BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Hidup yang layak merupakan dambaan kehidupan setiap orang. Terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan, namun
ketidakberdayaan
dan
ketidakmampuan
mengakibatkan
seseorang
ataupun
sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak dapat hidup layak. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga seseorang ataupun sekelompok orang mengalami kemiskinan. Kemiskinan digambarkan dengan kondisi kesejahteraan yang rendah, fakta dimana seseorang atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya merupakan aspek kemiskinan sebagai suatu kondisi (Siagian, 2012). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin per Maret 2013 mencapai 28,07 juta jiwa atau 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 sebanyak 12,15% atau 29,13 juta jiwa. Angka tersebut memang mengalami penurunan, namun kondisi sejahtera masyarakat tidak dapat diukur dengan menurunnya angka kemiskinan (http://www.Republika.co.id. Diakses pada 3 Januari 2014, pukul 11.01 WIB). Kemiskinan
yang
dialami
sebagian
masyarakat
Indonesia
identik
dengan
ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial, muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. (http://www.Kemiskinan-danKesejahteraan-Rakyat. diakses pada 10 Januari 2014, pukul 02.10 WIB).
Universitas Sumatera Utara
Dari angka kemiskinan yang ada, jumlah penduduk miskin diperparah dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan, terutama diwilayah pedesaan yang meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2012. Catatan BPS indeks keparahan pada maret 2012 sebesar 0,36, sementara pada tahun 2013 menjadi 0,61. Kenaikan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan 2 hal, yaitu semakin melebarnya kesenjangan antara penduduk miskin dan semakin rendahnya daya beli dari masyarakat kelompok miskin karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup (Kompas, 2013. Diakses pada 07 Januari 2014 pukul 12.10). Fakta bahwa semakin melebarnya kesenjangan antar penduduk miskin dan semakin rendahnya daya beli masyarakat miskin membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Ketidakseimbangan antara kenaikan upah yang diterima dan kenaikan harga kebutuhan dasar juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan (www.Pos Kota News.com, 2014. Diakses pada 19 Februari 2014, pukul 03.15 WIB ). Dipahami, kondisi yang lebih menarik perhatian adalah kemiskinan dipedesaan. Sebagaimana diketahui desa merupakan sentra pangan dan pusat produksi pertanian, dengan hasil pertanian yang ada mampu memenuhi kebutuhan hidup tidak hanya dirinya tetapi juga masyarakat luas. Berada di daerah pusat produksi tidak membuat masyarakat terhindar dari kemiskinan, karena pada dasarnya kemiskinan tidak dapat dipandang hanya dari keberadaan seseorang. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan untuk memahami kemiskinan tersebut. Muncul pemahaman bahwa kemiskinan itu terjadi karena kemalasan dan tidak adanya peluang untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Dengan kata lain kurangnya pendapatan, ketidakmampuan untuk memuaskan kebutuhan dasar sehingga tidak mampu untuk menuntun dirinya menjadi
Universitas Sumatera Utara
manusia seutuhnya. Kemiskinan tidak hanya terjadi karena ketidakberfungsian dalam artian krtidakmampuan
memenuhi
kebutuhan
hidup,
kondisi
sosial
lingkungan,
serta
ketidakmampuan bersaing di era globalisasi yang berkembang pesat juga mempengaruhi. Memahami kemiskinan tidak cukup dari satu aspek saja mengingat kemiskinan itu multimensi jika dilihat kebutuhan manusia yang beragam. Permasalahan kemiskinan yang kompleks dan bersifat multidimensional membuat upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kompleksnya masalah kemiskinan menuntut dilakukannya berbagai upaya perubahan dan perbaikan. Diharapkan adanya perubahan dapat memperbaiki kondisi kemiskinan menjadi lebih sejahtera. Perubahan merupakan proses berkelajutan, secara terus menerus dan berkesinambungan. Perubahan dari kondisi tidak sejahtera menjadi kondisi yang sejahtera disebut juga sebagai pembangunan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pembangunan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan dilakukan dengan berbagai pendekatan dan strategi. Baik melalui kebijakan maupun program-program pengentasan kemiskinan. Strategi atau upaya yang ada melibatkan banyak pihak seperti lembaga-lembaga sosial dan organisasi-organisasi masyarakat. Pembangunan masyarakat pada dasarnya adalah proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik, dan kondisi yang lebih baik tersebut dinyatakan dalam bentuk peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan (Soetomo, 2010). Pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Universitas Sumatera Utara
Mengatasi kemiskinan oleh pemerintah merupakan proses pembangunan, dalam artian proses mencapai keadaan yang lebih baik,
melalui kebijakan dan Program. Pemerintah
merancang berbagai program dan kebijakan yang sedemikian rupa agar persoalan kemiskinan terselesaikan, paling tidak angka kemiskinan dapat ditekan dan penduduk miskin mengalami pengurangan. Diperlukan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran bukan program populis bermotif politis pencitraan (Jambiekdspresnews.com, 2014. Diakses pada 20 Februari 2014, pukul 02.45 WIB). Mengingat kemiskinan bukan hanya masalah pribadi, melainkan keluarga, masyarakat, negara bahkan dunia. PBB sendiri memberikan perhatian khusus dalam rangka menanggulangi
masalah
kemiskinan
diberbagai
kemiskinan oleh PBB dirangkum dalam
negara.
Rumusan
penanggulangan
Millennium Development Goals,
yaitu
menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah (Siagian, 2012). Ada beberapa program yang dibuat program untuk mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan Masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Kredit Usaha Rakyat. Program yang ada sering kali tidak menjawab persoalan kemiskinan, bahkan tidak jarang program tidak tepat sasaran sehingga angka kemiskinan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu tidak meratanya implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan menyebabkan permasalahan kemiskinan tidak terselesaikan. Terutama di daerah pedesaan, dimana masyarakat berada jauh dari pantauan pemerintah dan rentan menjadi penduduk miskin karena kurang berdaya (Antaranews, 2012. Diakses pada 19 Januari 2014 pukul 03.10 WIB).
Universitas Sumatera Utara
Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang dirancang guna mengatasi masalah kemiskinan, dengan memberikan sejumlah uang kepada rumah tangga yang dianggap miskin. BLT sendiri dilatarbelakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Hal ini jelas tidak akan menjawab persoalan kaum miskin. Bantuan uang secara langsung tidak akan memecahkan persoalan kemiskinan. Kalau mungkin hanya sementara. Mereka akan miskin kembali, bahkan mereka akan semakin bergantung terhadap bantuan itu. Terpenting dalam mengatasi kemiskinan ialah bagaimana membuat kaum miskin mandiri sehingga mampu memecahkan masalah ekonominya tanpa bergantung pada orang lain (Kompas Berita, 2012. Diakses pada 7 Januari 2014, pukul 12.10 WIB). Mengatasi kemiskinan dengan memberdayakan masayarakat, memberdayakan dalam artian mendidik kelompok miskin agar dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Kemiskinan karena ketidakmampuan individu atau kelompok masayarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, memberdayakan dapat diartikan mengembangkan kaum miskin dari keadaan tidak berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep pemberdayaan yang bagaimana menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku pemberdayaan, agar upaya pemberdayaan yang dilakukan menjawab persoalan kemiskinan. Disamping upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui berbagai program, lembaga kesejahteraan sosial non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir
dengan
strategi
memberdayakan
masyarakat.
Lembaga
merancang
konsep
pemberdayaan yang dianggap mampu menjawab persoalan masyarakat dengan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran. LSM memulai upaya pemberdayaan berdasar masyarakat, bahkan LSM dianggap lebih mempunyai peluang untuk menggunakan berbagai pendekatan yang dianggap tepat dalam melakukan upaya pemberdayaan, karena tidak terikat oleh aturan birokrasi yang kaku (Soetomo, 2008).
Universitas Sumatera Utara
Yayasan Ate Keleng (YAK) merupakan lembaga non pemerintah dan salah satu unit kerja bidang pelayanan Gereja Batak Karo Protestan yang didirikan tahun 1975, karena adanya kesadaran gereja melihat persoalan kehidupan masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. YAK memberikan pelayanan sosial bagi individu, kelompok maupun masyarakat luas terkait masalah sosial yang dialami untuk mencapai hidup lebih baik. YAK memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial yang dialami masyarakat pedesaan karena menyadari implementasi kebijakan pemerintah mengatasi masalah kemiskinan tidak merata di daerah pedesaan. YAK bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, berupaya mengatasi masalah kemiskinan dengan konsep Credit Union (CU). Membentuk suatu kelompok menabung, dengan tujuan tabungan dijadikan modal usaha kemudian didampingi dan diberdayakan melaui pendidikan dan pelatihan agar mempunyai ketrampilan membangun usaha guna meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Upaya Pemberdayaan melalui kelompok dengan lembaga keuangan CU, mendidik masyarakat untuk menabung, mengingat kondisi ekonomi yang tidak pernah stabil. Kegiatan menabung di CU juga dalam upaya menyadarkan masyarakat pentingnya berinvestasi. Terbentuknya masyarakat dalam suatu kelompok menjadikan masyarakat mempunyai kekuatan bersama untuk lebih berdaya. YAK sebagai pelaku pemberdayaan melakukan stimulasi maupun motivasi kepada setiap anggota agar mempergunakan kekuatan bersama tersebut untuk meningkatan kualitas hidupnya. CU merupakan sebuah lembaga keuangan dan wahana pengentasan kemiskinan, bergerak di bidang simpan pinjam, yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. CU didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pimjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Untuk dapat memberikan pinjaman, CU memerlukan modal. Modal CU yang utama
Universitas Sumatera Utara
adalah simpanan anggota sendiri, dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Fungsi pinjaman dalam CU sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Dalam hal ini CU selalu berusaha menetapkan bunga pinjaman serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus CU harus memperhatikan agar pinjaman itu betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat (Ibid dalam Anoraga & Widiyanti, 2007). Dalam pendampingannya YAK menekankan kepada setiap kelompok CU agar pinjaman digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan produktif. Melalui upaya pemberdayaan, ada kegiatan yang dilakukan untuk menambah pendapatan anggota CU. Hal ini bertujuan membantu setiap anggota yang meminjam agar dapat mengembalikan pinjamannya. CU sendiri menerapkan proses pemberdayaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa CU, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena koperasi CU mewadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial (Barombo, 2012). Keyakinan bahwa upaya pemberdayaan terhadap kelompok dampingan dilakukan melalui CU, karena dianggap memberikan dampak tidak hanya dibidang ekonomi tetapi juga menyangkut budaya dan politik. Catatan YAK menyebutkan lima dampak utama yang dihadirkan CU, yakni: 1. CU membantu anggota memahami arti saling tolong menolong melalui tabungan mereka 2. CU membantu anggota untuk mengerti masalah ekonomi dan bagaimana memecahkannya dengan menabung 3. CU telah menyadarkan anggotanya tentang perlunya penghematan dalam pengeluaran dan keharusan mempunyai usaha kecil, serta meminjam uang sesuai kebutuhan
Universitas Sumatera Utara
4. CU membantu anggota untuk menciptakan iklim demokrasi dengan memutuskan sesuatu secara bertanggung jawab dan merasa memiliki dengan keputusannya sendiri serta mengajari untuk menghargai keputusan bersama. 5. CU membantu anggota untuk menikmati budaya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), dimana budaya dan tradisi dimunculkan dalam RAT yang disebut pesta rakyat (Siagian, 2007) Kelompok CU kemudian menjadi dasar dilakukannya kegiatan pemberdayaan. CU digunakan sebagai wadah berkumpulnya masyarakat. Melalui pendampingan kelompok CU diberdayakan dengan cara dan strategi yang tepat. Upaya pemberdayaan difokuskan pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki kelompok dampingan, dengan tujuan agar potensi alam yang ada dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Keyakinan bahwa masyarakat desa mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalahanya sendiri melalui sumber daya yang tersedia didesanya, menjadi kunci model pemberdayaan desa yang diterapkan YAK. Menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk kepentingan kemandirian desa itu sendiri (Siagian, 2007). Adapun upaya pemberdayaan melalui CU pada setiap kelompok dampingan dirangkum dalam kegiatan yang dianggap menjadi kebutuhan kelompok dampingan diantaranya: 1. Advokasi Mewujudkan solidaritas masyarakat yang peduli dan mampu membela haknya untuk menyelesaikan persoalan secara kritis dan jujur melalui kegiatan pendidikan hak-hak dasar, penyadaran hukum dan politik, pendidikan kesetaraan gender, penyadaran HIV/AIDS dan Narkoba. 2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PEM)
Universitas Sumatera Utara
Meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui usaha pertanian selaras alam, peternakan, home industry. Kegiatan yang dilakukan diantaranya: praktek pembuatan dan pemakaian pupuk organik, pembuatan demplot mix farming, budidaya jamur tiram, memanfaatkan sumber daya lokal seperti talas, pisang, ubi, labu, menjadi industri rumah tangga. 3. Infrastruktur Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam, terkologi yang sederhana dan tepat guna seperti: pembangunan sarana air minum, pembangikit listrik tenaga air, bio gas. Kegiatan yang ada diberlakukan bagi semua dampingan. Berdasarkan informasi yang diketahui penulis, hingga kini telah ada 160 kelompok CU dampingan yang dibina oleh YAK. Kelompok tersebut tersebar diberbagai wilayah yaitu Kabupaten Deliserdang, Karo, Dairi, Langkat, Simalungun, Serdang Bedagai, Kodya Medan & Binjai. Desa Tanjung purba merupakan salah satu kelompok dampingan YAK yang berada di Simalungun. Syaloom merupakan nama CU di desa ini. CU Syaloom telah berdiri selama 14 tahun. Sejak berdirinya, CU Syaloom telah mengikuti berbagai kegiatan Advokasi, berupa pendidikan organisasi, pendidikan hak-hak dasar, pendidikan kesetaraan gender, pendidikan hukum dan politik, pendidikan HIV/AIDS dan Narkoba, pendidikan UU pertanahan dan Pendidikan keluarga harmonis. Berbagai kegiatan PEM berupa peternakan ayam, peternakan babi, peternakan lembu, sekolah lapangan jeruk dan sekolah lapangan sayuran. Kegiatan Infrastruktur berupa pengadaan sarana air minum. Dari informasi yang diketahui penulis perkembangan CU Syaloom dapat dilihat dari segi pertambahan jumlah anggota dan pertambahan jumlah asset. Hal ini menunjukkan bahwa secara keuangan CU Syaloom berkembang dengan baik. Adanya kegiatan Advokasi, PEM dan Infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan, perkembangan kelompok dampingan juga
Universitas Sumatera Utara
menyangkut pola pikir, kemampuan membangun usaha untuk meningkatkan pendapatan dan terpenuhinya kebutuhan kelompok sehingga tercapainnya kesejahteraan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik meneliti upaya pemberdayaan melalui kelompok CU yang berdampak pada perkembangan kelompok dampingan. Penulis ingin meneliti lebih dalam, apakah upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui kelompok CU mampu menjawab persoalan kelompok dampingan. Disamping kegiatan menabung, apakah sikap kritis masyarakat juga dibangun dengan adanya kegiatan advokasi. Bagaimana kegiatan PEM dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok dampingan, serta terpenuhinya kebutuhan kelompok dampingan dengan adanya kegiatan infrastruktur, untuk itu Penulis merangkumnya dalam penelitian sebuah karya ilmiah dengan judul: Dampak Upaya Pemberdayaan melalui Credit Union terhadap Perkembangan Kelompok (Studi Kasus: Credit Union Syaloom Dampingan Yayasan Ate Keleng di Desa Tanjung Purba Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun).
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Apakah ada dampak upaya pemberdayaan melalui Credit Union terhadap perkembangan kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak upaya pemberdayaan melalui Credit Union terhadap perkembangan kelompok dampingan Yayasan Ate Keleng.
Universitas Sumatera Utara
1.3.2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 1. Secara akademis, dapat memperkaya refrensi dalam rangka pengembangan konsepkonsep, teori-teori penulisan dan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu kesejahteraan sosial khususnya. 2. Secara praktis, menjadi refrensi bagi lembaga terkait untuk mengembangkan upaya pemberdayaan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.4. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disajikan dalam 6 bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menguraikan secara teoritis variabel-variabel yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep, dan defenisi operasional.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penilitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penuis mengadakan penelitian.
BAB V
ANALISA DATA Bab ini beriskan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisanya.
BAB VI
PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
