1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia yang dikuasai oleh negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak baik yang telah dikuasai atau dimiliki oleh orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum maupun yang belum diatur dalam hubungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan. Tanah berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat. Persoalan tentang tanah dalam kehidupan mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat “permanent” dan merupakan tempat pemukiman yang dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Di samping sebagai sumber penghidupan bagi manusia, tanah juga berfungsi sebagai tempat tinggal dan mencari nafkah melalui usaha tani, perkebunan, perkantoran, perindustrian. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tanah diklasifikasikan sebagai barang yang menguasai rakyat banyak dan akan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran bangsa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33
2
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa tanah atau bumi dalam hal ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya termasuk di dalamnya yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga penguasaan, pemilikan tanah oleh masyarakat harus diatur sedemikian rupa dan mendapatkan perlindungan hukum yang tetap dan pasti dari pemerintah, semua demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 yang menjamin kepastian hak atas tanah bagi para pemegang haknya, yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, dan didukung oleh Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. “Dan Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi". Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan
3
tanah maka semakin meningkat pula permasalahan di bidang pertanahan, karena jumlah tanah yang digunakan dan yang dikuasai oleh masyarakat terbatas sekali, sedangkan jumlah masyarakat yang berhasrat terhadap tanah senantiasa bertambah, misal ; untuk perumahan, perindustrian, pertokoan, instansi pemerintah. Ketidakseimbangan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa ataupun sengketa dibidang pertanahan. Banyaknya sengketa dibidang pertanahan, perlu suatu jaminan kepastian hukum dan kepastian hukum tersebut akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Masalah penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa pengertian “Penguasaan” dan “Menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Ada juga penguasaan yuridis yang meskipun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasainya secara fisik. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.1 Berkaitan dengan penguasaan tanah di Indonesia, terdapat penguasaan tanah oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dimana penguasaan tersebut mempunyai tujuan untuk dipergunakan dalam rangka 1
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 23
4
pengembangan potensi dan peningkatan peranan perkeretaapian yang berkaitan dengan
sarana
prasarana
dan
fasilitas
penunjang.2
Ditinjau
dari
penyelenggaraannya, perkeretaapian di seluruh Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu perkeretaapian aktif dan nonaktif. Aktif bila segala sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kereta api digunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan perkeretaapian. Nonaktif apabila sarana dan prasarana kereta api sudah tidak digunakan lagi sebagaimana peruntukan semula.3 Berdasarkan
pada
Undang-Undang
Perbendaharaan Negara, aset dari PT.
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Kereta Api Indonesia (Persero) tetap
menjadi milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan pengguna barang atau kuasa pengguna maupun menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan konversi hak penguasaan tanahnya dilakukan menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9
Tahun 1965
juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, yang ditentukan dalam Hak Penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) apabila dikuasai oleh instansi pemerintah dikonversi menjadi Hak Pakai untuk kepentingan sendiri dan konversi menjadi hak pengelolaan apabila disamping digunakan untuk kepentingan sendiri, dimaksudkan juga untuk diberikan kepada masyarakat. Mengenai pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara
2
3
Dasrin Zen Dan PT. Kereta Api (Persero), Tanah Kereta Api : Suatu Tinjauan Historis, Hukum Agraria/Pertanahan Dan Hukum Perbendaharaan Negara, (Bandung : PT. Kereta Api, 2000), hlm. 3 Ibid.,hlm.4
5
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, tetap harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan sebagai pengelola kekayaan Negara. Salah satu daerah dimana tanah yang jalur kereta apinya dikuasai oleh masyarakat adalah di Kota Surakarta, terutama di
Kelurahan Purwosari,
Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Sangkrah. Kondisi tanah aset tersebut saat ini dikuasai masyarakat untuk dijadikan sebagai tempat tinggal, apalagi pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memanfaatkan tanah-tanah tersebut, dengan cara disewakan kepada masyarakat untuk tempat tinggal dengan perjanjian sewa menyewa. Masyarakat yang menyewa hanya boleh mendirikan bangunan yang bersifat sementara. Fenomena saat ini, banyak masyarakat membangun tanah yang disewa tersebut dengan bangunan tetap perumahan dan tidak ada perpanjangan sewa menyewa, bahkan ada pula penggunaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk perumahan maupun usaha tanpa hak sewa (menempati tanah secara ilegal). Uraian tersebut menjadi sebuah gambaran bahwa terdapat penguasaan tanah secara fisik oleh masyarakat dan penguasaan tanah secara yuridis oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga terdapat suatu ketidakpastian hukum. Adanya kepastian hukum yang jelas akan mengurangi sengketa pertanahan seperti yang terumus dalam penjelasan Umum Angka I Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agraria ialah :4
4
Boedi Harsono, Op. Cit, hlm. 572
6
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur ; b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan ; c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sebagai tugas akhir di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada dengan judul “Penguasaan Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh Masyarakat di Kota Surakarta”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, perumusan masalahnya adalah : 1. Bagaimana pengaturan hukum dan perkembangan atas penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta ? 2. Adakah jaminan kepastian hukum atas penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta? 3. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Surakarta agar memperoleh kepastian hukum?
7
C. Keaslian Penelitian Sepengetahuan Penulis, Penulisan mengenai tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pernah ditulis oleh Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Kenotariatan yaitu : Septi Hariyanti, Penanganan Masalah Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Yang Dikuasai Masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri , dengan permasalahan sebagai berikut :5 Penyelesaian penanganan masalah tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dikuasai masyarakat di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, dan hambatan-hambatan yang timbul serta mekanisme yang tepat dalam penanganan masalah tersebut. Tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut termasuk lintas jalur perkeretaapian non aktif. Jadi jalur kereta api tersebut sudah lama tidak digunakan untuk kegiatan operasional perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Namun penelitian tersebut dilakukan pada pembahasan dan masalah yang berbeda dengan Penelitian yang dibuat Penulis berjudul Penguasaan Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Oleh Masyarakat di Kota Surakarta”. Penulisan hukum ini berbeda karena Penulis disini akan membahas mengenai pengaturan hukum dan perkembangan atas penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta, jaminan kepastian hukum dalam penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta, dan upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam penguasaan tanah PT. Kereta 5
Septi Hariyanti, Penanganan Masalah Tanah Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Yang Dikuasai Masyarakat di Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
8
Api Indonesia (Persero) di Kota Surakarta yang mereka tempati, supaya memperoleh kepastian hukum. Jadi penekanan dalam penelitian ini adalah masalah penentuan hak penguasaan tanah dan penelitian ini dilakukan terhadap tanah-tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang termasuk dalam lintas jalur perkeretaapian aktif dan masih terus digunakan untuk kegiatan operasional perkeretaapian PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan demikian penelitian ini adalah asli.
D. Tujuan Penelitian Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan menunjukkan kualitas dari penelitian itu. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan perkembangan atas penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta ? 2. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum atas penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta? 3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat
dalam
penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kota Surakarta agar memperoleh kepastian hukum?
9
E. Manfaat Penelitian 1. Teori/Akademis a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pengaturan memperoleh status hak atas tanah negara yang digunakan dan dikuasai oleh masyarakat supaya terdapat suatu kepastian hukum. b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembang ilmu hukum. 2. Praktis a. Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan memperoleh status hak atas tanah negara (tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang digunakan dan dikuasai oleh masyarakat, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan instansi terkait lainnya mengenai penguasaan tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat di Kota Surakarta supaya terdapat kepastian hukum bagi masyarakat.
