BAB I PENDAHULUAN. harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan. 1

1

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang menjadi pemegang hak dan kewajiban dari suatu benda atau kekayaan, yang dimana kekayaan itu berasal dari harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan. 1 Sebagai subjek hukum Perseroan terbatas bertindak layaknya sebagai individu karena dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, dapat menggugat dan digugat atas namanya sendiri dihadapan pengadilan, dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari pemegang sahamnya. Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perseroan bukanlah hukum yang paling utama, sebab masih terdapat pokok-pokok hukum lain yang bersentuhan dengan hukum perseroan yaitu mengenai Persekutuan dan Perkumpulan yang semuanya diatur didalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain persekutuan dan perkumpulan, juga terdapat Firma dan Komanditer yang diatur dalam Kitab Hukum Dagang. 2 Jika diperhatikan pengertian perjanjian yang ada, yaitu merupakan suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan

diri dengan tujuan untuk

menimbulkan akibat hukum tertentu yang saling dikehendaki, maka jelas disini suatu perseroan dapat didirikan harus lebih oleh dua orang atau minimal harus ada dua pihak untuk saling mengikatkan diri. Khusus dalam pendirian perseroan terbatas, yang sebelumnya diatur dalam KUHD tidak menentukan berapa orang

1

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 2. 2 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

1 Universitas Sumatera Utara

2

yang harus ada dalam mendirikan perseroan terbatas, tapi agar ada hubungan hukum serta dikaitkan dengan pengertian perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas dapat didirikan minimal oleh dua orang. 3 Namun

di

dalam

Undang-Undang

Perseroan

Terbatas

terdapat

pengecualian dari ketentuan dua orang pendiri atau lebih ini tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Pasar Modal. Yang dimaksud dengan “Persero” adalah Badan Usaha Milik Negara yang berentuk perseroan yang dimana modalnya terbagi dalam saham yang telah diatur di dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. 4 Perkembagan perusahaan yang ada di Indonesia menuntut adanya suatu pengaturan yang lebih khusus, untuk mengatur semua sistem badan usaha, baik badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbentuk badan hukum. Awalnya pengaturan mengenai badan usaha ini hanya terdapat dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD, dan karena dianggap terlalu singkatnya pembahasan mengenai badan usaha didalam pasal tersebut maka pemerintah mengeluarkan suatu bentuk peraturan baru yang berkaitan dengan badan usaha, terutama Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai perseroan terbatas pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pembentukan

3

Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prisip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 9. 4 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 26-27.

Universitas Sumatera Utara

3

pengaturan khusus mengenai Perseroan ini dikarenakan untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditor, maupun pihak lain yang terkait serta kepentingan perseroan itu sendiri, sedangkan didalam KUHD kedudukan perseroan masih sempit, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat serta hanya menciptakan kesatuan hukum dalam perseroan yang berbentuk badan hukum, serta tidak mencantumkan suatu perlindungan bagi pemegang saham. 5 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar motivasi diundangkan UUPT 1995, yaitu sebagai pengganti ketentuan Perseroan yang diatur dalam KUHD. UUPT 1995, tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dalam KUHD maupun KUH Perdata. Akan tetapi, UUPT 1995 merupakan undang-undang yang terpisah dan berdiri sendiri diluar KUHD maupun KHU Perdata. Kemudian seiring tejadinya perubahan-perubahan pada dunia usaha dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, UU No. 1 tahun 1995 yang telah berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dirasakan tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dan menampung berbagai kebutuhan yang terjadi didalam dunia usaha dan perkembangan ekonomi yang pesat sehingga UU No. 1 tahun 1995 ini rtidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatannya. Untuk itu perlu perubahan terhadap UU No. 1 tahun 1995.

5

Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 24-25.


4

UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha berupa penambahan

ketentuan

baru,

perbaikan,

penyempurnaan

maupun

mempertahankan ketentuan yang ada di dalam UU No. 1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini. 6 Perkembangan perusahaan yang

semakin pesat membuat persaingan

usaha diantara perusahaan-perusahaan semakin ketat. Perusahaan harus mampu mempertahankan eksisitensi perusahaannya. Untuk itu perusahaan harus melakukan strategi agar perusahaannya tetap bertahan dan berkembang. Proses strukturisasi perusahaan yang dilakukan dapat berupa penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilaalihan (akuisisi). Merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah bentuk strategi yang biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam merestrukturisasi perusahaan, mengekspansi perusahaan, atau untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Di dalam bahasa Inggris “merger” berarti “penggabungan”,sedangkan dalam bahasa latin berarti “bergabung bersama, menyatu atau berkombinasi yang menyebabkan hilangnya identitas karena terserap sesuatu”. Dalam merger hanya ada satu perusahaan yang bertahan, sementara perusahaan lainnya dibubarkan tanpa likuidasi. 7 Konsolidasi atau yang bisa pula disebut dengan “consolidation” adalah adanya dua PT atau lebih yang menggabungkan diri menjadi satu PT baru

6

Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta; Permata Aksara, 2012), hlm.

9. 7

Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia s, Merger, Konsilidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaaan, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2011), hlm. 15.


5

dimana peleburan tersebut yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 8 Istilah “akuisisi” berasal dari bahasa Inggris “acquisition” yang sering juga disebut dengan “take over” adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga mengambil alih kontrol modal atas perusahaan lain. 9 Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien, antara lain dapat ditempuh dengan cara merger, konsilidasi, dan akuisisi perseroan terbatas. Proses tersebut merupakan stategi yang lazim dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menyelamatkan perusahaannya. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam mengelola perusahaannya. Bentuk lain restrukturisasi peusahaan yang tengah marak di kalangan pelaku usaha adalah akuisisi. Akuisisi ini sendiri dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 diatur dalam BAB VIII UUPT 2007. Di Indonesia sejarah tentang hukum akuisisi juga masih terbilang baru dalam tingkat undang-undang, karena pengaturan mengenai akuisisi di Indonesia baru dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995 yang kini diganti oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Namun demikian tidak berarti bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, akuisisi tidak dilakukan di Indonesia. Praktek akuisisi sebelum lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya didasari pada hukum kontraktual dan hukum sidang usaha khusus. 8

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka 10. 9 Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia s, Op.Cit., hlm. 22.


6

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 berbunyi: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang mengambil alih saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.” Sementara itu menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas adalah: “pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut”. Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar dan berakhir, hanya pemegang saham yang beralih dari pemegang saham yang semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya sebatas peralihan pengendalian atas perseroan tersebut berubah. 10 Seperti juga dengan pranata hukum yang lain, maka pranata hukum yang disebut “akuisisi” perusahaan juga oleh hukum dilarang dilakukan jika merugikan pihak-pihak lainnya. Apabila pemegang saham tidak setuju atas pengambilalihan

10

Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 509.


7

Perseroan, diberikan hak khusus yang disebut appraisal right, yaitu hak milik pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS hukum untuk menjual sahamnya kepadaa perseroan dengan harga wajar. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 mengatur bahwa perbuatan hukum merger, konsilidasi dan akuisisi wajib memperhatikan kepentingan hakhak

pemegang

saham

minoritas. 11

Undang-Undang

Perseroan

Terbatas

menekankan pada perlindungan hak pemegang saham minoritas karena UndangUndang Perseroan Terbatas mempunyai asumsi bahwa pelaksanaan akuisisi tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, maka tentunya pemegang saham mayoritas tidak akan setuju dalam RUPS untuk melakukan akuisisi tersebut, sehingga dengan demikian akuisisi tidak dapat dilaksanakan, atau pihak pemegang saham mayoritas dapat menghentikan akuisisi tersebut dengan mengganti direksi yang dianggap tidak koperatif dengan pemegang saham mayoritas. Kewenangan-kewenangan yang demikian hanya dipunyai oleh pemegang saham mayoritas dan tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas. 12 Perseroan terdiri dari beberapa pihak yang memiliki hak didalam perseroan tersebut, yaitu berbentuk saham. Sehingga dalam menjalankan suatu perseroan, pihak yang terkait hendaknya memiliki jalinan keseimbangan, yaitu dalam bentuk majority rule and minority protection. Artinya yang berkuasa tetap

11

Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia s, Op.Cit., hlm. 23. Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, (Bandung; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 122. 12


8

pemegang saham mayoritas tetapi sedapat mungkin juga harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. 13 Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam melindungi pihak pemegang saham minoritas dalam akuisisi dilindungi dengan cara-cara: 1. Pemberlakuan prinsip Super Majority, dalam hal ini untuk dapat menyetujui akuisisi, yang diperlukan bukan hanya voting antara pemegang saham dalam RUPS dengan simple majority (lebih dari 50%) pemegang saham

yang

menyetujuinya.

Undnag-Undang

Perseroan

Terbatas

menyebutkan angka ¾ (tiga perempat) atau lebih pemegang saham yang menyetujuinya. 2. Pemberlakuan prinsip Silent Majority, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 keputusan akuisisi, terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham, yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang indepedrn 3. Mengajukan gugatan, dapat dilakukan secara gugatan langsung dan gugatan derivatif. Gugatan langsung ini dapat dilakukan kepada siapa saja yang merugikan pemegang saham minoritas dan dilakukan untuk dan atas nama dirinya sendiri. Sedangkan gugatan derivatif diajukan oleh pemegang saham minoritas untuk mewakili dirinya sendiri sebagai pemegang saham minoritas yang mengajukan gugatan untuk dan atas nama perseroan.

13

Ibid, hlm. 123


9

4. Hak menjual saham atau appraisal right adalah hak yang dimiliki pemegang saham yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan untuk menjual saham-sahamnya. 14 Dengan upaya-upaya tersebut maka pemilik saham mayoritas tidak dapat mengambil keputusan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemilik saham minoritas, sehingga keberadaan pemilik saham minoritas tidak hanya dilindungi kepentingannya dari segi kepemilikan saham, namun juga memiliki fungsi yang penting di dalam pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas yang Melakukan Akuisisi”. B. Rumusan Permasalahan Dengan paparan latar belakang yang jelas dan tegas dalam skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang melakukan Akuisisi” maka rumusan masalah yang dapat ditarik oleh penulis yaitu: 1. Bagaimana pengaturan akuisisi dalam perusahaan berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007? 2. Bagaimana tahapan proses pengambilalihan (akuisisi) perusahaan? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan akuisisi? 14

Ibid, hlm. 125


10

C. Tujuan Penulisan Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pengaturan akuisisi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. 2. Untuk mengetahui tahapan proses pengambilalihan (akuisisi) perseroan terbatas. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan akuisisi. Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat dari segi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu : 1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam

rangka

perkembangan

ilmu

hukum

pada

umumnya,

perkembangan Hukum Ekonomi dan Khususnya mengenai akuisisi terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan akuisisi 2. Kegunaan Praktis Sebagai acuan bahan pegangan dan referensi bagi masyarakat khususnya dalam hal perlindungan pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan akuisisi. Selain itu juga menjadi bahan masukan terhadap akademisi, mahasiswa dan para praktisi hukum.


11

D. Keaslian Penulisan Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis, maka penulis menuangkanya dalam sebuah skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas pada Perusahaan yang Melakukan Akuisisi. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera utara maka adapun judul yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Perlindungan Saham Minoritas Pada Perusahaan Go Public” yang ditulis oleh Tulus Monang, tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang di dalamya memuat mengenai perlindungan hukum atas saham-saham minoritas dalam perusahaan yang Go public. Selain judul diatas, skripsi lain yang berkaitan dengan judul saya adalah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger Perusahaan Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan” oleh Silvia Devie, tahun 2005 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang di dalamnya memuat mengenai perlindungan hukum terhadap pemilih saham dalam hal merger (penggabungan) perusahaan. Sedangkan dalam skripsi ini hal yang dituangkan adalah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang perusahaannya melakukan akuisisi (pengambilalihan) dimana pengambilalihan merupakan salah satu proses restrukturisasi perusahaan yang berbeda dengan merger karena akuisisi merupakan tindakan pengambilalihan pengendalian suatu perusahaan, sedangkan pada merger merupakan tindakan


12

restrukturisasi yang dilakukan dengan pemusatan pada satu perusahaan saja yang menyebabkan bubarnya perusahaan lain. Dengan demikian, jika dilihat dari permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan skripsi ini maka, dapat disimpulkan bahwa apa yang ada didalam skripsi ini adalah asli dari karya penulis sendiri dan bukan hasil jiplakan dari skripsi orang lain, dan dimana diperoleh melalui hasil pemikiran para pakar dan praktisi, referensi, buku-buku, makalah-makalah dan bahan-bahan seminar, serta media cetak berupa koran-koran, media elektronik seperti internet serta bantuan dari berbagai pihak, berdasarkan pada asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan terbuka. Semua ini adalah merupakan impliksi dari proses penemuan kebenaran ilmiah, sehingga hasil penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara ilmiah. E. Tinjauan Pustaka Sistem perekonomian yang semakin berkembang, membuktikan bahwa peranan sebuah perusahan dalam pengerak akifitas perekonomian sangat besar. Kegiatan perusahaan yang ada saat ini bukan hanya dapat dijalankan oleh perorangan, melainkan sebuah kelompok. Jika sebuah perusahan dijalankan oleh perseorangan maka hal itu disebut oleh perusahan dagang. 15Selain usaha perseorangan terdapat juga usaha yang dijalankan oleh lebih dari satu orang atau dijalankan oleh bersama-sama. Kegiatan yang dijalankan secara bersama-sama ini, diperlihatkan bahawa adanya beberapa orang dalam kepemilikan atau modal

15

HMN Poerwosoetjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Bentuk-Bentuk Perusahaan, (Jakarta, Penerbit: Jambatan, 1995), hal.1


13

usaha dari perusahaan atau usaha tersebut. Kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama dengan kata lain disebut sebagai perkumpulan. Perkumpulan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkumpulan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum.Didalam sebuah perkumpulan, wajib memiliki unsur-unsur yaitu: 16 1. Adanya beberapa orang yang bersama-sama punya kepentingan terhadap sesuatu. 2. Beberapa orang yang berkepentingan tersebut berkehendak atau sepakat untuk mendirikan perkumpulan tersebut. 3. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama-sama. 4. Adanya unsur kerjasam dari orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Perkumpulan-perkumpulan ini terdiri dari beberapa, yaitu Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan sebagainya. Namun, dengan sistem perekonomian yang sangat berkembang saat ini, perkumpulan Perseroan Terbatas (PT) yang paling diminati para pengusaha. Selain sebagai persekutuan modal yang berbadan hukum, perseroan terbatas juga merupakan tempat para pihak melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubungan kontraktual. Kerja sama ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakan yaitu perseroan sebagai suatu “artificial person”. 17

16 17

Ibid, hal.9 Jamin Ginting, Op.Cit., hlm. 13.


14

Dalam kegiatan bisnis, secara umum bentuk badan usaha ini sangat diminati dan dikenal, karena beberapa pertimbangan yaitu: 1. Adanya pertanggungjawaban yang terbatas pada pemegang saham. 2. Adanya sifat mobilitas penyertaan, artinya adanya kemungkinan perpindahan atau perubahan penyertaanya. 3. Adanya kepengurusan melalui organ perusahaan. 18 Sebagai sebuah badan hukum, PT wajib mendukung hak dan kewajiban baik antar para pengurus maupun kepada para pemegang saham. Pemegang saham pada sebuah PT mempunyai hak dan kewajiban yang timbuk karena akibat kepemilikan saham terhadap PT tersebut. Nilai saham yang dimiliki oleh tiap pemegang saham, berpengaruh dalam mengambil sebuah kebijakan dalam RUPS, sehingga menimbulkan kepemilikan saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham minoritas merupakan pemegang saham pada sebuah PT yang persentase kepemilikan sahamnya lebih kecil dari pemilik saham lain atau sebesar dibawah 50% dari saham PT, dan selebihnya dari saham tersebut dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Akibat kepemilikan saham yang berbeda, menimbulkan perbedaan hak yang timbul dan pengelolaan perusahaan, yang dimana pada pemegang saham mayaoritas yang memiliki banyak suara dalam RUPS tentu mempunyai kesempatan daam menentukan dewan direksi dan komisaris. Dimana organ ini memiliki peran dalam mentukan jalan perusahaan berdasarkan yang telah 18

Rudi Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.12.


15

ditetapkan RUPS. Walaupun demikian, kebijakan penting dari perusahaan lebih ditentukan oleh RUPS, serta pengangkatan Dewan Direksi dan Komisaris sangat ditentukan oleh komposisi kepemilikan saham, maka tidak jarang tujuan yang ditetapkan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. 19 Akibat sering terjadinya perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dalam menjalankan sebuah perusahaan, maka hukum memandang perlu memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan. 20 Melihat

begitu

besarnya

peluang

dari

suatu

perusahaan

untuk

mengembangkan usahanya, tidak benyak perusahaan melakukan beberapa cara untuk meluaskan dan membesarkan perusahannya. Salah satunya adalah dengan melakukan Akuisisi atau dengan kata lain melakukan “Pengambilalihan”. Akuisisi (Pengambilalihan)

menurut

Undang-Undang

40

Tahun

2007

yaitu

“

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibtakan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut” Berdasarkan definisi tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur yang melekat dalam pengambilalihan antara lain yaitu: 21

19

Yoserwan, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Penggabunga, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perusahan Publik, Thesis, Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2001, hlm. 29 20 Ibid 21 Alya, Pelaksanaan Akuisisi Oleh Perusahaan Terbuka Dengan Indikasi Transaksi Material (Studi Pada :PT.Bumi Resources,Tbk, Terhadap PT.Darma Henwa,Tbk.,PT.Fajar Sakti. Dan pt.Pendopo Energi Batu Bara) , Tesis, Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 17.


16

1. Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum; 2. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau Badan Hukum; 3. Metode pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan saham;dan 4. Pengambilalihan

saham

itu

dapat

mengakibatkan

beralihnya

pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut; Dalam melakukan pengambilalihan, ditentukan beberapa syarat menurut Pasal 126 Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu: 1. Pengambilalihan saham wajib memperlihatkan ketentuan Angaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oelh Perseroan dengan pihak lain; 2. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perusahaan yang diambil alih; 3. Pengambilalhan saham tidak boleh merugiakan pemegang saham minoritas 4. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan. 5. Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan terbatas. Berdasarkan ketentuan point ke 3 (tiga) memperlihatkan bahwa kepentingan

dari

pemegang

saham

minoritas

harus

diperhatikan.

Ini

memaksudkan bahwa apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju (dalam hal


17

ini adalah pemegang saham minoritas) dengan adanya pengambilalihan Perseroan, padahal RUPS dengan suara mayoritas tertentu telah memutuskan untuk melakukan pengambilalihan. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan pengambilalihan tersebut, maka pemegang saham tersebut oleh hukum diberikan suatu hak khusus yang disebut dengan Apprasial Right. Apprasial Right adalah suatu hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan tetapi mereka kalah dalam forum RUPS atau tindakan corporate lainnya untuk menjual saham yang dipegangnya kepada Perseroan yang bersangkutan, sedangkan Perseroan yang menerbitkan

saham tersebut wajib membeli kembali saham Perseroan yang

diterbitkan tersebut dengan harga wajar. Dalam hal ini UUPT memandang pelaksanaan akuisisi dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas, dengan pertimbangan bahwa apabila akuisisi dilakukan dengan merugikan kepentingan pemegang saham mayoritas, tentunya pemegan saham mayaoritas tidak akan menyetujui RUPS untuk akuisisi tersebut. 22 Maka dengan melihat keadaan yang diatas penting adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan akuisisi tersebut, sebab bagaimana pun juga pemegang saham minoritas ini memiliki nilai saham didalam perusahaan yang akan diakuisisikan tersebut.

22

Ibid, hal.34


18

F. Metode Penelitian Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat penelitian harus dilakukan secara sistematis dan teratur, sehingga metode yang dipakai sangatlah menentukan. Metode penelitian yaitu urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan. 23 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yurdis normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah pensdekatan perundang-undangan dengan bertititk tolak pada nalisis terhadap Udang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan akuisisi dengan bertitik tolak pada UU PT itu sendiri. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan, atau studi kepustakaan. Penelitian ini juga tidak terlepas dari penelitian terhadap bahan media massa ataupun bahan dari internet. Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis, dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masyarakat dan dampak ketentuan tersebut bagi masyarakat. 2. Bahan Penelitian Materi dalam skripsi ini menggunakan dari data sebagai berikut:

23

Moh.Nasir, Metode Penelitian, (Ghalia: Indonesia, 2003), hlm. 44.


19

a. Bahan hukum primer, yaitu : berbagai dokumen peraturan perundangundangan yang tertulis yang ada dalam dunia Hukum Bisnis, dan Perjanjian dalam Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lain dibawah undang-undang. b. Bahan hukum Sekunder, yaitu: bahan-bahan yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai Perseroan Terbatas, seperti hasil seminar atau makalah-makalah dari para pakar hukum, Koran, Majalah, serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permaslahan yang dibahas. c. Bahan Hukum Tertier, yaitu : Mencakup kamus bahasa untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa istilah asing. 3. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar, dan sum ber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.


20

4.Analisis Data Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari V Bab yang msing-masing bab memiliki sub-babnya tersendiri, yang secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan secara umum mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian secara latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, kegunaan penelitian, keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Pengaturan Akuisisi dalam Perusahaan berdasarkan UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Bab ini menguraikan mengenai segala jenis pengaturan yang berhubungan dengan Akuisisi, tertutama mengenai hubungan pelaksanaan Akuisisi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga memperlihatkan


21

hubungan hukum antara pemegang saham minoritas dengan pelaksanaan Akuisisi. BAB

III

Tahapan

Proses

Pengambilalihan

(Akuisisi)

Perseroan

Terbatas? Dalam

bab

ini

menguraikan

mengenai

tata

cara

proses

pengambilalihan (Akuisi) Perseoan Tebatas, baik Peseoan Tebatas yang terbuka ataupun Peseoan Tebatas tertutup. Sehingga dapat dianalisi mengenai bagaimana kedudukan seorang pemegang saham minortas dalam mengambil keputusan akuisisi Peseoan tersebut. BAB IV Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Yang Melakukan Akuisisi Dalam bab ini menjelaskan mengenai kedudukan kedudukan seorang pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan. Selain

itu

pada

bab

ini

menjelaskan

bagaimana

bentuk

perlindungan yang diberikan kepada pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan akuisisi. BAB V

Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah diambil oleh penulis terhadap bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan dan yang ditutup dengan mencoba memberikan saran-saran yang penulis anggap perlu dari kesimpulan yang diuraikan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. harta orang perorangan yang dianggap layak untuk dipertahankan. 1

Recommend Documents