BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) ditandai dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara bergulirnya dilaksanakan pemerataan,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan
otonomi
maka
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan,
kekhususan,
memperhatikan
potensi
dan
keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip
tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang
sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Namun dengan kewenangan yang luas tersebut, bukan berarti bahwa pemerintah daerah dapat sewenang – wenang menggunakan sumber daya yang dimiliki, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Kewenangan
yang
luas
tersebut,
oleh
Pemerintah
Daerah
harus
dipertanggungjawabkan secara transparan, efesien, efektif dan akuntabel baik kepada
1
2
masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat. Era otonomi daerah yang disertai dengan reformasi di segala bidang termasuk di dalamnya reformasi birokrasi telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam manajemen keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Reformasi
birokrasi
pemerintahan yang baik
dilaksanakan
untuk
mewujudkan
tata
kelola
dan merupakan langkah strategis untuk membangun
aparatur negara agar berdaya dan berhasil guna. Dengan didukung pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi
serta
perubahan lingkungan strategis, birokrasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desigen Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, sasaran dan indikator keberhasilan reformasi ditetapkan diantaranya yaitu : (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
dengan indikator meningkatnya indeks persepsi korupsi dan
tercapainya opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, (2) terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator terwujudnya
integritas pelayanan publik dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator meningkatnya
efektivitas pemerintahan
dan
meningkatnya
jumlah
instansi
pemerintah yang akuntabel. Menurut
Mardiasmo (2013) peningkatan kualitas akuntabilitas
ditinjau dari empat persepektif yaitu
dapat
(1) akuntabilitas pelaporan keuangan, (2)
akuntabilitas kebendaharaan umum negara/daerah,
(3) akuntabilitas perwujudan
3
iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (4) akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Indikator akuntabilitas pengelolan keuangan adalah berupa opini pemeriksaan Laporan Keuangan baik atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Terdapat empat jenis
opini
yang
diberikan
oleh
pemeriksa,
yaitu
:
(1)
Wajar
Tanpa
Pengecualian/WTP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Wajar Dengan Pengecualian/WDP memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan,
(3)
Tidak Wajar/TW
memuat suatu pernyataan bahwa laporan
keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan , (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan (BPK-RI, 2013) . Sesuai Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, Buku II : Pemeriksaan Laporan Keuangan (BPK-RI, 2013), rincian opini pemeriksaan keuangan atas LKPP, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), LKPD dan Laporan Keuangan Badan Lainnya di Indonesia, disajikan dalam Tabel 1.1 Tabel 1.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 di Indonesia pada Semester I Tahun 2013 Jenis LK LKPP LKKL
WTP 0 68
% 0 74
WDP 1 22
Opini % TW 100 0 24 0
Total % TMP 0 0 0 2
% 0 2
1 92
4
Tabel 1.1 Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 di Indonesia pada Semester I Tahun 2013 (lanjutan) Jenis LK WTP LKPD 113 LK Badan Lainnya 4 Sumber : BPK – RI, 2013
% 27 66
WDP 267 1
Opini % TW 64 4 17 0
Total % TMP 1 31 0 1
% 8 17
415 6
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini LKPD pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan 2013 seperti pada Tabel 1.2 Tabel 1.2 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 s/d 2013 No
Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Bai
1. Provinsi Bali 2. Kabupaten Badung 3. Kabupaten Bangli 4. Kabupaten Buleleng 5. Kabupaten Gianyar 6. Kabupaten Jembrana 7. Kabupaten Karangasem 8. Kabupaten Klungkung 9. Kabupaten Tabanan 10. Kota Denpasar Sumber : BPK – RI, 2014
Opini Opini Tahun Tahun 2009 2010 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WDP WDP TW TW WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Opini Tahun 2011 WDP WTP DPP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
Opini Tahun 2012 WDP WTP WDP WDP WDP WDP WDP WDP TMP WTP
Opini Tahun 2013 WTP TW TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP
5
Hasil audit terakhir penilaian BPK – RI terkait dengan LKPD Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk Tahun 2013 adalah wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, dikecualikan terhadap dua hal yaitu penyajian nilai aset dan piutang belum diyakini kewajarannya. Dengan Opini WDP tersebut mencerminkan bahwa masih banyak hal yang harus
diperbaiki.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) perlu lebih
dimantapkan lagi agar terintegrasi dengan semua lini terkait, sehingga mampu menghasilkan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu disamping kualitas sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan, harus
ditingkatkan terus
kompetensinya. Hasil penilaian/opini BPK-RI Perwakilan Propinsi Bali atas LKPD Kabupaten Jembrana berturut – turut dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 seperti pada Tabel 1.3 Tabel 1.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 s/d 2013 No Tahun 1. 2008 2. 2009 3. 2010 4. 2011 5. 2012 6. 2013 Sumber : BPK RI, 2014
Sejak
Opini BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Tidak Wajar (TW) Tidak Wajar (TW) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
tahun 2007, pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu
penunjang kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Jembrana sudah didukung oleh SIKD sampai saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan SIKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sehingga
6
berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara penyedia/pemberi layanan dengan pengguna layanan.
Dari hasil observasi terkait implementasi Sistem
informasi keuangan daerah yang selama ini digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana diketahui : 1) Program aplikasi komputer yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Barang Milik Daerah belum terintegrasi, 2) Masih terjadi kesalahan penyajian jumlah nilai pada pos – pos Laporan Keuangan sehingga terjadi penyajian angka yang tidak konsisten antar komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan 3) Operator Sistem di masing – masing SKPD masih sangat tergantung dengan konsultan sehingga ketika terjadi suatu kesalahan baik karena faktor SDM maupun sistem aplikasinya maka akan memerlukan cukup waktu untuk bisa membuat sistem kembali normal dan pada akhirnya mengakibatkan penyajian Laporan Keuangan menjadi tidak tepat waktu. Pengukuran/evaluasi
keberhasilan atau efektivitas SIKD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat penting dilakukan untuk pemahaman terhadap tindakan
memberikan
manajemen tentang nilai dan investasi sistem
informasi sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial dan implementasi berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk melaksanakan anggarannya secara tertib, efektif dan efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab
7
dan bermanfaat, harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (berbasis akrual) menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (berbasis kas menuju akrual)
juga
diamanatkan bahwa
pada tahun 2015 Pemerintah Daerah wajib
menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual untuk penyajian laporan keuangan, sehingga SIKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu dikembangkan agar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Agar tujuan penyelenggaraan
SIKD tersebut dapat tercapai yaitu
menyediakan informasi keuangan daerah secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan penelitian terkait efektifitas SIKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2007 sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan sistem lebih lanjut.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana efektivitas implementasi SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana? 2) Apakah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana?
8
3) Apakah Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Motivasi Manajemen dan Kepuasan Pengguna berpengaruh secara langsung dan secara tidak langsung terhadap Keuntungan/Manfaat SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana? 4) Apakah Kepuasan Pengguna mengintervening pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen terhadap Keuntungan/Manfaat SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana? 5) Apakah Keuntungan/Manfaat Sistem bagi organisasi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna. 6) Apakah Keuntungan/Manfaat Sistem bagi organisasi mengintervening pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen terhadap Kepuasan Pengguna?
1.3 Tujuan penelitian Berkenaan dengan latar belakang dan rumusan maslah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis efektivitas SIKD Kabupaten Jembrana. 2) Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen terhadap Kepuasan Pengguna SIKD Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3) Untuk menganalisis pengaruh secara langsung dan tidak langsung Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan, Motivasi Manajemen dan
9
Kepuasan
Pengguna
terhadap
Keuntungan/Manfaat
SIKD
Pemerintah
Kabupaten Jembrana. 4) Untuk mengetahui intervening kepuasan pengguna
pada pengaruh Kualitas
Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen terhadap Keuntungan/Manfaat SIKD Pemerintah. 5) Untuk menganalisis pengaruh Keuntungan/Manfaat Sistem bagi organisasi terhadap Kepuasan Pengguna. 6) Untuk mengetahui intervening Keuntungan/Manfaat Sistem bagi organisasi pada pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan dan Motivasi Manajemen terhadap Kepuasan Pengguna
1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yaitu : 1)
Secara
teoritis dapat menambah dan memperkuat jurnal yang terkait dengan
Sistem informasi serta sebagai refrensi penelitian lebih lanjut. 2) Secara praktis dapat dijadikan bahan pertimbangan baik bagi penyedia maupun pengguna layanan dalam upaya perbaikan, pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah.
1.5 Sistematika Penulisan Keseluruhan tulisan ini disusun dalam 6 Bab. Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika
10
penulisan. Bab II memuat tentang kajian pustaka yang berisikan konsep – konsep dan teori – teori yang terkait dengan penelitian yang nantinya digunakan dalam pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian sebelumnya juga dituangkan dalam kajian pustaka sekaligus juga diuraikan tentang keaslian penelitian. Dalam Bab III diuraikan mengenai kerangka berpikir, konsep dan hipotesis penelitian. Berdasarkan apa yang telah dirancang dalam Bab III, selanjutnya dalam Bab IV
dijelaskan mengenai metode penelitian yang mencakup rancangan
penelitian, lokasi, ruang lingkup dan waktu penelitian. Identifikasi variabel sekaligus dengan definisi operasional begitu pula jenis dan sumber data, populasi, sampel dan metoda penentuan sampel,
instrumen penelitian yang digunakan,
metode
pengumpulan data serta tehnik yang digunakan untuk menganalisis data juga diuraikan dengan jelas dalam bab ini. Hasil penelitian dan pembahasan dimuat dalam Bab V yang menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, mendeskripsikan hasil penelitian, jawaban terhadap tujuan penelitian sekaligus pembahasannya. Tulisan ini diakhiri dengan Bab VI yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran – saran sebagai bahan pertimbangan untuk pencapaian kondisi yang lebih baik.
