BAB I PENDAHULUAN F. Latar Belakang Masalah Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran meteril.1 1 ) Muhadar.
Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana,CV. Putra Media Nusantara,Surabaya,2009,hlm 1 2 Ibid.hlm 2
Bukan hal yang aneh apabila di Indonesia, tindakan terror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak menimpa orang-orang yang akan memberikan kesaksian dalam suatu proses peradilan pidana, terlebih apabila kesaksian yang akan diberikan dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana.2 10
Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materiil. Menegaskan pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama . Pada saat saksi akan memberikan keterangan tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa atau hasil dari tekanan (pressure) dari pihak-pihak tertentu. 3 3 Ibid.hlm 95 4 Ibid,hlm
96
Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut pendapat Muhandar dalam memberi kesaksian, saksi harus mendapatkan perlindungan baru yaitu meliputi:4 a. Memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (pasal 9 ayat (1)). b. Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 11
Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut di dapat suatu kesimpulan bahwa setiap orang dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.5 5 Ibid,
hlm 2
Menurut Pasal 184 KUHP alat-alat bukti meliputi. a. Keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa Melihat peran sentral saksi dalam proses penyidikan dan peradilan tindak kejahatan (pidana maupun perdata), maka kiranya pentinglah bahwa kebebasan saksi ini harus dikaji secara lebih cermat bagi kita yang sedang menggeluti bidang studi hukum. Hal ini perlu dikaji agar pemahaman umum tentang kebebasan saksi dalam memberikan kesaksiannya bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa mengurangi segala prasangka yang keliru mengenai eksistensi saksi beserta tugas dan tanggujawabnya. Karena alasan inilah, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul Kajian Normatif Tentang Kebebasan Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Pada kasus Pidana. 12
G. Permasalahan 1. Bagaimanakah pengaturan tentang kebebasan saksi dalam memberikan kesaksian ? 2. Apakah yang menjadi hambatan bagi saksi dalam memberikan kesaksian secara bebas ? H. Maksud dan Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebebasan saksi dalam memberikan kesaksian. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan saksi dalam memberikan kesaksian yang bebas. I. Metode Penelitian 1. Metode Pendekatan Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet. 2. Jenis dan Sumber Data a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum penelitian ini bersumber dari: 13
1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 3) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana. 3. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan: Kepustakaan, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, tulisan para ahli dan peraturan perundang-undangan. 4. Metode Analisa Data Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang berupa menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan. Analisa ini memandang data sebagai produk dari proses memberikan interprestasikan peneliti yang ada didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai refrensi pada nilai. Dengan demikian data yang dihasilkan merupakan konstuksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi sebelumnya. Dari pandangan tersebut penelitian kualitatif memproses data penelitian dari reduksi data, penyajian data sampai pada pengambilan kesimpulan. 14
E. Sistematika Penulisan Bab I : Yaitu pendahuluan yang merupakan dasar dari penulisan ini yang memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II : Tinjauan Pustaka yang didalamnya menguraikan tentang alat-alat bukti dalam hukum acara pidana dan kekuatan pembuktian melalui alat bukti. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang pengaturan tentang kebebasan saksi dalam memberikan kesaksian dan hambatan bagi saksi dalam memberikan kesaksian secara bebas. Bab IV : Kesimpulan dan saran Daftar Pustaka
