BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya saing Daerah. Hanif Nurcholis (2007: 42) dijelaskan bahwa melalui sistem pemerintah daerah, Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan
kepadanya.
melaksanakan
Dengan
ketentuan
dari
demikian, pusat
tapi
pemerintah
daerah
membuat
rencana,
tidak
sekedar
melaksanakan,
mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Dalam hal ini pengambilan keputusan berada
di
daerah,
begitu
juga
tentang
pelaksanaan,
pengawasan,
dan
pertanggungjawabannya. Melalui cara ini maka rentang kendali menjadi lebih pendek, koordinasi lebih mudah, dan evaluasi lebih efektif karena semua kebijakan dan pertanggungjawabannya terletak di daerah. Pemberian otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya nasional untuk mendorong pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kesungguhan pemerintah dengan memberikan peluang dan memberian kepercayaan kepada daerah menjadi sangat penting. Selain itu masyarakat dan pemerintah daerah hendaknya memahami otonomi daerah ini sebagai suatu kewajiban daripada hak, karena daerah akan dituntut
Universitas Sumatera Utara
untuk menunjukkan kemandirian dan tanggungjawabnya dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah merupakan realisasi dari apa yang terdapat pada tujuan nasional seperti yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum. c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Otonomi atau desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik di segala bidang ataupun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat (DRS. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M. Si, 2005: 65). Pelaksanaan desentralisasi juga akan membawa efektivitas dalam pelaksanaan pemerintahan, sebab wilayah negara Indonesia yang pada umumnya terdiri dari berbagai satuan daerah (bagian dari wilayah negara) yang mempunyai sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, budaya, tingkat pendidikan dan sebagainya). Dalam UU No. 32/2004 pasal 10 ayat 3, pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan yaitu bidang : a. Politik luar negeri; b. Pertahanan;
Universitas Sumatera Utara
c. Keamanan; d. Yustisi; e. Moneter dan fiskal nasional; f. Agama. Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 bidang urusan pemerintahan. Sedangkan kewenangan selain 6 bidang yang telah disebutkan tersebut menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota, karena pemerintahan harus diselenggarakan secara terdesentralisasi maka sebagian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah. Selain dari kewenangan pemerintah pusat yang menyangkut 6 bidang sebagai yang telah ditetapkan dalam UU No. 32/2004 pasal 10 ayat 3, maka urusan pendidikan, pemuda dan olahraga khususnya langsung disentralisasikan dalam artian kewenangan untuk mengurusi masalah pendidikan, pemuda dan olahraga diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dan diurusi oleh instansi terkait seperti Dikpora Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa masalah Otonomi Daerah senantiasa menjadi masalah yang menarik untuk dibicarakan sebagai usaha meningkatkan pembangunan karena perbedaan-perbedaan tersebut untuk dijadikan suatu kekuatan dalam melaksanakan pembangunan. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk daerah otonomi dan mempunyai daerah yang luas, oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keterampilan untuk menggerakkan segala potensi yang ada di daerah bagi kemajuan daerah itu sendiri. Dan dalam mengisi pembangunan daerah, khususnya di era otonomi adalah melalui pendidikan. Sehingga dengan pendidikan yang baik akan
Universitas Sumatera Utara
tercipta generasi muda yang berkreatifitas guna menjalankan pembangunan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah generasi muda merupakan modal bagi daerah untuk menyongsong masa depan daerah, sehingga harus diarahkan dan dididik menjadi generasi muda yang tangguh, berdaya saing, unggul, mandiri dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi ajaran agama dan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam hal ini DIKPORA merupakan salah satu bagian perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menyangkut tentang pendidikan, pemuda dan olahraga. Sebelum diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah dulunya DIKPORA terbagi dua bagian yaitu dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P&K) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (DEPDIKBUD). Yang mana pada waktu itu Dinas P&K bertugas membantu pemerintah daerah dalam bentuk sekolah negeri dan swasta serta DEPDIKBUD membantu pemerintah pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten sendiri) dalam mengelola bidang pendidikan tingkat TK, SMP, SMA, dan SMK. Setelah otonomi daerah lahir maka berubah nama dan bergabunglah menjadi satu yaitu disebut dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabuparen Kampar sampai saat ini. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Rangka Otonomi Daerah” Studi Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Universitas Sumatera Utara
1.2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Dalam Rangka Otonomi Daerah”.
1.3. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar Dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
1.4. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi penulis sendiri adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DIKPORA dalam Rangka Otonomi Daerah. 2. Bagi Fakultas, untuk memperbanyak referensi karya ilmiah yang menyangkut Pelaksanaan
Tugas
dan
Fungsi
DIKPORA
Kabupaten
Kampar
Dalam
Melaksanakan Otonomi Daerah. 3. Sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
1.5. KERANGKA TEORI Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DIKPORA Kabupaten Kampar Dalam Melaksanakan Otonomi
Universitas Sumatera Utara
Daerah, maka terlebih dahulu diuraikan dan dijelaskan tentang Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah. Adapun kerangka teori yang dibentuk adalah sebagai berikut : 1.5.1. Otonomi Daerah Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan Pasal 1 Ayat 6 UU No.32/2004 : “Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan dalam pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan Dalam Pasal 1 Ayat 6 PP No. 41/2007 : “Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sumaryadi (2005:115) Otonomi Daerah adalah keluasan atau diskresi masyarakat yang lebih luas dalam membangun daerahnya atas dukungan dan fasilitas
Universitas Sumatera Utara
pemerintahnya sendiri. Agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan dalam memfasilitasi prakarsa dan kreatifitas mesyarakat, maka pemerintah pusat menyerahkan kewenangan administratif yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola serta memenuhi berbagai kebutuhan mesyarakat. Menurut HAW. Widjaja (2002:76) Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Dharma Setyawan Salam (2004:84) Otonomi Daerah bukan hanya hak, tetapi juga melekat pada kewajiban untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurut pasal 21 UU No.32 Tahun 2004 : Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut : a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. Memilih pimpinan daerah; c. Mengelola aparatur daerah; d. Mengelola kekayaan daerah; e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;dan h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Universitas Sumatera Utara
Dan dalam pasal 22 UU No.32/2004 : Dalam menyelenggarakan otonomi,daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. Melestarikan lingkungan hidup; l. Mengelola administrasi kependudukan; m. Melestarikan nilai sosial budaya; n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi dilapisan bawah tetapi juga mendorong oto-aktivitas untuk melaksanakan sendiri.
Universitas Sumatera Utara
Dengan berkembangnya demokrasi dari bawah maka rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan yang utama adalah berupaya memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kapada pemerintah daerah guna mengurus dan mengatur serta mengembangkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya. Kewenangan artinya adalah keleluasaan untuk menggunakan dana baik yang berasal dari daerah sendiri maupun dari pusat sesuai dengan keperluan daerahnya tanpa campur tangan dari pusat, keleluasaan berprakarsa, memilih alternatif, menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya, keleluasaan untuk memanfaatkan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memadai, yang didasarkan kriteria objektif dan adil. Prinsip-prinsip ini diatur dalam UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut Suradinata (2006:11) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang provinsi sangat terbatas. c. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang sesuai antara pusat dengan daerah. d. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom. e. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi
legislasi,
fungsi
pengawasan
maupun
fungsi
anggaran
atas
penyelenggaraan otonomi daerah.
Universitas Sumatera Utara
f. Azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. g. Tugas pembatuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan bertanggung jawab kepada yang menugaskan.
Prinsip pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki guna mendukung kualitas pelayanan masyarakat. (Sumaryadi, 2005:55).
1.5.2. Azas-Azas Pemerintah Di Daerah Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah pasal 1 ayat 7, 8, dan 9 adalah sebagai berikut: 1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Universitas Sumatera Utara
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten /kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Logemann dalam Hanif Nurcholis (2007:3-4) membagi Desentralisasi menjadi dua macam : a) Dekonsentrasi atau Desentralisasi jabatan (ambtelijke decentalisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pelimpahan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi semacam ini rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa. b) Desentralisasi ketatanegaraan atau staatkundige decentralisatie yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (relegende en bestuurende bevoerheid) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua : a. Desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (autonomie), batas pengaturannya adalah daerah, Desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan. b. Desentralisasi fungsional (funcionale decentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi.
Universitas Sumatera Utara
1.5.3. Perangkat Daerah 1. Dinas Kabupaten/Kota Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. 2. Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Tugas dan fungsi dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sesuai dengan konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi dinas. Hal ini dijelaskan dalam pasal 124 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa “Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah”. urusan-urusan yang diselenggarakan oleh dinas daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan-urusan rumah tangga daerah. Dalam pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah,yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan (2) ialah : (1). Urusan wajib yang meliputi : a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
Universitas Sumatera Utara
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Penyediaan sarana dan prasarana umum; e. Penanganan bidang kesehatan; f. Penyelenggaraan pendidikan; g. Penanggulangan masalah sosial; h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. Pengendalian lingkungan hidup; k. Pelayanan pertanahan; l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. Pelayanan administrasi penanaman modal; o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan. (2). Urusan pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah (Pasal 124 ayat 3 Undang-undang No.32 Tahun 2004). Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi dinas dapat dilihat berdasarkan tugas dan fungsi kepala dinas itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Bab V bagian kelima pasal 14 ayat 1 sampai 6 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah:
Universitas Sumatera Utara
(1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. peenyelenggaraann urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. (5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
1.5.4. Pembagian Tugas (Job Discription) Menurut Gitosudarno dan Sudita, dalam DRS. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si Tentang elemen utama struktur organisasi adalah Pembagian tugas. Pembagian tugas berkaitan dengan proses pembagian tugas kedalam suatu unitunit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesialisasikan ke dalam derajat yang sama, karena tidak semua orang dapat melakukan sesuatu padahal beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa kelompok orang yang bekerja sama melalui pembagian kerja mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan bila bekerja sendiri. Isu utama tentang pembagian kerja adalah sejauh mana tugas-tugas seharusnya dispesialisasikan. Spesialisasi akan rendah jika pekerja melakukan beraneka ragam pekerjaan, dan spesialisasi akan tinggi jika pekerja hanya melakukan satu tugas.
1.6. DEFENISI KONSEP Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. 3. Tugas dan fungsi Dikpora Kabupaten Kampar adalah pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban dan kewenangan dari lembaga tersebut sebagai bagian dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar meliputi organisasi, kepegawaian, perlengkapan dan pembiayaan.
Universitas Sumatera Utara
1.7. DEFENISI OPERASIONAL Konsep operasional adalah semacam petunjuk pelaksana bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Konsep operasional merupakan uraian dari konsep yang dudah dirumuskan dalam bentuk indicator-indikator sehingga akan lebih memudahkan operasionalisasinya dari suatu penelitian. Dengan cara pengukuran tersebut maka dapat diketahui indikator-indikator apa saja yang mendukung variabel yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1. Tugas dan fungsi Dinas Dikpora merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dinas sesuai dengan peraturan dan pertanggungjawaban kepada Bupati. Hal ini dapat dijelaskan melalui indikator sebagai berikut: a. Pengaturan organisasi yang menyangkut pembentukan dinas Dikpora dan dapat dijelaskan melalui : -
Pengaturan tugas dan fungsi.
-
Kondisi kelembagaan.
-
Struktur organisasi.
b. Kepegawaian mengenai pengaturan sumber daya manusia yang akan dijelaskan melalui : -
Jumlah pegawai pada Dikpora.
-
Struktur Organisasi.
-
Tugas dan fungsi Dinas.
c. Perlengkapan yang merupakan pengaturan barang-barang yang dimiliki oleh Dinas Dikpora yang dijelaskan melalui : -
sarana dan prasarana
Universitas Sumatera Utara
d. Pembiayaan yang merupakan penetapan anggaran yang ada yang dapat dijelaskan melalui : - Anggaran Rutin.
Universitas Sumatera Utara
1.8. SISTIMATIKA PENULISAN
BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, defenisi operasional dan sistematika penulisan. BAB II METODE PENELITIAN Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian kantor Dikpora. Kabupaten Kampar, struktur organisasi dan keadaan pewagawainya. BAB IV PENYAJIAN DATA Bab ini berisikan penyajian data yang diperoleh dari lapangan atau berupa dokumen yang akan di analisis. BAB V ANALISA DAN INTERPRESTASI DATA Bab ini berisikan analisis data yang disajikan pada bab sebelumnya setelah melakukan penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
