BAB I PENDAHULUAN. sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah Isu mengenai masalah lingkungan hidup semakin menjadi bahasan yang sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik. Terutama ruang terbuka hijau, kota-kota besar pada umumnya memiliki ruang terbuka hijau dengan luas dibawah 10% dari luas kota itu sendiri. Kondisi tersebut sangat jauh dibawah ketentuan pemerintah pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau yang mewajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 20% dari luas kota tersebut. Kurangnya proporsi ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan disebabkan oleh lebih tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan. Sementara banyak pihak menganggap ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga termarjinalkan. Dengan berlakunya undang-undang tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah yang merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari luas kawasan perkotaan. Kekurangan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di kotakota di Indonesia disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata dan kian mempersempit ruang terbuka hijau yang ada.

Universitas Sumatera Utara

Berikut merupakan data mengenai luas RTH kota-kota besar di Indonesia : Tabel 1. Proporsi RTH di Kota-kota Besar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Kota Proporsi Jakarta 9,97% Bandung 8,76% Bogor 19,32% Surabaya 9% Surakarta 16% Malang 4% Makassar 3% Medan 8% Jambi 4% Palembang 5% Rata-rata luas RTH di kota8,69% kota besar diIndonesia Sumber : Nirwono Joga, Aspek Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, Presentasi dalam Workshop Nasional Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, Medan 13 Februari 2013 Berdasarkan Tabel 1. tentang proporsi ruang terbuka hijau di kota-kota yang ada di Indonesia, kota-kota besar yang ada di Indonesia belum memenuhi syarat ruang terbuka hijau seperti yang ditetapkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota Bogor menjadi satu-satunya kota yang memiliki proporsi ruang terbuka hijau dengan luas 19,32% dari luas keseluruhan kota. Pembenahan ruang terbuka hijau yang ada di kota-kota besar di Indonesia mutlak diperlukan guna memenuhi ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam upaya memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau diperlukan kerja sama di setiap elemen. Upaya pemenuhan ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi tugas pemerintah, masyarakat pun dituntut agar peduli dengan keberadaan ruang terbuka hijau dengan menjaga kelestarian ekologis yang ada di dalamnya. Pembangunan yang ada dikota-kota besar di Indonesia umumnya tidak memperhatikan unsur Ruang Terbuka Hijau. Kesulitan dalam hal pemenuhan


proporsi ruang terbuka hijau yang kini dirasakan dikota-kota besar mulai tertular ke kota-kota kecil. Namun, pengelola perkotaan dan masyarakat yang tidak menghargai nilai Ruang Terbuka Hijau juga masih terlihat banyak kota kecil yang semakin gersang karena pepohonannya, ditebang untuk pelebaran jalan atau kegiatan perkotaan lainnya. Perkembangan kota akhir-akhir ini sering kali hanya berorientasi pada peningkatan aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan unsur ekologi. Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, serta industri-industri baik besar maupun industri kecil sangat gencar dilakukan. Namun sebaliknya maraknya fenomena tersebut tidak terjadi dalam hal pembangunan taman-taman, hutan kota, kawasan penyangga serta pembangunan lain yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Padahal keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi kota yang sehat dan nyaman. Kejenuhan akibat maraknya pembangunan serta kompleksnya masalah perkotaan mengakibatkan proses berpikir akan pentingnya pembangunan kota yang ekologis atau berwawasan lingkungan. Suatu kota yang ekologis dapat menciptakan peristiwa dimana terjadi hubungan interaksi yang baik dan saling menguntungkan antara manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungannya. Meningkatkan kualitas ekologis suatu kota dapat dilakukan dengan membentuk Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan antara lain meningkatkan


mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana penanganan Iingkungan perkotaan serta dapat menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan, yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan hal ini dapat juga dirasakan di kota Medan. Menurunnya kualitas permukiman di kota Medan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir serta semakin hilangnya ruang terbuka (Openspace) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Selama ini keberadaan taman di Medan masih minim. Berdasarkan data Dinas Pertamanan Pemko Medan, hanya ada 19 taman di kota ini dengan luas keseluruhan sekitar 124.664 meter persegi dari luas kota Medan yang mencapai 26.510 hektare (ha). Selain itu, Medan hanya memiliki 9 taman air mancur yang berada di Taman Beringin, Taman Soedirman, Taman Teladan, Tugu Sister City, Tugu Adipura, Taman Kantor Pos,Taman Guru Patimpus,Taman Juanda,dan Taman Majestic (http://www.pemkomedan.go.id diakses pada 1 Mei 2013). Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan hanya berkisar 7,5%-10%. Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengakui keberadaan taman di kota ini masih minim. Akibatnya, masyarakat lebih banyak yang memilih mencari lokasi rekreasi bersama keluarga dengan mengunjungi pusat perbelanjaan modern. Padahal, perkembangan anak yang selalu mengunjungi mall-mall itu tidak baik (http://www.pemkomedan.go.id diakses pada 1 Mei 2013). Pemko Medan berupaya memenuhi taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Medan dengan mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja


Daerah (APBD). Dana ini untuk membeli lahan sekitar 300- 400 meter per tahun sebagai upaya untuk menambah RTH. Saat ini pemerintah sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) yang mencantumkan adanya 30% RTH. Untuk bisa mewujudkan hal itu,maka setiap tahun akan dianggarkan dana untuk membeli lahan sekitar 300-400 meter dan memberikannya kepada stakeholder untuk dijadikan RTH. Sebagai

wahana

interaksi

sosial,

ruang

terbuka

diharapkan

dapat

mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Aktivitas di ruang publik dapat bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat. Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Tanpa ruang-ruang publik

masyarakat

yang

terbentuk

nonkonformis-individualis-asosial,

yang

adalah

masyarakat

anggota-anggotanya

maverick tidak

yang mampu

berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain. Agar efektif sebagai mimbar, ruang publik haruslah netral. Artinya, bisa dicapai (hampir) setiap penghuni kota. Tidak ada satu pun pihak yang berhak mengklaim diri sebagai pemilik dan membatasi akses ke ruang publik sebagai sebuah mimbar politik. Ciri-ciri atau karakteristik sosial daerah perkotaan dalam konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan pemerintahan pada tata ruang perkotaan adalah esensial. Konsentrasi spasial (tata ruang) adalah fakta utama, lahan perkotaan yang tersedia adalah terbatas, sedangkan kegiatan perkotaan

mengalami

pertumbuuhan

yang

pesat,

urbanisasi

meningkat,

menimbulkan kecenderungan terjadinya kepadatan (dalam perumahan dan lalu


lintas), dampaknya terhadap perekonomian adalah ketidakefektivan dan ketidakefisienan, serta berpengaruh terhadap kesejahteraan warga kota. Masalahmasalah perkotaan tersebut merupakan objek pembahasan ilmiah secara terusmenerus

dan

cenderung

bertambah

semakin

kompleks

seiring

dengan

pertumbuhan kota yang makin pesat dan makin luas. Masalah perkotaan yang dihadapi sangat luas, baik masalah makro maupun masalah mikro. Masalah makro adalah yang berkaitan dengan fungsi kota bagi wilayah sekitarnya, sedangkan masalah mikro meliputi masalah-masalah internal kota. Bahwa sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus dilakukan dengan berasaskan pada kaidah-kaidah perencanaan yang mencakup asas keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keberlanjutan serta keterkaitan antar wilayah baik di dalam kota itu sendiri maupun dengan kota sekitarnya. Untuk mendukung terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, dibutuhkan regulasi yang mampu melindungi hak dan kewajiban stukeholders dalam menata ruang kota. Beberapa peraturan perundang-undangan telah diterbitkan seperti UndangUndang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; PP No 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; PP No 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta peraturan-peraturan tentang penataan ruang lainnya merupakan regulasi yang saling mendukung dan


perlu untuk diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh segenap warga negara. Untuk itu maka sesuai dengan kewajibannya, pemerintah harus mensosialisasikan esensi, makna dan substansi peraturan yang terkait dengan penataan ruang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti peran mereka dalam penataan ruang (http://www.uupenataanruang.co.id/2007/peraturanpenataankota//) Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pelestarian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan (Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Medan).”

I.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah 1. Bagaimana Strategi Pelestarian Ruang Terbuka Hijau Di Kota Medan? 2. Apakah kendala/hambatan yang dihadapi Dinas Pertamanan maupun Pemerintah Kota Medan dalam pelestarian Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan?

I.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pelestarian ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan


2. Untuk mengetahui masalah-masalah atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pelestarian ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan

I.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang dilakukan adalah : 1. Secara Teoritis/Akademis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan teoritis dan mempertegas wawasan berfikir. Kegiatan penelitian yang dilakukan dengan baik dan menggunakan kerangka dan metode kepustakaan akan menambah pengetahuan teoritis maupun memperkaya wawasan dan pengalaman bagi penulis.

2. Secara Praktis Penelitian

ini

diharapkan

dapat

mengembangkan

khasanah

ilmu

pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus terhadap ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi dan sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu.

I.5. Kerangka Teori Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep, dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir


untuk menunjukkan perspektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi obyek penelitian (Singarimbun, 1995:18). Sedangkan kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002:92). Berdasarkan kerangka teori diatas, maka dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori, gagasan, atau pendapat yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian. Adapun yang kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I.5.1. Strategi Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang berarti seni atau ilmu

menjadi seorang jendral. Jendral Yunani yang efektif perlu untuk

memimpin tentara, menang perang dan memimpin wilayah, melindungi kota dari serbuan musuh, menghancurkan musuh. Setiap jenis tujuan memerlukan pemanfaatan sumber daya yang berbeda. Orang yunani mengetahui bahwa strategi lebih dari sekedar berperang dalam pertempuran, sejak zaman yunani kuno, konsep strategi sudah mempunyai komponen perencanaan dan pembuatan keputusan atau komponen tindakan (Stoner, 1996:267). Strategi dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi (Jatmiko, 2004:4). Sedangkan menurut Tangkilisan (2003:20) Strategi merupakan suatu proses dimana misi dan tujuan dasar dari organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan tersebut.


strategi berhubungan dengan masa depan, menyediakan kepada organisasi khususnya organisasi pemerintah jawaban-jawaban terhadap pertanyaan : 1. Peluang apa yang tersedia saat ini dan pada masa depan yang dapat terlihat? 2. Tantangan apa yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan tujuannya? 3. Apa kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan tujuannya tersebut?. 4. Apa kelemahan-kelemahan yang harus di perbaharui? Sementara itu menurut Hunger dan Wheelen (2003:3) Strategi mempunyai tiga karakteristik yang pertama Rare yaitu keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru. Kedua Consequentil adalah keputusan-keputusan strategis yang memasukan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen. Ketiga, Directive adalah keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusankeputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Dalam strategi diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya pertimbangan tersebut akan dijadikan landasan dalam pembuatan strategi dalam organisasi. Oleh karena itu menurut Hoffer dan Scheldel (dalam Tangkilisan, 2003:54) mengajukan empat komponen strategi yang perlu dipertimbangkan, yaitu:


1. Ruang Lingkup (Scope), yaitu ruang gerak interaksi antara organisasi atau institusi dengan lingkungan eksternalnya, baik masa kini maupun masa akan datang. 2. Pengarahan sumber daya (Resource deployments), yaitu pola pengarahan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi atau instansi. 3. Keunggulan kompetitif (Competitive advantage),yaitu posisi unik yang dikembangkan institusi atau organisasi. 4. Sinergi, yaitu efek bersama dari pengerahan sumber daya atau keputusan seluruh komponen yang ada mampu bergerak secara terpadu dan efektif.

I.5.1.1. Pendekatan Dasar Mengenali Isu Strategi Menurut Barry (dalam Bryson, 2005:66) ada tiga pendekatan dasar dalam mengenali isu strategis, Pertama, Pendekatan langsung (direct approach). Pendekatan langsung meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi, dan SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung akan sangat baik jika tidak ada visi sebelumnya dan mengembangkan visi berdasarkan konsesus akan terlalu sulit. Kedua Pendekatan sasaran (goals approach) Organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Pendekatan ini dapat bekerja jika ada kesepakatan yang agak luas dan mendalam tentang sasaran dan tujuan secara rinci dan spesifik untuk memandu pengembangan strategi. Kemudian isu-isu strategis menyangkut bagaimana yang terbaik untuk menerjemahkan sasaran dan tujuan itu menjadi tindakan. Ketiga,


Visi Keberhasilan (Vision of Success) Organisasi dapat mengembangkan gambaran dirinya di masa depan sebagai organisasi berhasil memenuhi misinya. Isu strategis adalah tentang bagaimana organisasi harus beralih dari jalannya sekarang menuju bagaimana organisasi memandang dan berjalan sesuai dengan visinya. Pendekatan visi keberhasilan berguna jika organisasi kesulitan mengidentifikasikan isu-isu strategis secara langsung, jika tidak ada kesepakatan sasaran dan tujuannya yang terperinci dan spesifik serta akan kesulitan mengembangkan strategi, dan jika ada perubahan secara drastis. I.5.1.2. Langkah-Langkah Proses Perencanaan Strategi Menurut Gretzky 8 langkah dalam proses perencaan strategi adalah yaitu, Pertama, memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis dengan menegoisiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (decision makers) atau pembentuk opini (opinion leaders) internal dan mungkin eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. Kedua, mengidentifikasi mandat organisasi yaitu mandat formal dan informal yang ditempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi. Ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi artinya menetapkan misi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan organisasi. Memperjelas maksud dapat mengurangi banyak konflik yang tidak perlu dalam organisasi dan organisasi merencanakan jalan masa depan. Keempat, menilai lingkungan eksternal, peluang, dan ancaman yaitu tim perencanaan harus mengeksplorasikan lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Kelima, menilai lingkungan internal, kekuatan, dan kelemahan. Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi (process), dan kinerja (outputs). Keenam mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi artinya organisasi yang menanggapi isu strategis dihadapi dengan cara terbaik dan efektif maka organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Organisasi yang tidak menanggapi isu strategis dapat mengakibatkan adanya ancaman lenyap dari kelangsungan hidupnya. Isu strategis harus mengandung tiga unsur yang terdiri dari: 1. Isu disajikan dengan ringkas, harus dibingkai menjadi pertanyaan. 2. Faktor yang menyebabkan isu menjadi persoalan kebijakan yang penting harus di daftar. 3. Tim perencana harus menegaskan konsekuensi kegagalan menghadapi isu. Langkah identifikasi isu strategis penting untuk kelangsungan, keberhasilan, dan kefektifan organisasi.


Langkah ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan,alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organsasi, mengapa organisasi harus mengerjakan hal itu. Delapan, menciptakan visi organisai yang efektif bagi masa depan. Organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya (John M. Bryson dalam bukunya Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial 2005: 55)

I.5.1.3. Tantangan Dalam Perencanaan Strategis Tantangan harus dikenali secara efektif jika perencanaan strategis bertujuan mengadakan perubahan penting tentang bagaimana organisasi berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Jika tantangan berhasil dihadapi, perencanaan strategis mungkin berhasil diimplementasikan. Tantangan itu adalah (Bryson, 2005: 227): 1. Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan kepada isu, keputusan, konflik, dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. 2. Masalah proses adalah manajemen ide strategis. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. 3. Masalah struktural adalah manajemen hubungan bagian dan keseluruhan. Lingkungan internal dan eksternal harus menjadi kaitan yang menguntungkan.

I.5.2. Pelestarian Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan. Namun sejauh ini belum terdapat pengertian yang baku yang disepakati bersama. Berbagai pengertian dan istilah pelestarian coba diungkapkan oleh para ahli perkotaan dalam melihat permasalahan yang timbul berdasarkan konsep dan persepsi tersendiri.


Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. (Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung). Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya).

I.5.3. Ruang Terbuka Hijau Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang terbuka (open spaces) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (open spaces), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (public spaces) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis pengertian dari ruang terbuka hijau diantaranya adalah: 1. Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau (Trancik, 1986; 61) 2. Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota,


kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Inmendagri no.14/1988) 3. Fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi. Kawasan perkotaan memang identik dengan masalah polusi udara yang disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil. Asap yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin kendaraan semakin hari semakin meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk. Korelasi dari pertumbuhan tersebut ada yang berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari pertumbuhan pembangunan antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah, munculnya sentra-sentra ekonomi, kesejahteraan masyarakat meningkat, indeks kualitas pendidikan meningkat. Pada sisi yang lain dari pertumbuhan pembangunan juga berdampak negatif diantaranya beban kota makin berat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan, kualitas lingkungan perkotaan makin rendah, ruang terbuka hijau (RTH) semakin berkurang akibat pesatnya perkembangan kawasan perumahan dan kawasan industri yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas ekosistem Kota. Secara definitif, Ruang Terbuka Hijau (Green Open Spaces) adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, Ruang Terbuka Hijau (Green Open Spaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga


berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 30 % dari luas wilayah sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang penataan ruang menentukan bahwa proporsi RTH kota minimal 30 % dari luas wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi antagonisme peraturan pada level pemerintah daerah. Namun terjadi kecenderungan pelaksanaan kebijakan yang berlawanan, yaitu terjadinya penurunan luas penyediaan RTH di kota-kota besar di Indonesia. Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka hijau saat ini baru mencapai 10% dari luas kota. Padahal ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik. Pembinaan ruang terbuka hijau harus mengikuti struktur nasional atau daerah dengan standar-standar yang ada serta meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural; menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

I.5.3.1. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis dan fungsi tambahan (ekstrinsik) sebagai berikut : Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis :


Pertama, memberi jaminan pendaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota). Kedua, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar. Ketiga, sebagai peneduh. Keempat, produsen oksigen. Kelima, penyerap air hujan. Keenam, penyedia habitat satwa. Ketujuh, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta. Kedelapan, penahan angin.

Adapun fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu sebagai berikut : 1. Fungsi sosial dan budaya, yaitu menggambarkan ekspresi budaya lokal; merupakan media komunikasi bagi warga kota; tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam. 2. Fungsi ekonomi, yaitu sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain. 3. Fungsi estetika, yaitu meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman) maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menstimulasi kreativitas dan produktivitas

warga

kota;

pembentuk

faktor

keindahan

arsitektural;

menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Dalam suatu wilayah, empat fungsi utama ini daat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.


I.5.3.2. Manfaat Ruang Terbuka Hijau Manfaat Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsinya dibagi atas : 1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah) 2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Ruang terbuka menyangkut semua landscape, elemen keras (hardscape) yang meliputi jalan, pedestrian, taman-taman dan ruang rekreasi di lingkungan perkotaan (Shirvani, 1985). Ruang terbuka dapat berupa tempat-tempat di tengah kota, jalan-jalan, tempat-tempat belanja (mall) dan taman-taman kecil. Simpulan yang bisa ditarik dari beberapa pengertian ruang terbuka (openspace) adalah ruang yang terbentuk, berupa softscape dan hardscape, dengan kepemilikan privat maupun publik untuk melakukan aktivitas bersama (komunal) dalam konteks perkotaan. Secara garis besar tipologi ruang terbuka adalah park (taman), square (lapangan), water front (area yang berbatasan air), street (jalan) dan lost space. Ruang publik merupakan suatu lokasi yang didesain (walau hanya minimal) dimana siapa saja mempunyai hak untuk dapat mengaksesnya, interaksi diantara individu didalamnya tidak terencana dan tanpa kecuali dan tingkah laku para pelaku didalamnya merupakan subyek tidak lain dari norma sosial kemasyarakatan. Sebuah ruang publik/ruang terbuka dapat dikatakan dapat


berfungsi secara optimal ketika bisa memenuhi aspek/kaidah seperti etika (kesusilaan), fungsional (kebenaran) dan estetika/keindahan (Jokomono, 2004) Aspek etika mengandung pengertian tentang bagaimana sebuah ruang publik dapat ‘diterima’ keberadaannya dan citra positif seperti apa yang ingin dimunculkan yang senantiasa melekat dengan keberadaan ruang publik tersebut. Aspek fungsional setidaknya terdapat tiga faktor yang terkandung, yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Faktor sosial merupakan syarat utama menghidupkan ruang publik, terdapat orang berkumpul dan terjadi interaksi. Selain sosial juga terdapat faktor lingkungan dimana ligkungan yang nyaman mampu menjadi daya tarik bagi orang untuk masuk didalamnya. Sedangkan aspek estetika ruang publik terdapat tiga tingkatan, estetika formal, fenomenologi/ pengalaman dan estetika ekologi. Estetika formal merupakan estetika dimana obyek keindahan memiliki jarak dengan subyek. Estetika pengalaman dimana obyek dinikmati dengan partisipasi atau interaksi dan estetika ekologi, obyek keindahan dinikmati melalui proses partisipasi dan adaptasi yang memungkinkan kita berkreasi terhadap ruang tersebut.

I.5.3.3. Strategi Pelestarian Ruang Terbuka Hijau Pengertian strategi pelestarian ruang terbuka hijau adalah cara yang dilakukan dalam transformasi ruangan hijau dengan memperbanyak lingkungan hijau dalam upaya pemberian kenyamanan dan kesejukan kota oleh pemerintah kepada masyarakat.


Pelestarian ruang terbuka hijau adalah pelindung kota dari polusi dan memberikan penghijauan kepada lingkungan yang diberikan ruang terbuka hijau serta pendukung adanya tanaman yang akan memberikan ruang hijau. Strategi pelestarian ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek yang menunjang ekologi perkotaan yang lebih baik. Perkembangan perkotaan yang sangat pesat dengan pembangunan gedung-gedung dan fasilitas lainnya semakin menggeser ruang fasilitas umum yang disebut ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek yang menunjang ekologi perkotaan yang lebih baik. Dalam upaya pemerintah melestarikan ruang terbuka hijau hendaknya juga didukung oleh tindakan dari masyarakat sekitar ruang terbuka hijau, karena lingkungan terbuka hijau dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan seluruhnya. Pelestarian alam ini selain untuk keindahan estetika, dapat pula berfungsi perlindungan untuk tata air, terutama pada daerah-daerah perbukitan maupun kesehatan lingkungan, dan terutama di perkotaan berfungsi sebagai penyerap polusi udara dan produsen oksigen.

I.5.4. Kebijakan Pemerintah I.5.4.1. Pengertian Kebijakan Van Meter dan Van Horn, mendefenisikan kebijakan sebagai tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya


tujuan-tujuan

yang

telah

digariskan

dalam

keputusan

kebijaksanaan

(Agustino,2008). Selain itu, banyak definisi lain yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan, Thomas Dye dalam Dasar-dasar Kebijakan Publik menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do), (Agustino, 2008). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan sebagai “kekuasaan mengalokasikani nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan”, ini mengandung konotasi tentang

kewenangan

pemerintah

yang

meliputi

keseluruhan

kehidupan

masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswel dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices). Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (goal), sasaran (objective), atau kehendak (purpose). Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Berikut ini akan dikemukakan pengertian kebijakan dari beberapa ahli yaitu :


Menurut Lowi dalam bukunya Robert. R. Mayer (1980:6) (Rancangan Penelitian Kebijakn Penelitian Sosial ) memberikan batasan tentang kebijakan yaitu : “Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatife. Bauer dalam buku Robert. R. Mayer (1980:6)

memberikan batasan

tentang kebijakan, yaitu : “Kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau diharapkan, sebagaimana berbeda dengan suatu keputusan mengenai suatu pelayanan kognitif atau evaluatife”. Dari beberapa teori-teori tersebut di atas menjadi dasar dari penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu: 1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3. Adanya hasil kegiatan.

I.5.4.2. Pengertian Pemerintah Di beberapa Negara, pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan Inggris menyebutnya Government dan Prancis menyebutnya Gouvernment, keduanya berasal dari bahasa latin Gubernaculum yang dalam bahasa Arab disebut Hukumat, di Amerika Serikat disebut Administration sedangkan Belanda mengartikan Regerint sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.


Jadi Regeren digunakan untuk istilah pemerintahan pada tingkat Nasional atau pusat. Bastur diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang berlangsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara etimologis (Inu Kencana Syafiie, 2001: 43-44), menuliskan bahwa istilah pemerintahan berasal dari akar kata perintah yang kemudian mendapatkan imbuhan (pe-dan-an). Jika kata perintah mendapat awalan pe-maka hasilnya adalah kata pemerintah yang tidak lain adalah badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara. Dan jika kata pemerintah mendapatkan akhiran -an menjadi kata pemerintahan yang berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut dalam kata dasar perintah terdapat unsur-unsur penting yang terkandung yaitu: 1. Terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat. 2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat. 3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah. 4. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal. Lebih lanjut kita dapat mengamati defenisi pemerintah oleh para ahli, (Inu Kencana Syafiie, 2001: 21-23) menuliskan pandangan para ahli tentang hal tersebut.


Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kedua, harus mempunyai kekuatan legislatife atau dalam arti pembuat undang-undang, ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara. Tidak jauh berbeda dengan hal tersebut, Wilson menyatakan pemerintah itu adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Termasuk di desa yang memiliki pemerintahan sendiri.

I.5.4.3. Pengertian Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah adalah pemilihan alternatif terbaik dari sekian banyak alternatif yang bersaing satu sama lain untuk mendominasi yang lainnya, kegiatan ini berlangsung terus menerus. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat biasanya


lebih menilai apa yang tidak dilaksanakan oleh ketimbang melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan apabila pemerintah kita saat ini berdiam diri terhadap kondisi krisis multi dimensional yang sedang menimpa bangsa kita atau terhadap meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, penyakit, musibah bencana alam dan lain-lain. Bahkan pemerintah dapat menciptakan pengaturan politik untuk mencapai konsensus, sehingga pada gilirannya pemerintah dapat mengambil keuntungan dari peran pengendali, penengah dan pelindung atau protektor dari konflik tersebut. Sampai disini kita dapat mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat menciptakan situasi dan kondisi, dapat pula terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah diciptakan oleh situasi dan kondisi, dapat pula terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah diciptakan oleh situasi dan kondisi. Faried Ali (2010:2) dalam Studi Tentang Kebijakan Pemerintah, menguraikan defenisi kebijakan secara rinci. Ia mengungkapkan bahwa Kebijakan Sebagai studi diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur paksaan atau pengaturan, sehingga dalam pelaksanaanya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Maka dalam kerangka tersebut Ia menekankan perlunya kekuasaan (power) dan wewenang (autority) dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak Suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya kebijakan merupakan suatu


proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses kebijakan tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Leo Agustino (2008:138), yaitu: ”…adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam katakata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang”

Dari kutipan tersebut, penulis pahami bahwa memang cukuplah mudah membuat dan merumuskan suatu kebijakan, namun implementasi dan pelaksanaannya yang kemudian akan tidak sesuai dengan harapan dan yang dicitacitakan sebelumnya, terlebih jika berada diatas kepentingan orang banyak. Mengutip pendapat Thomas R. Dye (Inu Kencana Syafie, 2001:147) tentang defenisi kebijakan pemerintah, dimana perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah public policy (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerinah, apakah mengerjakan sesuatu itu, ataukah tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu. Pemerintah telah menjadi lokomotif dalam kegiatan bernegara, apapun yang dipilih oleh pemerintah adalah kebijakannya dan selalu bernaung dibalik otoritasnya dan kewenangannya, karena sistem perumusan kebijakan disuatu Negara terdapat beraneka ragam model, tergantung pada situasi dan kondisi serta sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu Negara. Dalam konteks Negara demokrasi, mengingat pentingnya masalah pengambilan kebijakan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melibatkan publik dalam mengambil sebuah


kebijakan. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan itu tidak dibuat lebih berupa sebuah akumulasi. Didalam proses kegiatan politik dengan proses kegiatan administrasi yaitu proses menggerakkan, menghidupkan dan mengembangkan Negara dalam mengembangkan ciri-ciri bangsa dan Negara, maka kebijakan-kebijakan yang merupakan reaksi respon atau tanggapan-tanggapan keinginan rakyat, kemauan bangsa dan kehendak Negara itu

diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-

langkah, dan perbuatan-perbuatan yang diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah. Thomas R. Dye seperti yang dikutip oleh Soenarko lebih lanjut yang kiranya sesuai dengan jalan pikiran ini dalam bukunya Understanding Public Policy edisi V yang mengatakan “Public Policy adalah keadaan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Berangkat dari defenisi tersebut ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah Public Policy atau kebijakan pemerintah. Secara sederhana defenisi kebijakan pemerintah menurut Riant Nugroho (2003) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Lebih lanjut Riant merugikan “sesuatu” bekenaan dengan aturan main yang terdapat dalam kehidupan bersama baik dalam hubungan antar warga masyarakat maupun hubungan antar masyarakat dengan pemerintah, “kerja” hubungan suatu pemilihan keputusan oleh pemerintah yang meliputi aktivitas perumusan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan pemerintah, kemudian “pemerintah” menurut Riant adalah Negara.


James E Anderson disamping mangemukakan defenisi Thomas R. Dye, didalam bukunya berjudul “Public Policy Making” mengemukakan pula defenisi Public Policy dari Robert Eyestone (Soenarko, 2005:42)

yaitu Kebijakan

Pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan”. Ini merupakan defenisi yang sangat luas, yang tentu saja baru memberikan kejelasan yang masih samar-samar dan orang masih perlu banyak mencari-cari pengertiannya. Anderson menyampaikan pula defenisi yang diberiakan oleh Carl J. Friedrich (Soenarko, 2005:42) yaitu Kebijakan Pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatannya dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan kehendak serta tujuan tertentu. Berdasarkan defenisi-defenisi diatas yang telah dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka akan ditemukan konsep inti kebijakan pemerintah, yaitu : 1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang. 2. Sebuah reaksi kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijkan pemerintah berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang sedang berkembang di masyarakat. 3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijkan pemerintah biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.


4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. 5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakn pemerintah berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langka-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan.

I.6. Definisi Konsep Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33). Sehingga dengan konsep maka peneliti akan bisa memahami unsur-unsur yang ada dalam penelitian baik variabel, indikator, parameter, maupun skala pengukuran yang dikehendaki. Untuk

dapat

menemukan

batasan

yang

lebih

jelas

maka

dapat

menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka peneliti mengemukakan konsep-konsep antara lain: 1. Strategi Strategi merupakan suatu cara dimana misi dan tujuan dasar dari organisasi disusun dengan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam membuat strategi harus mampu menjawab apa yang menjadi peluang, kekuatan, kelemahan ancaman dari organisasi/pemerintah. Strategi memiliki empat komponen yang perlu dipertimbangkan yaitu ruang lingkup, pengarahan sumber daya, keunggulan kompetitif dan sinergitas.


2. Pelestarian Pelestarian adalah suatu usaha atau kegiatan untuk merawat, melindungi dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai guna untuk dilestarikan.

3. Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian.

I.7. Sistematika Penulisan BAB 1

: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, dan sistematika penulisan. BAB 2

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. BAB 3

: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai karakteristik lokasi penelitian BAB 4

: PENYAJIAN DATA

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang akan dianalisis


BAB 5

: ANALISA DATA

Bab ini memuat analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberikan interpretasi atas masalah permasalahn yang diteliti. BAB 6

: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang akan diperoleh dari hasil penelitian


BAB I PENDAHULUAN. sangat menarik dewasa ini. Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh

Recommend Documents