1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
dijelaskan bahwa pemerintah pusatmemberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah
daerah
dalam
menjalankan
fungsi
pemerintahan
sehingga
pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sendiri daerahnya dan kekayaan sumberdaya yang dimilikinya. Pemberian otonomi kepada daerah tiada lain bertujuan untuk pengembangan kehidupan demokrasi, meningkatkan kreatifitas dan peran serta masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu daerah pariwisata yang potensial, Kabupaten Badung merupakan daerah yang memiliki kepadatan kendaraan yang sangat padat dimana Kabupaten Badung adalah kabupaten yang memiliki kepadatan kendaraan nomor dua setelah Kota Denpasar di Provinsi Bali. Setiap perjalananan dengan kendaraan bermotorpasti diawali dan diakhiri dengan tempat parkir, maka masalah parkir tersebut sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan.Dimana tempat-tempat yang memiliki laju kendaraan yang tinggi dapat terganggu oleh kendaraan yang parkir dibadan jalan, sehingga Pemerintah Kabupaten Badung dituntut untuk dapat mengelola parkir dengan maksimal. Masalah parkir tersebut merupakan masalah umum yang sering dijumpai dalam lalu lintas jalan dan merupakan salah satu penghasilan Pendapatan Asli
2
Daerah Kabupaten Badung.Potensi pendapatan dari perpakiran Kabupaten Badung sangat besar tetapi Pemerintah Kabupaten Badung tidak membentuk Perusahaan Daerah (PD) Parkir untuk menangani pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Badung tersebut.Sebagai gantinya, Pemerintahan Daerah Badung membentuk UPT (Unit Pelayanan Teknis) perparkiran yang bernaung di bawah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Unit tersebut hanya bersifat sebagai koordinator yang menentukan zona-zona tempat parkir di tempat umum. Sementara pengelolaan parkirnya diserahkan langsung kepada desa adat atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang saat ini diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat desa dan kelurahan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan, dan lembaga kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, dan pengendalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan Desa dan Kelurahan. Pengelolaan parkir khususnya di Kelurahan Kuta, tertulis dalam surat perjanjian
No:
050/5579/DISHUBKOMINFO
dan
nomor:
058/LPM-
KUTA/XII/2014dikelola langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta yang dikoordinasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi
3
dan Informatika Kabupaten Badung untuk menangani langsung pengelolaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menunjuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat karena dinilai mampu mengelola parkir dengan baik.Selain itu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih langsung oleh masyarakat Kelurahan Kuta. Kelurahan Kuta memiliki dua belas banjar dinas yang setiap banjarnya diwakilkan sedikitnya oleh dua orang yang menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta dituntut untuk mengelola seluruh wilayah parkir di wilayah Kelurahan Kuta dengan baik.Dimana Kelurahan Kuta merupakan jantung pariwisata sekaligus tempat pariwisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara di Kabupaten Badung.Dapat dilihat dari keadaannya saat ini, keadaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta sangat padat dan kurangnya lahan parkir sehingga pemerintah dan pengelola memberikan badan jalan sebagai tempat parkir pengunjung.Untuk jalan rawan kemacetan dan jalan kecil, pengelola tidak mengijinkan pengendara untuk parkir ditempat tersebut.Mengingat banyak baliho yang sudah ditempel disepanjang jalan dilarang parkir oleh pengelola. Terdapat sanksi pengempesan ban kendaraan hingga penahanan kartu identitas bagi pengendara yang melanggar. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Agar dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemasukan kas daerah melainkan juga bagi objek retribusi dalam hal ini masyarakat.
4
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihanpilihannya,
berpartisipasi,
bernegosiasi,
mempengaruhi
dan
mengelola
kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat mengandung perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik yaitu: perbaikan ekonomi,
perbaikan
kesejahteraan
sosial
(pendidikan
dan
kesehatan),
kemerdekaan dari segala penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. (Mardikanto 2013:28) Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat
Kelurahan
Kuta
berupaya
meningkatkan kemampuan masyarakatnya dengan program-program yang telah dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat dengan dibantu oleh masyarakat Kuta itu sendiri dengan menggunakan dana dari hasil retribusi parkir yang diperoleh melalui pengelolaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan kesempatan penuh bagi masyarakat untuk memberdayakan masyarakatnya. Pendapatan dari hasil retribusi parkir tersebut digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk membantu masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Kuta. Selain itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat Kelurahan Kuta dengan memberikan surat lowongan pekerjaan sebagai juru parkir ke setiap banjar di Kelurahan Kuta tersebut.
5
Sehingga masyarakat lokal Kelurahan Kuta yang belum memiliki pekerjaan dapat memiliki pekerjaan sebagai juru parkir setempat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta mendapatkan 60 persen dari seluruh hasil retribusi parkir wilayah Kelurahan Kuta dan menyerahkan 40 persen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.Jadi selain mendapatkan
potensi
pendapatan
parkir
yang
cukup
besar,
Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta juga dituntut untuk dapat mengatasi masalah parkir yang terdapat di wilayah tersebut dan dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuta. Perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan, kemerdekaan dari segala penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran sedang di program oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakatnya. 1.2
Rumusan Masalah Bagaimanapengelolaan retribusi parkir untuk pemberdayaan masyarakat
oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta ? 1.3
Batasan Masalah Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan retribusi parkir untuk
pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Pembedayaan Masyarakat Kelurahan Kuta.Dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemberdayaan Kelurahan Kuta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab mengelola retribusi parkir dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuta.
6
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi pengelolaan
retribusi parkir untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuta oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.
Manfaat Teoritis a.
Dapat menambah pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan parkir
b. 2.
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya
Manfaat Praktis a.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Badung dan Kelurahan Kuta agar dapat lebih maksimal dalam pemberdayakan masyarakat desa/kelurahan
b.
Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat turut membantu pemerintah maupun lembaga untuk memberdayakan masyarakat itu sendiri.
1.6
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan bab dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. Pada
BAB I yaitu menguraikan latar belakang permasalahan berupa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta berupaya meningkatkan
7
kemampuan masyarakatnya dengan program-program yang telah dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan mengelola retribusi parkir yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan dengan membuat satu sub pertanyaan yang penulis fokuskan dengan batasan masalah. Dalam bab ini pula penulis menyampaikan tujuan serta manfaat dari penelitian ini. BAB II yaitu Tinjauan Pustaka, menguraikan kajian pustaka berupa karyakarya ilmiah serta konsep kerjasama pengelolaan parkir, konsep pengelolaan kelembagaan, konsep retribusi daerah dan konsep pemberdayaan masyarakat. BAB III yaitu Metodelogi Penelitian, menguraikan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik Porposive Sampling, serta menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, studi pustaka, penelusuran data online serta observasi. BAB IV yaitu Pembahasan, penulis menguraikan gambaran umum Kelurahan Kuta dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta, serta menganalisa hasil temuan mengenai penelolaan retribusi parkir dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuta. BAB V yaitu Penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian terkait dengan sejauh mana keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan retribusi parkir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta.
