BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumbersumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencer-minkan kondisi yang diinginkan, karena itu kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian. Aturan pajak yang terangkum dalam undang-undang perpajakan telah banyak dibenahi secara intensif dengan melakukan reformasi pajak sejak tahun 1983. Undang-Undang Pajak tersebut juga mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan bisnis diIndonesia. Salah satu perubahan undangundang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2000, lalu diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada tahun 1983 pemerintah merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Perubahan ini sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. Menurut Darmayanti (2004), penerapan self assesment 1
2
system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk.Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak tersebut adalah kepatuhan wajib pajak.Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela pada masyarakat masih rendah.
Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Orang NO.
2008
2009
2010
2011
2012
1
Jumlah WPOP yang terdaftar
8.807.666
13.861.253
16.880.649
19.881.684
22.131.323
2
WPOP terdaftar wajib SPT*
5.095.655
8.623.237
12.567.000
16.104.163
16.632.890
3
Rasio Kepatuhan WPOP
32,91%
56,28%
61,28%
54,72%
53,72%
Sumber:Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id) Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Wajib SPT dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Namun kenaikan tersebut tidak berpengaruh terhadap Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari tahun 2008 sampai tahun 2010 tingkat kepatuhan terus meningkat tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6,56% dan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan sebesar 1%.
3
Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. Permasalah lain yang akan mempengaruhi kepatuhan pajak adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Kekeliruan tersebut dapat berupa kurang telitinya wajib pajak dalam mengisi formulir SPT dengan lengkap dan jelas dan juga dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar sehigga penerimaan pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang diketahui wajib pajak.Pengetahuan dan pemahaman perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak juga diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Gardina dan Haryanto (2006) dalam Supriyati dan Hidayati (2008), penyebab rendahnya kepatuhan pajak dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas pelayanan petugas pajak.Dalam memenuhi kewajibannya, petugas pajak diharapkan dapat memberikan pelayan yang baik kepada wajib pajak. Saat ini wajib pajak terpengaruh dengan berbagai cerita dimedia tentang pelayanan petugas pajak yang bersifat negative dan tidak membantu.Wajib Pajak pada dasarnya hanya membutuhkan kenyamanan dan kemudahan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan memberikan
4
pelayanan pajak dengan baik, maka wajib pajak akan memberikan timbal balik berupa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu fungsi pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah pemeriksaan pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakan hukum (law enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatkan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya. Sebagian besar wajib pajak menganggap pemeriksaan pajak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak dan dianggap sangat menyita waktu wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Padahal sebaliknya pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat membantu pencapaian penerimaan perpajakannya. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas “PENGARUH
PENGETAHUAN
PERPAJAKAN,
KUALITAS
PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan tersebut, masalah dalam penulisan ini adalah : 1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ? 2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ? 3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhdap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhdap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhdap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
6
Sedangkankegunaanya adalah sebagai berikut: 1. Bagi penulis Memberikan manfaat dan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang lebih dalam mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak apakah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak 2. Bagi Pembaca Sebagai bahan refrensi untuk menambah pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan media informasi bagi mereka yang memerlukan. 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil KPP untuk meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada terhadap wajib pajak. 4. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi wajib pajak tentang pentingnya patuh membayar pajak dan dapat memberikan informasi mengenai manfaat apa yang akan didapat jika wajib pajak patuh membayarkan kewajiban perpajakannya.
