BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Bagi perkembangan ekonomi suatu negara, uang merupakan suatu kebutuhan. Bahkan bagi negara maju yang sudah kuat pun, uang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi negaranya. Hal ini disebabkan karena di dalam mengisi kebutuhan pembangunan ekonomi, uang ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat memerlukan dana yang besar. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya dalam pembangunan dalam bidang ekonomi, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam atau kredit.1 Di indonesia terdapat lembaga keuangan yang juga memiliki peran dalam pemberian kredit salah satunya adalah koperasi. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk
1
Syekhu, 2010, Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran https://jaringskripsi.wordpress.com/tag/fidusia/ diakses tanggal 24 September 2015
1
Fidusia,
2
memperjungkan peningkatan kesejahteraaan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti ini koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Pengembangannya perlu diarahkan agar koperasi benarbenar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaedah usaha ekonomi, dengan demikian koperasi merupakan organisasi ekonomi yang demokratis, otonom, patisipatif dan berwatak sosial. Peran koperasi bila dilihat dari segi fungsinya hampir sama dengan bank, yaitu mengelola dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Peran koperasi dalam masyarakat sudah tidak diragukan lagi, karena merupakan lembaga kepercayaan, dimana masyarakat percaya untuk menyimpan dananya. Sebaliknya ketika masyarakat membutuhkan dana, maka koperasi akan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat memperoleh bantuan dalam bentuk kredit atau pinjaman tunai. Kredit atau pinjaman tunai membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kehidupan sehari-hari. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi tidak sesuai dengan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu
3
menjadi anggota koperasi merupakan satu sarana dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup.
Dengan
bergabungnya
masyarakat
kedalam
koperasi,
masyarakat secara langsung menjadi anggota koperasi dan dapat diberikan kemudahan dalam mencari dana atau modal usaha dalam bentuk kredit atau diberikan kesempatan untuk menabung jika anggota koperasi telah memiliki dana atau uang yang dirasa sudah melebihi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya pemberian kredit oleh koperasi dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur.2 Perjanjian kredit yang dibuat oleh koperasi selaku kreditur kepada anggota koperasi selaku debitur merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit yang merupakan ikatan antara kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Di dalam peminjaman kredit sangat diperlukannya jaminan, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan yang berguna untuk meyakinkan koperasi selaku kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Namun realitas menunjukan bahwa ada peminjaman kredit yang dilakukan tanpa jaminan. Salah satunya Koperasi Transportasi Sewaka Dana di Denpasar yang merupakan Koperasi Serba Usaha, yang memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan kepada angota-anggotanya yang 2
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1
4
memiliki usaha, baik yang termasuk dalam usaha kecil dan usaha menengah. Koperasi Serba UsahaTransportasi Sewaka Dana memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan pada para anggotanya yang sebagian besar para pedagang bukan tanpa alasan, salah satu alasan Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana memberikan pinjaman kredit tanpa jaminan adalah agar para anggotanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membantu pemenuhan modal usaha mereka. Mengingat adanya kemudahan dalam memberikan program kredit tanpa jaminan yang diberikan oleh Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar maka tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pengembalian kredit itu ada beberapa debitur yang tidak memenuhi perjanjian dengan baik, karena disengaja maupun tidak disengaja, sehingga terjadi atau munculnya kredit macet. Berkaitan dengan persoalan diatas, makadari penjelasan latar belakang tersebut penulis akan menguraikan dan membahasnya secara mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Akibat Hukum Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar.”
1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana akibat hukum dari adanya kredit macet tanpa jaminan pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana dalam menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan?
5
1.3 Ruang Lingkup Masalah Pembahasan mengenai permasalahan tersebut hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pokok, yaitu: pada permasalahan pertama mengenai bagaimana akibat hukum dari adanya kredit macet tanpa jaminan pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar, ruang lingkup permasalahan yang dibahas yaitu: syarat-syarat pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar, prosedur pemberian kredit pada KSU Transportasi Sewaka Dana di Denpasar, dan sanksi bagi debitur yang mengalami kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar. Dan permasalahan kedua bagaimana upaya yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana dalam menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan, ruang lingkup permasalahan yang dibahas yaitu: faktor-faktor terjadinya kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar, dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana dalam mengatasi kredit macet. Sehingga diharapkan diperoleh suatu uraian yang terarah dan sistematis. 1.4 Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, yang merupakan suatu buah pemikiran penulis yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Akan tetapi pernah ada yang meneliti tentang yang terkait dengan kredit macet. Maka penulis tunjukan orisinalitas dari
6
penelitian yang dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian terlebih dahulu sebagai pembanding: No 1
Judul
Penulis
Rumusan Masalah
Penyelesaian
Nyoman Tri
Kredit Macet Pada
Sutrisna Aryani,
penanggulangan kredit
Bank Perkreditan
Fakultas Hukum,
macet oleh Bank
Rakyat (PT. BPR
Universitas
Perkreditan Rakyat
SARASWATI
Udayana, 2005
Saraswati Ekabumi?
EKABUMI)
1. Bagaimanakah upaya
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian terhadap kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat Saraswati Ekabumi?
2
Pelaksanaan
Made Bagus Galih
1. Apakah yang menjadi
Perjanjian Kredit
Adi Pradana,
faktor hambatan dalam
di Koperasi Dana
Fakultas Hukum
pelaksanaan perjanjian
Mukti Singaraja
Universitas
kredit di Koperasi
Udayana, 2015
Dana Mukti Singaraja? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari
7
pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Dana Mukti Singaraja? 3
Penyelesaian
I Gede Perdana
1. Bagaimanakah
Kredit Macet Atas
Artha, Program
penyelesaian kredit
Kredit Tanpa
Ekstensi Fakultas
macet di LPD Desa
Jaminan Pada LPD
Hukum Universitas
Adat Kubu, dalam hal
Desa Adat Kubu,
Udayana, Denpasar
kredit tersebut
Kabupaten Bangli
2005
diberikan tidak disertai dengan jaminan? 2. Ketika kredit yang disalurkan oleh LPD tidak disertai dengan jaminan, apakah harta benda milik debitur dapat disita untuk pelunasan hutangnya?
1.5 Tujuan Penelitian Setiap uaha dan kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai sesuatu yang harus dicapai, oleh karena itu tujuan itu yang dapat memberikan pedoman
8
segala kegiatan yang dilaksanakan. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.5.1 Tujuan umum 1. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya kredit macet tanpa jaminan. 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaiakan kredit bermasalah. 1.5.2 Tujuan khusus 1. Untuk memahami akibat hukum dari adanya kredit macet tanpa jaminan pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar. 2. Untuk
memahami
tentang
upaya
yang
dilakukan
koperasi
dalam
menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan. 1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1
Manfaat teoritis
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang bidang hukum mengenai kredit macet 2. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian lapangan 3. Untuk menerapkan ilmu secara teoritis dan menghubungkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 1.6.2
Manfaat praktis
1. Hasil penelitian ini diharapkan beranfaat sebagai masukan dan informasi yang jelas tentang akibat hukum dari adanya kredit macet tanpa jaminan pada Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana di Denpasar.
9
2. Selain itu diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Transportasi Sewaka Dana dalam menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan. 1.7 Landasan Teoritis Landasan atau teori berguna untuk menunjang pembahasan pokok permasalahan. Berdasarkan landasan tersebut, maka akan diuraikan beberapa pengertian-pengertian yang akan dipakai untuk membahas permasalahan penelitian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang ada dalam persetujuan itu3. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat timbulnya perikatan antara hubungan dua orang terebut. Berdasarkan peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang atau atau dua pihak yang membuatnya4. Dalam KUHPerdata Pasal 1313 menjelaskan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Dari ketentuan pasal ini jelaslah untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikitnya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu.
3
Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 71 4 Dhaniswara K. Harjono, 2009, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, h. 7
10
Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 5 Sedangkan Edy Putra The Aman, secara lengkap menguraikan pendapat beberapa ahli tentang pengertian perjanjian sebagai berikut: 1. Menurut Tirtoningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua atau lebih untuk menimbulkan kata sepakat diantara dua atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukuman yang diperkenankan oleh undang-undang. 2. Wiryo Projodikoro menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntu perjanjian itu.6 Perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1.
Sepakat mengikat diri
2.
Kecakapan dalam membuat perjanjian
3.
Hal tertentu
4.
Suatu sebab yang halal
Dalam hukum perjanjian mengenal asas-asas yang merupakan dasar dalam pelaksanaan perjanjian yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi
5
R. Subekti, 1979, HukumPerjanjian, PT. Inter Masa, Jakarta, h. 9. Edy Putra The Aman, 1985, Kredit Perbankan, Liberty, Jakarta, h.18
6
11
batasan atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat. Asas-asas yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: 1. Asas kebebasan berkontrak Merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. 7 2. Asas mengikat sebagai undang-undang Bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.8 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 3. Asas konsensualisme Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenannya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat
tentang unsur pokok dari kontrak tersebut.
Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.
7
Firman Floranta Adonara, 2014, Aspek – Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung,
h. 89 8
C.S.T. Kansil, 1983, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 48
12
4. Asas itikad baik Asas itikad baik dalam suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
Yang
menjelaskan
persetujuan-persetujuan
harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikat baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy,
memang
dalam
kenyataannya
sangat
sulit
untuk
mendefinisikan itikad baik.9 Perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sehingga suatu perjanjian sah apabila kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dipenuhi, tetapi apabila pihak yang berkewajiban tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjiakan maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah
9
M. Yusrizal, 2011, Teori Dalam Hukum Kontrak, URL:http://myrizal76.blogspot.com/2011/03/teori-dalam-hukum-kontrak.html diakses tanggal 19 Juli 2015
13
tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.10 Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa yunani yaitu credere yang di Indonesiakan menjadi kredit, yang mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.11 Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.12 Menurut M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.13
10
Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, h. 98 11 Edy Putra, 1989, Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, h. 2 12 Muchdarsyah Sinungan, 1990, Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya, Yagrat, Jakrta, h.12 13 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, h. 20
14
Kredit adalah penyediaan uang ataupun tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam anatara Bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam melunsi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.14 Dalam dunia bisnis kredit pada umumnya diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayar kelak.15 Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan prinsip 5C yaitu character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan) dan condition of economic (prospek usaha debitur).16 Istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam suatu perjanjian kredit diperlukan adanya jaminan, karena merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan pemberian atas permintaan kredit. Menurut M. Bahasan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang - piutang dalam masyarakat.17
14
Santosa Sambiring, 2000, Hukum Perbankan, Madar Maju, Bandung, h. 51 MunirFaudy, 2002, Hukum Perkreditan Kotemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 5 16 Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandug, h. 93 17 M. Bahasan, 2002, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, h. 148 15
15
Menurut Mariam Darus Badrulzalman jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dengan dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.18 Adapun fungsi jaminan dalam pemberian kredit menurut Thomas Suyatno yaitu: 1.
Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut.
2.
Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan
usaha
dengan
merugikan
diri
sendiri
atau
perusahaannya dapat dicegah . 3.
Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syaratsyarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.19
Pengertian koperasi dapat di definisikan sebagai perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya20.
18
Frieda Husni Hasbulah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata, Hak –hak yang Memberi Jaminan, jilid III, Ind-Hill-Co, Jakarta, h. 6 19 Thomas Suyatno, 2003, Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka, Jakrta, h. 16 20 R.T. Sutantyo Rahardja Hadikusuma, 2009, Hukum Koperasi Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1
16
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus ssebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Fungsi dan peran koperasi Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu sebagai berikut : 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekeuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 1.8 Metode Penelitian Metode penelitian merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mucul tentang suatu objek penelitian.
17
1.8.1
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis
penelitian hukum Empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.21 1.8.2
Jenis pendekatan Dalam penelitian ini dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan (The
Statue Approach) dan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). 1. Pendekatan perundang-undangan Pendekatan yang berdasarkan dengan menelaah Undang-Undang, yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.22 Maka UndangUndang dikaitkan dengan permasalahan kredit macet. 2. Pendekatan fakta Pendekatan fata dengan melihat dan meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai dasar pertimbangan koperasi dalam memberikan kredit tanpa jaminan serta upaya hukum yang dilakukan koperasi dalam menyelesaikan kredit bermasalah tanpa jaminan.
21
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
h. 51 22
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
h.93
18
1.8.3
Sifat penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian
deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. 1.8.4
Sumber data Data yang dipergunakan dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber
yaitu: Data Primer (field research) dan Data Sekunder (library research). Adapun kedua sumber data tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut: 1. Data primer (field research) Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian langsung dengan melakukan wawancara atau interview. Wawancara atau interview dilakukan terhadap para informan di lapangan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan. 2. Data sekunder (library research) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) yaitu dimana data-data atau bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan masalah. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, journal hukum, dan lain-lainnya. Sedangkan bahan hukum
19
tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dari bahan hukum sekunder. 1.8.5
Teknik pengumpulan data Setelah data yang penulis
dikumpulkan,
diolah
dan
dapatkan,
selanjutnya data
tersebut
akhirnya dianalisa. Untuk menganalisa data,
tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 1. Teknik studi dokumen Teknik studi dokumen merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dilakukan dengan cara mencari dan memepelajari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Teknik wawancara Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara.Teknik wawancara adalahteknik atau metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung (tatap muka), antara pewawancara dengan responden. 1.8.6
Pengolahan data dan analisis data
1. Pengolahan data Pengolahan data disusun secara sistematis melauli proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapat
20
suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada. 2. Analisis data Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, penulis mengunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka melainkan berdasarkan peraturan PerundangUndangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.
