BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebutuhan untuk bersatu dalam organisasi oleh suatu negara merupakan hal yang tak dapat dihindari lagi, disebabkan oleh pergolakan ekonomi dalam suatu negara, seperti halnya negara Prancis setelah perang dunia kedua membutuhkan perbaikan ekonomi, kemudian pada tahun 1950 tercipta rencana yang merupakan sebuah terobosan baru oleh Robert Schuman yaitu Menteri Luar Negeri Prancis dan Jean Monnet merupakan orang yang bertanggung jawab mengawasi perbaikan ekonomi Prancis setelah Perang. Rencana itu termasuk pemikiran dari Prancis dan Jerman atas produksi bahan bakar dari mineral dan besi. Kemudian terbentuklah Organisasi Uni Eropa pada tahun 1951 dengan Perjanjian Paris dan menciptakan European Coal and Steel Community (ECSC)4 yang beranggotakan enam negara Eropa yaitu Prancis, Jerman, Italy, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Objek dari ECSC itu sendiri ialah hasil dari pasarpasar dalam produksi bahan bakar dari mineral dan besi.5 Sekarang Uni Eropa telah berubah menjadi organisasi terbesar di wilayah Eropa dan memiliki 28 anggota, yaitu Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Estonia, Yunani, Spanyol, Perancis, Irlandia, Italia, Cyprus, Latvia, 4
European Coal and Steel Community adalah Badan administratif yang dibentuk melalui perjanjian yang diratifikasi pada tahun 1952, dirancang untuk mengintegrasikan industri batu bara dan baja di Eropa Barat. Para anggota asli dari ECSC adalah Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. kemudian organisasi diperluas dan mencakup semua anggota European Economic Community kemudian berganti nama menjadi European Union. Perjanjian ECSC berakhir pada tahun 2002. 5 Penelope Kent, Law of the European Union, Great Britain, 2001, hal 3
1 Universitas Sumatera Utara
Lithuania, Luxembourg, Hungaria, Malta, Belanda, Austria, Polandia, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finlandia, Swedeia, Inggris, dan Kroasia yang baru bergabung tahun 2013.6 Berbicara tentang Uni Eropa tidak terlepas dari regulasi-regulasi yang dibentuk Uni Eropa itu sendiri untuk diterapakan di negara-negara anggotanya. Hukum Eropa dibuat untuk mendukung satu atau beberapa dari objektif yang ditentukan dalam Perjanjian Komisi Eropa, seperti mempromosikan pasar antar negara anggota atau melestarikan, melindungi, peningkatan kualitas lingkungan.7 Berdasarkan ikatan yang tercipta dengan adanya perjanjian Uni Eropa maka sudah menjadi kewajiban bagi negara anggota untuk menerapkan hukum Uni Eropa di negaranya. Hukum Uni Eropa adalah sebuah sistem hukum yang diciptakan oleh perjanjian. Sistem independen ini telah diberikan keefektifan, melalui pengakuan terhadapnya dalam sistem hukum nasional dari negara anggota, dan oleh perkembangan dalam putusan di Pengadilan Eropa. Meluasnya keanggotaan organisasi ini hampir mencakup seluruh wilayah benua Eropa, hal ini membuktikan bahwa Uni Eropa merupakan organisasi yang sangat besar. Sejak pertama kali organisasi ini terbentuk, telah banyak menghasilkan peraturanperaturan hukum untuk diimplementasikan di masing-masing negara anggota. Melebarnya keanggotaan ini menyebabkan munculnya masalah-masalah di beberapa negara Eropa dalam hal mengintepretasikan regulasi Uni Eropa. Hal ini sering menimbulkan kekeliruan dalam menegakkan hukum Uni Eropa itu sendiri. 6
“EU Member Countries” sesuai arikel di http://europa.eu/about-eu/countries/membercountries/index_en.htm, diakses tanggal 28 Februari 2013, pukul 9:04 7 Penelope Kent, Op.Cit, hal 4
2 Universitas Sumatera Utara
Peristiwa ini dapat terjadi disebabkan oleh kewajiban dari negara anggota untuk tunduk kepada hukum Uni Eropa dan hukum nasional negara anggota tidak dapat menggugurkan hukum Uni Eropa. Masalah dalam hubungan antara hukum Uni Eropa dan hukum nasional bukanlah sesuatu yang unik. Tidak ada perbedaan dari masalah hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang mana telah dilakukan begitu banyak ahli hukum dalam jangka waktu yang lama. Itu biasanya diperlakukan sebagai perbedaan dan masalah terpisah karena hukum Uni Eropa lebih kepada hukum federal yang longgar daripada hukum internasional karena banyak peraturannya mencerminkan gagasan-gagasan nasional hukum administratif dan karena itu menyangkut sangat banyak hukum privat daripada biasanya. Namun, tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, alasannya adalah dalam konteks ini, dari sudut pandang hukum Uni Eropa, itu sangat ditinggikan dan harus memberikan efek pada hukum nasional.8 Hukum tersebut dibentuk oleh Komisi Eropa, kemudian didiskusikan dan disimpulkan oleh Dewan Menteri setelah dikonsultasikan dengan Parlemen Eropa.9 Masing-masing institusi tersebut diwakili oleh setiap negara anggota.10 Pengesahan ketentuan tersebut dibentuk berdasarkan seberapa besar perwakilan setiap negara yang menyumbangkan suara.11 Hal ini membuktikan bahwa pembentukan kententuan tersebut dengan metode yang adil untuk mencegah
8
Penelope Kent, Op.Cit, hal 57 Ibid, hal 36 10 Ibid, hal 25 11 Ibid, hal 23 9
3 Universitas Sumatera Utara
adanya ketidakmampuan suatu negara anggota untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Dalam penelitian ini akan lebih dibahas mengenai penerapan Hukum Uni Eropa di Inggris. Inggris bergabung ke European Community (yang sekarang disebut sebagai Uni Eropa) pada 1 Januari 1973. Kewajiban untuk menerapkan Hukum Uni Eropa ke dalam Hukum Inggris adalah melalui European Communities Act 1972. Hukum Uni Eropa mengadopsi satu pendekatan yang mana hukum Uni Eropa itu diutamakan dari pada hukum nasional. Tapi Hukum Inggris cenderung kepada dua pendekatan. Demikian, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan oleh Inggris, mensyaratkan legislasi untuk dapat berlaku. Peraturan hukum Internasional hanya merupakan bagian dari hukum Inggris jika hukum itu diterima dan diadopsi oleh Inggris. Sejak bergabungnya Inggris ke dalam Uni Eropa, telah banyak regulasi Uni Eropa yang telah diterapkan oleh Inggris, yang menyebabkan Keanggotaan dengan Uni Eropa ini memiliki konsekuensi yang mendalam pada konstitusi Inggris. Semua hak, kekuatan, tanggung jawab, kewajiban, dan pelarangan dari waktu ke waktu diciptakan atau muncul di bawah perjanjian, sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang mana tanpa pengundangan terlebih dahulu untuk diberikan kekuatan hukum atau dipergunakan di Inggris harus diakui, tersedia dalam hukum dan ditegakkan, diizinkan dan diikuti dengan sesuai dengan makna dari penegakan hak komuniti dan ungkapan sejenisnya harus dibaca sebagai
4 Universitas Sumatera Utara
rujukan untuk satu dan yang lainnya yang mana ayat ini diterapkan (Pasal 2(1) European Communities Act 1972).12 Dengan adanya pasal tersebut di atas, apakah mungkin terjadi ketentuan Uni Eropa itu diabaikan karena tidak sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Inggris, jawabannya adalah tidak, tapi Inggris dapat merundingkan mengenai di bagian mana mereka keberatan yaitu dengan cara men-challenge legislasi Uni Eropa tersebut, hal ini dapat dilakukan hanya jika peraturan tersebut tidak mencerminkan objek dari perjanjian atau tidak didasarkan pada kekuatan yang berasal dari perjanjian, barulah peradilan nasional dapat mengguanakan langkahlangkah domestik yang menerapkannya. Dalam hal memasukkan prinsip-prinsip umum dalam undang-undang masih sangat asing bagi Inggris, bagaimanapun prinsip-prinsip umum ini telah mempengaruhi perkembangan prinsip umum di Pengadilan Eropa. Peluang untuk men-challenge pasal-pasal administratif di institusi Uni Eropa banyak dipengaruhi oleh hukum administratif Prancis, yang mana menjadi dasar untuk pengujian undang-undang. Tetapi perkembangan pengujian undangundang oleh Pengadilan Eropa juga diinspirasikan oleh konsep hukum Jerman. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan keberlakuan dari legislasi Uni Eropa. Pada keadaan-keadaan tertentu, individual yang memiliki wewenang ataupun negara anggota dapat men-challenge hukum Uni Eropa. Dalam bab-bab selanjutnya akan membahas bagaimana Uni Eropa terbentuk, beberapa produk hukum Uni Eropa, bagaimana cara melaksanakannya 12
“European Law as a Source of UK Law” sesuai artikel di website http://www.leeds.ac.uk/law/hamlyn/european.htm, diakses tanggal 11 juni 2013, pukul 8:44
5 Universitas Sumatera Utara
di negara anggota, serta masuknya Inggris ke dalam Uni Eropa, cara penerapan hukum Uni Eropa di Inggris mencakup langkah yang dapat ditempuh jika tidak sesuai kehendak yang dinginkan negara anggota, dengan megambil sudut pandang dari hukum Organisasi Internasional mengenai tindakan men-challenge hukum Uni Eropa oleh negara anggota. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 1.
Bagaimana transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa ?
2.
Bagaimana proses transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum Nasional di Inggris ?
3.
Bagaimana tindakan challenge sebagai suatu upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Dalam membahas skripsi ini tentu ada tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, tujuan dari pembuatan skripsi mengenai judul ini antara lain : 1.
Untuk mengetahui transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa
2.
Untuk mengetahui proses transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum Nasional di Inggris
3.
Untuk mengetahui tentang challenge sebagai suatu upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris
6 Universitas Sumatera Utara
Selain tujuan dari pada penelitian ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pengetahuan Hukum Internasional secara umum dan Hukum Organisasi Internasional secara khusus. Dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama. b. Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan tentang tinjauan yuridis atas Hukum Uni Eropa terkait pembentukan Hukum Nasional di Inggris dalam perspektif hukum organisasi internasional. D. Keaslian Penulisan Penelitian ini merupakan karya tulis asli, sebagai refleksi dan pemahaman selama berada di bangku kuliah terutama saat berada di Jurusan Departemen Hukum Internasional. Penelitian ini berupaya untuk menuangkan ide atau gagasan dari sudut pandang Hukum Organisasi internasional terhadap hukum Uni Eropa terkait pembentukan hukum nasional di Inggris. Sepanjang penelusuran dalam lingkup FH USU bahwa penulisan tentang “Tinjauan Yuridis atas Hukum Uni Eropa Terkait Pembentukan Hukum Nasional di Inggris dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional” belum pernah ditulis sebelumnya. Namun demikian, dalam beberapa literatur penulisan sebelumnya dalam lingkup FH USU
7 Universitas Sumatera Utara
khususnya departemen hukum internasional dapat dijumpai persamaan dalam hal substansi seperti dasar mengenai Organisasi Uni Eropa, Hukum Diplomatik negara-negara Eropa. E. Tinjauan Kepustakaan Penelitian ini memperoleh bahan tulisannya dari buku-buku, laporanlaporan dan informasi dari internet. Untuk menghindari penafsiran ganda, maka penulis memberikan penegasan batasan pengertian dari judul penelelitian yang diambil dari sudut ilmu hukum, penafsiran secara etimologi, maupun pendapat dari para sarjana terhadap beberapa pokok pembahasan maupun materi yang akan di jabarkan dalam skripsi ini antara lain : Hukum Internasional : adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-sas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antar negara dengan negara; dan negara dengan subyek hukum lain yang bukan negara Organisasi Internasional : adalah suatu perhimpunan negara-negara yang berdaulat yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional tertentu, untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan tersebut Hukum Internasional Regional : keseluruhan kaidah-kaidah asas-asas yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batasbatas negara-negara antara subyek-subyek hukum internasional di kawasan dunia tertentu yang bersumber pada Perjanjian Internasional Uni Eropa : Suatu Organisasi internasional regional yang berada di kawasan eropa yang anggota dari organisasi ini adalah negara-negara yang berada di kawasan
8 Universitas Sumatera Utara
Eropa dan memiliki tujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi, budaya, politik di negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Saat ini Organisasi Uni Eropa memiliki dua puluh delapan (28) negara anggota dan masing-masing negara tersebut memiliki kedaulatan negaranya masing-masing. Perjanjian Internasional : adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik Konvensi : adalah bentuk Perjanjian Internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral, bersifat law making treaty dan meletakkan norma hukum bagi Masyarakat Internasional Challenge : adalah kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti “dituduh atas sesuatu yang salah”, tindakan ini biasa dilakukan oleh pengacara mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lain dalam gugatan. Hal ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang keberatan terhadap suatu legislasi yang telah mengikat dirinya, dengan cara memberikan gagasan bahwa legislasi tersebut tidak dapat diterapkan dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan legislasi itu sendiri, dan memberikan cara lain agar legislasi tersebut dapat diterapkan dengan baik.
9 Universitas Sumatera Utara
F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penelitian ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
secara
ilmiah,
maka
metode
penelitian
yang
dipergunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif yang akan dijabarkan sebagai berikut : a. Tipe penelitian Penelitian yang dilakukan dalam membahas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah melalui tipe pendekatan yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan-putusan hakim dalam proses persidangan.13 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti norma-norma Hukum Internasional yang berlaku tentang Uni Eropa, yang terdapat dalam Konvensi Internasional, misalnya Treaty on European Union, European Communities Act 1972. b. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.14
13
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal 14 14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hal 63
10 Universitas Sumatera Utara
c. Sumber data Oleh karena penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang dapat diverivikasi sebagai berikut : a)
Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.15 Peraturan perundangundangan yang terkait dengan objek penelitian, Antara lain: 1. Treaty on European Union 2. European Communities Act 1972
b)
Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.16
c)
Bahan Hukum Tersier Bahan
hukum
tersier
adalah bahan
hukum
yang
memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.17
15
Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Surabaya, Bayumedia, 2006, hal 192 16 Ibid 17 Ibid
11 Universitas Sumatera Utara
d)
Metode Pengumpulan Data Metode
pengumpulan
data
dilakukan
dengan
cara
penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini antara lain berasal dari
buku-buku
koleksi
pribadi
maupun
pinjaman
dari
perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak
maupun
media
elektronik,
dokumen-dokumen
pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut : a.
Melakukan inventaris Hukum Positif dan bahanbahan hukum lainnya yang relevan dengan objek kajian
b.
Melakukan
penelusuran
kepustakaan
melalui
artikel-artikel media cetak dan elektronik, dokumen pemerintahan dan peraturan perundang-undangan c.
Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan
12 Universitas Sumatera Utara
d.
Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan
masalah
yang
menjadi
objek
penelitian dan menarik kesimpulan e)
Metode analisis data Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.
G. Sistematika Penulisan Sebagai gambaran umum untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini di bagi menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sebagai berikut : Bab I : merupakan dasar-dasar dalam pembuatan skripsi ini, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini, tinjuan kepustakaan, metode penelitian apakah yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta sistematika penulisan. Bab II : yaitu mengenai transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa serta menjelaskan tentang bagaimana sejarah serta perkembangan Uni Eropa, pengaruh anggota Uni Eropa dalam pembentukan hukum Uni Eropa, dan penjabaran tentang transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum di negara-negara anggota Uni Eropa. Bab III : berisi tentang transformasi Hukum Uni Eropa menjadi Hukum Nasional di Inggris serta menjelaskan tentang sejarah singkat Inggris dan
13 Universitas Sumatera Utara
masuknya Inggris menjadi anggota Uni Eropa, hubungan antara Hukum Uni Eropa dengan hukum Inggris menurut European Communities Acts 1972, dan penjabaran mengenai transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris. Bab IV : menceritakan tentang challenge sebagai suatu upaya hukum terkait transformasi Hukum Uni Eropa di Inggris termasuk menjelaskan mengenai syarat-syarat dan prosedur agar dapat dilakukannya challenge terhadap legislasi Uni Eropa, dan pandangan tentang challenge legislasi Uni Eropa oleh Inggris menurut European Communities Act 1972 yang merupakan Hukum Organisasi Internasional Uni Eropa. Bab V : merupakan Kesimpulan dan Saran yang memberikan semua kesimpulan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang berupa masukanmasukan untuk organisasi Uni Eropa.
14 Universitas Sumatera Utara
