EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Proses demokrasi rakyat di Kabupaten Lebak dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tahun 2008 telah berlangsung secara aman, lancar dan tertib. Seiring dengan penetapan Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih oleh Menteri Dalam Negeri, dan pelantikan oleh Gubernur Banten atas nama Presiden Republik Indonesia, maka

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 disusun. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi–Misi dan Program Kerja Bupati / Wakil Bupati Lebak terpilih. Upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sangat memerlukan langkah-langkah sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen serta kesepakatan dari seluruh komponen warga masyarakat selaku para pemangku kepentingan (multi–stakeholders) untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini secara khusus dituangkan dalam jangka waktu lima tahunan yang disesuaikan dengan periode dan masa jabatan Kepala Daerah Tahun 2008–2013 untuk kemudian memperhitungkan waktu transisi kepemimpinan, sehingga RPJMD memiliki periode tahun 2009–2014. Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah otonom terluas di Propinsi Banten memiliki wilayah seluas 3.044,72 KM2 atau 304.472 hektar. Secara administratif, luas wilayah tersebut terbagi dalam 28 kecamatan dan 320 desa/kelurahan. Berdasarkan tata guna lahannya, sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk areal kehutanan dan pertanian. Sedangkan berdasarkan

fungsinya

Kabupaten

Lebak

berfungsi

sebagai

wilayah

konservasi / resapan air yang peranannya cukup strategis dalam mendukung ketersediaan sumber daya air bagi wilayah – wilayah lainnya di Propinsi Banten dan DKI Jakarta. Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun ke depan, visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2009-2014 disusun. Dokumen tersebut Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 1

selanjutnya dijadikan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 20092014. Berdasarkan

Dokumen

RPJMD

yang

telah

disusun,

Visi

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: “KABUPATEN LEBAK MENJADI DAERAH KONDUSIF UNTUK BERINVESTASI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN PERDESAAN”.

Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan perwujudan Kabupaten Lebak sebagai daerah investasi yang mengandalkan potensi sumber daya lokal yang tersebar di perdesaan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, tapi juga sumber daya manusia dan modal. Investasi merupakan salah satu kata kunci yang diusung guna menjawab keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan permodalan. Dengan demikian, investasi dimaksud bukan

hanya

berorientasi

ekonomi,

namun

mengarah

juga

pada

pembangunan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing Melalui visi ini, pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu memberikan kemakmuran dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dan memiliki keunggulan untuk mewadahi kegiatan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup serta berorientasi sebagai daerah konservasi sumber daya air. Daerah perdesaan menjadi perhatian utama mengingat potensi sumber daya yang dimiliki perdesaan dan sebagian besar masyarakat Lebak tinggal di perdesaan. Di samping itu, keberhasilan pembangunan kabupaten merupakan

agregasi

keberhasilan

pembangunan

kecamatan,

dan

keberhasilan pembangunan kecamatan merupakan agregasi keberhasilan pembangunan perdesaan. Dengan demikian apabila desa-desa di Kabupaten Lebak mengalami perkembangan pembangunan yang cukup cepat, maka upaya untuk menjadikan Kabupaten Lebak sejajar dengan daerah otonom lain sebagai harapan dan cita-cita nyata serta mulia dapat diwujudkan. Daerah perdesaan akan menjadi tumpuan utama pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang diarahkan pada upaya pembentukan desa

Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 2

mandiri yang didukung oleh aparatur desa yang memiliki komitmen, kapasitas dan kapabilitas dalam mengemban amanah masyarakat. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing. Rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta masih rendahnya produktivitas tenaga kerja merupakan cerminan kualitas sumberdaya manusia di kabupaten lebak. Hal tersebut berkontribusi pada rendahnya kompetensi kerja masyarakat Lebak dibandingkan sumber daya manusia dari daerah lain. Misi pertama ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia Lebak melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dan peningkatan pelayanan sosial, kesetaraan gender, kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas kehidupan beragama.

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Kondisi perekonomian Lebak melalui beberapa indikator ekonomi seperti PDRB, PDRB perkapita, LPE dan laju inflasi masih berada pada nilai yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional atau provinsi. Di lain pihak, Kabupaten Lebak diberkahi sumber daya alam yang kaya yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua ini ditujukan untuk meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kesempatan dan penyediaan lapangan kerja, serta investasi dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan suatu kawasan. Adanya disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Untuk itu pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah menjadi semakin penting untuk membuka keterisolasian dan mengurangi kesenjangan tersebut. Misi ketiga ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya melalui


II - 3

penyediaan infrastruktur perdesaan, infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, dan infrastruktur sumber daya air, peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur energi serta sarana dan prasarana dasar pemukiman. 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran air, penurunan kondisi hutan, dan kerusakan pada daerah aliran sungai merupakan gambaran kondisi lingkungan yang terjadi saat ini. Upaya menciptakan pembangunan berbasis lingkungan akan menjadi bagian prioritas pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Misi keempat

ini bertujuan

untuk

Mewujudkan keseimbangan

lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (keseimbangan ekologi – sosial – ekonomi) melalui peningkatan fungsi kawasan resapan air, serta kawasan penyangga, konservasi dan lindung, dan pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan.

5. Meningkatkan

efektivitas

pemerintahan

daerah

dan

kualitas

demokrasi melalui reformasi birokrasi. Dalam periode desentralisasi, demokrasi merupakan bagian dari pada upaya kita bersama dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik. Kualitas demokrasi kerakyatan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan

serta

akan

menjadikan

upaya

kita

bersama

dalam

menciptakan reformasi birokrasi menjadi kenyataan. Misi kelima ini bertujuan untuk melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan akuntabel melalui peningkatan kinerja aparatur, perwujudan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan pembinaan hukum, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Komitmen dalam melaksanakan visi dan misi tersebut di atas bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab dapat memberikan peluang bagi Kabupaten Lebak untuk berbenah diri dan bangkit dari ketertinggalan dengan membangun daerah sendiri secara lebih berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan kondisi potensi dan peluang yang dimiliki.


II - 4

2.2 Evaluasi status dan kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan diukur pencapaian kinerjanya melalui beberapa indikator kunci antara lain Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, dan sebagainya. Evaluasi dimaksud bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil pelaksanaan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, mengetahui kendala dan tingkat pemanfaatan potensi yang ada, dan menganalisa langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan. Indikator makro yang dipilih sebagai mana dokumen RPJMD yang disesuaikan Surat edaran Permendagri No. 050/200/II/BANGDA/2008 tentang pedoman penyusunan RKPD adalah PDRB, LPE, AKI dan AKB, IPM, APM dan APK, serta UHH, yang di klasifikasikan menjadi Indikator makro Ekonomi Daerah, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan dan indikator sosial, yang kemudian dianalisa perkembangannya mulai dari tahun 2006 hingga 2008, dan diproyeksikan pencapaiannya pada tahun 20 Perkembangan indikator makro pembangunan Lebak sampai dengan tahun 2008, dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Gambaran Indikator Makro Pembangunan Lebak Tahun 2006, 2007, 2008

No

1.

2

Urusan Wajib/Pilihan Pemerintahan Daerah Indikator Makro Ekonomi Daerah

Urusan Pendidikan

Indikator

1. 2. 3. 4.

PDRB (adh B) PDRB Perkapita (adh B) LPE Laju Inflasi

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata lama sekolah 3. Angka Patisipasi Murni SD/MI 4. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS 5. APK SMA/SMK/MA

3

Urusan Kesehatan

1. Angka Kematian Ibu 2. Angka Kematian Bayi 3. Usia Harapan Hidup

4

Indikator Sosial

1. Jumla Penduduk 2. Angkatan Kerja

IPM Ket: - Angka sementara - PDRB (adh BF) dalam jutaan

Kondisi tahun 2006

Kondisi tahun 2007

Kondisi tahun 2008

5.437.900 4.543.320 3,15 8,27

6.029.385 4.982.349 4,90 5,70

6.749.934 5.467.929 4,06 7,58

94,10 6,2

94,10 6,2

94,10 6,2

93,38

93,52

94,86

70,84 24,13

83,49 27,63

94,89 30,63

160,04 35,71 63,00

156,73 35,19 63,11

246,00 42,27 63,20

1.202.909 571,638

1.219.030 512,576

1.233.905 577,294

66,65

66,74

66,74*


II - 5

2.2.1. Indikator Makro Ekonomi Daerah a. Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Lebak mengalami fluktuasi yang dinamis selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2006 sebesar 3,15 %, tahun 2007 sebesar 4,90 % dan tahun 2008 sebesar 4,06%. Dalam tahun 2006 terjadi penurunan laju pertumbuhan yang disebabkan beberapa hal diantaranya kenaikan harga BBM dan terjadinya musim kemarau yang panjang selama sekitar 6 (enam) bulan yang menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Lebak tidak dapat melakukan penanaman. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 mengalami perbaikan. Hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan perekonomian daerah seiring dengan semakin membaiknya stabilitas nasional dan kondisi perekonomian secara makro. Beberapa sektor pendukung memiliki kontribusi besar dalam peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi ini. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan pertumbuhan diantaranya sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan hotel dan restoran. Faktor

lain

yang

mendukung

terjadinya

peningkatan

LPE

adalah

terkendalinya laju inflasi. Laju inflasi Kabupaten Lebak pada tahun 2007 sebesar 5,70 % nilai ini jauh lebih rendah dari inflasi pada tahun 2006 yang mencapai 8,27 %. Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2008 pada angka 4,06%. Sedikit menurun bila dibandingkan dengan LPE tahun 2007. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat dampak krisis global yang berpengaruh pada angka inflasi daerah dan sedikit penurunan pada nilai investasi. b. Produk Domestik Regional Bruto Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

Kabupaten

Lebak

mengalami peningkatan setiap tahunnya baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Berdasarkan harga berlaku PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar Rp. 4.198.602.730, menjadi sebesar Rp. 4,869.177.000 pada tahun 2005. Nilai PDRB tersebut terus meningkat, pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 5.437.900.000,-

dan

menjadi Rp. 6.029.385.000 pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 6.749.934.000 Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000, nilai PDRB pada tahun 2004 mencapai sebesar Rp. 3.170.531 dan pada tahun 2005 mencapai sebesar Rp 3.289.215.000. Pada tahun 2006 nilai Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 6

PDRB ini mencapai sebesar Rp. 3.392.776.000 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp. 3.559.032 pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 3.703.665.000. c. PDRB Perkapita Pendapatan perkapita Kabupaten Lebak atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB perkapita Kabupaten Lebak pada tahun 2004 sebesar Rp. 3.653.405,- tahun 2005 meningkat menjadi sebesar Rp. 4.151.754,- dan tahun 2006 sebesar Rp. 4.543.320,- PDRB perkapita pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp. 4.982.349,- dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 5.467.929,Peningkatan PDRB perkapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Lebak secara umum. Hal ini disebabkan pada perhitungan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. d. Laju Inflasi dan Nilai Investasi Laju Inflasi merupakan indikator makro yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi. Laju Inflasi Kabupaten Lebak sampai Tahun 2006 mencapai 8,27%, pada tahun 2007 mencapai 5,76% dan tahun 2008 mencapai 7,58%. Fluktuasi Laju inflasi tersebut terjadi seiring dengan fluktuasi laju inflasi regional dan nasional. Dilihat dari segi investasi, pada tahun 2006 Penanaman Modal tercatat sebesar Rp. 1.256.181.015.000,-dan US $ 222.590.000, tahun 2007 nilai investasi di Kabupaten Lebak sebesar Rp. 137.663.000.000,- dan US $ 9.250.000, sedangkan untuk tahun 2008 nilai investasi tercatat Rp. 145.538.892.000,- dan US $ 172.100.000,-. Peningkatan nilai investasi diharapkan terjadi sampai dengan tahun 2009 yang diproyeksikan mencapai angka Rp. 1.689.382.907,- dan US $ 403.940.000,-

2.2.2. Urusan Pendidikan a. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf (AMH) memperlihatkan rasio jumlah penduduk yang mampu membaca/menulis dengan jumlah penduduk berusia di atas 10 tahun. Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Kabupaten Lebak tahun 2006 mencapai 94,10%. Angka Tersebut mengalami stagnasi hingga tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan penduduk buta aksara adalah Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 7

penduduk usia tua, pada kelompok usia ini motivasi dan kemampuannya untuk terbebas dari buta aksara sudah jauh menurun. Oleh karena itu untuk meningkatkan AMH ini diperlukan pendekatan dan terobosan baru guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu AMH Kabupaten Lebak tidak akan mencapai 100% karena terdapat komunitas Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. Hal ini dikarenakan selama ini komunitas Masyarakat Baduy secara kultural belum dapat menerima keberadaan pendidikan formal dari pemerintah.

b. Rata-rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata Iamanya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bersekolah. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Lebak tahun 2006 mencapai 6,2 tahun. Pada tahun 2007, RLS masih berada pada angka 6,2 tahun. Nilai RLS ini bahkan tetap sama hingga tahun 2008. Salah satu penyebab stagnasi nilai RLS ini adalah berkembangnya pemahaman pada penduduk (terutama usia tua) yang sudah merasa puas bila sudah mampu membaca dan menulis serta kurangnya perhatian pada pentingnya jenjang pendidikan formal.

c. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA Perkembangan mutu pendidikan selanjutnya dapat diukur dengan indikator peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukan banyaknya jumlah anak usia sekolah yang terserap oleh pendidikan jalur sekolah dengan norma 100%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah prosentase jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah (SD/MI: 7–12 th, SLTP/MTs: 13–15 th, SLTA/MA: 16-18). Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah prosentase jumlah siswa kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Perkembangan APK dan APM di Kabupaten Lebak pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA dari Tahun 2004 dan capaian sampai dengan 2008 adalah sebagai berikut : NO. Jenjang Pendidikan 1. 2. 3.

SD/MI SLTP/MTs SLTA/MA

TAHUN 2004 APK APM 95,20 82,30 52,42 48,57 21,26 16,18

TAHUN 2008 APK APM 108,89 96,28 86,54 66,18 27,63 20,51


II - 8

Pada Tahun Ajaran 2007/2008 APK tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) relatif sudah tercapai dengan standar yang diinginkan yakni mencapai 108,89 %, APK tingkat SLTP/MTs 86,54 %, sedangkan untuk APK tingkat SLTA/MA mengalami perkembangan yang lambat yaitu sebesar 27,63. Pencapaian di atas sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka penuntasan wajardikdas 9 tahun sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang "Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara". demikian fokus perhatian penanganan tingkat partisipasi pendidikan adalah mempertahankan pencapaian APK SD/MI dan meningkatkan pencapaian APK SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK. Secara siginifikan Peningkatan APK/APM pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah seiring adanya peningkatan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Lebak selama tahun 2004 – 2008 yang diupayakan melalui penambahan jumlah sekolah dan ruang kelas baru. Perkembangan peningkatan sekolah baik negeri maupun swasta adalah untuk tingkat SD pada tahun 2004 yang semula sebanyak 176 unit pada tahun 2008 menjadi 762 unit, SMP semula 97 unit menjadi 182 unit, untuk SMU semula 27 unit menjadi 46 unit dan untuk SMK semula 11 unit menjadi 34 unit. Angka putus sekolah di Kabupaten Lebak menurut data tahun 2006/2007 untuk SD/MI sebesar 0,58%, SLTP/MTs 0,0% dan SLTA/MA serta SMK sebesar 0,98%. Dengan demikian, ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas pendidikan,beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin serta jumlah tenaga pengajar yang tersedia turut memberikan andil terhadap upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lebak. Adapun jumlah tenaga pengajar berjumlah 10.401 terdiri dari 7.932 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2.279 guru berstatus Non PNS, dan 200 guru Bantu.

2.2.3. Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM. Indikator kesehatan ini memrepresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui indikator-indikatornya yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks kesehatan Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 9

Kabupaten Lebak mengalami peningkatan selama periode 2006 – 2008. Pada tahun 2006 sebesar 62,4 menjadi 63,0 pada tahun 2008

a. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah Ibu melahirkan meningkat dari tahun 2004 sampai dengan 2008 sebesar 6.721 orang atau sebesar 1,32%. Tabel 2.2 Jumlah Kejadian Ibu Melahiran Di Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008 No.

Tahun

Ibu Melahirkan

1 2 3 4 5

2004 2005 2006 2007 2008

21.129 23.477 24.802 25.318 27.850

Indikator AKB menunjukkan jumlah bayi yang lahir dalam keadaan meninggal per 1.000 kelahiran. Indikator AKI menunjukkan jumlah ibu yang meninggal per 100.000 kelahiran. Semakin rendah angka ini menunjukkan indikasi kondisi kesehatan masyarakat semakin baik. Sedangkan indikator UHH menunjukkan rata-rata usia hidup penduduk semakin meningkat, angka ini menunjukkan semakin baik. Tabel 2.3 Jumlah Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Lebak Tahun 2004-2008 NO

Kejadian

1

Angka Kematian Bayi (AKB)*

2

Tahun 2004

2005

2006

2007

2008

48,9

47,24

45,58

43,92

42,27

Angka Kematian Ibu (AKI)**

314,94

299,96

281,07

264,98

246,00

3

Usia Harapan Hidup (UHH)

62,4

62,2

63

63,11

63,20

4

Prevalensi Gizi Buruk

1,64

1,35

1,18

1,34

1,13

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2008 *) per 1.000 kelahiran hidup **) per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu dan angka kematian bayi Kabupaten Lebak menunjukkan tren yang menurun. Angka tersebut sempat menurun pada tahun 2005 menjadi 27 orang dari semula 40 orang pada tahun 2004. namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan karena dua tahun berikutnya jumlah kematian ibu melahirkan kembali menunjukkan peningkatan hingga mencapai 45 orang pada tahun 2007. Upaya peningkatan dan perbaikan kesehatan ibu dan anak yang gencar dilaksanakan pada tahun 2008 kembali


II - 10

menurunkan jumlah kematian ibu. Meskipun jumlah kematian ibu fluktuatif, namun bila diproyeksikan dengan 100.000 kelahiran hidup maka angka kematian ibu tahun 2004-2008 mengalami penurunan. Dimulai pada angka 48,9/1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lebak terus mengalami perbaikan hingga mencapai 42,27/1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lebak bermula dari angka 314.94/100.000 kelahiran hidup menjadi 246/100.000 kelahiran hidup. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi menunjukkan perbaikkan kondisi kesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi. Hal ini selaras dengan program pembinaan kesehatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2004-2008 terutama yang terkait dengan peningkatan akses dan mutu kesehatan masyarakat

b. Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Kabupaten Lebak mengalami peningkatan dari tahun 2006 yaitu 63,00 tahun, pada tahun 2007 meningkat mencapai 63,11 dan terus meningkat di tahun 2008 dengan 63,20 tahun. Hal ini berarti bahwa terjadi perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan yang diperoleh masyarakat. Peningkatan rata-rata Angka Harapan Hidup harus tetap dipertahankan untuk kemudian bisa ditingkatkan kembali pada tahun berikutnya.

2.2.4. Indikator Sosial Ada beberapa indikator sosial yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lebak diantaranya adalah Jumlah penduduk dan angkatan kerja.

a. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Lebak pada Tahun 2008 hasil sensus sebanyak 1.233.905 jiwa yang terdiri dari laki-laki 638.669 jiwa dan perempuan sebanyak 595.236 jiwa. Hal ini mengalami penurunan bila dibanding jumlah penduduk tahun 2007 yang hanya berjumlah 1.219.030 jiwa. Jumlah penduduk memiliki pengaruh penting pada beberapa bidang, pada bidang ekonomi jumlah penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi masyarakat. Tingginya jumlah penduduk jika tidak diiringi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pada Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 11

tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lebak mencapai 53%, jumlah ini masih mungkin bertambah jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak tidak mampu merangsang peningkatan perbaikan ekonomi masyarakat. b. Angkatan Kerja Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya jumlah angkatan kerja juga terus meningkat. Jumlah angkatan kerja di kabupaten Lebak pada tahun 2006 sebanyak 571.638 orang. Hal ini mengalami penurunan di tahun 2007 dengan jumlah angkatan Kerja sebanyak 512.576 orang. Akan tetapi pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja kembali mengalami peningkatan jumlahnya sebanyak 577.294. Fluktuasi jumlah angkatan kerja ini sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja pada tahun 2008, yang dipengaruhi oleh krisis global yang secara perlahan

mempengaruhi

jumlah

ketersediaan

lapangan

kerja

di

Kabupaten Lebak.

2.3

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu Evaluasi dilaksanakan pada program dan kegiatan Pembangunan

Daerah tahun lalu melalui pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2008 yang dibandingkan dengan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RENSTRA Pemerintah Kabupaten Lebak tahun 2004 - 2009.

Evaluasi program dan kegiatan ini dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja sasaran antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Adapun program dan sasaran program diukur mengacu pada 9 sasaran dan 41 Program sasaran dalam Rencana Strategis Daerah 2004-2009 yang dijadikan rujukan penyusunan program dan kegiatan tahun 2008, dengan uraian sebagai berikut :

2.3.1. Kondisi infrastruktur daerah pada 9 sub sasaran Untuk

mengetahui

keberhasilan

sasaran

“terciptanya

kondisi

infrastruktur dan meningkatnya Kesehatan serta Pendidikan Masyarakat“ yang dilaksanakan melalui 2 strategi kebijakan dan 15 program Rencana Strategis, beserta target dan sasaran capaiannya tersaji pada tabel berikut ini:


II - 12

Tabel 2.4 Kondisi infrastruktur daerah pada 9 sub sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Terbangunnya ruas jalan baru.

Km

Jalan Baru = 122,95 Km

Jalan Baru = 141,35 Km

% Pencapaian Sasaran 114.97

Terpeliharanya ruas jalan

Km

Jalan Baik = 388 Km

Jalan Baik = 399,32 Km

102,91

Unit

9

9

100

294

294

100

Kota = 55,45 %

Kota = 65,71 %

Desa = 38,15 %

Desa = 50,06 %

Hektar

42.589 Ha

52.943 Ha

124,31

Unit Pasar

25

25

100

Kabupaten dengan kondisi baik Terbangun serta berfungsinya sarpras transportasi

terminal

Meningkatnya cakupan listrik

Desa/Kel

Meningkatnya cakupan air bersih perkotaan & pedesaan Berfungsinya jaringan irigasi Terbangun dan terpeliharanya

%

124,35

sarpras perdagangan Terbangun dan terpeliharanya

Puskesmas

Pemeliharaan 36 PKM Peningkatan 1

40 PKM (14 PKM-DTP)

sarpras kesehatan

& PKMDTP

Unit Puskesmas→ DTP Pemeliharaan

Pemeliharaan Pustu

8 Pustu

Operasional RSUD Dr.

111,11

Adjidarmo dan 203 Unit Manling-Danling Terbangun dan terpeliharanya

Ruang

sarpras pendidikan

Kelas

Sarpras 44 SD dan 51 MI, RKB SMP/MTs

Tuntas Rehab SD TA. 2006

21 RK, Rehab SMP/MTs 21 RK, Mebeuleur (3.137 ruang kelas SD) RKB SMP/MTs 32 RK, Alat Lab SMP 6 Paket,

SMP/MTs 200 lokal

Rehab SMA 6 RK & 2 USB

Pemeliharaan 19 SMA, RKB SMA 20 Lokal & 2 USB.

Sumber: LAKIP Tahun Anggaran 2008

Pencapaian kinerja sasaran yang merupakan hasil akumulasi dari 9 sub sasaran sebesar 106,26 %. Capaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

yang

mengutamakan

kualitas,

efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatannya partisipasi masyarakat secara berkesinambungan melalui berbagai metode stimulasi swadaya masyarakat secara berkelanjutan terus ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini antara lain adalah : Pemeliharaan Rutin dan Periodik Jalan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan, Rehabilitasi sarana–prasarana pendidikan serta kesehatan dan kegiatan infrastruktur lainnya dengan rata–rata capaian kinerja input yang didapat sebesar 90,88 %, Output sebesar 106,26 % dan Outcomes sebesar 106,26 %. 2.3.2 Meningkatnya Produksi dan Kegiatan Usaha serta berfungsinya Kawasan Wisata pada 6 Sub Sasaran Sasaran

“Meningkatnya

Produksi

dan

Kegiatan

Usaha

serta

berfungsinya Kawasan Wisata” dilaksanakan dengan indikator keberhasilan berikut target dan capaiannya sebagai berikut : Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 13

100

Tabel 2.5 Peningkatan Produksi dan Kegiatan Usaha serta berfungsinya Kawasan Wisata pada 6 Sub Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi 2008

% Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Produktivitas Padi Sawah

Ton GKP / Ha

5,257

5.42

105,57

Hektar

4,375

4,900

112,46

Meningkatnya Produksi Perikanan

Ton

10.967,15

6.092,53

105.99

Meningkatnya Produksi Peternakan

Ton

5.715

6.294,825

100,51

Unit Usaha

106

123

116,04

Obyek Wisata Daerah

7

7

100

Meningkatnya Areal Perkebunan

Meningkatnya Kegiatan Usaha Pertambangan (Ijin) Berfungsinya Kawasan Wisata Daerah


Pencapaian kinerja sasaran yang merupakan hasil akumulasi dari 6 sub sasaran sebesar 106,76 % ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mengutamakan kualitas, efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatannya, pembinaan teknis para pelaku produksi masyarakat secara berkelanjutan terus dikedepankan. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran ini antara lain adalah Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija, Pembibitan dan Perawatan Ternak, Peningkatan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan, serta Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan dengan rata–rata capaian kinerja dengan hasil Input sebesar 90,84 %, Output sebesar 106,76 % dan Outcomes sebesar 106,76 %. 2.3.3. Berfungsinya Lembaga Keuangan dan berkembangnya usaha produksi masyarakat Untuk

mengukur

Indikator

keberhasilan

sasaran

“Berfungsinya

Lembaga Keuangan dan berkembangnya usaha produksi masyarakat” maka perlu dibandingkan antara target serta capaiannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.6 Perkembangan Lembaga Keuangan dan usaha produksi masyarakat Indikator Sasaran

Satuan

Target

Berfungsinya LPK dan BPR serta berkembangnya unit usaha industri masyarakat

Unit

9 LPK 3 BPR 14.426 Unit Usaha

Bertambahnya jumlah koperasi berkualitas yang memiliki klasifikasi ABC

Unit

Koperasi “A” 51 unit Koperasi “B” 81 unit Koperasi “C” 192 unit

Realisasi 9 LPK 3 BPR 14.637 Unit Usaha Koperasi “A” 60 Unit Koperasi “B” 93 Unit Koperasi “C” 215 Unit

% Pencapaian Sasaran 100 100 101,46

117,65 114,81 111,98



II - 14

Pencapaian sasaran diatas merupakan hasil pelaksanaan dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Pengembangan

Teknologi

Agro

Industri

dan

Industri

Potensial,

Pemberdayaan KUKM dan Kelompok P2WKSS dengan capaian kinerja yang meliputi Input sebesar 90,82 %, Output sebesar 109,18 % dan Outcomes sebesar 109,18 %, dengan demikian Capaian kinerja sasaran rata–rata sebesar 109,18 %. 2.3.4. Meningkatnya Pendapatan Asli daerah (PAD) Sasaran ”Meningkatnya Pendapatan Asli daerah” dilaksanakan dengan beberapa indikator keberhasilan yang target dan capaiannya adalah sebagai berikut: Tabel 2.7 Peningkatan PAD

Indikator Sasaran

Meningkatnya

Satuan

Target

Realisasi


Rupiah

38 Miliar

51 Miliar

134,21%

Tahun Capaian

PAD Sumber: LAKIP Tahun Anggaran 2008

Meningkatnya capaian PAD yang mencapai 134,21 % merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun demikian adanya kendala yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi bahan galian galena yang sampai saat ini ijin operasionalnya belum bisa diterbitkan, mengurangi potensi peningkatan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi. Target dan Capaian PAD tersebut di atas adalah sebagaimana Nota Kesepakatan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lebak tentang PPAPerubahan APBD Tahun Anggaran 2008, sedangkan jika mengacu kepada Perda 16/2007 maka prosentase capaiannya adalah sebesar 134,21%.

2.3.5. Tertanganinya Sumber Mata Air dan tersusunnya Dokumen Penataan Ruang Wilayah serta tertatanya kawasan perkotaan secara bertahap pada 2 Sub Sasaran Keberhasilan Sasaran “Tertanganinya Sumber Mata Air dan tersusunnya Dokumen Penataan Ruang Wilayah serta tertatanya kawasan perkotaan secara


II - 15

bertahap” dengan 2 Sub Sasaran dapat dilihat melalui Indikator sasaran beserta target dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 2.8 Keberhasilan Sasaran “Tertanganinya Sumber Mata Air dan tersusunnya Dokumen Penataan Ruang Wilayah serta tertatanya kawasan perkotaan secara bertahap” Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Tertanganinya Sumber Mata

Unit

18

70

Dokumen

1 Revisi RTRW, 18

% Pencapaian Sasaran 172,22

Air Tersusunnya Dokumen Penataan Ruang Wilayah

1 Revisi RTRW dan

16 RUTRK dan

16 RUTRK serta

dan tertatanya kawasan

Rencana Pengembg.

Rencana Pengembg.

perkotaan secara bertahap

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan

100


Capaian kinerja sasaran hasil akumulasi 2 sub sasaran sebesar 172,22 % ini merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan berkelanjutan di bidang konservasi dan lingkungan hidup, serta sejalan dengan pengawasan terpadu sesuai amanat Tata Ruang yang telah memenuhi kaidah legal formal. 2.3.6. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha, disertai meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta kompetensi jabatan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha, disertai meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta kompetensi jabatan” dilaksanakan dengan Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Tabel 2.9 Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan dunia usaha, disertai meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta kompetensi jabatan Indikator Sasaran

% Pencapaian

Satuan

Target

Realisasi

Satuan Kerja

58

61

105,17

Perangkat Daerah dan

Desa

295

340

105.55

Penataan wilayah Desa

Kelurahan

5

5

Lulusan

1.160

1.766

Tertatanya Kelembagaan

Meningkatnya kualitas PNS

Sasaran

152.24

dan Pejabat Struktural melalui Diklat Penjenjangan



II - 16

Capaian pelaksanaan

sasaran kegiatan

sebagaimana pembentukan

tabel

diatas

Organisasi

merupakan Perangkat

hasil

Daerah

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Selain itu akumulasi sasaran tersebut juga diperoleh dari berbagai kegiatan Pendidikan–Pelatihan Penjenjangan serta Teknis Fungsional. Capaian kinerja sasaran yang merupakan agregasi dari 3 sub sasaran sebesar 120,65 %

2.3.7. Berperannya Lembaga–lembaga Non Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Keberhasilan

sasaran

“Berperannya

Lembaga–lembaga

Non

Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” dapat dilihat pada capaian indikator sasaran yang target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10 Berperannya Lembaga–lembaga Non Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Indikator Sasaran Berperannya Lembaga–lembaga Non Pemerintah

Satuan

Target

Realisasi

6

10


Kegiatan Konsultasi

166,67

Publik


Tingginya capaian sasaran merupakan hasil pelaksanaan berbagai kegiatan konsultasi publik dan atau lokakarya yang membahas berbagai kebijakan daerah, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran bisa mencapai 166.67 %. Sasaran ini sangat erat kaitannya dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaran Tata Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Selain itu sasaran ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemerintah melalui Ditjen Otda Depdagri dalam Implementasi Program P2TPD (Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah) serta Program SCBD (Sustainable Capacity Building for Decentralization). Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 17

2.3.8. Meningkatnya Kemitraan Sinergis antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha Keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kemitraan Sinergis” dapat dilihat pada perbandingan target dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.11 Meningkatnya Kemitraan Sinergis Indikator Sasaran Meningkatnya Kemitraan Sinergis

% Pencapaian

Satuan

Target

Realisasi

Kegiatan

2

2

100

Km

120

306,87

255,73

Desa

138

138

100

Sasaran

Kerjasama

Terbangunnya Ruas Jalan Poros Desa. Berkurangnya jumlah desa tertinggal


Capaian kinerja sasaran yang mencapai 246,28 % merupakan keberhasilan yang dicapai pemda di tengah kapasitas fiskal daerah yang dimiliki. Namun demikian keterbatasan ini telah diantisipasi dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi dunia usaha. Selain itu Sasaran ini juga mendorong keterlibatan kelompok perempuan dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan melalui berbagai kegiatan Pengarusutamaan Gender.

2.3.9. Meningkatnya sarana ibadah

untuk meningkatkan

Kualitas

Kehidupan Keagamaan, Sasaran “Meningkatnya sarana ibadah untuk meningkatkan Kualitas Kehidupan

Keagamaan”

dilaksanakan

dengan

satu

indikator

yang

keberhasilannya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12 Meningkatnya sarana ibadah untuk meningkatkan Kualitas Kehidupan Keagamaan Indikator Sasaran

Satuan

Target

Realisasi

Meningkatnya Kualitas

Sarana

1.250

1.971

Kehidupan Keagamaan

Ibadah

% Pencapaian Sasaran 157,68

Sumber: LAKIP Tahun Anggaran 2008 Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 18

Capaian kinerja sasaran ini mencapai 157,68 %, Tingginya capaian merupakan wujud kepedulian Pemda terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Namun demikian disadari adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan BAZDA yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi seluruh permohonan masyarakat dan atau umat beragama untuk melakukan rehabilitasi sarana peribadatan dan sarana keagamaan lainnya. Oleh karenanya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada dasarnya hanya bersifat stimulasi swadaya masyarakat dan mendorong partisipasi dunia usaha dalam berbagai kegiatan keagamaan, serta mengoptimalkan BAZDA.

2.4. Isu Strategis Dan Masalah Mendesak Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009 -2014 yang telah disusun, permasalahan yang sedang dan mungkin masih relevan selama lima tahun ke depan telah teridentifikasi dan disajikan berdasarkan sembilan fungsi sebagaimana Permendagri 13/2006 yaitu: pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 yang akan datang. Permasalahan yang mendesak terkait dengan fungsi pelayanan umum adalah terbatasnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Menurut fungsi ketertiban dan ketentraman isu dan permasalahan yang masih ditemui adalah rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya. Menurut fungsi Ekonomi isu dan permasalahan mendesak yang diprediksi terjadi yaitu rendahnya kualitas SDM terutama di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (low skilled), Meningkatnya angka pengangguran akibat berkurangnya lapangan kerja, Terbatasnya akses UMKM kepada sumber daya produktif, Terbatasnya penataan sarana dan prasarana perdagangan,

Belum

memadainya sarana dan prasarana

pelayanan perijinan, Belum berkembangnya sentra produksi komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Draft Final Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010

II - 19

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum memiliki permasalahan yang mendesak yaitu rendahnya infrastruktur dan fasilitas umum permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan; Menurunnya kemampuan penyediaan air; Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi; dan Belum terbangunnya kondisi jalan baik terutama di wilayah perdesaan. Isu dan permasalahan yang mendesak menurut fungsi lingkungan hidup adalah adanya penurunan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan dalam konteks fungsi Kesehatan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan KB masih menjadi isu dan permasalahan mendesak. Dalam Konteks Fungsi Pariwisata dan Budaya, yang meliputi urusan kebudayaan dan pariwisata, isu dan permasalahan yang teridentifikasi adalah kurangnya pengelolaan potensi wisata dan budaya daerah; dan kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen terhadap budaya. Fungsi pendidikan memiliki isu dan permasalahan yang mendesak antara lain rendahnya angka partisipasi pendidikan, penyediaan pelayanan pendidikan, serta kurangnya pembinaan kepemudaan dan olahraga. Sementara fungsi Perlindungan Sosial memiliki isu dan permasalahan yang mendesak yakni masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, belum optimalnya penataan administrasi kependudukan, kelembagaan dan jaringan Pengarustamaan Gender (PUG) – Pengarusutamaan Anak (PUA) serta rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut disusunlah isu strategis yang penanganannya akan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah tahun 2010, yaitu: 1. Optimalisasi Implementasi Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan Layanan Infrastruktur Daerah 3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 4. Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan KB 5. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Masyarakat 6. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 7. Akses dan Mutu Layanan Pendidikan 8. Peningkatan upaya persiapan pelaksanaan PORPROV 2010 Identifikasi isu strategis sebagaimana disebutkan diatas, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lebak guna memfokuskan kebijakannya pada skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada hajat hidup masyarakat Kabupaten Lebak yang paling mendesak untuk dipenuhi.


II - 20


II - 21

EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents