ヽ
BUPATI MAGETAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI」 ASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGETAN,
Menimbang : a.'bahvra dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
' 'peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah
,
y"rrg termasuk dalam golongan Jasa Usaha perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbang€rn sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
ヽ
,Retribirsi Jasa Usaha;
1i .:r$; t',
Mengingat
:,ri. pasal' 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
" Indonesia Tahun
1945
;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
3.
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negaralrpublik Indonesia ?ahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209l';
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang
Pemerintahan Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan l€mbararr Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2O04 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20O9 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2O09 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Ol5);
9.
Undang-Undang Nomor 22 Ta}:un 20O9 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); 1O.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);
2
11.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 12.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentalg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
15.
;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OO6 tentang Jalan embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor (t
a6ss); 16.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
2OO6
Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2O I 1; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahum 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II 18.
Ｌ Ｘ
3
Magetan ( kmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun Nomor
8/B Seri B );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Magetan (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2008 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O1O ( trmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O1O Nomor 8 ); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O08 Nomor 8 ); 22. Peratwran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO9 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKIT,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
Dan BUPATI MAGE*fAN
MEMUTUSKAN:
MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RBTRIBUSI JASA USAHA. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
:
1.
Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. 3. 4.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
Bupati adalah Bupati Magetan. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan.
4
5.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingal orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah
sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya
7.
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa
Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 10.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan penzinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 12.
Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan Daerah yang berwujud yang dimiliki dan/ atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-
5
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang
dapat dinilai, dihitung , diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya. 13.
Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum
yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan or€rng dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 15.
Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi.
16.
Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan
kendaraan. 17. Kendaraan
adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
18.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digeralkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
19.
Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan
untuk dipergunakan oleh urnum dengan
dipungut bayaran. 20.
Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak g (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.SOO (tiga ribu lima ratus) kilogram.
21. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang
memiliki tempat duduk lebih dari g (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.50O (tiga ribu lima ratus) kilogram.
6
22 Mobil Barang adalah kcndaraan be■ ■ ..otor yang digunakan
untuk angkutan barang. 23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhend amu tidak
bergerak untuk beberapa
saat
dan
ditinggalkan
pengemudinya.
24.Ternpat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/ atau memuat barang. 25.Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang
tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan peg'alanan.
adalah bangunan dan/ atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan
26. Gudang
barang yang bersifat sementara. 27.
tandasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
28. Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan menaikkan penumpang,
perpindahan
intra/antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. 29. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke
tempat lain dalam satu Daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan; 30. Sepeda
motor adalah kendaraan bermotor beroda dua
dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
3l.Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannva menurut rancang€rnnya; 32. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi syarat teknia
dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai
tempat
memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
Ｌ Ｋ
7
33. Pemotongan hewan adalah kegiatan
untuk menghasilkan
daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Post mortem.
ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas
34. Pemeriksaan
pemeriksa berwenang. 35. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan
hingga tercapai kematian sempurna dengan
cara
menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan sYariah agama islam' kesehatan 36. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan jeroan atau karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas Pemeriksa berwenang'
37.Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan hewan yang dilakukan oleh perorangan dan/ atau Badan yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah Daerah' tempat tertentu yang 38. Tempat rekreasi dan olah raga adalah olah raga digunakan sebagai wisata atau rekreasi dan/ atau bagi masYarakat umum'
adalah berbagai macarn kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah
39. Pariwisata
Daerah. 4O.
memiliki Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang
keunikan, keindahan dan nilai yang
berupa
hasil buatan keanekaragaman kekayaan alam' budaya dan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
manusia wisata.
barang 4l.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan wisatawan dan dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan penYelenggaraan Pariwisata' benih atau calon induk 42. Hasil produksi usaha Daerah adalah
pertanian' ikan atau bibit yang dihasilkan dari kegiatan
Kerja perkebunan, dan perikanan yang dikelola oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah'
8
43.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang
selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 44.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah tebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat dan/
untuk melakukan tagihan Retribusi
atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/ atau
denda. 46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. 47. Pemungutan adalah
suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pqiak atau retribusi kepada
wajib p4jak atau wajib retribusi serta
pengawasan
penyetorannya. 48. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Magetan. 49. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
9
BAB II
JENIS RETRIBUSI」 ASA USAHA Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah
:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; b. Retribusi Terminal ;
c.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
d. Retribusi Rumah Potong Hewan ; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga ; dan
f.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. BAB HI
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Bagian Kesatu
Nalna,0● ek,dan suЦ ck RetHbusi Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di pungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian
kekayaan
daerah.
Pasal 4 (1)
Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
adalah pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki oleh pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
dari: a. Pemakaian tanah b. Pemakaian bangunan
c.
Pemakaian alat-alat berat
d. Pemakaian laboratorium bangunan e. Pemakaian fasilitas kesehatan hewan Puskeswan
f.
Pemakaian laboratorium hewan
10
di klinik
dan
(3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
Pasal 5
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan Daerah yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pasal 6
Wajib Retribusi Pemakaian Kekaya.an Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa, prinsip, dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas tempat, jangka waktu, dan frekwensi pemakaian kekayaan Daerah.
Pasal 8
(l) Prinsip dal sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ada-lah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasal 10
Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan jalgka waktu pemakaian kekayaan daerah. Pasal
Retribusi
terutang
1l
terjadi
pada
saat
menggunakan / memanfaatkal kekayaan daerah atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IV
RETRIBUSI TERMINAL B鋼」an Kesatu
Narna,0可 ek,dan subiek Rct五 busi Pasa1 12
Dcngan nalna Ret五 busi Tc..1.inal dipungut redbusi sebaga■
pembayaran
atas
pelayanan/pemanfaatan
dan/atau
penggunaan fasilitas tel.1linal yang disediakan dan/atau dikc101a olch Pemcrintah Daerah.
12
Pasal
13
Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2)
Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari
(1)
:
a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang untuk bus dan mobil penumpang
;
b. penyediaan tempat parkir kendaraan bukan umum (pribadi);
c. d. (3)
penggunaan tempat kegiatan usaha; penggunaan fasilitas mandi cuci kakus.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 14 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal. Pasal 15 Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi atas
pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas mandi cuci kakus
di
lingkungan terminal, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Terminal.
13
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya dan Tarif Retribusi
Pasal 16
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekwensi penggunaan fasilitas, dan luas tempat.
Pasal 17
(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur
dan
besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tqjuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (21 Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penggunaan terminal dilakukan seczrra efisien dan berorientasi pada harga pasar.
$agian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal
18
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam l,ampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Begian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasa] 19
Masa Retribusi Terminal adatah jangka waktu yarrg dihitung berdasarkan lamanya pemakaian/penggunaan fasilitas terminal. Pasal 2O
Retribusi terutang teq'adi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 14
Pasal 2O
Retribusi terutang te{adi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal
2l
Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 22
Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerahつ々
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 23
Subjek Retribusi Tempat Khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, darr/ atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
15
PasaT 24
Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 25
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan JBB dan frekwensi penggunaan tempat khusus parkir. Pasal 26
(l) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tqjuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penggunaan tempat khusus parkir dilakukan secara elisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 27
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus parkir sebagaimana tercantum dalam t ampiran III dan merupakan bagran yang tidak terpisa_hkan dari peraturan Daeratr ini.
16
Bagian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasa-l 28
Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah lamanya penggunaan pelayanan tempat khusus parkir. Pasa1 29 ￨
Rembusi tcrutang ter」 adi pada snnt penttnaan pelayanan
tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang diPersamakan.
BABヽ■
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN Ba」 an Kcsatu
Narna,ObJek,dan Suttck Rctribusi
Pasal
3O
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatal hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi ternak besar betina bertanduk yang akan dipotong, dan pemakaian tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Pasa]
3l
(1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum
dan sesudah pemotongan yang disediakan, dimiliki' dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah' (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
meliputi: a. pemotongan ternak besar jantan (sapi atau kerbau atau kuda); 17
b. pemotongan ternak kecil (kambing atau domba);
c. pemotongan babi; d. pemeriksaan reproduksi ternak besar (sapi atau kerbau) betina yang akan dipotong; (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah
pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oteh BUMN, BUMD, dan pihak swasta, untuk pelayanan hari besar keagamaan atau upacara keagamaan.
Pasal 32
Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh pelayanan
dan/ atau
menikmati/memakai fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola pemerintah Daerah.
Pasal 33
Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rrmah potong hewan ternak, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, prinsip, dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 34
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.
18
Pasal 35 (1)
Prinsip dan saszrran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak scbagaimana dimalsud pada ayat
(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 36
Stnrktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasal 37
Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pada saat pemeriksaan dan pemakaian fasilitas rumah potong hewan. Pasal 38
Retribusi terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
19
BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Bagran Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 39
Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 40 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang
disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah Daerah. (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
:
a. Telaga Sarangan; b. Telaga W*y,r;
c.
Usaha jasa wisata;
d. Air Terjun Tirtosari; e. Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo;
f.
Bumi Perkemahan Mojosemi; g. Wisata Minat Khusus Puncak Lawu; h. Air Terjun Tirto Gumarang; i. Burni Perkemahan Sarangan
j.
GOR Ki Mageti;
k.
Lapangan tenis;
l.
Alon-alon dan fasilitas olahraga di sekitarnya; m. Stadion Yosonegoro;dan
n. Gedung Tripandita. (3) Dikecua-likan dari objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
20
Pasal 41 Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang
pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat rekreasi, pariwisata, dan ola-l" raga. Pasal 42
Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau Badan yurng menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah
raga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Bogian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip, dan Sasaran
Dalam Penetapan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi
Pasal 43
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan frekwensi jenis dan jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga. Pasal 44
(1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayalan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dilakukan secara elisien dan berorientasi pada harga pasar.
21
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 45
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimzyla tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagtan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasal 46
Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah berdasarkan lamanya jangka waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga. Pasal 47
Retribusi terutang terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasa] 48
Dengan nama Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. Pasal 49
(l)
Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
(2) Objek
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
meliputi: a. penjualan benih ikan b. penjualan calon induk ikan
c. penjualan benih tanaman d. penjualan mata entres (mata tempel) (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 50
Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeti hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
Pasal 51 Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah
Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penjualan produksi usaha Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, prinsip, dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 52
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, kelas benih, dan ukuran hasil produksi yang dijual.
23
Pasal 53 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adafah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan penjualan produksi usaha Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 54
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Masa dan Saat Retribusi Terutang Pasal 55
Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pada saat penjualan produksi usaha daerah dilakukan. Pasal 56
Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
24
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasa1 57
Reibusi」 asa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Magctan.
BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu
Penentuan pembayaran,tempat pembayAran,angsuran dan penundaan pembayaran Pasal 58 (1) Retribusi
dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat
(l) dapat berupa karcis, kupon, dan
kartu
langganan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata' cara pelaksanaan pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 59 (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi terutang wajib dilunasi paling lambat 3 (tiea)
bulan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto Umum Daerah. (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran dengan Peraturan Bupati.
Ｌ、
25
ke
Kas
diatur lebih lanjut
Bagian Kedua Penagihan Pasal 60
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan Surat Teguran.
Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagrhan retribusi dikeluarkan setelah tujuh (7) hari sejak jatuh
(3) Pengeluaran
tempo pembayaran. (a) Dalam jangka waktu
tujuh (7) hari setelah tanggat Surat
Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5)
Surat Teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis
sebagaimana dima]<sud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6)
Tata cara
penagihan
dan penerbitan
Surat
Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Sanksi Administrasi Pasal 61
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) persen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan terhadap wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
26
Bagian Keempat Keberatan
Pasal 62 Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2)
(3)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4)
Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan pena grhan Retribusi.
Pasal 63 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama
6
(enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan
keputusan atas keberatan yang diajukan dengal menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang
.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
27
Pasal 64 (1)
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling la:ina 12 (dua belas) bulan .
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud
pada ayat
dihitung sejak bulan pelunasan sampai
(1)
dengan
diterbitkannya SKRDLB. Bagian Kelima Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi
Pasal 65
(l) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat
memberikan
keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/ atau saaksinya. (2) Keringanan, pengurangan
dimaksud ayat
dan pembebasan
sebagaimana
(l) diberikan dengan melihat kemampuan
Wajib Retribusi. (3) Dalam
hal pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi. (4) Ketentuan
lebih tanjut mengenai tata cara
pemberian
keringaaan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 66 (f
) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan
28
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retibusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6)
Jika
pengemba-lian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XH PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 67
Hak untuk melakukan penagrhan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2)
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran ; atau 29
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3)
(4)
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagrhan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ada1ah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah(5)
utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsurzrn atau Pengakuan
penundaan pembayaran dan permohonal keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 68
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2)
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIΠ
INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 69
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu.
30
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat
(l) diatur
dengan Peraturan Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV
PEMANFAATAN Pasa1 70 Pcmanfaatan dari pene五 maan masing― masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai sebagian kegiatan yang berkaitan
langsung
dengan
penyelenggaraan
pclayanan
yang
bersangkutan.
BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 71 (1) Tarif Retribusi
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sefegaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai6s111a dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturar Bupati.
BAB XVI
PENYIDIKAN Pasa1 72
Sipil tcrtentu di Lingkungan Peincrintah Daerah dibeH wewenang khusus sebagai
(1)Peiabat Pegawai Nege五
31
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah
:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangal mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta
f.
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindat pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
i. j.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; menghentikan penyidikan ; dan / atau
32
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (a)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penldikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KBTENTUAN PIDANA
Pasal 73 (1) Wajib Retribusi yang
tidak melaksanakan kewajibannya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau pidana denda paling banyak 3 ( tiga ) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat penerimaan negara.
(l)
merupakan
BAB)OЛ H
KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Pada saat Peraturan Daerah
ini mulai berlaku : '1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor I Tahun 1999 tentang Retribusi Terminat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 1/B Seri B), sebagaimana telah diubah dengan
33
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OOO Nomor 54);
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir (kmbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 2/B Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2OO5 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20O5 Nomor 26);
3.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Nomor l1 Tahun 1999 tentang Retribusi
II
Magetan pemakaian
Kekayaan Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 9/B Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO5 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20O5 Nomor 29);
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1999 Nomor 1O/B Seri B), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah
Nomor
9 Tahun 20OS
(Lembararr Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2OOS Nomor 30)
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 200O tentang Retribusi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OOO Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor
8 Tahun
2OO3 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2OO3 Nomor
6.
;
S 1);
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 20O5 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
7.
Kabupaten Magetan Tahun 2005 Nomor 34) ; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OO5 tentang Retribusi
Fasilitas Terminal Barang (kmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2OO5 Nomor 35)
;
beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34
Pasal 75 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Magetan.
Ditetapkan di Magctan pada tangga1 26 」anuari 2012
ANTRI Diundangkan di Magctan pada tangga1 26」 anuari 2012
SEKRETARIS
KABUPATEN MAGETAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGD「 AN TAHUN 2012 NOMOR2
、 １し
35
PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETzuBUSI JASA USAHA I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggaralan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa Pajak dan Retribusi, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dilarang memungut Pajak dan Retribusi selain yang tercantum dalam undangundang tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pengaturan tentang Retribusi Daerah dibuat per jenis golongan Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.
Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip - prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Di Kabupaten Magetan objek yang di atur dalam Retribusi Jasa Usaha ada 6 objek, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dengan pengaturan retribusi daerah yang baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 diharapkan ada peningkatan penerimaan hasil retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pada akhirnya, penerimaan retribusi diharapkan mampu meningkatkan peranannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menuju kemandirian finansial dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas.
し 、
36
Pasa1 2
Cukup jelas. Pasa1 3
Cukupjclas. Pasa1 4
Ayat(1)
Pcmakalan kckayaan Dacrah, antara laln pcnyewaan tanah dan bangunan,laboratoHum,ruangan dan kendaraan bell■ Ay載
.otOr.
(2)
Cukupjelas. Ayat(3) Penggunaan tanah yang ddak mengubah fungsi dari tanah,anttra lain, pemancangan dang listHk/telepon atau pcnanallnan/ pembentangan kabel listrik/telepon atau pcnanarnan pipa air minum di tepij」 an umum. Pasa1 5
Yang dimaksud dengan menttnakan kek賀 ァι泊m milik Daerah ialah Hak Rttam Pakai,Hak Penyewaan dan Hak Penggunaan. Pasa1 6
Cukup jelas. Pasa1 7
Cukupjelas. Pasa1 8
Cukup」 eb6. Pasa1 9
Cukupjelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasa1 11 Cukup jelas. Pasa1 12
Cukup jelas Pasa1 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasa1 15 Cukup jelas. Pasa1 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukupjelas.
37
Pasa1 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasa1 20 Cukup jelas. Pasa1 21
Cukupjelas Pasa1 22 Cukup jelas. Pasa1 23 Cukup jClas. Pasa1 24 Cukup jelas. Pasa1 25 Cukup jelas. Pasa1 26 cukup iclas. Pasa1 27 Cukup jelas Pasa1 28 Cukup jelas Pasa1 29 cukup jelas. Pasa1 30 Cukup ielas. Pasa1 31 Cukup jelas. Pasa1 32 cukup jelas. Pasa1 33 cukup jelas. Pasa1 34 cukup ielas Pasa1 35 cukup jelas. Pasa1 36 cukup jClas. Pasa1 37 Cukup jelas. Pasa1 38 cukup jclas
38
Pasa1 39 Cukup jelas. Pasa1 40 Cukup jelas. Pasa1 41
Cukup jelas Pasa1 42 Cukup jelas. Pasa1 43 Cukup jelas Pasa1 44
Cukupjclas Pasa1 45 Cukup jelas. Pasa1 46 Cukup jclas. Pasa1 47
Cukupjelas. Pasa1 48
Cukup jelas Pasa1 49 Cukup jelas. Pasa1 50 Cukupjelas. Pasa1 51
Cukup jclas Pasa1 52 Cukup jelas. PaSa1 53 Cukup jclas. PaSa1 54 Cukupjclas. Pasa1 55
Cukupjelas PaSa1 56
Cukupjelas. Pasa1 57
Cukupjelas. PaSa1 58 Cukup jelas. Pasa1 59
Cukupjelas.
39
Pasa1 60 Cukup jclas. Pasa1 61 Cukup jelas. Pasa1 62 Cukup jelas. Pasa1 63 Cukup jelas. Pasa1 64 Cukup jelas. Pasa1 65
Cukup jclas Pasa1 66 Cukup jelas. Pasa1 67 Cukup jelas. Pasa1 68 Cukup jclas Pasa1 69 Ayat(1) Yang diinaksud dcngan“ instansi yang melaksanakan pemungutan"
adalah Satuan Ketta perangkat Daerah (SKPD)yang tugas pokok dan fungsinya inelaksanakan pemungutan Redbusi」 asa Usaha Ayat(2)
Pcmbc五 an besarnya insendf dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pcme五 ntah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Pemakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan. Ayat(3) Cukupjelas. Pasa1 70 Cukup jelas. Pasa1 71
Cukupjelas. Pasa1 72
Cukupjelas Pasa1 73 Cukup Jelas. Pasa1 74
Cukupjelas. Pasa1 75 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 2 40
LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 26 」ANUAR1 2012 TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH l.Pcmakaian Tanah No.
Besarnya
Jenis Pelayanan
Retribusi
１■
3
2
１■
Pemakaian tanah untuk akses atau jembatan dan lain-lain : a.
jalan atau pembatas
Pemakaian tanah permanen setiap meter persegi atam bagiannya dalam jangka waktu satu bulan
Rp. 1.o00,00
Pemakaian tanah tidak: permanen setiap meter Rp.1.500,00 persegi atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame: a. Reklame papan atau billboard setiap meter persegi Rp.4.000,00 atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan b.Rcklarne kain atau spanduk setiap meter persegi Rp. 4.000,00 b.
2.
atau bagiannya dalam jangka waktu satu bulan
c.
Untuk luasan lebih dari 20 m2 setiap kelipatan
2O
Rp.30.000,00
m2 sebulan 3.
Pemakaian tanah untuk rumah atau bangunan dan tenda atau terop yang tidak berdampak pada terganggunya fungsi jalan :
Penggunaan tanah untuk rumah semi pe[nanen Rp. 300,00 beserta halamannya tiap mz dalam jangka waktu satu tahun. b. Penggunaan tanah untuk toko, warung, dan usaha Rp. 500,00 lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu bulan. c. Penggunaan tanah untuk tenda atau terop setiap Rp. 2.000,00 meter persegi dengan minimal pembebanan biaya perhitungan 50 m2 untuk jangka waktu 3 (tiga) hari d. Penggunaan tanah untuk tempat jemuran, Rp. 300,00 penimbunan barang dan bahan lainnya setiap meter persegi dalam jangka waktu satu hari. a.
4.
Pemakaian tanah untuk pertanian a.
Pemakaian tanah untuk pertanian untuk setiap Rp. meter persegi untuk jangka waktu 1 tahun
41
300,00
つ４
1
3
j b. Pemakaian tanah eks bengkok per meter persegi per
I I | | | | | I I
I
I
I
I
tahun : l) Kelurahan Maospati
Rp. 670,00 Rp. 825,00 Rp. 575,00 Rp. 630,00 Rp. 20O,0O
2) Kelurahan Mranggen 3) Kelurahan Kraton +) r.l,.r."han Bendo 5) Kelurahal Sarangan 6) Kelurahan Plaosan z; x.t.r.rhan Karangrejo 8) Kelurahan Manisrejo 9) Kelurahan Bulukerto
Rp. 1.185,OO
10)Kelurahan Tambran 1 1) Kelurahan Kebonagr:ng Kelurahan Tawanganom l3)Kelurahan Selosari 1
2)
Kelurahan Mangkujayan l5)Kelurahan Magetan I 6) Kelurahan Kepolorejo I 4)
Kelurahan Sukowinangun l8)Kelurahan Kawedanan l9)Kelurahan Sampung 2o)Kelurahan Takeran 2l)Kelurahan Tinap 22)Kelurahan Parang 23)Kelurahan Alastuwo 24)Kelurahan Tebon 25)Kelurahan Mangge 26)Kelurahan [e mbeyan Kulon 27)Kelurahan Panekan Pemakaian tanah untuk perkebunan dengan masa tanam lebih dari 1 tahun setiap meter persegi dengan jangka waktu pemakaian 5 tahun. I 7)
5
Keterangan
Rp. 61O,O0 Rp. 531,00 Rp. 84,00 Rp. l51,oO Rp. 271,OO Rp. 161,00 Rp. 93,oo Rp. 155,OO Rp. 225,OO Rp. 185,00 Rp. 675,00 Rp. 600,00 Rp. 41O,O0 Rp. 578,00 Rp. 53o,OO Rp. 47O,oO Rp. 34,00 Rp. 865,00 Rp. 51O,O0 Rp. 25o,O0 Rp. 34o,O0 Rp. 100,00
:
a. Pemakaian tanah permanen adalah pemakaian tanah yang bersifat tetap dan dalam jangka waktu lama (terus-menerus) antara lain akses jaran atau jembatan yang terbuat dari beton bertulang, aspal dan sejenisnya.
42
b
Pemakaian tanah tidak perrnanen adalah pemakaian tanah yang bersifat
sementara dan tidak terus-menerus antara lain akses jalan masuk proyek atau jembatan yang terbuat dari sesek/bambu/kayu. Pemakaian tanah pada nomor 3 huruf a adalah pemakaial tanah yang
C
dikelola Dinas Pekerjaan Umum Pengairan yang terletak di Sambirembe Kecamatan Karangrejo, Desa l,embeyan Wetan,
Desa Desa
Pupus, dan Desa Tapen Kecamatan kmbeyan. Pemakaian tanah pada nomor 3 huruf b adalah pemakaian tanah yang
d
dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dipergunakan untuk Toko Mas Indra, Toko Buah ABC, dan Pasar Burung.
Pemakaian tanah pada nomor 3 huruf c adalah pemakaian tanah yang
e
dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk terop pada parkir utara air mancur (timur Pasar Baru)
dan penggunaan tanah jalan milik Daerah (dilaksanakan setelah mendapat ijin penggunaan jalan dari Kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemakaian tanah pada nomor 3 huruf d adalah pemakaian tanah yang dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
digunakan untuk menimbun material bangunan, atau digunakan untuk tempat jemuran. Tanah eks bengkok adalah aset tanah Pemerintah Daerah yang berasal dari tanah kas desa/ bengkok dan diperoleh karena perubahan Desa menjadi Kelurahan. 2
Pemakaian Bangunan No.
Tipe Bangunan
Satuarr ２ ２ ｍ ｍ
Bangunan sementara 2 Bangunan semi permanen .) Bangunan perrnanen Keterangan : 1
Tarif Retribusi per m2 per tahun
２ ｍ
Rp. Rp.
3.000,00
Rp.
1o.0OO,0O
6.000,00
Misalnya adalah sewa bangunan oleh PT. Bank Jatim yang terletak di utara alon-alon dan sewa bangunan kantin kantor Sekretariat Daerah.
43
3.
Pemakaian Alat-alat Berat No.
Kapasitas/ tahun pembuatan
Tipc
Besar Retribusi per hari
１ ２ ３ ４ ５
Barata MV.6P Barata MGD.1 Barata MGB.1000 Pan M破er Playing Horse
6/8 ton/1983 3 ton/1980 l ton/2003
Rp. 75.000,00
300 1iter/1983
Rp.50.000,00
Stamper Robin
200 1iter/1983
Rp。
Rp. 50.000,00 Rp. 40.000,00 25.000,00
4. Laboratorium Bangunan Jenis Pemeriksaan
Volume
Tarif Ret五 busi
2
3
4
Pemeriksaan Kadar Air Tes Atterberg
lX tti
Rp. 10.00o,oo
lX tti
Rp. 15.000,00
Analisa Saringan Tes Abrasi
lX tti
Rp. 20.000,00
lX可 i
Rp. 30.000,00
Tes CBR
lX tti
Rp. 25.000,00
Compaction standart atau modifiedl Pengambilan Contoh
lX tti
Rp. 75.000,00
lX tti
Rp. 25.000,00
lX tti
Rp. 50.000,00
lX可 i
Rp. 40.000,00
l.Analisa Saringarl
lX tti
Rp. 20.000,00
2.Berat」 enis Dan Serap Air 3. Kadar Lumpur
lX tti
Rp. 25.000,001
lX tti
4.Organik Agg.Halus
lX tti
5.Kadar Air Aggregate
lX可 i
No。
A
Laboratorium Bahan Jalan
dan
Jembatan:
Coredrill Extraction B.
Laborato五 unl Tanah
6.Tes DCP
lx titik
7.Sand Cone Tcst 8.Laborato五 um Beton a.
b. C.
d. e. f.
lx titlk
Job Mix Design Beton
lX司 i
Analisa Saringan Kuat Tekan Beton Slump Test
lX両 i lX tti lX tti
Hummer Test Cetakan Kubus
lX titik
lx buah
44
5. Pemakaian Fasilitas Kesehatan Hewan di Klinik dan Puskeswan No.
Jenis Pelayanan
Tarif
Volume 3
2
4
１■
Pemakaian Fasilitas Medis
Umum 1) Obat suntik umum
a. Pemeriksaan
l ekor
Unggas
l ekor
Hewan Kesayangan
l ekor
ｐ Ｒ
Hewan Kecil
ｐ Ｒ
l ekor
ｐ Ｒ
Hewan Besar
ｐ Ｒ
o o o o
25.000,00 20.000,00 15.000,00
25.000,00
2) Obat suntik spesifik l ekor
Unggas
l ekor
Hewan Kesayangan
l ekor
ｐ Ｒ
Hewan Kecil
ｐ Ｒ
l ekor
ｐ Ｒ
Hewan Besar
ｐ Ｒ
o o . o
￨
50.000,00 25.000,00 20.000,00 50.000,00
b. Pemeriksaan Khusus
1) Abdominocentesis
2l
Hewan Besar
l ekor
Hewan Kecil
l ekor
Hewan Kesayangan
l ekor
ｐ ｐ ｐ Ｒ Ｒ Ｒ
o o o
40.000,00 20.000,00 40.000,00
Thoracocentesis
o o .
Hewan Besar
l ekor
Rp.50.000,00
Hewan Kecil
l ckor
Rp.25.000,00
Hewan Kesayangan
l ekor
Rp.50.000,00
3) Kateterisasi
4)
l ekor
Hewan Kecil
l ekor
Hewan Kesayangan
l ekor
Seraping Kulit mikroskopis
o o o 5)
Hewan Besar
20.000,00 20.000,00 20.000,00
Pemeriksaan
Hewan Besar
l ekor
Rp.20.000,00
Hewan Kecil
l ekor
Rp.10.000,00
Hewan Kesayangan
l ekor
Rp.20.000,00
Hewan Besar
l ekor
Hewan Kecil
l ekor
Rp.20.000,00 Rp.10.000,00
Hewan Kesayangan
l ekor
Rp.20.000,00
Membersihkan telinga ( Sehat
o o o
ｐ ｐ ｐ Ｒ Ｒ Ｒ
o o o
45
)
2
3
4
︱ ︱ ︱
6)
Membersihkan Telinga ( Otitis)
︱
o o o
1 ekor
40.000
Hewan Kecil
1 ekor
20.000
Hewan Kesayangan
1 ekor
40.000
Hewan Besar
1 ekor
Rp.20.000,00 Rp.20.000,00
Hewan Kecil
1 ekor
Rp.10.000,Oo
Hewan Kesayangan
1 ekor
Rp.20.000,00
1 ekor
Rp.10.Ooo,oo
1 ekor
Rp. 5.000,00
1 ekor
Rp.2.000,00
1 ekor
Rp.10.000,00
Hewan besar
l ekor
Rp.100.000,00
Hewan kecil
l ekor
Rp.200.000,00
l ekor
Rp.200.000,00
Hewan besar
l ekor
Rp.200.000,Oo
Hewan kecil
l ekor
Rp.150.000,00
l ckor
Rp.200.000,oo
Hewan besar
l ckor
Rp.200.000,Oo
Hewan kecil
l ekor
Rp.400.000,00
l ekor
Rp.200.00o,oo
Hewan Besar
l ekor
Rp. 20.000,00
Hewan Kecil
l ekor
Rp.
Unggas
l ekor
Rp. 1.ooo,oo
Hewan Kesayangan
l ekor
Rp.150.000,00
Opname
l hari
Rp.60.000,00
Perawatan intensif awal Perawatan intensif lanjutan
l kali
Rp. 30.000,00
Per」 arn
Rp. lo.Ooo,oo
l ekor
Rp. 40.000,00
︱
Hewan Besar
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱
7)
Potong kuku
︱ ︱
o o o
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱
8)
Pengambilan darah
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱
o Hewan Besar o Hewan Kecil o Unggas o Hewan Kesayangan 9) Reposisi manual prolapsus
︱
rectum/vagina
︱ ︱ ︱
o o o
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱
Hewan Kesayangan 10)Pertolongan kelahiran / ekor
︱
o o o
︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱ ︱
Hewan Kesayangan 11)Prolapsus Uteri
︱ ︱
o o o
︱ ︱
Hewan Kesayangan 12)Vaksinasi
o o . o
liam
Pelayanan Pemeriksaan Hewan untuk pembuatan Surat Keterangan Sehat
46
5.000,00
6.
Pemakaian Laboratorium Hewan Pemeriksaan
Jenis Pengujian
Volume
Tarif
1
2
3
4
5
２
￨
No.
３ ４ ５
6
Brucellosis
MRT RBT
Mastitis
Mastitis test HA-HI test HA-HI test Natif/Apung
ND AI
o Hewan Kecil o Hewan Besar 7
Bidang Kesmavet A. Mutu susu Segar
1 1
Organoleptis Total Solid Kadar Lemak BKTL Kadar Protein B.J
B. Cemaran
Mikroba
Co Residu
D.Pemeriksaan Dagine
Uji Alkohol uji Didih Derajat Asam Angka Reduktase Angka Katalase Total Kuman E. Coli Coliform Staphylococcus Salmonella Residu Antibiotik Residu Pestisida Residu Formalin Residu Boraks
Fisik Kimiawi
sampel sampel
sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel I sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel I sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel I sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1
10.000,oo 15.000,oo 10.000,oo 5.000,00 6.000,oo
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.OOO,OO
ｐ ｐ Ｒ Ｒ
Identifikasi cacing Bedah Bangkai
sampel 1 sampel I sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1
25.000,00 100.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2O.000,O0
20.000,00 60.OOO,00 60.OOO,OO
60.000,00 20.OOO,OO I
2O.0OO,OO
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
I
2O.0OO,OO I
4O.0OO,0O I
40.000,00
|
8O.0OO,O0
|
75.OOO,OO I
75.0OO,OO I
60.OOO,OO I
8O.OOO,OO
I
Rp.1.OOO.OOO,OO
Rp.
Rp. Rp. Rp.
I
8OO.00O,OO
Rp.
I
50.0OO,0O 50.OOO,0O 2.0OO,OO
I
I
I
7.ooo.oo
MANTRI
47
I
40.OO0,00
I
LAMPIRAN H:
PERATURAN NOMOR TANGGAL
DAERAH KABUPATEN MAGETAN : 2 TAHUN 2012 :
26 」ANUAR1 2012
TARIP RETRIBUSI TERMINAL
No.
Besarnya
Jenis Pelayanan
Retribusi
2
3
Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang untuk bus dan mobil penumpang :
a. mobil bus umum yang dilengkapi tempat duduk lebih
Rp
dari 28 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk
000,00
pengemudi
b. mobil bus umum yang dilengkapi dengan tempat Rp. 600,00 duduk 17 sampai dengan 28 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi
c. mobil bus umum yang dilengkapi
2.
sebanyak- Rp. 500,00 banyaknya 9 sampai dengan 16 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi d. mobil penumpang umum, angkutan desa, angkutan Rp. 300,00 kota Penyediaan tempat parkir kendaraan bukan umum (pribadi) :
a. mobil bus, mobil barang dengan JBB lebih dari Rp.2.000,00 3.500 kg
b. mobil penumpang, mobil barang dengan JBB kurangl Rp.1.000,oo atau sarna dengan 3.50O
kg
]
c. sepeda motor 3
I
Penggunaan tempat usaha di dalam terminal
r
a. tempat usaha berupa kios atau bedak setiap meter persegi dalam jangka waktu satu
hari
b. tempat usaha berupa los atau pelataran setiap meter
4
persegi dalam jangka waktu satu hari Pemakaian fasilitas mandi cuci kakus :
a. mandi dan buang air besar per orang b. buang air kecil per orang
Rp. 500,00
I
I I
Rp.
100,00
Rp.
100,00
I I
I
I
I
I
I
Rp.1.000,Oo
Rp. 500,00
ANTRI 48
LAMPIRAN HI:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 26 」ANUAR1 2012
TARIP RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Tarif Rctribusi No
1 1
Jenis Pelayanan
6 jam
Setiap 4 jarn
pertama
berikutnya
3
4
2
Mobil bus dan mobil barang Rp. dengan JBB lebih dari 35OO kg sekali parkir
500,00
Rp.500,00
Mobil penumpang dan
2
mobil Rp. barang dengan JBB kurang atau sama dengan 35OO kg sekali parkir
500,00
Rp.500,00
3
Sepeda motor sekali parkir
000,00
Rp.500,00
Rp.
ANTRI
49
LAMPIRAN IV:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 26 」ANUAR1 2012
TARIP RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN No 1
2 3
4
Jenis Pelayanan Pemotongan ternak besar jantan (Sapi atau kerbau atau kuda) Pemotongan ternak kecil (Kambing atau domba) Pemotongan babi Pemeriksaan reproduksi ternak besar (sapi atau kerbau)betina yang akan dipotong
Satuan
Tarif
per ekor per 1 kali
Rp. 19.500,一
per ekor per 1 kali
Rp.
per ekor per 1 kali per ekor per 1 kali
Rp. 25.000,00
5.000,00
Rp. 25.000,00
MANTRI
50
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 2 TAHUN 2012 TANGGAL : 26 」ANUAR1 2012 TARIP RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA l.Tarif Retribusi Terrlpat Rekreasi
No.
Jenis Pelayanan
Besarnya Retribusi
1
2
3
Telaga Sarangan:
a. Setiap orang sekali masuk dikenakan Retribusi ｐ ｐ ｐ ｐ ｐ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ Ｒ
2
3
ｐ Ｒ
1) Dewasa 2l Anak umur 4 sampai dengan 12 tahun b. Kendaraan sekali masuk dikenakan Retribusi 1) Sepeda Motor 2) Truk,bus 3) Colt, sedan Telaga Wahyu : a. Setiap orang sekali masuk dikenakan Retribusi 1) Dewasa Rp. 2) Anak umur 4 sampai dengan 12 tahun Rp. b. Wisata Pemancingan per hari Rp. Usaha Jasa Wisata a. Retribusi terhadap pemilik kuda yang disewakan I hari operasional b. Retribusi terhadap pengusaha foto per hari operasional
ｐ Ｒ
c. Retribusi terhadap pemilik perahu
4
6
7
2.500,00 10.000,00 5.000,00
2.000,00 1.500,00
5.000,00 3.000,00 3.000,00
3.500,00 2.500,00
Air Tedun Tirtosari Setiap orang sekali masuk
5
5.000,00
yang ｐ ｐ Ｒ Ｒ
disewakan 1) Perahu bermotor /h.an operasional 2) Perahu bebek per hari operasional
7.500,00
Air Terjun Waton Jamas Ndak Tuo Setiap orang sekali masuk Bumi Perkemahan Mojosemi Setiap orang sekali masuk Wisata Minat Khusus Puncak Lawu Setiap or€rng sekali masuk
51
Rp.
2.000,00
Rp.
2.000,00
Rp.
2.000,00
Rp.
2.000,00
2
1
3
Air Tedun Tirto Gumarang Setiap orang sekali masuk 9. Bumi Perkemahal Sarangan Setiap orang sekali rnasuk 10. Pemanfaatan fasilitas di lokasi wisata Kamar kecil per sekali pakai 8.
Ketrangan
Rp.
2.000,00
Rp.
2.OOO,OO
Rp.
1.000,00
:
1. Tarif Retribusi masuk Telaga Sarangan sudah termasuk asuransi untuk pengunjung.
2. Kegiatan Komersial adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya. Misalnya untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga atau hiburan dengan memungut biaya atau kegiatan dalam rangka promosi produk atau barang dagangan.
3. Kegiatan non komersial adalah kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang tidak berfujuan untuk mencari keuntungan finansial atau untuk mempromosikan barang dagangan atau yang sejenisnya, misalnya untuk kegiatan latihan olahraga, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lainlain.
2. Tarif Retribusi Tempat Olah No
Besarnya
Kelompok Objek Retribusi
Retribusi
2
1
l
Raga
3
Tempat Olah Raga di Luar Stadion a. GOR Ki Mageti 1) Siang per kegiatan per hari 2) Malam per kegiatan per hari 3) Lapangan tenis
ｐ ｐ Ｒ Ｒ
a) Kegiatan komersial (1) Siang per jam (2) Malam per jam b) l,atihan (1) Siang per jam
Rp. 3.0OO.O00,0O Rp. 4.O00.00O,00
1) Alon-alon a) Kegiatan komersial per hari b) Kegiatan non komersial per hari
52
Ｐ ｐ Ｒ Ｒ
Mdam per jarn b. Alon-alon dan fasilitas olah raga di sekitarnya (2)
s.000,o0 7.so0,00 2.500,oo 6.500,oo
Rp. 75o.0OO,0o
Rp.
3O0.oo0,00
１■
2
2l
2.
3.
Lapangan basket per hari 3) Lapangan volly per hari Stadion Yosonegoro
Rp. Rp.
1) Tontonan atau hiburan atau pertunjukan atau pertandingan per hari 2) Olah raga per hari 3) Sosial per hari Gedung Tripandita a. Sewa Gedung per hari b.Pemanfaatan untuk latihan per jam
Rp.
25.OOO,O0
1.5OO.OOO,OO
Rp. Rp. Rp.
3 25.0OO,00
600.000,OO 300.0O0,00
1.0OO.0OO,OO
Rp.
7.5OO,O0
ANTRI
し、
53
LAMPIRAN
Ⅵ
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR : 2 TANGGAL :
TAHUN 2012 26
」ANUAR工
2012
TARIP RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH l.Benih ikan No
Jenis Ikan
Ukuran
Harga per ekor
1
2
3
4
１■
3-5 cm
Tawes
5-7 cm 2
3
2-3 cm 3-5 cm 5-7 ctn 7-9 cm
Mas atau Tombro
2cm 3cm
Lclc
4 crn 5cm
6cm 7cm 4
5
Nila
2-3 crn 3-5 cm 5-7 cm 7-9 cm
2crn
Gurami
3-4 cm 4-5 cm (silet) 5-7 cm (korek) 6
Patin
7
Bawal
7-9 cm (rokok) 1 inc 2 inc
3cm 4cm
54
Rp. 60,00 Rp. 100,00 Rp_
70,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
125,00 175,00 300,00 30,00 40,00 50,00 75,00 80,00 100,00 40,00 100,00
Rp.
150,00
Rp. Rp. Rp. Rp.
300,00 400,00 600,00 750,00
Rp.1.000,00 Rp.2.000,00
Rp. 200,00 Rp. 400,00 Rp.200,00 Rp.400,00
2. Calon lnduk lkarl No
Jenis Ikan
Jenis
Harga per kilo gram
2
3
4
Nila 2
3
4
Mas atau Tombro Lele
Patin
Jantan
Rp.
30.000,00
Betina
Rp.
35.000,00
」antan
Rp.
50.000,00
Bctina
Rp.
55.000,00
Jantan
Rp.
40.000,00
Bctina
Rp.
45.000,00
」antan
Jantan
Rp. 40.000,00 Rp. 45.000,00 Rp. 100.000,00
Betina
Rp. 150.000,00
Jantan
Rp.
20.000,00
Betina
Rp.
25.000,00
Bctina 5
6
Gurame Tawes
3. Induk lkan No
Jenis
Harga per kilo gram
2
3
4
１■
Jenis Ikan Nila
2
Mas atau Tombro
3
L,ele
4
Patin
Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina
5
Gurame
6
Tawes
Jantan Betina Jantan Betina
Rp.
45.000,00
Rp.
50.000,00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
60.000,00 65.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00 70.000,00 Rp。 150.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 25。 000,00 Rp. 30.000,00
4. Benih Tanaman No
Jenis Benih
Kelas benih
Kentang
Ｌ、
55
ｐ ｐ Ｒ Ｒ
１ ２
SS G4
Padi non hibrida
Harga per kilo gram 5.500,00 6.500,00
5. Entres (mata tempel) No 1
Jenis tanaman
Harga per entres
Rp.
Jeruk Pamelo
100,00
ANTRI
ＬＹ
56
