BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu Administrasi Negara di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hati banyak kita lihat. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. 1 Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publikyang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
1
Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk., Reformasi Pelayanan publik, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), Hal.3
Universitas Sumatera Utara
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. 2 Dikeluarkannya UU Pemerintah Daerah No.22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah secara terus menerus meningkatkan pelayanan publik. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seirama dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. 3 Undang-undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Undang-undang berasaskan pada kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dan bertujuan
2
Id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Publik diakses 16/12/13 Dadang Juliantara, Peningkatan Kapasitas Pemetintah Daerah Dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : PEMBARUAN, 2005), Hal 1
3
Universitas Sumatera Utara
agar batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelengaraan pelayanan publik. 4 Di Indonesia,upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui inpres No. 5 Tahun 1984 tentang pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perjanjian di Bidang Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.Selanjutnya
telah
diterbitkan
pula
Keputusan
Menpan
No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.Pada perkembangan terakhir maka dikeluarkannya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. hal yang mendasar dari undang-undang pelayanan publik tersebut adalah untuk memberikan perbaikan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.
4
Id.wikipedia.org/wiki/Undang_Undang_Pelayanan_Publik diakses 16/12/13
Universitas Sumatera Utara
Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain: 1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsure pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 2. Kurang
informatif.
Berbagai
informasi
yang
seharusnya
disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. 3. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan
terletak
jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. 4. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibaynya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. 5. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. 6. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya,
Universitas Sumatera Utara
pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa perbaikan dari waktu ke waktu Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan public ialah dengan cara peningkatan kualitas aparatur pemerintah serta keprofesionalan aparatur pemerintah ialah merupakan salah satu strategi untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat, selain itu upaya lain yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan fasilitas yang dapat menunjang kualitas pelayanan publik tersebut, karena jika tidak didukung dengan fasilitas yang lengkap maka akan dapat menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu rumit dan berbelit-belit juga dapat menjadi faktor untuk dapat
memaksimalkan pelayanan publik terhadap
masyarakat. Diharapkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efesien, dan akuntabel. Belum optimalnya pelayanan publik dalam melayani mayarakat di beberapa daerah di Indonesia diberbagai bidang, termasuk instansi pemerintahan menyebabkan belum dapat terselenggaranya pelayanan publik dengan maksimal, untuk itu dalam tulisan ini akan membahas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan yang ditinjau dari pemerintah kecamatan medan timur dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik memilih judul mengenai Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Medan Timur).
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 1. Apa saja yang menjadi dasar hukum pelayanan publik? 2. Siapa Saja Petugas yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah kecamatan? 3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik dikecamatan Medan Timur dan Bagaimana upaya pemerintah kecamatan Medan Timur dalam meningkatkan pelayanan publik?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk dapat mengetahui petugas yang berwenang dalam Pelaksanaan Pelayanan publik di Kecamatan Medan Timur. b. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Medan Timur. c. Untuk dapat mengetahui upaya peningkatan pelayanan publik di pemerintah Kecamatan Medan Timur.
2. Manfaat Penelitian a.
Manfaat Teoritis
Universitas Sumatera Utara
Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini agar dapat memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya. b.
Manfaat Praktis Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberian
sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan pelayanan publik serta untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
D. Keaslian Penulisan Sebagai suatu karya tulis ilmiah yang dibuat untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana, maka skripsi ini ditulis dengan berdasarkan buah pemikiran yang benar-benar asli tanpa melakukan tindak peniruan, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat dikategorikan penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan.
E. Tinjauan Kepustakaan Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan judul yaitu “Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Meningkatkan pelayanan Publik Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Medan Timur)”. Sebelum melanjutkan penulisan, terlebih dahulu memberikan beberapa penjelasan-penjelasan dan pengertian secara umum mengenai judul skripsi ini 1. “Upaya” didalam tulisan ini mempunyai arti Usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).
Universitas Sumatera Utara
2. “Pemerintah Kecamatan” adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desadesa atau kelurahan-kelurahan. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat
daerah
kabupaten/kota
sebagai
pelaksana
teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 3. “Camat” merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 4. “Pelayanan Publik” adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 5. “Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik” adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hokum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Universitas Sumatera Utara
6. “Penyelenggara
Pelayanan
Publik”
adalah
setiap
institusi
penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 7. “Standar Pelayanan”adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur 8. Pengertian Administrasi yaitu: 1. Sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri(termasuk Sekjen, Irjen, Gubernur, Bupati, dan sebagainya) pokoknya semua organ yang menjalankan administrsi Negara; 2. Sebagai fungsi atau sebagai aktifitas yaitu sebagai kegiatan pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan Negara; 3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang meliputi tindakan aparatur Negara dalam menjalankan Undang-Undang. 5
5
Marbun, S.F. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta. 2001, Hal.8
Universitas Sumatera Utara
9. “Otonomi Daerah” adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
F. Metode Penelitian Adapun metode penulisan yang digunakan penulis adalah dengan cara: a. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, karena penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. 6 b. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara; 1. Penelitian kepustakaan ( Library research ) Dalam hal ini penulis melakukan penelitian melalui buku-buku, peraturan-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. 2. Penelitian Lapangan ( Field Research ) Penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian ke pemerintah kecamatan Medan Timur dengan mengadakan wawancara sejumlah pertanyaan dan memperoleh oleh kemudiandata langsung yang berhubungan dengandata skripsi, 6
Soerjono Soekanto dan sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada:2003 hal 14
Universitas Sumatera Utara
penulis langsung meneliti pada objek penelitian dan berusaha mendapatkan data yang bersifat objektif dengan cara; a. Observasi; yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa mengajukan pertanyaan dan pencatatan tidak tergantung kepada responden, untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data-data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. b. Wawancara; yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara dengan meminta keterangan melalui pertanyaan yang telah disiapkan penulis kepada staf yang bersangkutan. 7 c. Pencatatan; yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip data dari staf yang terkait denganpenelitian ini. c. Analisis Data Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kuantitatif yaitu data yang dipeeroleh kemudian disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif untuk dapat mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi.
G. Sistematika Penulisan Dalam skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah
Kecamatan Dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kecamatan Medan Timur), sistematika nya sebagai berikut:
7
Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. “penelitian Hukum Normatif”. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Universitas Sumatera Utara
BAB I
PENDAHULUAN Berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian pelayanan publik, pedoman pelayana publik, standar pelayana hukunar publik serta dasar hukum pelayanan publik.
BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KECAMATAM MEDAN TIMUR Pada bab ini membahas mengenai, Kecamatan Medan Timur, lalu struktur Kecamatan Medan Timur, selanjutnya mengenai petugas yang berwenang melakukan Pelayanan Publik di Kecamatan Medan Timur, dan Jenis-jenis Pelayanan Publik di Kecamatan Medan Timur.
BAB IV
UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN MEDAN TIMUR Pada bab ini akan membahas mengenai upaya pemerintah kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, tugas dan wewenang pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan PP No.19 tahun 2008, Hambatan yang ada dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di
Kecamatan
Universitas Sumatera Utara
Medan Timur &Upaya Pemerintah Kecamatan
Medan Timur
Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian ini
Universitas Sumatera Utara
