BABl
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Proses Perubahan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap organisasi. Organisasi akan selalu mengalami dinamika perubahan, baik yang disebabkan dari dalam maupun dari luar organisasi. Perubahan tidak harus terjadi begitu saja, namun perubahan harus mampu dikelola dengan baik. Manajemen perubahan diperlukan dalam rangka membantu proses perubahan menjadi lebih terarah. Perubahan lingkungan dan teknologi yang begitu cepat memaksa organisasi untuk menyesuaikan dirinya. Sudah banyak contoh organisasi atau perusahaanperusahaan yang gagal dalam menyesuaikan dengan perubahan akhimya tertinggal oleh pesaing-pesaingnya dan akhimya mati. Namun sebaliknya perusahaan-perusahaan besar yang
mau
terus bergerak secara inovatif akan
selalu mampu bertahan menyongsong perubahan dan akan tetap eksis karena mampu berubah menyesuaikan diri. Namun hal itu tidak hanya dialami oleh perusahaan saja melainkan organisasi di lingkungan Pemerintah tidak akan dapat menghindari diri dari perubahan. Perubahan organisasi dilingkungan Pemerintah bukanlah proses sederhana. Di samping itu, perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi, sehingga organisasi
2
memerlukan sebuah bentuk pertahanan diri dalam menghadapi perubahan. Bagaimana sebuah organisasi harus mampu menjawab dan mengelola perubahan, sehingga berdampak positif, dan mampu meminimalisir resiko. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, tanpa adanya perubahan maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman dan kemajuan teknologi. Sedangkan tujuan perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Manajemen perubahan merupakan proses yang terus menerus untuk melayani setiap kebutuhan akan perubahan. Perubahan selalu memunculkan kekhawatiran serta harapan. Penguasaan strategi untuk mengelola perubahan merupakan hal penting. Demikian juga bagaimana proses perubahan itu terjadi, kapan seharusnya perubahan dilakukan. Seluruh tindakan serta proses organisasilah yang menentukan berhasil ataupun gagalnya proses tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi pemerintah
yang
berfungsi
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa
di
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/1) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, pada Pasal 14 Ayat (1) dimana Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
3
Daerah/Institusi lainnya (K/L/DII) diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat
memb~!rikan
pelayanan/pembinaan di bidang
pengadaan barang/jasa dan Pasal 130 Ketentuan Peralihan ayat (1) menyebutkan bahwa
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
wajib
dibentuk
Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.
1.1.1.Pengaturan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah Sebagaimana
telah
diuraikan
dalam
bagian
Pendahuluan
dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memperkenalkan unit pengadaan yang bersifat permanen di Kementrian/Lembaga/Satuan ;(erja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KIL/DII). Lembaga ini diarahkan untuk menggantikan panitia pengadaan yang bersifat sementara (ad hoc) dalam menjalankan proses pemilihan penyedia barang/jasa di
Kementrian/Lembaga!Satuan Kerja Perangkat Daerah!Institusi
lainnya
(KIL/DII). Beberapa pengaturan penting mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah sebagai berikut:
1.
Umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) :?ada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/1), dibentuk oleh Menteri/PiJ:npinan Lembaga!Kepala Daerah/Pimpinan Institusi tersebut. Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk untuk melaksanalum pekerjaan :
4
a.
Pengadaan Barang!Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b.
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
2.
Personil dan Organisasi Unit Lal:man Pengadaan (ULP) a.
Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta;
b.
Jumlah
Unit
Layanan
Pcngadaan
(ULP)
di
.
.
masmg-masmg
Kementerian disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat dibentuk setara dengan ese1on II, eselon
III
atau
eselon
Kementrian!Lemb~ga/Satuan
IV
sesuai
dengan
kebutuhan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya
(K/L/D/I) dalam mengelola Pr~ngadaan Barang/Jasa;
c.
Perangkat organisasi Unit La~r;man Pengadaan (ULP) ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas : 1. Kepala; 2. Sekretariat; 3. Staf pendukung; dan 4. Kelompok kerja.
5
d.
Kelompok Keija (Pokja) bertugas melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
An~gota
Kelompok Keija (Pokja) berjumlah gasal
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas peke1jaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Keija (Pokja)
dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli
pemberi penjelasan teknis (aao.wijzer).
3.
Rangkap Jabatan a.
Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dilarang merangkap menjadi PPK;
b.
Pengelola Keuangan; dan
c.
Aparat Pengawas Internal P'emerintah (APIP), terkecuali menjadi anggota Unit Layanan
P·~ngadaan
(ULP)
untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
4.
Persyaratan
Anggota
KelomJl•Ok
Kerja
(Pokja)
Unit
Layanan
Pengadaan (ULP) Anggota Kelompok Keija (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib memiliki persyaratan : a.
memiliki integritas, disiplin clan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b.
memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c.
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutart;.
6
d.
memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e.
tidak
mempunya1
hubungan
keluarga
dengan
Pejabat
yang
menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f.
memiliki Sertifikat Keahliar.·. Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
g.
5.
menandatangani Pakta Integritas.
Tugas Pokok dan Kewenangan lnit Layanan Pengadaan (ULP) Unit Layanan Pengadaan (ULP), bertugas dan berwenang untuk : a.
menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b.
menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.
mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian!Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi lainnya
(K/L/D/1), masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e.
menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yangmasuk;
g.
Khusus untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) :
7
1) rnenjawab sanggahan; 2) rnenetapkan Penyedia Banmg/Jasa untuk : a)
Pelelangan
atau
Penunjukan
Langsung
untuk
paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling ting~;i Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b)
Seleksi atau Penunj ukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi
yang
bemilai
paling
tinggi
Rp.
10.000.000.000,00 ( sepuluh rniliar rupiah); c)
Menyerahkan
sali nan
Dokurnen
Pernilihan
Penyedia
Barang/Jasa kepada Pejabat Pernbuat Kornitrnen (PPK); d) h.
Menyimpan dokurnt:n asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
Kenyerahkan dokurnen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PAIKPA;
1.
rnembuat laporan rnengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri!Pirnpinan Lernbaga!Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan
J.
rnernberikan
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan
kegiatan
Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain tugas pokok dan kewewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana diatas, dalarn hal diperlukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat K·Jmitmen (PPK) untuk :
8
1.
perubahan HPS; dan/atau
2.
perubahan spesifikasi teknis pekerj.:tan.
1.1.2.Pengaturan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaa11 Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP)
Nomor 5 Tahun 20121entang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dalam rangka memberikan panduan bagi Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. (K/L/0/I) dalam proses pembentukan, pengaturan organisasi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa F'emerintah (LKPP) telah menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP). Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut merupakan penjabaran dan perincian lebih lanjut mengenai ketentuan tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP)
yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010. Beberapa hal penting yang menjadi muatan materi dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut antara lain : 1.
Umum a.
Menteri!Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah!Pimpinan
Lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Institusi
yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendi:ri atau melekat pada unit organisasi yang sudah ada;
9
b.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang melekat pada unit kerja yang sudah ada sebagaimana yang dimaksud di atas, diintegrasikan pada unit kerja struktural yang memiliki fungsi melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa;
c.
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berdiri sendiri berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
tentang
pedoman pembentukan organisasi pemerintah; d.
Menteri/Pimpinan
Lembaga!Kepala
Daerah!Pimpinan
Institusi
Lainnya dapat membentuk lebih dari I (satu) Unit Layanan Pengadaan (ULP), dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja (meliputi volume, besaran dana, dan jenis kegiatan).
2.
Penjabaran Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Selain tugas dan wewenang Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang telah
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tahun 2010. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga menjabarkan mengenai tugas ULP sebagai berikut: a.
Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b.
Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
c.
Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website KIL/DII dan
10
d.
Papan pengumuman resmi u1tuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasic)nal;
e.
Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.
Melakukan
evaluasi
administrasi;
teknis,
dan
harga terhadap
penawaran yang masuk; g.
Menjawab sanggahan;
h.
Menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
1.
Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
J.
Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi teknis;
k.
Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
1.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga!Kepala Daerah/Pimpinan Iflstitusi;
m.
Menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP);
n.
Melaksanak.an
Pengadaan
Barang/Jasa
dengan
memanfaatkan
teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
11
o.
Melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan;
p.
Mengelola sistem informasi rnanajemen pengadaan barang/jas·a yang mencakup dokumen pengadelm, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia; dan
q.
Membuat
pertanggungjawab~lll
Barang/Jasa
kepada
mengenai proses dan hasil Pengadaan
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi/Pengguna Anggaran (P A)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
3.
Kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) a.
Menetapkan Dokumen PengaJaan;
b.
Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
c.
Menetapkan Penyedia Barang;Pekerjaan Konstruksi!Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan
Jasa
Konsultansi
yang
bernilai
paling
tinggi
Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan. seleksi, atau penunjukan langsung; d.
Mengusulkan penetapan cakm pemenang kepada Menteri/Kepala Lembaga!Kepala
Daerah/Pimpinan
Institusi
untuk
Penyedia
Barang/Peket.jaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 1G.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh miliar rupiah)
12
yang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, seleksi, atau penunjukan langsung; e.
Mengusulkan kepada Peng,suna Anggaran (P A)/Kuasa Pengguna Anggaran (KP A) agar Pt:nyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan sepe11i penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
f.
Memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, per~Juatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku dalarn Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.
Organisasi Unit Layan~n Pengarllaan (ULP) a.
Perangkat Organisasi Unit LcLyanan Pengadaan (ULP) dibentuk sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas fungsi-fungsi:
1) Kepala; 2) Ketatausahaan/Sekretariat; dan 3) Kelompok Kerja (Pokja). b.
Pokja dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
c.
Kepala dan Sekretaris dapat merangkap sebagai personil Kelompok Kerja (Pokja).
d.
Anggota Kelompok Kerja (?okja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat menjadi Pejabat Pengadaan di luar Unit Layanan Pengadaan (ULP).
13
5.
Pembentukan Kelompok Kerja a.
Kelompok Kerja (Pokja)
dibentuk oleh Kepala Unit Layanan
Pengadaan (ULP). b.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat membentuk lebih dari 1 (satu) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan.
c.
Anggota masing-masing Kelompok Kerja (Pokja)
Unit Layanan
Pengadaan (ULP) berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat dbunbah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. d.
Dalam menugaskan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan
(ULP),
Kepala
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)
memerhatikan kompetensi dm1 rekam jejak anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). e.
Anggota
Kelompok
Kerja
(Pokja)
Unit
Layanan
Pengadaan
(ULP)/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instausi lainnya. f.
Setiap anggota Kelompok Kerja (Pokja)
Unit Layanan Pengadaan
(ULP) mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
6.
Kewenangan Kelompok Kerja a.
Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
14
b.
Menyusun rencana pemiliha1 penyedia barang/jasa dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.
Melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan/sel,~ksi sampai dengan menjawab sanggah;
d.
Mengusulkan penetapan pemtmang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada Kementeriar../Lembaga/]nstitusi Lainnya atau Kepala Daerah untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. lOO.OOC,.OOO.OOO,OO (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bemilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
e.
Menetapkan Pemenang untuk : 1)
Pelelangan atau Penunj ukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang!Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bemilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliarrupiah); atau
2)
Seleksi atau PenunjukaJ Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernila.i paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
f.
Menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat pembuat Komitmen (PPK ) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
g.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
15
h.
Memberikan data dan in£mnasi kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan sepe11:i penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
1.
Mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (UlP).
7.
Tata Hubungan Kerja Unit Lay~man Pengadaan (ULP) a.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kementerian/Lembaga wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja Eselon I dan II yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
b.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/j asa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
c.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Institusi wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan da:,1 unit kerja terkait lainnya.
d.
Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Lem.baga Kebijakan Pengadaan Barang!Ja:sa Pemerintah (LKPP).
16
8.
Hubungan Kerja Unit Layanan :Pengadaan (ULP) pada Kementerian/ /Lembaga dengan unit kerja yan1~ akan memanfaatkan barangljasa a.
Penyampaian laporan periodik tentang proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa;
b.
Memberikan pedoman dan pe:tunjuk kepada Unit Kerja Eselon I dalam penyusunan perencanaan Pen:~adaan Barang/Jasa; dan
c.
Pelaksanakan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan Pengguna Anggaran (PA).
9.
Hubungan Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota denga.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota a.
Menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
b.
Mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
c.
Memberikan pedoman dan pctunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan pe::encanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
d.
Melaksanakan pedoman dan petunjuk: pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang iiberikan Gubemur/Bupati/Walikota.
17
10.
Hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) a.
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.
Melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yartg dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
c.
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
d.
Memberikan masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
11.
Pengaturan lebih rinci untuk musing-masing Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ketentuan mengenai prosedur, tata kerja, tata hubungan kerja, dan
mekanisme kerja masing-masing Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri/Pimpinan Lemhaga!Kepala Daerah/Pimpinan lnstitusi.
1.1 .3.Pengaturan Kebijakan Menteri
J~endayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Selain regulasi sebagaimana tersebut di atas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kelembagaan Penanganan Tugas dan Fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Surat Edaran tersebut mengatur 3 (tiga) hal yaitu:
18
1.
Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan (ULP) dilekatkan/ diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa;
2.
Tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE) dilekatkan!diintegrasikan pada unit struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan/atau pengelolaan teknologi informasi; dan
3.
Apabila dipandang perlu, tugas dan fungsi di bidang pelayanan pengadaan dan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik,
dapat
diwadahi
dalam
unit
struktural
tersendiri
yang
pembentukannya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya dibentuk pada tahun 2008 bersifat permanen Non Struktural, dimana masih dilekatkan pada unit struktural yakni di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya pada Sub Bagian Pengadaan yang secara struktural melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi unit layanan pengadaan. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya dibentuk oleh Walikota Surabaya dan berfungsi · melaksanakan pengadaan barang/jasa, yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan proses pengadaan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan · diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kepanitiaan masih bersifat adhoc, dimana panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
19
Berdasarkan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi lainnya (K/L/D/1) paling lambat pada Tahun Anggaran 2014, namun dari sudut pandang
kebutuhan
pelayanan terhadap sistem dan aparatur pemerintahan
dengan hasil akhir pelayanan terhadap masyarakat, pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam organisasi pemerintah sudah tidak dapat ditunda lagi. Pengadaan barang/jasa hams dilakukan dengan perencanaan yang berkualitas dan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan yang tidak
mungkin
dilaksanakan
oleh panitia adhoc yang masing-masing
mempunyai tupoksi sendiri di instansinya. Dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
yang mandiri,
para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
mempunyai kompetensi pengadaan dapat berkumpul dalam suatu wadah dengan tupoksi khusus dan fokus melayani pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerahllnstitusi lainnya (K/L/D/1) yang bersangkutan, tidak terganggu oleh aktifitas lainnya di luar pengadaan barang/jasa. Sebagai Pemerintah Kota yang telah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sejak tahun 2008. Urban Sector Development Reform Project (USDR) yang merupakan program Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan
Bank
dalam
World
rangka mewujudkan kemandirian daerah pada tahun 2010
menetapkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pelaksana Unit Layanan
20
Pengadaan (ULP) best practice, berdasarkan progress dari beban kerja kategori Tipe lanjutan (advance). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengembangan perumusan
kebijakan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah,
memberikan
rekomendasi kepada seluruh propinsi yang ada di Indonesia baik Pemerintah Kota maupun Daerah untuk study banding di Pemerintah Kota Surabaya, adapun Kementrian Perhubungan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Perindustrian telah berkunjung ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya serta beberapa Pemerintah Kota maupun Daerah yang telah study banding diantaranya i) Propinsi Jawa Timur terdiri dari Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Madiun dan Kabupaten Tuban. ii) Propinsi Jawa Tengah terdiri dari Kota Jepara, Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati,
Kabupaten Jepara dan
Kabupaten
Banjarnegara.
iii) Propinsi Jawa Barat terdiri dari Kota Depok, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cirebon. iv) Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim. v) Propinsi Sumatera
Barat terdiri dari Kota Payakumbuh,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Mentawai. vi) Propinsi
Solok dan Kabupaten Kepulauan
Sulawesi Tengah terdiri
dari
Kota
Palu.
vii)
Propinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari Kabupaten Muna. viii) Propinsi Sulawesi
Selatan terdiri dari Kabupaten Sinjai, Kabupaten Barru, Kabupaten
Takalar dan Kabupaten Soppeng. ix) Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari Kota
21
Batam. x) Propinsi Banten
terdiri dari Kabupaten Lebak..
xi)
Propinsi
Kalimantan Tengah terdiri dari Kabupaten Seruyan. xii) Propinsi Kalimantan Selatan terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai. xiii) Propinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara. xiv) Propinsi Kalimantan Barat terdiri dari Kabupaten Kapuas Hulu. xv) Propinsi Bali terdiri dari Kabupaten Badung. xvi) Propinsi Riau terdiri dari Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir dan xvii) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kabupaten Bangka Tengah. Dengan didukungnya pelak.sanaan pelelangan secara elektronik
fungsi
manajemen strategis Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi lebih signifikan. Disamping lebih menguatkan prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan ak.untabel) dengan score level of service yang jauh lebih baik dari pada pengadaan yang dilak.ukan oleh panitia yang bersifat adhoc. Dari
penjelasan diatas, mak.a penulis perlu melak.ukan penelitian lebih
lanjut terhadap Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijak.an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP), beserta peraturan-peraturan dan teori-teori yang mendukung lainnya.
22
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah : a.
Bagaimana para stakeholder yang terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, mendeskripsikan keputusannya terkait dengan komitmen, untuk perubahan struktur organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya .
b.
Bagaimana para stakeholder yang terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya yang terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, mendeskripsikan keputusannya terkait dengan komitmen, untuk membentuk kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya.
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 1.
Untuk
mengetahui
keputusannya
bagaimana
para
stakeholder
mengembangkan
terkait dengan komitmen terhadap perubahan struktur
23
organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya dari struktur organisasi Non Struktural ke arah Struktural. 2.
Untuk
mengetahui
bagaimana
para
stakeholder
mengembangkan
keputusannya terkait dengan komitmen terhadap bentuk kelembagaan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, apakah bentuk kelembagaan itu seperti Kantor, Bagian, Badan, Dinas atau bentuk lembaga yang lainya. 1.4.
Paradigma
Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu terstruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn (1962) dalam Moleong (2011: 49) mendefinisikan paradigma ilmiah sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi dan dan instrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah yang sama. Berdasarkan definisi Kuhn tersebut, Harmon (1970) mendefinisikan Paradigma sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Baker ( 1992) mendefinisikan
paradigma
sebagai
seperangkat
aturan
tertulis atau tidak tertulis) yang melakukan dua hal: (1) hal itu membangun atau
24
mendefiniskan batas-batas; dan (2) hal itu menceritakan kepada anda bagaimana seharusnya melakukan sesuatu di dalam batas-batas itu agar bias berhasil. Capra (1996) mendefinisikan paradigma sebagai "konstelasi konsep, nilainilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk
visi
khusus
tentang
realitas
sebagai
dasar
tentang
cara
mengorganisasikan dirinya". Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya saat ini masih bersifat Non Struktural, hal ini sangat berpengaruh dari kinerja Kelompok Kerja dalam menjalankan tugasnya sebagai Kelompok Kerja di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah dan sebagai personil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat yang bersangkutan berasal, karena mereka memiliki peranan ganda dalam menjalan tugasnya sebagai pegawai pemerintah Kota Surabaya. Pengadaan barang/jasa harus
dilakukan
dengan perencanaan yang
berkualitas dan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang tidak mungkin dilaksanakan oleh
panitia yang
bersifat adhoc yang masing-masing mempunyai tupoksi sendiri di instansinya. Dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi pengadaan barang/jasa dapat berkumpul dalam suatu wadah dengan tupoksi khusus dan fokus melayani pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kementrian/Lembaga!Daerahllnstitusi (KLDI) yang bersangkutan, tidak terganggu oleh aktifitas lainnya di luar pengadaan barang/jasa.
25
1.5. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut : a.
Bagi stakeholder, maupun pihak-pihak yang terlibat dengan pengembangan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan tambahan wacana sebagai acuan maupun bahan evaluasi serta penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dan akan diambil;
b.
Sebagai dasar acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih Ianjut serta
pengembangan
ilmu
pengetahuan
khususnya
dalam
lingkup
manajemen perubahan struktur organisasi.
1.6. Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari kesalapahaman dalam memahami isi proposal tesis ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 1.
Ruang Lingkup Materi Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Dari Perspektif Stakeholder Terhadap Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surabaya Studi Kasus Unit Layanan Pengadaan
(ULP). 2.
Ruang Lingkup Subjek Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi kajian pokok penelitian, maka
subjek yang penulis pilih adalah Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
26
Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, selaku para Stakeholder. Tugas Pokok dan Fungsi subjek penelitian sesuai dengan Dasar Hukum Organisasi Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun
2011
tentang
Kota
Surabaya.
Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Struktur
Organisasi Sekretariat Daerah, dapat
digambarkan sebagaimana tabel 1. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis. Dalam
menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi : a.
penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b.
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
c.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d.
pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
e.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; Sekretariat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas dan
27
kewajibanya membantu Kepala Daerah, dibantu beberapa asisten, diantaranya : 1)
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan yang meliputi : a)
pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian administratif Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b)
pelaksanaan koordinasi dan pengendalian aktivitas sektoral atau urusan sesuai bidangnya, serta membawahi :
2)
3)
4)
1.
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2.
Bagian Hukum;
3.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi : a)
Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
b)
Bagian Bina Program;
c)
Bagian Kerjasama.
Asisten Administrasi Umum, membawahi : a)
Bagian Umum dan Protokal;
b)
Bagian Perlengkapan;
Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a)
Bagian Hubungan Masyarakat;
b)
Bagian Kesejahteraan Rakyat;
28 Tugas Pokok dan Fungsi para pelaku Stakeholder, yang diantaranya:
1.
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya memiliki tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
Sekretaris
Daerah
di
bidang
hukum
sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun
2011
tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota
Surabaya. Rincian tugas Bagian Hukum sebagaimana dimaksud, sebagai berikut : a.
pelaksanaan
harmonisasi
produk
hukum
daerah
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi; b.
penyusunan produk hukum daerah;
c.
pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Gubemur;
d.
pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum daerah;
e.
pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah;
f.
penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubemur untuk mendapatkan klarifikasi;
g.
pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
h.
penyebarluasan produk hukum daerah;
1.
pelaksanaan autentikasi produk hukum daerah;
29
J.
penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dalam hubungan kedinasan;
k.
penyelesaian permasalahan hukum;
I.
pelaksanaan
bimbingan
teknis
penanganan
dan
penyelesaian
perkara/sengketa di pengadilan. m.
pelaksanaan penomoran produk hukum daerah;
n.
pendokumentasian produk hukum daerah;
o.
pengelolaanjaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum mempunyai fungsi :
a.
penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
b.
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang hukum;
c.
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang hukum;
d.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e.
pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain di bidang hukum;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, membawahi beberapa
Sub Bagian, sebagai berikut: 1)
Sub
Bagian
Penyusunan
Produk Hokum
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang penyusunan produk hukum, rincian tugasnya, sebagai berikut : a) pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
30 .
b) penyusunan produk hukum daerah; c) pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah kepada Gubemur; d) pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi penyusunan produk hukum daerah; e) pelaksanaan evaluasi produk hukurn daerah. 2)
Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Hukum di bidang administrasi dan dokurnentasi hukum, rincian tugasnya, sebagai berikut : a) penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi; b) pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c) penyebarluasan produk hukurn daerah; d) pelaksanaan autentikasi produk hukum daerah; e) pelaksanaan penomoran produk hukum daerah; f) pendokurnentasian produk hukum daerah;
g) pengelolaan jaringan dokurnentasi dan informasi hukum daerah. 3)
Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bagian
Hukurn
di
bidang bantuan hukum,
rincian tugasnya,
sebagai berikut : a) penanganan perkara perdata dan tata usaha hukum dalam hubungan kedinasan;
31
b) penyelesaian permasalahan huk:wn; c) pelaksanaan
bimbingan
teknis
penanganan
dan
penyelesaian
perkara/sengketa di pengadilan.
2.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang organisasi dan tatalaksana sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun
2011
tentang
Rincian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Rincian
tugas
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
sebagaimana
dimaksud, sebagai berikut : a.
pelaksanaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah kota;
b.
pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota;
c.
pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota;
d.
pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota;
e.
pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota;
f.
pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota;
g.
penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota;
h.
pembentukan kelembagaan daerah;
1.
pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang pengembangan kineija dan administrasi pemerintahan;
32
J.
pelaksanaan
pengembangan
kapasitas
perangkat
daerah
di
bidang
pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan; k.
penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan;
1.
penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
m.
pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang pengembangan pelayanan publik;
n.
pelaksanaan
pengembangan
kapasitas
perangkat
daerah
di
bidang
pengembangan pelayanan publik; o.
penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di bidang pengembangan pelayanan publik;
p.
penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
q.
perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan publik;
r.
perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana
mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang organisasi dan tatalaksana;
b.
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang organisasi dan tatalaksana;
c.
pengawasan dan pengendalian di bidang organisasi dan tatalaksana;
33
d.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e.
pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga!instansi lain di bidang organisasi dan tatalaksana;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
membawahi beberapa Sub Bagian, sebagai berikut : 1)
Sub
Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, rincian tugasnya, sebagai berikut : a) pelaksanaan
penataan organisasi,
kelembagaan
dan
peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur daerah kota; b) pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota; c) pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota; d) pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota; e) pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota; f) pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota; g) penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota; h) pembentukan kelembagaan daerah.
34
2)
Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan, rincian tugasnya sebagai berikut : a) pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan; b) pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan; c) penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan; d) penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah; e) perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan kinerja dan administrasi pemerintahan.
3)
Sub
Bagian Pengembangan Pelayanan Publik mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi dan Tata Laksana di bidang pengembangan pelayanan publik, rincian tugasnya sebagai berikut : a) pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota di bidang pengembangan pelayanan publik; b) pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah di bidang pengembangan pelayanan publik; c) penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah di bidang pengembangan pelayanan publik; d) penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah;
35
e) perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan publik.
3.
Bagian Dina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya Bagian Bina Program Sekretaita Daerah Kota Surabaya memiliki tugas
sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Rincian
tugas Bagian Bina Program sebagaimana dimaksud,
sebagai
berikut: a.
Perumusan bahan penetapan kebijakan implementasi rencana tindak kota;
b.
pengendalian rencana tindak kota;
c.
penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota;
d.
penyelenggaraan
monitoring
dan pengendalian implementasi rencana
tindak kota; e.
pembinaan implementasi rencana tindak kota;
f.
pelaksanaan
fasilitasi
pembinaan jasa konstruksi
dan pengadaan
barang/jasa; g.
pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
h.
pelaporan implementasi rencana tindak kota;
1.
penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak kota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa140, Bagian
Bina Program mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bina program;
b.
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang bina program;
36
c.
pengawasan dan pengendalian di bidang penyusunan bina program;
d.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e.
pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga!instansi lain di bidang bina program;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perkonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya, membawahi
beberapa Sub Bagian, sebagai berikut : 1)
Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program mempunyat tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang penyusunan pelaksanaan program, sebagaimana dalam Pasal 43 memiliki rincian tugas, sebagai berikut : a)
perumusan bahan
penetapan kebijakan implementasi rencana
tindak kota; b)
pengendalian rencana tindak kota;
c)
penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.
2)
Sub
Bagian
Pembinaan
dan
Pengendalian
mempunyru
tugas
melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang pembinaan dan pengendalian, sebagaimana dalam Pasal 45 memiliki rincian tugas, sebagai berikut : a)
penyelenggaraan monitoring dan pengendalian implementasi rencana tindak kota;
37
b)
pembinaan implementasi rencana tindak kota;
c)
pelaksanaan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa.
3)
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Bina Program di bidang evaluasi dan pelaporan, sebagaimana dalam Pasal 47 memiliki rincian tugas, sebagai berikut :
4.
a)
pelaksanaan evaluasi implementasi rencana tindak kota;
b)
pelaporan implementasi rencana tindak kota;
c)
penilaian unjuk kerja pengelola implementasi rencana tindak kota.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sekaligus
menjabat sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), memiliki tugas sebagaimana berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Rincian tugas Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai berikut : a.
perumusan bahan penetapan kebijakan pengelolaan aset daerah kota selain tanah dan bangunan;
b.
pelaksanaan pengelolaan (pengadaan) aset daerah kota selain tanah dan bangunan;
c.
pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;
d.
pelaksanaan fasilitasi unit layanan pengadaan;
38
e.
pelaksanaan pengelolaan (penyimpanan dan distribusi) aset daerah kota selain tanah dan bangunan;
f.
pengelolaan bengkel kendaraan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana program
dan
petunjuk
teknis
di
bidang
perlengkapan; b.
pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
c.
pengawasan dan pengendalian di bidang perlengkapan;
d.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
e.
pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang perelengkapan;
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, membawahi beberapa Sub Bagian, sebagai berikut : 1)
Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang analisis kebutuhan, sebagaimana dalam
Pasal 71
memiliki tugas Penetapan kebijakan pengelolaan aset
daerah kota selain tanah dan bangunan. 2)
Sub Bagian Pengadaan sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Unit Layanan Pengadaan
(ULP)
mempunyai
tugas melaksanakan sebagian
39
tugas Bagian Perlengkapan di bidang pengadaan, sebagaimana dalam Pasal 73 memiliki rincian tugas, sebagai berikut: a)
pelaksanaan pengelolaan (pengadaan) aset daerah kota selain tanah dan bangunan;
3)
b)
pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya;
c)
pelaksanaan fasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perlengkapan di bidang penyimpanan, distribusi dan perbengkelan, sebagaimana dalam Pasal 75 memiliki rincian tugas, sebagai berikut : a)
pelaksanaan pengelolaan (penyimpanan dan distribusi) aset daerah kota selain tanah dan bangunan;
b)
pengelolaan bengkel kendaraan.
40
Tabell Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya
SEJDIIITAaiA. T DABitAH
I
l
........
ASISTBN
.t\.SIIII'EN
D.UIPBMJIANUUNAN
~
I
---· ~ ~----
I
----
ASISTEN ADMII'USTRASI UMUM
l'aiii[()NDMIAN
PII'MBIIII'n'AIIAN
,IUIA.'IIUI
I
1
I
- ------ ---· - --....-
H~
y-E-1 L19~ ~~~-I
I
------
ASDn'BN K.~
II.UtYAT
l
............. -
f=
--
_,.
.....---1
Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011.
__,.n==·w
,..._y
;- - I
---I "'-- K:=..: -· ............T -~ -H= -~ gg; ~ --=-··· · r=c·
'IIUI...
Y-== I ~
I
