1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Situasi ekonomi negara Indonesia yang tak kunjung membaik sejak dilanda krisis moneter hampir sepuluh tahun yang lalu menyebabkan lesunya dunia usaha. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal mengalami kesulitan keuangan. Para pengambil kebijakan, para ahli ekonomi maupun para pelaku dunia sendiri telah mengambil kesimpulan bahwa kesulitan keuangan tersebut akan dapat teratasi apabila dilakukan restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi merupakan salah satu solusi bagi berbagai permasalahan perusahaan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu badan usaha. Dengan semakin efisien dan produktifnya suatu badan usaha, diharapkan kesulitan keuangan akan dapat diatasi. Restrukturisasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan kepemilikan saham. Beberapa alternatif tindakan restrukturisasi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha serta restrukturisasi
2
melalui suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Berbagai alternatif tersebut memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda-beda. Sesuai dengan fungsi budgetair pajak, maka seperti yang telah diketahui bersama bahwa saat ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia sebagian besar dibiayai oleh pajak. Dari tahun ke tahun seiring dengan semakin meningkatnya APBN, maka target penerimaan pajak juga digenjot sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi proporsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Bertentangan dengan fungsi budgetair tersebut, pajak memiliki fungsi reguleren, dimana kebijakan di bidang perpajakan juga harus dirumuskan dengan memperhatikan tujuan peningkatan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, dengan memperhatikan
fungsi-fungsi
tersebut
di
atas,
maka
wajib
pajak
diperbolehkan untuk menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-undang Pajak Penghasilan. Perlakuan perpajakan bagi nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima adalah berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
3
undang Nomor 17 Tahun 2000. Akibat pengecualian tersebut maka wajib pajak dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, dimana tata cara pengajuannya telah diatur pula dengan peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan nilai buku merupakan jembatan bagi pihak pemerintah untuk tetap menjalankan fungsi budgetair pajak tanpa mengesampingkan fungsi pajak yang lain, yaitu fungsi reguleren, sehingga kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter dan kebijakan lainnya dapat selaras. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga akan menarik para investor, baik investor asing maupun lokal. Iklim investasi yang kondusif mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia tanpa merasa was-was bisnisnya akan terhambat oleh berbagai regulasi yang memberatkan. Beberapa waktu belakangan ini saat ekonomi secara makro kembali tumbuh, dimana tingkat pendapatan penduduk mulai meningkat dan dunia semakin tak terbatas (unlimited world), Indonesia menjadi lahan subur bagi para investor sebab memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Tak terkecuali bagi bisnis komunikasi yang semakin menjamur di tanah air seiring makin tak terbatasnya dunia. Penduduk Indonesia yang memiliki tingkat konsumsi tinggi serta kondisi wilayah Indonesia yang secara geografis terpisah-pisah oleh lautan menjadi pasar potensial bagi bisnis komunikasi selular untuk terus memperluas jaringannya.
4
Penggunaan nilai buku dalam pengalihan harta yang menjadi penghubung bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tidak membebani perekonomian negara, tetapi tanpa mengabaikan prinsip equal treatment bagi semua wajib pajak. Berdasarkan situasi tersebut di atas, penulis mengangkat judul “Analisis Proses Penggabungan Usaha Ditinjau dari Perspektif Perpajakan” (Studi Kasus pada Perusahaan Selular Service Provider).
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pada hal-hal yang telah disebutkan di atas, hal yang akan penulis merumuskan fokus dalam penelitian ini adalah permasalahan penggabungan usaha yaitu: Apakah penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha telah sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi:
5
1. Penulis Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, juga untuk menambah pengetahuan akan praktek penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. 2. Perusahaan Dapat memberikan masukan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam penggabungan usaha yang sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. 3. Pihak lain Bagi pihak-pihak lain, khususnya pembaca, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai praktek penggabungan usaha dan perlakuan perpajakannya.
