1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Mudharabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitabkitab fiqh klasik.Dewasa ini, wacana tentang Mudharabah menjadi semakin mencuat seiring perkembangan perbankan syari’ah.Dalam lembaga perbankan syari’ah itu, mudharabah menjadi salah satu kunci penting dalam kajian-kajian lebih komprehensif mengenai perbankan syari’ah.Semua sepakat bahwa mudharabah mengandung nilainilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Perkembangan perbankan syariah adalah sebagai alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (mutual investor relationship), bukan pola hubungan debiturkreditur antagonis sehingga baik pemilik dana, bank maupun pengguna dana mempunyai
insentif
menguntungkan,
yang
sama
memperhatikan
untuk
menciptakan
prinsip-prinsip
kegiatan
kehati-hatian
usaha dan
yang
berupaya
memperkecil risiko kegagalan usaha. 1 Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu
yang 1
sangat
diperlukan
untuk
mendukung
perkembangan
kegiatan
Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35
2 perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan.Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memakai suatu jaminan, dan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada huruf h menyatakan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.” Jadi, dalam hal ini
3 sebenarnya konsep jaminan tidak diwajibkan dan agunan dalam perbankan syariah ini hanya sebagi kehati-htian pihak bank terhadap kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan karena kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana (mudharib). Namun, yang menjadi masalah disini kadang pihak bank seakan mengharuskan atau mewajibkan adanya agunan kepada setiap nasabah penerima fasilitas pembiayaan mudharabah, seolah pihak bank tidak percaya terhadap usaha yang dijalankan oleh mudharib, padahal pembiayaan mudharabah disini dijalankan atas dasar kepercayaan. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha, walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal. Pada praktik di bank syariah, seorang nasabah pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada pembiayaan mudharabah yaitu dimana bank syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) melakukan kerjasama dengan pihak nasabah (mudharib) yang memiliki keahlian/keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal dan pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama, biasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan mudharabah dapat berupa: penerima pembiayaan menggunakan pembiayaan di luar tujuan semula sebagaimana disebutkan dalam Akad Pembiayaan, penerima pembiayaan lalai
4 memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad Pembiayaan (dan atau suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya) dan atau terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang dibuat berkenaan dengan Akad Pembiayaan. 2 Dalam praktik keseharian perbankan syariah di Indonesia, “Hukum Formal” yang mengatur hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah (pembiayaan dan penyimpan dana) diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Termasuk di dalamnya mengenai jaminan, bentuk-bentuk jaminan yang berlaku.Hal ini karena operasional bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah
Indonesia
yang
berdasarkan
Pancasila
dan
Undang-undang
Dasar
1945.Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan payung hukum perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.3 Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis merasa tertarik untuk lebih lanjut mengkaji permasalahan hukum melalui sebuah karya tulis yang berjudul PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIPT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG BANJARMASIN.
2
Dewi Nurul Musjtari, 2012, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, Prama Publishing, Yogyakarta, hlm. 144 3
Ibid, hlm. 113
5 B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas maka agar tidak mengalami perluasan dalam pembahasan masalah, penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut : a. Apakah dalam praktiknya, pembiayaan mudharabah PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan prinsip syariah ? b. Bagaimana implementasi jaminan pada pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah Cabang Banjarmasin ?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian hukum ini adalah : 1. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Banjarmasin dengan prinsip syariah. 2. Untuk mengetahui implementasi jaminan pada pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah Cabang Banjarmasin.
D. Faedah Yang Diharapkan Dari uraian diatas dan dasar-dasar hukum yang dikemukakan di atas, maka faedah yang diharapkan dari penulisan hukum ini, yaitu : a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan syariah. b. Untuk menambah bahan referensi di bidang Ilmu Hukum khususnya hukum perbankan syariah.
6 E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, diketahui bahwa penelitian mengenai Praktek Pembiayaan Mudharabah di PT. Bank Tanbungan Negara (BTN) Syariah Cabang Banjarmasin saat ini belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dijamin keasliannya sepanjang mengenai judul dan permasalahan yang diuraikan di atas sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Penulis menemukan beberapa tesis yang kajiannya masuk dalam jaminan mudharabah pada perbankan syariah, namun permasalahan dan bidang kajiannya berbeda, tesis-tesis tersebut antara lain: 1. Tesis atas nama Sadikin, Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah Mada, tahun 2010, dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang”, 4 penelitian ini mengkaji tentang : a. Bagaimana penerapan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang yang sudah murni sesuai syariah? b. Apa saja kendala dalam penerapan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang? c. Bagaimana solusi yang ditempuh pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang terhadap kendala penerapan bagi hasil ? 2. Tesis atas nama Andi Asrul Sukma, Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah Mada, tahun 2008, dengan judul “Implemtasi jaminan dalam penyaluran 4
Sadikin, 2010, Penerapan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah Mada
7 pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan”,5 penelitian ini mengkaji tentang : a. Bagaimana implementasi penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan? b. Apakah jaminan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan? Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadikin analisis permasalahannya lebih memfokuskan pada penerapan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah pada Bank Syariah Mandiri cabang Padang.sedangkan yang dibahas oleh peneliti lebih mengarah kepada implementasi jaminan pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Banjarmasin. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Asrul Sukma analisis permasalahannya hampir sama yaitu menekankan pada penyaluran pembiayaan 5
Andi Asrul Sukma, 2008, Implemtasi jaminan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Makassar ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Program Studi Magister kenotariatan Universitas Gajah Mada
8 mudharabah, tapi yang membedakan dalam penelitian Andi Asrul lebih menekankan pada jaminan dalam pembiayaan sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan praktek pembiayaan mudharabah dan lokasi penelitian yang menjadi sumber informasi dalam penelitian sehingga keaslian penelitian ini terjamin.
