BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dari hasil evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan evaluasi kinerja selama ini, ditemukan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja belum dilaksanakan secara optimal. Pada umumnya, hal ini selain disebabkan karena kurangnya pemahaman evaluasi kinerja oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya, juga disebabkan karena terbatasnya informasi yang lengkap tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja tersebut. Sehubungan dengan itu, maka pedoman evaluasi kinerja dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, hasil dari evaluasi kinerja dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan perencanaan selanjutnya. Dalam petunjuk pelaksanaan ini akan dijabarkan mekanisme pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi kinerja yang harus dilaksanakan oleh masing-masing departemen/lembaga, baik pusat maupun daerah.
1.2.
Pengertian
1.2.1. Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan (EKPP) Evaluasi kinerja proyek pembangunan adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan, pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca proyek. Pelaksanaan evaluasi kinerja diarahkan kepada penilaian proyek secara menyeluruh yang mencakup masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pasca proyek. Dalam menilai kelayakan dan pencapaian sasaran dapat dilakukan melalui penyusunan indikator dan sasaran kinerja. Sedangkan untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai hasil, manfaat, dan dampak proyek pembangunan yang baru selesai dilaksanakan maupun yang telah beberapa lama berfungsi dilakukan melalui studi evaluasi
9
kinerja. Hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan kaji ulang (review).
1.2.2. Metode Pelaksanaan Evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 1. Penyusunan indikator dan sasaran kinerja proyek pembangunan. 2. Pelaksanaan studi evaluasi kinerja proyek pembangunan. Kedua cara tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan keduanya akan memberikan informasi kinerja yang bermanfaat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan proyek. Pelaksanaan evaluasi kinerja dengan cara pertama dan kedua saling mendukung. Cara pertama dapat dilaksanakan tanpa melakukan analisis yang mendalam, sedangkan untuk melaksanakan cara kedua diperlukan penyusunan indikator dan sasaran kinerja sebagaimana dilakukan pada cara pertama. Ketersediaan indikator dan sasaran kinerja dari hasil pelaksanaan cara pertama akan memudahkan pelaksanaan studi evaluasi kinerja, sedangkan cara kedua dapat membantu dalam mengidentifikasikan indikator-indikator baru yang lebih relevan.
1.2.3. Indikator dan Sasaran Kinerja Indikator dan sasaran kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (results/outcomes), dan indikator manfaat (benefits) serta dampak (impacts). Indikator dan sasaran kinerja diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu: teknis atau operasional, institusional, ekonomi, budaya, lingkungan, atau kombinasi dua kategori atau lebih. Indikator tersebut dijabarkan dalam: waktu yang diperlukan, dana yang diperlukan, jumlah unit yang dihasilkan, tingkat kualitas, produktivitas dan lain-lain. 1.2.4. Studi Evaluasi Kinerja Studi evaluasi kinerja adalah suatu upaya yang sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersifat obyektif terhadap hasil, manfaat, dan dampak dari proyek tertentu yang telah selesai dilaksanakan atau pun telah beberapa tahun berfungsi, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambil keputusan dalam merencanakan proyek pembangunan selanjutnya.
10
Hal penting dari studi evaluasi kinerja adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana informasi itu diperoleh, dianalisis, dan dilaporkan. Informasi studi evaluasi kinerja bersifat independen, obyektif, relevan, dapat diverifikasi, dapat diandalkan, dapat dipercaya, tepat waktu, serta memakai metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan transparan.
1.3.
Organisasi Pelaksanaan
Penetapan susunan organisasi pelaksanaan evaluasi kinerja sangat mempengaruhi keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan evaluasi kinerja. Di samping itu, koordinasi dan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan perlu diperhatikan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Adapun peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dipahami melalui Bagan 1.
Bagan 1 Organisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan
KEBIJAKAN EKPP
MENTERI/ KETUA LEMBAGA
KEPALA BAPPENAS
Kepala Daerah
Koordinasi Tim Pengarah
Biro Sektor
Sekretariat Tim Pengarah
BAPPEDA Sekretaris Jenderal
Direktur Jenderal
Unit Evaluasi Kinerja
Unit M & E
INDIKATOR DAN SASARAN KINERJA STUDI EVALUASI KINERJA
11
Unit M & E
Pelaksana Proyek
1.3.1. Peran Bappenas Bappenas selain berperan untuk menetapkan kebijakan nasional evaluasi kinerja, juga berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaannya. Dalam menjalankan peran tersebut pihak-pihak di Bappenas yang terkait dengan pelaksanaan EKPP adalah Tim Pengarah, Sekretariat Tim Pengarah serta Biro Sektor.
1.3.1.1. Tim Pengarah EKPP Untuk menjamin agar penyelenggaraan evaluasi kinerja di departemen/lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, terarah dan terkoordinasi dengan baik, dibentuk Tim Pengarah EKPP melalui Keputusan Kepala Bappenas. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah, adalah sebagai berikut: 1. Mengkaji dan mengembangkan pedoman evaluasi kinerja proyek pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan dengan departemen/lembaga, baik pusat maupun daerah. 3. Memprakarsai pelaksanaan studi evaluasi kinerja yang dianggap penting secara nasional. 4. Menilai laporan hasil evaluasi kinerja dari semua unit evaluasi kinerja departemen/lembaga, baik pusat maupun daerah, sebagai bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional. 5. Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bappenas.
1.3.1.2. Sekretariat Tim Pengarah Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibentuk Sekretariat Tim Pengarah yang diketuai oleh Kepala Biro Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan, Bappenas.
1.3.1.3. Biro Sektor Biro sektor di Bappenas bertanggungjawab untuk melakukan kerjasama dengan departemen/ lembaga terkait dalam penyusunan dan penyepakatan indikator dan sasaran kinerja proyek pembangunan, serta pelaksanaan studi evaluasi kinerja.
12
1.3.2. Peran Departemen/Lembaga Menteri/Ketua Lembaga memberi wewenang dan tanggung jawab koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan pada unit kerja yang ada dibawah pejabat setingkat eselon I dan memiliki akses langsung kepada pimpinan. Unit kerja tersebut bertugas mengarahkan dan memberi masukan ke masing-masing manajemen lini dalam melaksanakan evaluasi kinerja serta memantau apakah pelaksanaan evaluasi kinerja telah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen lini bertugas menyusun indikator dan sasaran kinerja, dan pelaksanaan studi evaluasi kinerja. Kepala Daerah memberi wewenang dan tanggung jawab koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja proyek pembangunan kepada Kepala Bappeda. Bappeda bertugas mengarahkan dan memberi masukan ke masing-masing pelaksana proyek pembangunan di daerah dalam melaksanakan evaluasi kinerja. Dalam menetapkan unit kerja yang diberi tanggung jawab koordinasi pelaksanaan evaluasi kinerja perlu diperhatikan kemampuan dan jumlah staf yang ada, sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan.
13
