1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dapat diartikan bahwa pemerintah sebagai pihak yang mewakili kepentingan Negara harus turut berperan aktif dalam sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini menjadi penting agar kebutuhan hidup orang banyak dapat dipenuhi dengan baik. Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 tersebut mempunyai kaitan erat dengan tujuan pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, dimana tujuan dari pembangunan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia yang sejahtera baik lahiriah maupun secara batiniah. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia harus mampu menggerakkan semua sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang semua itu diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Diantara berbagai sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak itu, salah satunya adalah sektor sumber daya alam. Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai sumber daya alam yang
2
melimpah ruah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini jika dimanfaatkan dengan baik dan efisien akan dapat menjadi salah satu kekuatan yang dapat mendukung pembangunan yang dilaksanakan.Salah satu sumber daya alam yang dapat menjadi kekuatan pendukung pembangunan nasional adalah gas & bumi. Di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini pemerintah yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya ala mini, maka pemerintah sebagai pemegang kuasa memberikan izin usaha kepada badan-badan usaha terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengelola dan menjalankan usaha di bidang sumber daya alam. Dimana dalam penulisan ini BUMN yang dimaksud adalah PT.PERTAMINA (Persero). Pembangunan ekonomi pada Pembangunan jangka panjang Pertama (1968-1993) pada era Orde Baru telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, kemajuan pembangunan infrastruktur yang dicapai dengan didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya (Penjelasan Umum Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999)
3
Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalui dalam kenyataanya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan diberbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Disisi lain perkembangan usaha swasta dalam kenyataanya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat (Penjelasan UU No.5 Tahun 1999) Fenomena ini telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahak-kemudahan
yang
berlebihan,
sehingga
berdampak
kepada
kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah
4
satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, memuntut bangsa Indonesia untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar. Dengan demikian akan tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya permusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan social (Penjelasan UU Nomor 5 tahun 1999) Istilah “monopoli” seringkali menghantui pikiran seseorang dengan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penguasaan atas suatu bidang kegiatan tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk turut serta mengambil bagian dengan memonopoli suatu bidang, dalam hal ini industri minyak dan gas bumi dimana monopoli sebagai suatu kekuasaan untuk menentukan tidak hanya harga, melainkan juga kualitas suatu kegiatan atau produk yang ditawarkan kepada masyarakat. (Yani dan Widjaja, 1999:2) Dengan adanya kelompok tertentu yang memonopoli suatu bidang atau produk tertentu seperti PERTAMINA melakukan sebagai bentuk penguasaan pasar atas produk minyak dan gas bumi, monopoli ini bukan saja dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga dapat mengganggu sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan seiring dengan semakin besarnya
5
penguasaan atas pangsa pasar produk tertentu. Sebuah atau sekelompok perusahaan yang memonopoli produk tertentu dapat menentukan harga sesuka hatinya karena mekanismen harga pada saat itu sudah tidak berjalan kembali, dan konsumen mau tidak mau harus mengikuti membeli produk monopoli dengan harga tersebut karena suatu kebutuhan. Secara umum, monopoli sangat ditakuti, terutama pada negara-negara yang baru memasuki arena perdagangan bebas, karena: 1. Monopoli dikhawatirkan akan dapat meninggikan harga dan membatasi
jumlah
produksi
dibanding
dengan
pasar
dengan
persaingan; 2. Monopoli dianggap mempunyai kemampuan untuk berproduksi pada suatu tingkat jumlah yang keuntungannya paling besar dan ini berarti pendapatan dari monopolist tersebut diperoleh dari konsumen secara signifikan; 3. Monopoli dapat mencegah terjadinya alokasi sumber daya ekonomi yang optimal, karena monopolist akan berproduksi tidak pada tingkat dimana biaya rata-rata paling rendah (tidak efisien) berbeda dengan pasar persaingan sempurna;dan 4. Praktek monopoli menentukan harga jual sepihak, hambatan teknologi, membatasi perusahaan masuk industri tersebut dan karena berleluasa dalam pasar maka monopolistik bisa dipermainkan pasar (Legowo, 1996:12)
6
Berbicara mengenai monopoli, maka tidak dapat lepas dari gejala berkembangnya konglomerasi yang banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat dan pada para ahli. Pendapat para ahli pun tidak selamanya sama.Banyak
pendapat
dikeluarkan
dilandasi
adanya
keinginan
untuk
memperthankan kepantingan yaitu posisi dan kedudukan yang telah diperoleh kekuasaan digunakan untuk melegitimasinya (Widjaja, 1993:3) Investasi di idang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia saat ini mengalami perubahan dan perkembangan yang perlu dicermati oleh pelaku investasi maupun para calon investor di bidang ini. Hal ini terjadi sejak Pemerintah melalui Badan Pelaksanaan Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) melakukan terobosan kebijakan dengan mengeluarkan regulasi mengenai pengadaan, pendistribusian serta perdagangan bahan bakar kepada pihak swasta baik lokal maupun asing di luar PT.PERTAMINA (Persero) (selanjutnya disebut PERTAMINA). Selain itu Pemerintah juga melakukan kebijakan pengurangan subsidi dan menerapkan kebijakan harga terhadap beberapa komoditi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan kondisi harga pasar yang berlaku1. Pada saat ini tidak semua komoditi dan pendistribusian bahan bakar diperbolehkan
dan
didistribusikan
di
luar
PERTAMINA.
Tetapi
ini
mengindikasikan bahwa bidang usaha ini mulai memasuki era “Perdagangan Bebas” yang sudah barang tentu menuntut para pelaku usaha di bidang tersebut melakukan adaptasi terhadap seluruh perubahan dinamika bisnis yang terjadi. Dengan diterapkannya kebijakan ini tidak saja konsumen memiliki alternatif 1
David Supriyadi, Manajemen SPBU dan Peluang Bisnis Lainya , Makalah (Disampaikan pada seminar Masukkknya era SPBU Asing),2005, hlm 1.
7
pilihan yang lebih banyak akan tetapi para investor dan calon investor pun sebenarnya memiliki pilihan untuk memilih rekanan usaha yang lebih kompetitif guna meningkatkan pelayan dan kinerja usahnya, dan PERTAMINA yang selama ini menjadi satu-satunya rekan usaha dan pemasok utama komoditi BBM sudah barang tentu diharapkan untuk meningkatkan peranan dan pelayananya kepada akan usahanya di bidang SPBU. PERTAMINA terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya di bidang kualitas pelayanan, pendistribusian, perizinan, pemanfaatan teknologi, pembiayaan atau permodalan serta pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan upaya ini diharapkan PERTAMINA dan seluruh rekan usahanya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat bersaing serta menghilangkan kendala operasional selama ini ada. Hasil laporan dan survei yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia masih terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan industri dan populasi kendaraan bermotor. Potensi pasar yang besar ini sangat menarik bagi para investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya, mereka akan mencoba untuk merebut potensi pasar yang ada dengan berbagai penawaran dan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Sebagian besar dari para investor asing ini sudah kita ketahui merupakan para pelaku usaha SPBU kelas dunia yang sudah sangat profesional dan berpengalaman di bidang SPBU.2
2
Ibid.,hlm.1-2.
8
Selama 48 (empat puluh delapan) tahun, PERTAMINA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi hak monopoli atas pasar bahan bakar minyak (BBM) di dalam Negeri. Selama periode itu, tidak ada perusahaan minyak yang berminat menggarap bisnis hilir BBM. Salah satu ciri mencolok dari fenomena monopolistik itu adalah hingga pertengahan 2005, hampir tidak satupun stasiun pompa BBM untuk umum (SPBU) di Indonesia yang tidak memasang gambar dua kuda laut yang mengapit bintang-lambang PERTAMINA.3 Fenomena itu terjadi akibat adanya pricing policy (kebijakan harga) yang masih melibatkan peran pemerintah. Dengan menerapkan pricing policy, pemerintah dapat menjamin harga BBM relatif sama di seluruh Indonesia. Penerapan regulasi harga tersebut menyebabkan harga jual eceran BBM kerap tidak sepadan dengan biaya pokok pengadaan BBM. Namun sejak 2001, sejalan dengan perubahan status PERTAMINA sebagai PT. Persero, Pemerintah mengumumkan kesiapannya untuk melepas pasar hilir BBM. Ketentuan itu diatur dalam mekanisme public service obligation (PSO), yang dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi secara resmi dicabut pada November 2005.4 Selama masa transisi 2001-2005, pemerintah dan PERTAMINA bersiapsiap untuk menyambut pemain lainnya. Salah satu konsekuensi pencabutan PSO adalah pemerintah perlu memperhitungkan pencabutan subsidi BBM. Artinya harga tidak diregulasi agar merangsang persaingan antar pemain baru.
3
Ahmad Djauhar,Bisnis SPBU Era Pasar Bebasa,Artike, Harian Bisinis Indonesia,Senin 21 September 2005,hlm1. 4 Ibid.
9
Bisnis hilir BBM kini mulai menunjukkan iklim yang lebih kondusif, lebih bebas, kendati aroma monopoli masih saja tercium.5 Oleh karena itu fungsi penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan nasional tentang persaingan usaha bahan bakar minyak (BBM) asing dalam era pasar bebas dimana sudah terdapat PERTAMINA sebagai penguasa BBM dalam negeri dalam kurun waktu 30 tahun terakhir dan dapat dikatakan sebagai penguasa sektor tersebut. Serta untuk mengetahui bagaimana Persepsi ataupun respon Masyarakat (Konsumen) di Indonesia, Khususnya DKI Jakarta tentang kebijakan yang mulai berlaku pada tahun 2001 tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta di lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan mendapatkan respon yang akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Mengingat BBM saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menopang kegiatan sosial, ekonomi skala kecil maupun besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi kebutuhan setiap konsumen, karena konsumen saat ini lebih pintar untuk menggunakan suatu produk yang digunakan keseharianya. Dimana masyarakat/konsumen itu sendiri yang senantiasa sebagai pengguna kendaraan motor roda dua maupun roda empat membutuhkan Product Knowledge, sehingga bisa dapat menguntungkan mereka sendiri. Akibatnya masyarakat/konsumen awam tersebut tidak mengetahui secara langsung kebijakan Pemerintah mengenai hal ini, mengenai apa maksud dan tujuan diberlakukan kebijakan ini apakah
5
Ibid., hlm 1-2.
10
untuk kepuasan atau hanya keuntungan segelintir orang atau instansi. Penerapan ini tentunya juga harus mempunyai dasar kebijakan. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah memberlakukan UU No.5 Tahun 1999, dengan Asas dan Tujuan yaitu Pasal (2) yang berbunyi pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan umum dan Pasal (3) a yang berbunyi menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UU No.5 Tahun 1999 yang bertujuan untuk menegakkan antara hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha, agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang secara sehat dan benar, serta terjaganya persaingan usaha yang sehat serta terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik penguasaan pasar dalam bentuk monopoli, monopsoni, dari persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan nasional. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul adalah “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Asing dalam Era Pasar Bebas Melawan Monopoli PERTAMINA sebagai Penguasa BBM dalam Negeri Ditinjau Dari UU No.5 Tahun 1999”.
11
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana mekanisme masuknya BBM asing di Indonesia pada era pasar bebas yang menyebabkan Pemerintah memberikan Kebijakan tersebut? 2. Apa perkembangan terhadap era Monopoli PERTAMINA pada era masa lalu (sampai dengan saat ini) dalam kehadiran produsen BBM asing saat ini tinjau dari UU No.5 Tahun 1999? C. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, perpustakaan Universitas Indonesia maupun penelusuran melalui Internet, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema sama tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun fokus pembahasaanya berbeda dengan peneltian yang peneliti lakukan dimana dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) Asing Dalam Era Pasar Bebas Melawan Monopoli PT. PERTAMINA (Persero) sebagai Penguasa BBM Domestik Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” peneliti menekankan pada sektor Bahan Bakar Minyak dalam Era Pasar Bebas dan penggunaanya saat ini.
12
D. TUJUAN PENELITIAN 1. Tujuan Objektif Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : a. Untuk mengetahui perkembangan era monopoli PERTAMINA pada masa lalu sampai dengan saat ini yang ditinjau dampak kehadiran BBM asing saat ini yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dari UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Untuk menggambarkan mekanisme masuknya BBM asing di Indonesia pada era pasar bebas yang menyebabkan Pemerintah memberikan kebijakan tersebut. 2. Subjektif Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan tesis sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa program pada Magister Ilmu Hukum, Pasca sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. E. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pembangunan Nasional Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah khusus nya yang membidangi permasalahan yang terkait dengan perdagangan era pasar bebas dalam mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan potensi masuk nya investasi asing namun tetap memberikan
13
manfaat terhadap khalayak umum atau dalam kondisi ini, konsumen/ masyarakat pengguna kendaraan secara langsung maupun tidak langsung. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi penguatan keilmuan bagi ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis dengan dengan spesifikasi Hukum Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena penelitian ini menekankan pada pendalaman praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
