BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dewasa ini, kemiskinan telah menjadi salah satu permasalahan yang banyak dialami oleh negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang.Kemiskinan sendiri merupakan keadaan terjadinya ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Pada masa lalu,kemiskinan yang terjadi di suatu negara dapat dilihat dari ketidakmampuan masyarakatnya dalam mendapatkan kemudahan untuk memperoleh materi. Sedangkan pada masa modern seperti sekarang ini, kemiskinan yang terjadi di suatu negara tampak dari kesulitan masyarakatnya dalam mendapatkan kemudahan untuk mengakses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar dan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.1Selain itu penyebab terjadinya kemiskinan juga bisa dilihat dari tiga aspek yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan psikologi.Dalam aspek sosial kemiskinan yang terjadi disebabkanoleh terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi.Sedangkan dalam aspek ekonomi, kemiskinan muncul sebagai akibat dari terbatasnya kepemilikan alat produksi, upah kecil, tabungan nihil, dan lemah untuk mendapatkan peluang pekerjaan.Adapun jika dilihat dalam aspek psikologi, kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan oleh kondisi psikologis individu-individu itu sendiri seperti rasa rendah diri, fatalisme, malas dan rasa terisolir.
1
World Bank, World Bank Group Poverty,
, diakses pada tanggal 27 April 2013.
1
Masalah kemiskinan sendiri pada awalnya kurang begitu mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia, terutama selama masa Perang Dingin. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara pada saat itu yang masih berfokus pada isu-isu keamanan tradisional, seperti militerisasi dan perang konvensional.2 Setelah berakhirnya Perang Dingin, perhatian negara-negara di dunia tidak lagi berfokus pada isu-isu keamanan tradisional dan mulai bergeser pada isu-isu keamanan non-tradisional, seperti lingkungan hidup, demokrasi, HAM, hingga kemiskinan yang terjadi di suatu negara. Munculnya persoalan kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara yang hirau akan pentingnya perlindungan terhadap individu, tanpa lagi memandang status kewarganegaraan, suku, ras, maupun agama.3Pandangan tersebut pada perkembangannya terwujud melalui keberadaan konsep Human Security (HS) yang dirumuskan oleh UNDP (United Nations Development Program) pada tahun 1994. Bangladesh merupakan salah satu negara yang menghadapi kemiskinan di mana dapat dilihat dari banyaknya pengangguran di negara tersebut.Hal tersebut diperkuat dengan data dari World Bank yang menunjukkan bahwa 40% dari populasi penduduk Bangladesh berada dibawah garis kemiskinan.4 Kemiskinan yang terjadi di Bangladesh disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi instabilitas politik, bencana alam, minimnya fasilitas umum, dan permasalahan ekonomi. Instabilitas politik dalam hal ini bisa dilihat dari pergantian rezim pemerintahan sejak berdirinya negara Bangladesh pada 1971. Sejak merdeka dari Pakistan, Bangladesh terus mengalami berbagai permasalahan politik. Ini dapat dilihat dari adanya pemberontakan militer yang berujung pada jatuhnya Presiden Mujibbur Rahman. Semenjak saat itu Bangladesh berada dibawah kekuasaan rezim militer dibawah pimpinan
2
B. White, R. Little, and M. Smith, 1997, Issues in World Politics, London: MacMillan Press Ltd, p. 222. R. Jackson, dan G. Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, p.311. 4 The World Bank, Bangladesh World Development Indicators, , diakses pada tanggal 20 Mei 2013. 3
2
Hossain Mohammad Ersad. Kekuasaan rezim militer berakhir pada tahun 1990, di mana Hossain Mohammad Ersad jatuh, yang sekaligus menandai demokratisasi di negara tersebut. Berbagai pergolakan politik yang terjadi sejak masa awal kemerdekaan membuat kemiskinan di negara tersebut tidak terlalu diperhatikan. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan yaitu bencana alam. Letak geografis dari negara ini yang berada pada dataran rendah membuat mudah sekali terkena banjir. Bangladesh memiliki 230 sungai yang 57 di antaranya adalah sungai internasional (sungainya lintas negara), tiga sungai lintas batas yang besar yakni Sungai Gangga, Brahmanaputra, dan Meghna, hanya 7% dari daerah tangkapan airnya yang berada di Bangladesh. Hal inilah yang menyebabkan Bangladesh sering terjadi banjir yang biasanya diperparah dengan angin muson. Kemiskinan yang terjadi di Bangladesh diperkuat dengan minimnya fasilitas umum, yaitu fasilitas pelabuhan yang salah urus, pertumbuhan di angkatan buruh yang tidak memiliki ruang kerja yang cukup, penggunaan sumber daya energi yang tidak efisien, pembangkit listrik yang tidak mencukupi, serta faktor lain seperti inefisiensi perusahaan milik negara. Berbagai program maupun kebijakan yang telah dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah kemiskinan telah berlangsung sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1971. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut ternyata kurang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di mana dilihat dari semakin meningkatnya angka pertumbuhan jumlah pengangguran serta jumlah warga negara Bangladesh yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu 1971 hingga 1993. Kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah Bangladesh dalam mengatasi masalah kemiskinan mendapatkan perhatian dari negara-negara lain. Hal ini terlihat ketika pada tahun 1994 UNDP masuk ke Bangladesh dengan memberikan bantuan serta menawarkan pendekatan HS yang bisa digunakan oleh pemerintah Bangladesh guna mengatasi masalah 3
kemiskinan di negara tersebut.Tawaran pendekatan HS dari UNDP tersebut pada perkembangannya dipakai oleh pemerintah Bangladesh dalam mengatasi masalah kemiskinan di Bangladesh.Hal ini tampak dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh yang berfokus pada pemenuhan dasar kebutuhan rakyat Bangladesh sejak tahun 1995.Hal ini menarik, karena pada tahun-tahun sebelumnya, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh lebih mengarah pada pembangunan ekonomi.Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis tertarik untuk menyelidiki bagaimana konsep HS dari UNDP yang dipakai oleh pemerintah Bangladesh berpengaruh terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Bangladesh, serta implikasi bagi Bangladesh setelah penerapan konsep Human Security.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah :Bagaimana hasil pengaruh pemakaian konsep Human Security oleh pemerintah Bangladesh dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh?
1.3 Tinjauan Literatur Penulisan riset ini secara umum mengambil studi literatur mengenai permasalahan kemiskinan yang ada di Bangladesh. Literatur pertama berjudul How Bad Governance Impedes Poverty Alleviation in Bangladesh, oleh Rehmen Sobhan.5Literatur tersebut mengungkapkan penyebab kemiskinan yang terus terjadi di Bangladesh walaupun pemerintah Bangladesh telah mengupayakan berbagai cara dan program untuk menguranginya. Penelitian eksplanatif dan konsep peranan negara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan argumen bahwa kemiskinan yang terjadi di Bangladesh bukan disebabkan oleh kurangnya sumber 5
S. Rehmen, How Bad Governance Impedes Poverty Alleviation in Bangladesh, OECD Development Centre, 1998.
4
daya alam, melainkan kegagalan tata kelola penanganan kemiskinan dari Bangladesh itu sendiri. Literatur kedua berjudul Eradicating Extreme Poverty in Bangladesh : National Strategies and Activities, oleh Nayma Qayum dan Mrinmoy Samadder.6 Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Bangladesh. Dengan menggunakan metode deskriptif, Qayum dan Samadder berargumen bahwa pemerintah Bangladesh secara bertahap mampu mengurangi kemiskinan dengan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dibuat. Awal keberhasilan pemerintah Bangladesh tersebut dimulai pada tahun 1999, di mana terdapat campur tangan IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Dalam tulisan ini diperlihatkan bahwa pada saat itu Bangladesh mulai memfokuskan atau memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang bersangkutan dengan rakyatnya di mana dialog pemerintah bergeser, dimana sebelumnya tentang pajak, perusahaan milik pribadi, dan kini dialog pemerintah membahas tentang pengentasan kemiskinan. Literatur ketiga berjudul Poverty Reduction and Human Security, oleh Tatsufumi Yamagata.7Penelitian tersebut membahas tentang usaha Jepang dalam membantu Bangladesh dalam mengentaskan masalah kemiskinan di Bangladesh dengan pendekatan Human Security. Tatsumi Yamagata berargumen bahwa pengentasan kemiskinan dan keberhasilan Human Security merupakan dua tujuan utama dari pembangunan di Bangladesh oleh Jepang. Konsep Human Security digunakan sebagai dasar dalam mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Bantuan negara asing merupakan salah satu cara Bangladesh untuk menjalankan konsep Human Security tersebut. Jepang mempunyai dua rekomendasi dasar dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, pertama, Jepang bisa berupaya
6
Q. Nayma, and M. Samadder, Eradicating Extreme Poverty in Bangladesh : national Strategies and Activities, Research and Evaluation Division (RED-BRAC), 2013 7 Y. Tatsufumi, Poverty Reduction and Human Security, Japan, 2006
5
membantu pemerintah Bangladesh dan sektor publik termasuk kapasitas gedung polisi dan pegawai negeri dan sektor lainnya, dan memberikan bantuan untuk memodernisasi jasa pemerintah. Kedua, membantu untuk menyeimbangkan bantuan-bantuan untuk hidup orang miskin dan bantuan untuk memperbaiki kapasitas untuk produksi untuk menunjang pendapatan dimana salah satu sektor penyumbang terbesar bagi ekonomi Bangladesh yaitu sektor ekspor bahan tekstil dan pakaian. Ketiga literatur di atas secara umum menjelaskan mengenai masalah kemiskinan di Bangladesh beserta upaya penanganannya. Literatur pertama membahas tentang kegagalan tata kelola sebagai penyebab kemiskinan di Bangladesh. Adapun literatur kedua membahas tentang peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Bangladesh. Sedangkan literatur ketiga membahas tentang upaya Jepang dalam membantu Bangladesh dalam mengentasi masalah kemiskinan di Bangladesh dengan pendekatan Human Security. Seperti halnya ketiga literatur di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis juga membahas tentang masalah kemiskinan yang ada di Bangladesh. Fokus kajian penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan Human Security dan penerapannya oleh pemerintah Bangladesh untuk menangani masalah kemiskinan di Bangladesh. Bedanya dengan ketiga literatur di atas, riset ini mencoba untuk mengamati pengaruh dari pendekatan Human Security terhadap pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah kemiskinan di Bangladesh.
1.4 Kerangka Pemikiran Konsep Human Security Berakhirnya Perang Dingintelah membawa dampak terhadap bergesernya isu keamanan, dari keamanan tradisional yang hirau pada upaya negara dalam melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman militer negara lain, menuju keamanan non tradisional 6
yang hirau mengenai bagaimana isu keamanan kemudian muncul dalam sebuah negara bangsa atau hubungan antar negara yang saat ini dihadapi oleh masyarakat dunia. Keamanan non tradisional ini dapat dilihat dalam bentuk berbagai permasalahan keamanan baru yang dihadapi
oleh
negara
seperti
masalah
lingkungan
hidup,
perdagangan,
hingga
kemanusiaan.Salah satu pengembangan dari isu keamanan non tradisional ini adalah isu Human Security. Human Security pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan permasalahan keamanan tidak lagi menjadi sebuah konsep yang dibentuk, disusun dan ditetapkan oleh negara sebagai sebuah institusi, melainkan dikembalikan kepada hakekat manusia sebagai manusia sebenarnya yang membutuhkan rasa aman dari segala ancaman apapun baik dari institusi maupun alam.Berdasarkan pemahaman tersebut, secara sederhana Human Security dapat diartikan sebagai sebuah konsep keamanan yang bersumber dari manusia itu sendiri bukan digagas dan dibentuk oleh sebuah negara. Oleh karena itu, konsep Human Securityberorientasi kepada perlindungan dan jaminan keamanan terhadap individu atau yang disebut “people centre approach”. Konsep mengenai Human Security sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report 1994.Dalam laporannya tersebut UNDP melihat Human Security sebagai suatu konsep keamanan yang berkaitan dengan dua aspek utama.Pertama, Human Security berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit dan penindasan dan kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu Human Security berkaitan pula dengan tujuh kategori utama yaitu ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik.Hal tersebut tampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai Human Development Report of
7
the United Nations Development Programme 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan bahwa: “the concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security
through
development,
from
armaments territorial
to to
security food,
through
human
employment
and
environmental security”.8 Seperti yang sudah dijelaskan dalam laporan UNDP tersebut bahwa, konsep dari keamanan itu harus berubah dari keamanan tradisional dimana fokus dari keamanannya adalah negara, ancaman dari negara lain kemudian bergeser kepada keamanan yang lebih fokus kepada tiap individu. Dimana tiap-tiap individu mendapatkan freedom from fear (tidak adanya ketakutan akan bahaya yang mengancam jiwa mereka, seperti perang)dan Freedom from want (tidak adanya ancaman mengenai kelangsungan hidup mereka, seperti kebutuhan hidup). UNDP (1994) merinci tujuh komponen keamanan manusia yang harus mendapat perhatian yakni, 1) economic security (bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan biaya hidup), 2) food security (kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan), 3) health security (kemudahan mendapatkan layanan kesehatan dan proteksi dari penyakit), 4) environmental security (proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan, serta akses terhadap air dan udara bersih), 5) personal security (keselamatan dari ancaman fisik yang diakibatkan oleh perang, kekerasan domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan bahkan kecelakaan lau lintas), 6) community security (kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya), 7) political security (perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik).
8
Human Security in Theory and Practice, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, , diakses pada tanggal 25 April 2013.
8
Menurut UNDP, Human Security dapat dibagi menjadi dua aspek utama. Pertama, Pro Live yaitu selamat dari ancaman kronis yaitu, kelaparan, penyakit dan penindasan. Yang kedua yaitu, Preventing Dead, perlindungan dari kematian yang mendadak dan gangguan keamanan pada pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pekerjaan ataupun di masyarakat. (“Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in communities”).9 Sedangkan menurut Sadako (mantan komesaris tinggi PBB untuk pengungsi), beberapa elemen kunci untuk menciptakan Human Security. Elemen pertama adalah kemungkinan untuk semua warga negara untuk hidup damai dan aman didalam perbatasan mereka sendiri. Elemen yang kedua adalah orang harus merasa nyaman tanpa adanya deskriminasi hak dan kewajiban meliputi politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang dimikili oleh setiap negara. (“Several key elements make up human security. A first essential element is the possibility for all citizens to live in peace and security within their own borders. A second element is that people should enjoy without discrimination all rights and obligations- including human, political, social, economic and cultural rights - that belonging to a state implies”).10 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa konsep Human Security berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan dan penyakit, serta perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti kemiskinan.Kemiskinan dengan demikian dapat dipahami sebagai kondisi yang membuat
9
United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994, Oxford University Press, New York, p.23 10 Human Security: a Refugee Perspective, Keynote Speech by Mrs. Sadako Ogata, United Nation High Commisioner for Refugee, at Ministerial Meeting on Human Security Issues of the “Lysoen Process” of Government, , diakses pada tanggal 3 Mei 2013.
9
individu-individu mengalami penderitaan dalam kehidupan sehari-harinya, dimana hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan individu-individu itu sendiri dalammemenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.Atas dasar tersebut kemiskinan yang terjadi di suatu negara merupakan permasalahan yang semestinya mendapat perhatian dan penanganan dari negara serta institusi internasional, seperti PBB. Ada beberapa masalah yang mendasari terjadinya suatu kemiskinan, yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, perbedaan kesempatan dalam bidang ekonomi, degradasi lingkungan, gizi buruk, produksi narkoba dan perdagangannya, serta teroris internasional.Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat adalah akar permasalahan dari kemiskinan global, serta terjadinya degradasi lingkungan. Permasalahan ini sering terjadi di negara berkembang, karena jika tingkat populasi meningkat dan tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan dan akses untuk mendapatkan penghasilan yang seimbang, maka kemiskinan akan dapat terjadi di negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga menyebabkan degradasi lingkungan, ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang besar dan tidak diiringi lahan untuk tempat tinggal, maka akan membuka lahan untuk tempat tinggal. Selain membuka lahan, kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan semakin meningkat, maka perlu pekerjaan, dan pabrik-pabrik banyak yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan, maka hal ini juga menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang akan berefek terhadap negara tersebut. Kemiskinan juga terjadi karena tingginya angka pengangguran, jika angka pengangguran tinggi maka akan banyak orang yang kesulitan dan bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga jika menganggur dalam waktu yang lama dan tidak mempunyai penghasilan maka tidak akan dapat bertahan. Tingginya angka pengangguran terjadi karena banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau lowongan 10
pekerjaan sulit didapatkan, serta jika sudah mendapatkan pekerjaan, untuk mempertahankan pekerjaan tersebut merupakan hal yang sulit karena tingginya persaingan dan kecilnya kesempatan untuk bekerja.11 Pemilihan Konsep Human Security sendiri karena penulis akan melihatbagaimanakah hasil pengaruh pemakaian pendekatan Human Security oleh pemerintah Bangladesh dalam upaya pengentasan kemiskinan di negaranya. Penulis juga akan melihat bagaimana pendekatan itu digunakan. Berdasarkan hasil penemuan sementara, pendekatan Human Security digunakan oleh pemerintah Bangladesh. Hal ini dapat dilihat dari operasional pemerintah Bangladesh dalam menjalankan kebijakan atau program-programnya. Keamanan ekonomi meliputi program-program yang bekerjasama dengan bantuan asing, investasi baik dari lokal maupun internasional, dan membuka lapangan pekerjaan. Keamanan pangan meliputi mencanangkan program untuk memajukan sektor pertanian, mempercepat pertumbuhan pada sektor pertanian. Keamanan kesehatan meliputi memberikan bantuan dibidang kesehatan dan memajukan beberapa bagian dibidang kesehatan. Keamanan lingkungan meliputi memberikan area untuk hutan lindung, pelarangan menggunakan zat kimia untuk menangkap ikan, mengurangi degradasi lingkungan. Keamanan personal meliputi memperkuat sistem peringatan bencana, serte memberikan keamanan saksi suatu kasus. Kemanan politik meliputi persamaan hak asasi dalam mencari pekerjaan, dan memberikan kebebasan wanita untuk bekerja.
1.5 Argumen Utama Bangladesh mengalami berbagai masalah sebagai negara yang baru merdeka, dan salah satunya adalah kemiskinan, di mana kemiskinan terjadi karena tingginya tingkat pengangguran, rendahnya sumber daya manusia, korupsi dan bencana alam yang melanda 11
UNDP, Human Development Report 1994, Oxford University Press, New York, 1994, p.25-34.
11
tiap tahunnya. Sejak awal negara tersebut berdiri, pemerintahnya mengutamakan programprogram yang berhubungan untuk menguatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini, penulis mengajukan argumen bahwa pengentasan kemiskinan di Bangladesh telah diupayakan oleh pemerintah Bangladesh sejak Bangladesh merdeka pada tahun 1971, seperti misalnya program Green Revolution yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan bahan kimia, meliberalisasikan negara Bangladesh agar banyak investor yang datang dan berinvestasi, serta bekerjasama dengan organisasiorganisasi baik lokal maupun internasional. Tetapi upaya pemerintah kurang berhasil hingga UNDP merumuskan gagasan Human Security untuk mengurangi masalah kemiskinan di Bangladesh pada tahun 1994. Perdebatan penggunaan gagasan Human Security bermunculan terutama dengan adanya anggapan bahwa cara pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Human Security berbeda dengan cara pemerintah Bangladesh. Human Security lebih kepada upaya preventive atau upaya pencegahan sedangkan pemerintah bangladesh lebih kepada upaya reaktif. Setelah penerapan gagasan HS tersebut, banyak program dan kebijakan yang berubah, seperti National Adaption Plan, Climate Change Plan, The Bangladesh Country Investment Plan, National Sanitation Strategy, National Agriculture Policy, National Education Policy, dan National Food Policy. Hasil pengaruh pemakaian konsep Human Security oleh pemerintah Bangladesh dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari berbagai program dan juga kebijakan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat Bangladesh yang sebelumnya lebih kepada upaya untuk pembangunan nasional, dimana program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh sudah memenuhi aspek dalam Human Security yaitu keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan politik, keamanan lingkungan, keamanan kesehatan dan keamanan personal. . Hasil dari penerapan dari gagasan Human Security juga dapat dilihat dari implikasi terhadap Bangladesh dimana 12
program-programnya
serta
kebijakan-kebijakan
yang
dibuat
lebih
mengutamakan
kesejahteraan masyarakat Bangladesh. Implikasi dari program dan kebijakan pemerintah Bangladesh dapat menjadi gambaran bahwa pemerintah Bangladesh menerapkan gagasan Human Security dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan dimana kebijakan dan program lebih condong kepada kesejahteraan rakyat.
1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan baik subjek maupun objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan atas fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.12 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati.13
1.6.2 Penentuan Subjek Penelitian Subjek dan fokus dalam penelitian ini adalah implikasi pemakaian konsep Human Security oleh pemerintah Bangladesh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh. Hal ini dapat dilihat dari cara pandang pemerintah Bangladesh itu sendiri dalam melihat keamanan dan upaya untuk mendapatkan keamanan tersebut. Melalui cara pandang dan kebijakan-kebijakan yang diambil, bisa dilihat bahwa pengaruh dari Human Security dalam cara pandang pemerintah Bangladesh dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh. 12 13
H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 1987, p.63. M.T.F. Sitorus,Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 1998.
13
Fokus penelitian dari tahun 1971 sampai 2012. Penulis memilih rentang waktu tersebut karena agar dapat melihat perbedaan cara pandang pemerintah Bangladesh dalam menangani masalah kemiskinan dari setelah merdeka pada tahun 1971 hingga tahun 1993, sedangkan HS diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1994, pada pada tahun 1995 sampai 2012 bisa dilihat pemerintahan Bangladesh mengaplikasikan metode Human Security, serta dapat melihat melalui program serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh, selain itu masa pemerintahan di Bangladesh yang mulai stabil. Hal ini dapat dilihat dari pemerintahan yang sesuai dengan masa aktif yang telah ditentukan dalam pemilihan umum setiap 5 tahun sekali.
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini studi pustaka di mana studi pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tertulis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan data berupa dokumen-dokumen yang berasal dari organisasi-organisasi yang bersangkutan, seperti jurnal Human Development Report 1994, CARE Bangladesh, dan IGO serta INGO tentang data yang bersangkutan dengan penelitian penulis.Selain data dari organisasi-organisasi yang bersangkutan, penulis juga mengambil data dari badan pemerintahan yang terkait seperti Ministry of Environment, Ministry of Education, Ministry of Health,dan Ministry of Agriculture. Jurnal penelitian yang terkait dengan penelitian seperti program dan kebijakan pemerintah, Bangladesh Country Investment Plan, National Human Rights Commission, Climate Change Plan, National Food Policy, National Education Policy dan National Agriculture Policy. Buku tentang Human Security milik Shahrbanou, dengan judul Human Security Concept and Implication, serta website. Dokumen-dokumen tersebut merupakan hal yang penting bagi peneliti di mana peneliti dapat merekonstruksikan segala kejadian di masa lalu serta menjadikannya data pendukung untuk menjelaskan lebih rinci mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengentaskan 14
kemiskinan di Bangladesh sebelum dan sesudah diperkenalkan pendekatan Human Security.Serta menjadi salah satu sumber data untuk melihat implikasi terhadap perogram dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh.
1.7 Struktur Penulisan Penelitian ini terdiri atas enam bab. Bab Pertama dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tinjauan literatur, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metode penelitian. Adapun Bab Kedua membahas profil negara Bangladesh dan kompleksitas beserta faktor penyebab kemiskinan di negara tersebut. Isi dari bab ini penting untuk memberikan semacam setting sebelum masuk kepada pokok isu yang dibahas.Setelah mengetahui latar belakang negara Bangladesh maka untuk bab ketiga membahas tentang kebijakan pemerintah Bangladesh dalam pengentasan kemiskinan di Bangladesh tahun 1971 hingga tahun 1993. Tahun ini dipilih agar dapat menjadi perbandingan sebelum masuknya gagasan Human Security yang ditawarkan oleh UNDP. Pada tahun 1994, UNDP memperkenalkan gagasan Human Security, karena hal tersebut maka pada bab Keempat akan membahas perdebatan dan aplikasi pendekatanHuman Security dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh tahun 1995 hingga tahun 2012 dimana akan dilihat dari program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah Bangladesh. Pembahasan dalam bab keempat ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses masuk dan diterimanya gagasan Human Security oleh pemerintah Bangladesh sebagai pendekatan yang dipakai dalam pengentasan kemiskinan, yang didalamnya terdapat berbagai problematika berupa perdebatan yang terjadi dalam internal pemerintahan Bangladesh. Dalam bab empat dijelaskan mengenai aplikasi pendekatanHuman Security oleh pemerintah Bangladesh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh. Bab kelima akan memaparkan implikasi pemakaian pendekatan Human Security. Bab keenam adalah kesimpulan penelitian. 15
