serta

pemberhentian pegawai. Menyusun formasi dan perencanaan pegawai Melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan

•

dan disiplin pegawai Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun

•

laporan Melaksanakan

tugas-tugas

kedinasan

lain

yang

diberikan oleh Sekretaris. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

11

3. Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah. a. Tugas. • melaksanakan sebagian tugas Dinas

Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Bina Usaha Koperasi, Bina kelembagaan Koperasi dan Bina pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi. Fungsi. 1) Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan

rencana strategis/RPJM

dan bahan kebijakan yang

terkait dengan Bidang Koperasi 2) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan

pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koorinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3)

Mengkoordinir

para

pelaksana

seksi

dalam

merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 4) Melakukan koordinasi yang diperlukan dengan bidang lainnya dalam hal kenyamanan dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku 5)

Menyusun

langkah

teknis

operasional

di

bidang

tugasnya sesuai kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundag-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

12

6) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 7)

Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku 9)

Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan hasil yang di capai dengan

mencocokkan

ketentuan

peraturan

terhadap

petunjuk

perundang-undangan

dan yang

berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan 10)

Melaksanakan

pembinaan

usaha

koperasi,

kelembagaan koperasi, pengembangan SDM koperasi 11) Melakukan

koordinasi

penyusunan

program

kerja

tahunan 12) Melakukan perencanaan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi 13) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Kepala Dinas


13

 Bidang Koperasi terdiri dari: a. Seksi Bina Usaha Koperasi

1). Tugas a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan rencana strategis/RPJM

bahan kebijakan yang terkait

dengan Bina Usaha Koperasi ; program perencanaan,

b. Menyusun

pengawasan

an

pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

untuk

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada dibidang

tugasnya

agar

tercapai

bawahan

keserasian

dan

kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku ; e. Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan

tugas

bawahan sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan pertimbangan

dalam

yang

berlaku

menilai

sebagai

bahan

peningkatan

karier

bawahan ; f. Melaksanakan pembinaan usaha koperasi, g. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan bahan teknis Bina usaha koperasi dan penatausahaan dokumen yang terkait dengan usaha koperasi serta pekerjaan lain yang terkait ; h. Menganalisis dan menyusun telaahan bahan kebijakan

teknis,

pembinaan,

bimbingan,

pengembangan,


14

pengendalian, pengawasan dan pemantauan di lingkup i.

usaha koperasi Mengumpulkan peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan fasilitasi pembinaan usaha

koperasi ; j. Melaksanakan pembinaan dan advokasi terhadap usaha koperasi di tingkat kabupaten/kota. monitoring, evaluasi

k. Melaksnakan l.

dan

penyusunan

laporan; Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi.

b. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi 1) Tugas a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan



dengan Bina Kelembagaan Koperasi ; program perencanaan,

b. Menyusun

pengawasan

an

pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya

untuk

dilaksanakan

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang belaku ; bimbingan dan petunjuk kepada

d. Memberi

dibidang

tugasnya

agar

tercapai

ketentuan bawahan

keserasian


15

dan

kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan yang berlaku ; pengawasan terhadap

e. Melakukan

pelaksanaan

tugas

bawahan sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan

f.

yang

pertimbangan

dalam

bawahan ; Melaksanakan

pembinaan

berlaku

menilai

sebagai

bahan

peningkatan

karier

dan

pengembangan

kelembagaan koperasi, g. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan bahan teknis Bina kelembagaan koperasi dan penatausahaan dokumen yang

terkait

dengan

kelembagaan

koperasi

serta

pekerjaan lain yang terkait ; h. Menganalisis dan menyusun telaahan bahan kebijakan

teknis,

pembinaan,

bimbingan,

pengembangan,

pengendalian, pengawasan dan pemantauan di lingkup i.

kelembagaan koperasi; Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain

yang

berhubungan

dengan

fasilitasi

pembinaan

kelembagaan koperasi ; j. Melaksanakan identifikasi potensi dan masalah yang di hadapi kelembagaan koperasi ; k. Melaksanakan, evaluasi dan penyusunan laporan ; l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang Koperasi. c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi 1. Tugas Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

16

a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan



dengan Bina Pengembangan SDM Koperasi ; b. Menyusun program perencanaan, pengawasan

dan

pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya

untuk

dilaksanakan

berdasarkan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang belaku ; d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada

bawahan

dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas

sesuai

dengan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku pengawasan terhadap

e. Melakukan

peraturan

pelaksanaan

tugas

bawahan sesuai dengan hasil yang di capai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku

sebagai

bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ; f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM koperasi, g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengembangan

SDM koperasi h. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan bahan teknis Bina

kelembagaan koperasi dan penatausahaan dokumen yang terkait i.

ddengan

pengembangan

SMD

koperasi

serta

pekerjaan lain yang terkait ; Menganalisis dan menyusun telaahan bahan kebijakan teknis,

pembinaan,

bimbingan,

pengembangan,


17

pengendalian, pengawasan dan pemantauan di lingkup j.

pengembangan SDM koperasi ; Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis lain

yang

berhubungan

dengan

serta bahan-bahan

fasilitasi

pembinaan

kelembagaan koperasi ; k. Menggalakkan lembaga-lembaga yang sudah ada dan yang akan

di

kembangkan

pelatihan,

bimbingan

untuk dan

melakukan

konsultasi

pendidikan,

dalam

rangka

peningkatan kemampuan pengembangan SDM Koperasi ; l. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi. 4. Bidang UMKM 1) Tugas

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi Bina Usaha UMKM, Bina kelembagaan

UMKM

dan

pengembangan

Sumber

Daya

Manusia UMKM. 2) Fungsi a. Merumuskan rencana Program Kerja (RKA) Bidang UMKM

berdasarkan rencana strategi, kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi, usulan dari kepala seksi dan skala Prioritas. b. Menyusun program perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas c. Mengkoordinir para kepala seksi dalam merumuskan program tugasnya

dan

sistem sesuai

kerja

operasional dengan

di

bidang

ketentuan

Perundang-undangan yang berlaku.


18

d. Melakukan koordinasi dengan bidang yang lain untuk

kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya f.

sesuai kebutuhan dan Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

g. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di

bidang

tugasnya

kebenaran

agar

tugas

tercapai

sesuai

keserasian

dengan

dan

ketentuan

perundang-undangan yang berlaku h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan ketentuan berlaku. i. Melakukan

agar

sesuai

peraturan penilaian

dengan

rencana

kerja

perundang-undangan terhadap

pelaksanaan

dan yang tugas

bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku j. Melaksanakan pembinaan usaha UMKM, Kelembagaan UMKM dan pengembangan SDM UMKM k. Melakukan koordinasi penyusunan l.

program

kerja

tahunan Melakukan perencanaan pengembangan wirausaha baru bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

m. Melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha mikro

Kecil dan Menengah n. Melakukan perencanaan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah o. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

19

p. Melaksaknakan

tugas - tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh kepala dinas  Bidang UMKM terdiri dari a. Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1) Tugas a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran,

rencana strategis / RPJK, bahan kebijakan yang terkait dengan rencana Bina Usaha UMKM b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, pemeliharaan teknis di bidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran tugas pelaksanaan tugas; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Memberikan

bawahan

bimbingan

dibidang

dan

petunjuk

kepada

agar

tercapai

tugasnya

keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Melakukan pengawasan terhadap tugas bawahan sesuai

dengan

hasil

yang

dicapai

dengan

mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan sebagai f.

perundang-undangan bahan

pertimbangan

yang

berlaku

dalam

menilai

peningkatan karier bawahan; Melaksanakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah


20

g. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan bahan

tekniS Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penata usahaan dokumen yang terkait dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ; h. Menganalisis dan menyusun telaahan kebijakan

teknis,

pembinaan,

bahan

bimbingan,

pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan pemantauan di lingkup i.

Menengah Mengumpulkan

Usaha mikro Kecil dan

peraturan

kebijakan teknis,

perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis

serta bahan-bahan lain yang sehubungan dengan fasiliitasi,

pembinaan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah ; j. Melaksanakan pembinaan dan advokasi terhadap Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

kabupaten / kota ; k. Melaksanakan monitoring,

di

tingkat,

evaluasi

dan

penyusunan laporan l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Kecil Menengah

1). Tugas a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan

strategis / RPJM dan bahan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah ;


21

b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, dan

pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran tugas pelaksanaan tugas ; c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku ; d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di

bidang

tugasnya

agar

tercapai

keserasian

dan

kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksnaan tugas

sesuai

dengan

mencocokkan peraturan sebaagai f.

hasil

terhadap

yang

di

capai

petunjuk

dan


pertimbangan

peningkatan karier bawahan ; Melaksanakan pembinaan

dengan ketentuan

yang

berlaku

dalam

menilai

dan

pengembangan

kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah g. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan bahan teknis kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan penatausahaan dokumen yang terkait dengan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ; dan menyusun telaahan bahan

h. Menganalisis

kebijakan

teknis,

pengembangan, i.

pembinaan,

pengendalian,

bimbingan,

pengawasan

dan

pemantauan di lingkup kelembagaan UMKM. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta


22

bahan-bahan j.

lain

yang

berhubungan

dengan

Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melaksanakan identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi

kelembagaan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah ; k. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan ; l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di

berikan oleh Kepala Bidang Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah c. Seksi Pengembangan SDM dan Usaha Mikro kecil dan

Menengah 1) Tugas a. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran, bahan strategis / RPJM dan bahan kebijakan yang terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah b. Menyusun program perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern Bidang untuk kelancaran tugas pelaksanaan tugas c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya untuk di laksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan

di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai

dengan

hasil

yang

di

capai


dengan 23

mecocokkan

terhadap

peraturan sebaagai

petunjuk

dan


pertimbangan

ketentuan

yang

berlaku

dalam

menilai

peningkatan karier bawahan f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM dan Unit Usaha Kecil dan Menengah ; g. Melaksanakan pembinaan dan

bimbingan

pengembangan SDM dan Usaha Kecil Menengah pelaksanaan tugas penyusunan bahan

h. Menyelia

teknis

kelembagaan

Menengah

dan

Usaha

Mikro

penatausahaan

Kecil

dokumen

dan yang

terkait dengan pengembangan SDM dan Usaha Kecil Menengah i. Menganalisis

dan

kebijakan

teknis,

pengembangan, dihadapi

menyusun

telaahan

pembinaan,

pengendalian,

pengembangan SDM

bahan

bimbingan,

masalah dan

yang

Usaha

Kecil

Menengah j. Melaksanakan Evaluasi dan menyusun laporan k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di

berikan oleh Kepala Bidang pengembangan SDM dan Usaha Kecil Menengah ;

5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam dan Promosi 1) Tugas

Merumuskan kebijakan dan pedoman Teknis dalam rangka Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha simpan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

24

Pinjam dalam hal Fasilitasi Permodalan Koperasi ,Penilaian dan jasa keuangan serta promosi usaha Koperasi. 2) Fungsi a. Melaksanakan

pengembangan

Akses

usaha

antar

Koperasi simpan pinjam dan unit Usaha sinpan pinjam Koperasi b. Melakukan

kegiatan

Pembinaan

dan

bimbingan

administrasi usaha simpan pinjam Koperasi dan Usaha Koperasi simpan pinjam c. Melaksanakan pemberdayaan,Fasilitasi

Pembiayaan

,jasa keuangan,Penilaian serta promosi Usaha koperasi d. Melaksanakan Monitoring Evaluasi,Kebijakan teknis dalam hal permodalan,pembiayaan,Penilaian dan jasa keuangan serta Promosi Usaha koperasi e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama f.

yang baik dan saling mendukung Melaksanakan Tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Dinas

g. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas/kegiatan kepada

Kepala Dinas

 Bidang

Fasilitasi

Pembiayaan

Simpan

Pinjam

dan

Promosi terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : 1) Seksi Simpan Pinjam Permodalan Dan Jasa Keuangan Tugas : a. Menghimpun dan mempelajari petunjuk operasional kebijakan teknis (juklak & juknis) dalam menyelenggarakan penguatan permodalan usaha simpan pinjam koperasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

25

b. Melaksanakan

dan

menyusun

program

pengembangan permodalan USP/KSP serta jasa keuangan c. Menyusun kebijakan teknis alokasi pembiayaan permodalan

pada

koperasi

dan

Usaha

kecil

menengah dan lembaga keuangan alternative (LKM,UED,dll) d. Melakukan pembinaan,

pengawasan

serta

bimbingan penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi e. Melaksanakan

Pemantauan

Pengelolaan

penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah f. Membuat Laporan Perkembangan Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan Lainnya. g. Melaksanakan koordinasi

dan

Evaluasi

Pengawasan dan Pengendalian Dana bergulir bagi Koperasi simpan pinjan dan Unit Simpan pinjam Fungsi : a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

seksi

simpan

pinjam

Permodalan

dan

jasa

keuangan b. Menyiapkan

bahan

Perumusan

kebijaksanaan

tehnis dalam hal pengawasan simpan pinjam c. Penyiapan bahan evaluasi Pelaksanaan teknis sesuai rencana dan Program di seksi Simpan Pinjam Permodalan dan jasa keuangan d. Menyiapka petunjuk Jaringan Usaha dan kemitraan antar lembaga bank/non bank dengan lembaga simpan pinjam


26

e. Mendorong,mengembangkan

dan

membantu

Pelaksanaan Pendidikan,Pelatihan,Penyuluhan dan penelitian Perkoperasian dalam Kegiatan usaha Simpan Pinjam f. Memberikan

Kesempatan

usaha

yang

Seluas-luasnya kepada KSP dan USP Koperasi g. Melaksanakan Tugas Tugas Kedinasan Lain yang diberikan

Oleh

Kepala

Bidang

Fasilitasi

Pembiayaan Simpan Pinjam 2) Seksi Penilaian Dan Pembiayaan Simpan Pinjam

Tugas : a. Menghimpun

dan

mempelajari

operasional kebijakan teknis dalam

menyelenggarakan

petunjuk

(juklak & juknis)

Penilaian

simpan pinjam USP/KSP oleh Koperasi dan menyusun

b. Melaksanakan

kesehatan program

Pembiayaan dan jasa Keuangan baik Pemerintah maupun Swasta serta pengembangan Penilaian Kesehatan USP/KSP oleh koperasi c. Menyusun kebijakan teknis mekanisme Fasilitasi pembiayaan dan Jasa keuangan serta system penilaian kesehatan simpan pinjam oleh koperasi d. Melaksanakan Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan(RAT) Fungsi :


27

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis

seksi Penilaian dan Pembiayaan Jasa Keuangan simpan pinjam b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan tehnis dalam hal Penilaian Kesehatan simpan pinjam c. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan teknis sesuai rencana dan program di seksi Penilaian dan pembiayaan Simpan pinjam d. Penyiapan kertas kerja penilaian Kesehatan Usaha simpan pinjam dan Koperasi

simpan pinjam

sesuai format isian kementrian koperasi dan UKM RI e. Menyiapkan

Bahan

dan

menyusun

pedoman

pemberian sanksi administrative kepada KSP/USP Koperasi yang tidak melaksanakan Kewajibannya f. Melakukan pemantauan terhadap KSP/USP Koperasi

dibidang

Keuangan,Manajemen

dan

Operasionalnya g. Melaksanakan Tugas Tugas Kedinasan Lain yang diberikan

oleh

Kepala

Bidang

Fasilitasi

Pembiayaan Simpan pinjam 3) Seksi Promosi

Tugas : a. Menghimpun

dan

mempelajari

operasional kebijakan teknis

petunjuk

(juklak & juknis)

dalam menyelenggarakan Promosi usaha Koperasi dan menyusun program

b. Melaksanakan

Pelaksanaan Promosi baik Skala Lokal,Regional


28

dan nasional yang diselenggarakan oleh Pihak lain baik Pemerintah maupun Swasta kebijakan teknis

c. Menyusun

mekanisme

Pelaksanaan Kegiatan promosi Usaha koperasi d. Menyelenggarakan Promosi Produk koperasi dan

UMKM Fungsi : a. Menyiapkan

bahan perumusan kebijakan

teknis seksi Promosi b. Penyiapan bahan evaluasi

pelaksanaan

teknis sesuai rencana dan program di seksi Promosi c. Penyiapan Bahan dan kelengkapan kegiatan promosi Usaha Koperasi d. Menyiapkan Bahan dan menyusun pedoman Pelaksanaan kegiatan promosi e. Melaksanakan Tugas Tugas Kedinasan Lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan pinjam 6. Unit

Pelaksana

Teknis

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Jabatan Fungsional, mempunyai

7. Kelompok

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


29

2.2

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efesien, professional, akuntabel dan pengawasan efektif. Salah satu unsur penilaian yang sangat penting adalah kecerdasan

SDM

Aparatur

yang

kapasitas

dan

kompetensi

memiliki

yang

konstribusi,

baik.

Mampu

menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan

kaitan

penyelenggaraan

tersebut,

pemerintahan

peningkatan khususnya

kualitas

sumberdaya

aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

30

strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategi

yang

bukan

saja

mewarnai

melainkan

juga

menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai pada bulan Desember 2013 sebanyak 44 orang terdiri dari :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM N o 1 2

Pegawai

Jumlah

%

PNS Sukarela Total

14 30 44

32 68 100

Susunan Pegawai berdasarkan : a. Golongan :

Tabel 2.2 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah


31

Jumlah Golongan IV Golongan III Golongan II Total

1 2 3

PNS 2 9 3 14

CPNS -

Grafik 2.2 Susunan Pegawai berdasarkan Golongan b. Jabatan Struktural :

Tabel 2.3 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural NO 1 2 3 4

Eselon Eselon II/b Eselon III/a Eselon III/b Eselon IV/a Total

Jumlah 1 1 3 6 11

Grafik 2.4 Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural c. Tingkat Pendidikan : No 1 2 3 4 5

Pegawai S2 S1 D3 SMA/Sederajat SMP/Sederajat Total

Jumlah 4 5 1 4 14


32

Grafik 2.5 Tingkat Pendidikan

2.2.1 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sampai saat ini belum memiliki Gedung kantor yang definitive dan sementara berkantor pada gedung yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang berada di Jalan H.Abd. Lathief dimana kondisi gedung tersebut tidak representative digunakan sebagai perkantoran. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai.

Table 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

NAMA BARANG

BANYAKNYA

AC Alat Komunikasi/Tlp/FAX Amplifier/Warless Camera Meja kerja Meja pimpinan Meja rapat

3 2 1 1 8 1 8


KONDISI BARANG KURANG BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK 33

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 17.

2.3

Lemari arsip Sepeda Motor Kursi kerja Meja computer Printer Notebook Ups Perangkat computer Kursi rapat Kursi besi

4 7 8 4 2 2 1 1 14 16

BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK

Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi,dan UMKM dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sinjai. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi

dan

UMKM

Kabupaten

Sinjai

kepada

masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sinjai melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui : a. Sosialiasasi Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2012

tentang Perkoperasian; Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

34

b. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995

Tentang Usaha Kecil dan Menengah; penilaian kesehatan tehadap

c. Melakukan

Koperasi

Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam secara berkala sehingga diketahui tingkat kesehatannya; pelaksanaan penilaian Koperasi

d. Fasilitasi

berprestasi/terbaik pada berbagai tingkatan; e. Sosialisasi Peraturan Pemerinta Daerah Nomor 11 Tahun

2002 tentang Pengesahan akta pendirian koperasi, f.

legitimasi,dan pembubaran koperasi; Fasilitasi pembiayaan dan pengendalian kredit program

dan dana bergulir; g. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen bagi KUMKM; h. Mengikutsertakan KUMKM dalam berbagai kesempatan pameran/promosi

baik

tingkat

lokal,

regional

dan

internasional; i. Pengembangan Pola – Pola Kemitraan; j. Pengawasan dan monitoring perkembangan kegiatan usaha KUMKM; Kekuatan dan Kelemahan Internal Kekuatan (Strengthness) : a. Visi dan Misi yang jelas; b. Perbaikan dan penumbuhan iklim usaha yang

kondusif bagi koperasi dan UMKM c. Tersedianya peraturan dan Perundang –undangan d. Jumlah Koperasi UMKM yang terus berkembang e. Kewenangan Otonomi Daerah; Kelemahan (Weakness) :


35

a. Adanya

sinergis

peraturan/dasar hukum yang kurang dengan

kebijakan

sebelumnya/sudah

ada b. Sarana/prasarana yang kurang memadai c. Dana operasional yang terbatas d. Profesionalime SDM Aparatur dan Koperasi dan UMKM belum optimal masih belum

e. Kemitraan f.

optimal

keberpihakan pada pola binaan Rendahnya Partisipasi anggota

terhadap

dalam

usaha

Koperasi g. Rendahnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM h. Belum terbentuknya UPTD Peluang dan Tantangan Eksternal Peluang (Opportunity) a. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan

Pemerintah b. Tersedianya potensi usaha c. Semakin meningkat minat masyarakat untuk

melakukan transaksi perdagangan di Kabupaten Sinjai d. Pangsa pasar yang semakin terbuka e. Terbukanya lapangan kerja f. Terbukanya akses jaringan internet

untuk

promosi KUKM Tantangan (Threat) a. Pengaruh globalisasi ekonomi b. Semakin pesatnya Pertumbuhan

Perkembangan

pusat-pusat

dan

perdagangan

Kabupaten Sinjai Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai 2013-2018

36

di

c. Tingginya selektifitas produk yang digunakan d. Tingginya tingkat persaingan usaha e. Kurang kondusifnya iklim usaha

Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi. Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah saat ini antara lain : 

Tersedianya

peraturan

dan

perundang-perundangan

sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun

belum

sepenuhnya

dapat

mengantisipasi

terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan kondisi dan potensi yang ada dikabupaten Sinjai Pelayanan yang diberikan diupayakan mengacu pada standard operation procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam menerapkan standar pelayanan optimal



kepada

masyarakat

yang

kadang-kadang

kurang difahami secara benar. Terbatasnya Jumlah personil Aparatur yang ada saat ini sehingga tingkat efektifitas dalam berkoordinasi dan komunikasi



antar

personil

kurang

efektif,

serta

profesionalme dirasakan belum oftimal. SDM para Pelaku Usaha perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait



secara terpadu dan berkesinambungan. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur ruang


37

gerak SKPD khususnya bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam menerapkan program kerja melalui kegiatan-kegiatannya. Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi Perubahan yang berpengaruh pada Tupoksi Dinas Koperasi dan UMKM antara lain: a. Peraturan

Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah b. Peningkatan daya saing produk potensi wilayah yang bersumber pada sumber daya alam; iklim usaha/investasi yang semakin

c. Pengembangan

kondusif; d. Pengembangan

usaha

dengan

adanya

Globalisasi

ekonomi; e. Perubahan-perubahan kebijakan baik ditingkat pusat maupun kebijakan-kebijakan daerah itu sendiri. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan (untuk lebih efesien dan efektif) Rumusan Perubahan Internal : a. Meningkatkan

kemampuan

dan

disiplin

personal/pelaksana; b. Optimalisasi penggunaan anggaran; c. Penambahan sarana operasional dan memanfaatkannya

secara

optimal

sebagai

penunjang

kelancaran

pelaksanaan kegiatan; Rumusan Perubahan Eksternal :


38

a. Melakukan

sosialisasi

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat (pelaku usaha dan konsumen) tentang peraturan

dan

perundang-

undangan

dibidang

perkoperasin, usaha mikro kecil dan menengah b. Melakukan fasilitasi permodalan dan perluasan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM secara optimal; c. Meningkatkan keterampilan dan motivasi usaha bagi Koperasi dan UMKM; d. Menerapkan teknologi industri guna peningkatan daya

saing produk; e. Melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif

dan persuasive kepada para pelaku usaha agar para pelaku usaha tersebut senantiasa bersedia secara aktif dalam memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS


39

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Berdasarkan

tugas

dan

fungsi

pelayanan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kabupaten

Sinjai

yang

berkaitan

dengan

pelayanan bidang Koperasi dan UMKM dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : a. Masih

rendahnya

tingkat

profesionlisme

SDM

Aparatur dan SDM Koperasi dan UMKM; b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional; c. Kurangnya kepercayaan

masyarakat

terhadap

Koperasi; d. Kurangnya Permodalan Koperasi dan UMKM; e. Masih banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan harus

sudah dibubarkan sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah

Nomor

17

Tahun

1994

tentang

Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah; f. Kurangnya inovasi produk ; g. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku

usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam rangka peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM; h. Kesadaran SDM Koperasi dan UMKM di bidang tertib i.

hukum dan tertib niaga yang masih rendah ; Sarana dan prasarana dibidang Koperasi yang belum

j.

tersebar secara merata; Pengambilan kebijakan

Pembinaan

kepada

para

pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai


40

perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah; adanya pusat promosi yang

k. Belum

menginformasikan l.

daerah ; Rendahnya

secara

daya

saing

luas

produk

produk

khusus unggulan

UMKM

dalam

menghadapi dampak globalisasi; m. Masih rendahnya SDM Koperasi dan UMKM dalam

tertib hukum dan tertib niaga. 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah Kab. Sinjai Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA SINJAI

BERSATU

YANG

SEJAHTERA,

UNGGUL DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK”. Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan pemerintah. Hal-hal yang menjadi perhatian perumusan Visi dan Misi adalah : 1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai kepemimpinan Bupati 2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan

gagasan

strategis

yang

terdapat

dalam

berbagai organisasi

pemerintahan


41

4. Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap

jajaran

harus

berperan

dalam

mendefinisikan

dan

membentuk masa depan organisasinya 5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi pemerintahan menjalin kesinambungan

6. Mampu

kepemimpinan

organisasi. Sesuai dengan amanat visi tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah mengacu pada realitas masalah, potensi dan daya dukung lingkungan yang bercirikan nilai-nilai sosial budaya, sehingga kebijakan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi partisipasi publik, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan.


42

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum, maka yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut : Tujuan Meningkatkan

Visi Terwujudnya

Misi Meningkatkan

Sasaran Terciptanya iklim

daya saing

Sinjai Bersatu

produktifitas dan

usaha yang

kesempatan

daerah melalui

yang Sejahtera, pendapatan

kondusif dan

kerja dan

pengembanga

Unggul dalam

masyarakat

kesempatan

penanggulanga

n keunggulan

Kualitas Hidup,

melalui kebijakan

berusaha maupun

lokal sehingga

Terdepan

ekonomi

kepastian berusaha

dapat

dalam

kerakyatan dan

serta meningkatnya

memberikan

Pelayanan

peningkatan

produktifitas

konstribusi

Publik

infrastruktur

koperasi dan UKM,

pembangunan

perdesaan dan

mengurangi

lokal

perkotaan

berbagai hambatan usaha yang dapat mendorong perkembangan koperasi dan UMKM

Kebijakan a. Peningkatan

n kemiskinan b. Peningkatan fasilitas dan promosi produk-produk UKM dan Koperasi c. Pemberdayaan

usaha mikro dalam mendukung penanggulanga

n kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM e. Memperluas basis usaha dengan penyederhanaa n prosedur dan penyelenggaraa

n usaha untuk meningkatkan peran IKM f. Pengembangan wirausaha baru g. Pengembangan

IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis SDA local h. Peningkatan

produktifitas dan kualitas produk yang berpotensi memiliki keuntungan i.

kompetitif Peningkatan pengawasan,

pembinaan usaha kelembagaan dan kemitraan

3.3

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Propinsi Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI 2010-2014, upaya pemberdayaan KUKM secara nasional diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian Kredibel Guna mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan

Mandiri

sebagai

Soko

Guru

Perekonomian

Nasional” dengan misi terdiri atas : 1. Mengimplementasikan good governance pemerintahan yang baik) 2. Menumbuhkan dan mengembangkan

(tata

kelola

kewirausahaan

Koperasi dan UMKM 3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM 4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan

Koperasi dan UMKM 5. Meningkatkan kualitas

kelembagaan

koperasi

bagi dan

kesadaran berkoperasi Dari visi misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM

periode 2010-2014 yang

meliputi : 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif. 3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. 4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM. 5. Penguatan kelembagaan Koperasi. Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang terfasilitasi

sarana dan prasarana (mandiri)

2. Meningkatnya jumlah produk baru yang telah mendapatkan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

perizinan Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya

jumlah wirausaha baru jumlah koperasi aktif jumlah koperasi skala besar jumlah usaha menengah menjadi usaha besar jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah jumlah koperasi dan UMKM terfasilitasi Diklat jumlah Koperasi dan UMKM yang dapat

mengakses lembaga keuangan. Meningkatnya fungsi pelayanan

dan

pengelolaan

serta

pemeliharaan asset daerah 11. Meningkatnya kapasitas dan kinerja SKPD 12. Meningkatnya sistem perencanaan evaluasi kinerja SKPD 3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai: a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat

untuk

mengarahkan

lokasi

kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

kota; c. perwujudan

keterpaduan,

keseimbangan

keterkaitan,

dan

antar sektor, antar daerah, dan antar

pemangku kepentingan; d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e. penataan ruang kawasan strategis kota. 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Penentuan isu-isu strategis dilakukan

berdasarkan

hasil

evaluasi terhadap factor-faktor penghambat dan pendukung terkait pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Sinjai, yaitu : 1. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM rendahnya

karena

pemanfaatan

permodalan. peningkatan

2. Perlunya

keterbatasan

sarana

teknologi,

kualitas

SDM

dan

produksi,

terbatasnya

KUMKM

untuk

menghadapi perkembangan IPTEK dan TI. 3. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan

kurang maksimal. 4. Belum optimalnya kemampuan desain dan packing 5. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM dan IKM

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM Visi dan Misi Dinas merupakan penjabaran dari Visi Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Adapun Visi Kabupaten Sinjai tersebut adalah “Terwujudnya Sinjai Bersatu yang Sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam Pelayanan Publik”. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupatii Sinjai tersebut, tersusunlah Visi dan Misi Dinas

Koperasi

dan

Usaha

Mikro

Kecil

dan

Menengah

Tahun

2013-2018 sebagai berikut : “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing mandiri dan berkeadilan bertumpu pada Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi Lokal” Daya saing adalah kondisi pelaku usaha yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya ditingkat global dan mampu menghadapi berbagai perubahan. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri,tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri Berkeadilan adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga Negara sesuai kemampuannya. Ekonomi kerakyatan berkualitas merupakan pemberdayaan ekonomi yang partisipatif. Potensi

Lokal

adalah

upaya

yang

dilakukan

untuk

memberdayakan segala kemampuan dan potensi wilayah yang dimilki. Misi Dinas a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Aparatur ; Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Tujuan b. c. d. e.

4.2

kualitas layanan Koperasi dan UMKM ; daya saing produk ; Tertib Usaha serta Manajemen UMKM Kesejahteraan anggota koperasi

a. Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Etos Kerja Pegawai

dan pelayanan publik; b. Meningkatkan peluang usaha koperasi dan UMKM c. Menciptakan unit usaha yang kuat;

d. Meningkatkan pemasaran; e. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha

dan konsumen; f. Meningkatkan kinerja koperasi 4.3

Sasaran a. Meningkatnya kualitas pegawai dan pelayanan publik ; b. Berkembangnya kelembagaan usaha koperasi yang berskala besar sesuai dengan kompetensi dan jati diri c. d. e. f.

koperasi Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya

jumlah koperasi yang aktif; kapasitas UMKM ; kualitas SDM Koperasi kemampuan pelaku usaha dalam rangka

pengembangan kesempatan kerja dan berusaha; g. Terciptanya tertib hukum bagi pelaku usaha 4.4

Strategi a. Mengembangkan kemampuan SDM Aparatur ; b. Mengembangkan kemampuan koperasi dan UMKM; c. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM d. Penguatan kelembagaan Koperasi e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; f. Meningkatkan perlindungan konsumen; g. Menyebarkan kawasan perdagangan yang berwawasan lingkungan.

4.5

Kebijakan a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur; b. Meningkatkan kinerja Koperasi dan UMKM agar memiliki daya saing dan produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pelakunya; c. Meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian masyarakat; d. Mengembangkan kemitraan Koperasi dan UMKM e. Meningkatkan promosi produk daerah ;

f.

Mendorong terjadinya hubungan saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara usaha UMKM dan usaha besar BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan

mendapatkan sasaran

hasil

tertentu.

yang

sistematis

dan

yang dilaksanakan SKPD Dengan

adanya

terpadu guna

program

dan

untuk

mencapai kegiatan

diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Lampiran V.1.xls

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Sinjai

melalui

beberapa

program

prioritas

pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima. Berikut ini Tabel Indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018. Lampiran V.1.xls

BAB VII PENUTUP Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UMKM ini merupakan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM pada periode tahun 2013-2018, tentu saja keberhasilnnya sangat ditentukan

oleh

kesiapan

peran

aparatur,

kelembagaan,

ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Koperasi dan UMKM Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di kabupaten Sinjai. Namun dalam

pelaksanaannya

sangat

dipengaruhi

oleh

dinamika

perkembangan yang terjadi Oleh

sebab

itu

pelaksanaan

Renstra

membutuhkan

kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi,dengan demikian, dokumen perencanaan ini memilki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan. Dengan

demikian

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan akan membawa

kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua

pihak

diperlukan.

Khususnya

dari

seluruh

pemangku

kepentingan terhadap kemajuan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sinjai.

BAB I PENDAHULUAN. hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan

Recommend Documents