BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Persoalan perempuan sampai saat ini masih menjadi wacana serius untuk didiskusikan, selain karena terus mengalami perkembangan, juga banyak permasalahan perempuan tidak pernah habis oleh suatu masa atau zaman kehadirannya di permukaan bumi, hal ini sangat tampak ketika dibicarakan tentang rendahnya sumberdaya perempuan, masalah kekerasan pada perempuan yang marak terjadi baik di rana publik atau sektor-sektor lainnya ( Persepsi Wanita, 1992 ). Semuanya menuntut adanya perhatian dan perjuangan serius oleh semua stakeholder yang ada, terlebih dari kelompok perempuan sendiri. Seiring dengan perjalanan pembangunan yang sarat dengan perubahanperubahan mendasar, baik pada tingkat paradigmatik maupun implementatif, dengan sebuah gerakan reformasi yang mengarah pada sistem demokrasi berkelanjutan
guna
terciptanya
mekanisme
desentralistik
dengan
mempertimbangkan potensi-potensi daerah dalam managerial sistem pemerintah daerah (Otonomi Daerah), merupakan peluang dan harapan besar bagi pengembangan potensi-potensi dasar perempuan dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yang mempunyai kekuatan basis massa pada tingkat bawah. Disamping merupakan tantangan bagi pengelolaan organisasi terhadap minimnya sumber daya manusia yang selama ini pada tingkat Nasional cukup memprihatinkan, dan ini menggambarkan bahwa kwalitas sumber daya manusia Indonesia “perempuan” perlu ditingkatkan, perjuangan perempuan tidak pernah
1
2 usai, meskipun kesempatan dan peluang selalu ada, hal ini disebabkan oleh kuatnya bangunan sosial masyarakat terhadap perempuan serta pemberian segala bentuk kesan yang mendistorsi terhadap kemajuan dan pemberdayaan perempuan, disamping minimnya sumber daya perempuan yang menyebabkan kondisinya semakin marginal oleh sistem dan budaya patriakhi yang mengarah pada mekanisme sistem kehidupan sosial bermasyarakat, dan anehnya kondisi ini terkadang didukung dan diciptakan oleh diri “perempuan” sendiri. Sebuah proses panjang yang pada akhirnya dapat memiliki dan meraih kesempatan bagi para perempuan Indonesia untuk tetap maju dan terus meningkatkan pengetahuan dan pendidikan melalui jalur lembaga pendidikan formal ataupun organisasiorganisasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena tidak sedikit yang dapat diperoleh dalam berpartisipasi aktif dalam berorganisasi, selain pengalaman langsung serta nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang banyak berkembang dalam berorganisasi. Lembaga atau organisasi apapun yang dipilih para perempuan dalam mengaplikasikan potensi–potensi dirinya, mempunyai makna sesuai dalam peningkatan sumber daya manusia serta partisipasi dalam menciptakan iklim kehidupan yang lebih kondusif. Sehingga organisasi perempuan
apapun
bentuknya bukan sekedar wadah yang akan mengumpulkan atau memberdayakan potensi-potensi perempuan yang semakin ketinggalan, karena banyak hal yang dapat dilakukan oleh para aktivis perempuan secara kolektif apabila ingin maju dan ikut serta menyelesaikan ketimpangan-ketimpangan sosial yang bermuara pada ketidak adilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan.
3 Terlebih ketika situasi politik Indonesia memberikan angin segar dalam perspektif perempuan dalam menentukan kebijakan, meskipun hal ini belum optimal akan tetapi Undang-Undang Partai Politik No.31 Tahun 2002 bahkan telah mensyaratkan 30 % keterwakilan bagi perempuan, yang secara tidak langsung akan menjadi beban moral dan psycologis bagi setiap organisasi peserta pemilu, apabila mengabaikan potensi-potensi perempuan dalam peran aktifnya. Merupakan fenomena baru dan menyegarkan dalam perkembangan sistem demokrasi di Indonesia, meskipun dalam tataran yang relatif kecil dan sederhana, tetapi masih banyak harapan dan peluang yang bisa dilalui oleh para aktivis perempuan
partai
dalam
partisipasinya
untuk
mensosialisasikan
dan
mengimplementasikan undang-undang tersebut sekaligus sebagai penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan perempuan yang selama terpinggirkan oleh sistem. Karena pada kesempatan kali ini publik akan memberikan penilaian langsung terhadap partai-partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan serta potensi-potensi perempuan, bahkan ada semacam kecaman dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi-organisasi kemasyarakatan perempuan lainnya, untuk tidak memilih gambar partai yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan atau dengan tidak merealisasikan undang-undang tentang keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan menjadi penting karena jumlah perempuan dalam panggung politik masih sangat rendah, berada dibawa standar, sehingga posisi dan peran perempuan dalam lembaga–lembaga legislatif, terlebih jabatan eksekutif sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih minim, mengakibatkan keberadaan perempuan masih belum diperhitungkan, meskipun menurut data BPS
4 tahun 2000 jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki–laki berkisar 52% : 48%. Kurang adanya pengakuan terhadap pentingnya peran perempuan dalam proses politik ini terbukti dengan kurang terakomodirnya permasalahan perempuan dalam perencanaan pembangunan ( Pengaruh sosialisasi, 1999, 7 ), meskipun sejak lama sudah dikampanyekan dalam isu gender mainstriming tentang perempuan sebagai bagian dan sasaran dalam pembangunan pada tahun 1974 dengan menggunakan pemdekatan “Women In Development Approach (WID)”, karena konsep gender dalam pembangunan masih belum diterjemahkan dengan baik oleh semua elemen pembangunan baik secara teoritis maupun aplikatif. Sehingga hasil–hasil pembangunan masih berpihak pada kelompok– kelompok tertentu.dan menjadi bias gender. Upaya–upaya untuk mencapai penyetaraan dan keadilan gender terus dilakukan oleh aktivis perempuan, pada tahun 1980 an, melalui pendekatan “Gender And Development Aproach (GAD)”. Dalam pendekatan ini tidak lagi melihat perempuan dan laki–laki dari perbedaan biologis ( Mansur, 1999, 7 ), akan tetapi memandang laki–laki dan perempuan secara sosial dan struktural dapat berpartisipasi dalam proses kehidupan, terutama
partisipasi dalam
kehidupan di rana politik dan publik. Partisipasi antara laki–laki dan perempuan dalam kehidupan berpolitik merupakan salah satu prinsip perjuangan para aktivis perempuan, sampai di amanatkan dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Ellimination of All Form of Discrimination Againt Women) atau CEDAW yang kemudian diadopsi oleh sidang umum PBB tahun
5 1979 an ditetapkan pada tahun 1981 dan pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi melalui Undang–Undang Republik Indonesia no 7 tahun 1984 pada tanggal 24 juli 1984 melalui lembar negara no 29 tahun 1984. Meskipun sampai saat ini perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan masih belum optimal, karena diskriminasi sacara struktural dan kelembagaan (Mansur F, 1999, 6) masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu peneliti mencoba mengadakan panelitian kepada beberapa aktivis perempuan, apakah organisasi politik sebagai suatu lembaga masih mempunyai komitmen terhadap perjuangan para aktivis perempuan? Perbedaan peran jenis kelamin tidak dapat diganggu gugat akan tetapi perbedaan peran gender masih bisa dirubah karena bergantung pada faktor sosial dan sejarah (Mansur F, 1999, 9). Meskipun peran-peran jenis kelamin atau gender biologis yang dijalani oleh para perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sering kali tidak terekspos atau diakui secara formal, hal ini disebabkan kuatnya kontruksi sosial serta pengaruh hegemoni budaya patriakhi yang mengindikasikan pada mayoritas model pekerjaan laki-laki lebih terakui. Pendiskriminasian semacam ini semakin melemahkan sumber daya perempuan terlebih ketika para perempuan tidak mempunyai keinginan untuk merubah dan melakukan pembenahan – pembenahan sejak dini. Karena
ideologi
patriakhi,
akhirnya
melahirkan
nilai-nilai
yang
membedakan sifat-sifat maskulin dan feminin pada laki dan perempuan, perempuan lebih pada peran-peran lembut, halus dan tidak banyak tantangan, bersifat emosional tidak rasional karena perempuan dikaruniai sembilan puluh sembilan nafsu dan satu akal dan sebaliknya laki-laki dikaruniai sembilan puluh
6 sembilan akal dan satu nafsu. Sehingga laki-laki lebih pada peran yang keras, penuh tantangan dan lebih bersifat rasional. Fenomena diatas membawa tugas yang berat bagi para aktivis perempuan dalam melakukan pemberdayaan terhadap komunitasnya, karena sedikit demi sedikit harus mampu merobohkan kontruksi sosial berupa mitos, stereotype, citra, prasangka dan pelebelan-pelebelan yang negatif, merugikan serta melemahkan terhadap keberadaan perempuan ( Gender sensitivity, 2003, 8 ). Sebuah perjuangan dan pengorbanan yang secara komprehensif harus dilakukan dengan terus menerus dan berkelanjutan oleh para perempuan dan elemen masyarakat lainnya.
1.2. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang ingin penulis kembangkan dalam memberikan deskripsi yang kuat terhadap implementasi keterwakilan perempuan bagi perempuan yang telah disyaratkan dalam undang-undang partai politik No.31 tahun 2002 dan pemilihan umum No.12 tahun 2002 adalah : 1. Apakah organisai politik mempunyai
komitmen
terhadap partisipasi
perempuan di Jawa Timur. 2. Apa latar belakang organisasi politik dalam melaksanakan komitmen. 3. Organisasi politik apa yang mempunyai komitmen terhadap perempuan
1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mendapatkan gambaran tentang komitmen organisasi politik dalam mengakses potensi-potensi perempuan di Jawa Timur.
7 2. Mendapatkan informasi tentang berbagai hambatan dan tantangan perempuan yang aktif di partai politik. 3. Mengetahui sejauh mana organisasi politik dalam mengakses potensi-potensi perempuan sebagai penggalang suara. 4. Hubungan keterwakilan dengan tingkat partisipasi politik perempuan di partai politik peserta pemilu.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Peneliti akan memperoleh informasi tentang perkembangan tingkat partisipasi politikk perempuan di Jawa Timur. 2. Peniliti akan memperoleh informasi terhadap implementasi keterwakilan 30% bagi perempuan di organisasi-organisasi politik Jawa Timur. 3. Peniliti minimal akan mendapatkan data tentang politisi perempuan atau aktivis-aktivis perempuan partai di Jawa Timur. 4. Pembahas akan memperoleh data tentang calon anggota legeslatif perempuan dari organisasi politik terbesar di Jawa Timur. 5. Pembahasan ini menyajikan informasi tentang organisasi-organisasi politik yang mempunyai kepedulian terhadap perjuangan dan potensi-potensi perempuan
dan
sebaliknya
bagi
organisasi-organisasi
yang
kurang
memperhatikan kepentingan perempuan. 6. Pengaruh partisipasi perempuan dalam perkembangan organisasi politik. 7. Pengaruh partisipasi perempuan dalam perolehan suara pada pemilu 2004 8. Dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran tentang perjuangan para perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.
8 9. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang partisipasi perempuan dalam menentukan arah kebijakan public melalui organisasi–organisasi politik. 10. Hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang potensi – potensi politis perempuan 11. Bagi perkembangan dunia ilmiah, hasil penelitian ini akan menggambarkan kualitas sumber daya perempuan
