Bab I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dalam era otonomi daerah, setiap daerah mengeluarkan kebijakan serta
langkah-langkah dalam mengembangkan wilayahnya. salah satu kewenangan yang diberikan adalah daerah mendapat wewenang dalam mengekploitasi serta mengeksplorasi sumber daya yang mendukung roda perekonomian daerah. Apalagi mencakup wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). selain itu, luas wilayah suatu daerah merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Tanpa batas yang tegas, luas wilayah tidak mungkin
dihitung.
hal
ini
menjadi
kajian
serius
berbagai
pihak
yang
mengindikasikan bahwa penegasan batas antar daerah menjadi sangat penting serta rentan terhadap terjadinya konflik. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas untuk mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti. Hingga Saat ini masih banyak daerah-daerah yang telah dibentuk namun belum melakukan penegasan batas daerahnya di lapangan. Dari jumlah perbatasan yang terdiri dari 946 segmen (151 segmen provinsi, 795 segmen Kabupaten/Kota) yang terselesaikan baru 151 segmen dan yang sudah ditetapkan dengan Permendagri baru 79 dan dalam proses 206 segmen sementara 609 segmen lagi belum tersentuh (DirjenPUM,2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2006 meliputi pedoman penegasan batas daerah di darat maupun di laut. Secara garis besar Permendagri no 1
1
tahun 2006 dibagi menjadi 8 Bab besar, yaitu: ketentuan umum, penegasan batas daerah, tim penegasan batas daerah, keputusan penegasan batas daerah, fasilitasi perselisihan batas daerah, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan penutup. Selain itu terdapat pula lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berisi Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam lampiran ini memuat penjelasan secara teknis aspek-aspek penegasan batas daerah. Saat dilakukan studi awal terhadap isi dari Peraturan menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2006, ditemukan beberapa hal yang dinilai kurang sesuai. Kekurangan tersebut meliputi pendefinisian beberapa istilah, spesifikasi pengukuran dan pemetaan yang kurang lengkap maupun dari aspek penyusunannya. Suatu penelitian atas Kajian teknis Peraturan menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2006 untuk penegasan batas daerah di wilayah laut telah dilakukan oleh reynard daniel(2011) dalam “kajian teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 2006 tentang penegasan batas daerah di wilayah laut”. Oleh karena itu, fokus penelitian tugas akhir ini tentang teknis penegasan batas daerah untuk wilayah darat. Dengan demikian penelitian atas Permendagri no 1 tahun 2006 dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
1.2
Rumusan Masalah Dari latar belakang yang diungkapkan diatas, maka rumusan masalah yang
menjadi inti dari kajian ini adalah: “Permendagri no 1 tahun 2006 yang merupakan pedoman dalam penegasan batas daerah masih didapati beberapa hal yang dinilai kurang sesuai. Kekurangan tersebut meliputi pendefinisian beberapa istilah, spesifikasi pengukuran dan pemetaan yang kurang lengkap maupun dari aspek penyusunannya.”
2
1.3
Tujuan penelitian Tujuan dari kajian ini adalah untuk merevisi Isi dari Permendagri no 1 tahun
2006 beserta lampirannya.
1.4
Manfaat Manfaat dari tugas akhir ini antara lain adalah sebagai berikut: a. Memperkaya informasi tentang Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 dari segi teknis tentang penegasan batas daerah di wilayah darat. b. Dapat dijadikan referensi tambahan untuk mengatasi persengkataan batas antar daerah di wilayah darat.
1.5
Ruang Lingkup Ruang lingkup kajian dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah: a. Identifikasi aspek teknis yang terdapat dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006. b. Pengkajian aspek teknis yang ada pada peraturan tersebut terhadap kaidah pengukuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip geodesi.
1.6
Metodologi Metodologi yang akan digunakan dalam proses penyusunan tugas akhir ini
adalah:
3
Tahap Persiapan STUDI LITERATUR
Tahap Pengumpulan Data
LAMPIRAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2006
PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2006
Tahap Pengolahan Data IDENTIFIKASI
REVISI
Tahap Analisis
ANALISIS
KESIMPULAN Tahap Kesimpulan dan Saran SARAN
Gambar 1.1 Metodologi Penelitian
a. Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan studi literatur konsep batas, landasan hukum penegasan batas dan kaidah–kaidah keilmuan Geodesi.
4
b. Tahap pengambilan data Data yang digunakan berupa softcopy Permendagri no 1 tahun 2006 beserta lampiran penjelasannya yang diperoleh melalui media internet. c. Tahap pengolahan data Pengolahan data dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap pertama dengan cara identifikasi pasal per pasal dari Permendagri no 1 tahun 2006 beserta lampirannya. Tahap selanjutnya adalah proses revisi terhadap hasil identifikasi. d. Tahap Analisis Analisis dilakukan terhadap hasil revisi, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap revisi yang diberikan berdasarkan keilmuan Geodesi. e. Tahap Kesimpulan dan Saran Kesimpulan diambil dari hasil pengolahan data, analisis, dan temuantemuan selama proses penelitian. Sementara saran
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan dalam penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut: a. Bab I : PENDAHULUAN Pada bab ini, dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup kajian serta metodologi peneitian. b. Bab II : TEORI DASAR Bab ini berisi sumber acuan yang digunakan berupa tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kajian ini.
5
c. Bab III : KAJIAN TEKNIS Bab ini menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam pembuatan tugas akhir. Dimulai dari persiapan, pengambilan data, pengolahan data, hingga hasil dari pengolahan data d. Bab IV : ANALISIS Bab ini akan menjelaskan analisis hasil revisi
berdasarkan keilmuan
Geodesi. e. Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dari kajian beserta saran bagi pihak-pihak yang terkait.
6
