BAB I PENDAHULUAN. dalam kerangka pembangunan ekonomi dunia. Bahkan hampir sebagian besar

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di abad 21 M saat ini, aktivitas industri telah menjadi sandaran utama dalam kerangka pembangunan ekonomi dunia. Bahkan hampir sebagian besar negara yang telah mampu membangun produktivitas ekonomi nasionalnya berdasarkan kepada aktivitas industri, telah menjadi negara - negara pengendali perekonomian dunia. Hal ini dibuktikan dengan hasil survey World Bank tahun 2014 terhadap predikat perekonomian negara terkaya di dunia. Bahwa 5 negara terkaya di dunia yakni Luksemburg, Norwegia, Qatar, China, dan Amerika Serikat, meraih predikat tersebut ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan produktivitas industri di negaranya masing-masing 1. Dilain sisi, negara-negara yang masih dalam kerangka ekonomi agrarisnya. Negara-negara tersebut dalam perkembangan ekonominya, juga tidak dapat terlepas dari pengaruh keberadaan aktivitas industri di dunia saat ini. Hal ini disebabkan oleh seluruh aktivitas produksi kini telah mencapai tahapan tertingginya dalam karakter monopolistik kapital berupa industri dan finansial yang saling berkolaborasi dan memiliki fungsi berbeda satu sama lain 2. Sehingga

1

http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth/, data diunduh pada 17 Februari 2016, pukul 01.10 V.I. Lenin. 1970. Imperialisme The Highest Stage Of Capitalism. Dalam jurnal e-book Foreign Languange Press: Peking. Vol 23. Hal 10.

2

1 Universitas Sumatera Utara

tak satu pun hasil produktivitas agraria di berbagai negara akan berkembang secara sendirinya tanpa bermuara kepada proses produksi industrial hingga menjadi beraneka ragam barang komoditas. Hal serupa juga telah diutarakan oleh Karl Marx dalam sirkulasi produksi di era peradaban kapitalisme, bahwa semenjak masyarakat telah menyandarkan sistem perdagangan modern melalui penggunaan uang dalam aktivitas ekonominya. Maka sejak saat itu setiap klas yang bermilik senantiasa memperoleh keuntungan dengan nilai yang didapatkan melalui proses kerja yang merubah serta meningkatkan nilai guna suatu barang. Sehingga terjadi pertambahan nilai terhadap suatu barang tersebut dari bentuk mulanya 3. Hal ini lah yang disebut sebagai keutungan dalam sistem ekonomi kapitalisme dan menjadi fondasi dasar dari keberlanjutan perekonomian masyarakat hingga saat ini. Keuntungan tersebut kemudian akan tetap menjadi modal dalam proses kerja merubah dan meningkatkan nilai guna suatu barang hingga berkembang terus menerus secara simultan 4. Proses kerja merubah dan meningkatkan nilai guna suatu barang itu sendiri yang kini dikenal sebagai aktivitas industri sebagaimana yang telah diutarakan diatas. Aktivitas industri sendiri dalam sejarah kemunculannya tidak terlepas dari perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat terutama di dataran Eropa. Sejak masyarakat mulai mengenal perdagangan modern (merkantilisme modern) 3

Frederick Engels. 1982. Tentang Das Kapital Marx. Jakarta: Hasta Mitra. Hal 39. Darsono Prawironegoro. 2012. Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi Revolusi. Jakarta: Nusantara Consulting. Hal 136.

4


hingga berkembang menuju kelahiran gilde-gilde pada sekitar abad 15 – 17 M. Embrio awal kelahiran industri telah dimulai. Perkembangan keberadaan gildegilde tersebut telah membawa peradaban masyarakat ke arah aktivitas ekonomi permodalan (kapitalisme) yang diperankan oleh para golongan pemilik modal (klas borjuasi) dari yang sebelumnya aktivitas ekonomi berdasarkan penguasaan atas tanah (feodalisme). Akan tetapi perubahan tersebut tidak berlangsung tanpa melalui proses penegasian sebuah sistem sosial yang ada sebagai akibat dari krisis sosial atas sistem lama yang telah usang. Proses penegasian tersebut terjadi secara revolusioner yang dipengaruhi oleh perkembangan kontradiksi sosial di dalamnya 5. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya berbagai peristiwa revolusi sosial penggulingan raja-raja sebagai tuan tanah yang mengekang perkembangan klas borjuasi dan menelantarkan para tani hamba dalam kondisi kemiskinan dan kemelaratan di belahan benua Eropa. Hingga peristiwa revolusi paling fenomenal yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan industri yakni terjadinya Revolusi Perancis tahun 1789, yang berhasil menggulingkan Raja Louis XIII oleh kepemimpinan Napoleon Bonaparte sebagai klas borjuasi dengan semangat Egalite, Fraternite, Liberte. Krisis sosial berupa kemelaratan dan kemiskinan para tani hamba di Perancis, akibat dari kediktatoran kekuasaan Raja Louis XIII sebagai raja tuan tanah paling berkuasa di Perancis, merupakan dasar dari pemicu terjadinya peristiwa revolusi tersebut. Peristiwa fenomenal ini menjadi titik balik kemajuan industri yang dimulai dari belahan benua Eropa

5

Frederick Engels. 2005. Dialektika Alam. Jakarta: Hasta Mitra. 2005. Hal 136.


hingga akhirnya memberikan pengaruh kuat terhadap berlangsungnya peristiwa Revolusi Industri di sekitar abad 19 M 6. Proses dialektika sosial tersebut diatas menjadi hukum atas perkembangan kelahiran industri yang berkembang hingga saat ini. Dimulai dari belahan benua Eropa sejak abad 19 M sebagai titik balik perkembangan industri secara pesat melalui Revolusi Industri, hingga kini di abad 21 M industri telah menjadi suatu aktivitas utama perekonomian masyarakat. Namun dalam perkembangannya saat ini, sebagai salah satu aktivitas utama perekonomian masyarakat. Industri dalam bentuk perusahaan juga telah menjadi rahim dari berbagai kelahiran dan perkembangan gerakan sosial dalam bentuk aksi protes, mogok kerja, hingga penggulingan rezim dalam bentuk revolusi seperti halnya peristiwa Komune Paris 1871, Revolusi Oktober 1917 Uni Soviet, Revolusi Borjuasi Tipe Baru 1949 Tiongkok, dan deretan revolusi sosial lainnya yang didasari dari

kontradiksi klas antara klas borjuasi pemilik

perusahaan dan di lain sisi klas buruh sebagai klas pekerja di dalam hubungan industrial 7. Kontradiksi ini mengakibatkan krisis sosial bagi klas buruh sebagai klas yang terus menerus melakukan kerja pertambahan nilai produksi dalam aktivitas industri. Seluruh aktivitas tersebut dikuasai oleh klas pemilik perusahaan (klas borjuasi), sehingga mengakibatkan hampir sebagian besar nilai yang diciptakan oleh kerja klas buruh dirampas oleh klas borjuasi. Hal ini yang lazim 6 7

Sartono Kartodirjo. 1989. Revolusi Perancis. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal 45. https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_komunis, Data diunduh tanggal 17 Februari 2016 pukul 19.45


disebut sebagai penghisapan nilai lebih yang dilakukan oleh klas borjuasi kepada klas buruh dalam setiap nilai yang bertambah dari aktivitas produksi industri 8. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan kehidupan klas buruh tertekan dalam situasi upah yang rendah, ketidakpastian hak kerja, perpanjangan waktu kerja, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Situasi krisis sosial dalam kehidupan klas buruh tersebut telah menjadi pemicu lahirnya gerakan sosialnya. Tujuan dari gerakan sosial itu sendiri yakni perbaikan dan perubahan atas krisis sosial di dalam kehidupannya. Sebagaimana pemaknaan gerakan sosial itu sendiri yaitu sebagai suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat 9. Fenomena gerakan sosial klas buruh atas krisis sosial kehidupannya hingga kini semakin merebak luas di berbagai penjuru dunia. Terlebih dipengaruhi oleh situasi krisis ekonomi global secara periodesasi sebagai akibat dari penghisapan nilai lebih itu sendiri terhadap klas buruh oleh klas borjuasi pemilik perusahaan. Hal ini berujung kepada penurunan daya beli masyarakat (over production) sehingga mengakibatkan hasil produksi bertumpuk dan busuk di gudang-gudang industri karena tidak mampu terjual di masyarakat. Pada akhirnya situasi tersebut menciptakan rentetan kebangkrutan perusahaan yang tak mampu bertahan atas degradasi keuntungannya sendiri. Krisis global tahun 1998 8

Frederich Engels. Tentang Das Kapital Marx. Op.Cit. Hal 125. John D. McCharty and Mayer N. Zald. 1977. Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. Dalam jurnal e-book American Journal of Sociology. Vol. 82. Hal. 1217.

9


yang dipicu oleh jatuhnya mata uang Bath Thailand terhadap kurs valuta asing mengakibatkan beberapa perusahaan raksasa runtuh seperti perusahaan Finance One, Kia Motors, dan May Bank 10. Krisis global tahun 2008 yang dipicu oleh gagal bayar kredit dalam bentuk Subprime Morgage di Amerika Serikat yang mengakibatkan sederetan perusahaan raksasa mengalami kebangkrutan seperti Lehman Brothers, American International Group (AIG), Merril Lynch dan Goldman Sach 11. Hingga krisis ekonomi global tahun 2015 sampai saat ini yang dipicu oleh kebijakan The Fed Bank Sentral Amerika Serikat terhadap kenaikan tingkat suku bunga serta kebijakan devaluasi Yuan juga telah mengakibatkan beberapa perusahaan besar diambang keruntuhan seperti diantaranya Ford Motor, General Motor, Bouraq, Sempati Air, Batavia Air, Panasonic, Toshiba 12. Dilain sisi perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi global saat ini bukan berarti tidak melakukan upaya sedemikian rupa untuk tetap mempertahankan produksinya demi terus meraup keutungan baginya (pemilik perusahaan). Melainkan upaya tersebut telah menjadikan klas buruh, sebagai satu-satunya sasaran untuk menyelamatkan keutungan perusahaan dari aktivitas produksinya. Upaya tersebut berupa pemangkasan upah yang semakin rendah dari kebutuhan hidup rill, hingga yang turut mengemuka saat ini

10

https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia_1997, Data diunduh tanggal 17 Februari 2016 Pukul 21.45 11 http://teguhtimur.com/2008/11/03/carut-marut-krisis-global-2008/, Data diunduh 17 Februari 2016 pukul 23.15. 12 http://ekbis.sindonews.com/read/1085897/39/perusahaan-besar-bangkrut-di-indonesia-1455640928, Data diunduh 17 Februari pukul 23.20.


yakni menjadikan kerja klas buruh dalam ketidakpastian atas pemecatan dan pemenuhan hak-hak normatifnya melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing. Upaya pemberlakuan sistem kerja outsourcing telah mulai dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa pasca krisis global di tahun 1998 sebagai salah satu mekanisme penyelematan perusahaan dari terpaan krisis di tahun tersebut. Bahkan tercatat sekitar 90% perusahaan di Eropa dan Amerika Serikat menggunakan sistem kerja outsourcing dalam bisnisnya 13. Di Indonesia sendiri, pemberlakukan sistem kerja outsourcing juga turut dilaksanakan melalui pengesahan regulasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang didalamnya diatur penyelenggaraan sistem kerja outsourcing. Aturan tersebut mengatur bahwa buruh berstatus kontrak dan outsourcing atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dilaksanakan bagi pekerjaan yang bersifat sementara, pekerjaan yang diselesaikan paling lama 3 tahun, pekerjaan musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk dan kegiatan baru, serta produk tambahan yang masih dalam percobaan dan penjajakan. Kemudian, didalamnya juga diatur bahwa status kerja kontrak maupun outsourcing dapat diselenggarakan pada pekerjaan yang terpisah dari kegiatan utama produksi, berupa kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung 14.

13

Jhon Dewey. 2001. Outsource and Company. Dalam jurnal e-book Mercer And Crafield School of Management. Vol 10. Hal 10 14 Dikutip dari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab IX.


Selanjutnya melalui, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sistem kerja outsourcing mulai diberlakukan di berbagai perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan buruhnya di Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya, keputusan tersebut banyak menuai kritik dan protes dari sebagian besar golongan masyarakat terutama klas buruh itu sendiri. Tercatat dalam beberapa momentum mogok nasional maupun peringatan hari buruh internasional, hampir sebagian besar serikat buruh baik yang bersifat nasional maupun lokal menuntut pencabutan Kepmenakertrans tentang sistem kerja outsourcing tersebut di atas. Alasan utama dari tuntutan tersebut yakni pemberlakukan sistem kerja outsourcing justru merampas hak kepastian akan kerja serta hak normatif buruh lainnya seperti hak pesangon, upah minimum, jaminan kesehatan dan lain-lain 15. Dari rangkaian protes yang berlangsung secara berkesinambungan terhadap penyelenggaraan sistem kerja outsourcing berdasarkan Kepmenakertrans tersebut. Pada akhirnya, ditahun 2012 pemerintah menetapkan kembali paket regulasi baru yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem kerja oustsourcing secara mendetail dengan tujuan untuk menertibkan jenis pekerjaan yang dapat diberlakukan sistem kerja outsourcing. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Tentang SyaratSyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. 15

http://www.infogsbi.org/2010/05/pernyataan-sikap-fpr-dalam-peringatan.html, Data diunduh tanggal 18 Februari pukul 00.20.


Pada regulasi tersebut secara mendasar mengatur 5 jenis pekerjaan yang dapat dikenakan sistem kerja outsourcing yaitu; pelayanan kebersihan (cleaning service); penyedia makanan bagi pekerja/buruh, tenaga pengamanan (security); penyedia jasa angkutan transportasi; jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan 16. Keberadaan Permenakertrans No. 19 tahun 2012 tersebut pada kenyataannya hingga saat ini justru semakin menuai penolakan dan protes dari masyarakat terutama klas buruh yang semakin besar. Berbagai serikat buruh justru semakin memperhebat sikap penolakannya agar Permankertrans tersebut dicabut, bahkan penghapusan sistem kerja outsourcing. Sebab meskipun di dalam Permenakertrans tersebut lebih mengatur tentang jenis pekerjaan dan pemenuhan hak bagi buruh yang dikenakan sistem outsorcing, namun faktanya jumlah buruh yang menyandang status kerja outsourcing justru semakin bertambah. Bahkan kualitas pemenuhan hak normatif buruh yang berstatus outsourcing justru semakin menurun 17. Sebagaimana berdasarkan lembaga penelitian perburuhan AKATIGA bahwa di tahun 2012 jumlah buruh outsourcing di Indonesia berkisar sekitar 50% dari seluruh jumlah pekerja formal sebanyak 33 juta jiwa. Sementara pada tahun 2013 jumlah tersebut meningkat menjadi 67% dari jumlah pekerja formal 18. Begitu pula dengan penurunan kualitas pemenuhan hak normatif buruh

16

Dikutip dari Permankertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain pasal 17 ayat 3. 17 DPP GSBI. Serial Propaganda Buruh. Jakarta. Hal 15 18 http://www.jpnn.com/read/2012/10/03/141851/Tenaga-Outsourcing-Separoh-Jumlah-Buruh, Data diunduh 18 Februari 2016 pukul 01.58.


outsourcing bahwa hampir sebagian besar buruh berstatus outsourcing kini hanya menggantungkan hidupnya kepada upah minimum semata tanpa kepastian jaminan kesehatan, tunjangan dan bonus, serta hak pesangon 19. Polemik atas sistem kerja outsourcing di Indonesia yang melahirkan gerakan sosial terutama dari kalangan klas buruh didasari oleh persoalan sistem kerja outsourcing yang berlaku atas regulasi yang mengaturnya. Selain faktor dampak negatif yang melekat pada sistem kerja outsourcing tersebut karena pada dasarnya sistem tersebut merupakan upaya penyelematan pemilik perusahaan (klas borjuasi) dengan mengorbankan hak atas kepastian kerja klas buruh. Di lain sisi, persoalan tersebut juga semakin dipengaruhi oleh kesemerawutan penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di hampir sebagian besar perusahaan yang menggunakan jasa buruh outsourcing. Sehingga beberapa faktor tersebut menjadi akumulasi pemicu gerakan protes klas buruh melalui berbagai media serikat buruh/pekerja dalam bentuk mogok kerja maupun aksi nasional. Persoalan penyelenggaraan sistem kerja outsourcing di perusahaan, dalam hal ini yaitu perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang bernama PT. Pacific Medan Industri. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1997 dibawah naungan region group perusahaan Pacific Inter Link ini, merupakan perusahaan berstatus Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan General Manager bernama Mr. Ali Sulaiman yang berkebangsaan Yaman. Group induk perusahaan ini sendiri

19

DPP GSBI. Op.Cit. Hal 20


yaitu Hayel Saeed Anam Co.Ltd yang berkedudukan di Kota Aden Yaman dan telah memiliki anak perusahaan setidaknya di 87 negara dengan pemasaran ke 80 negara. PT. Pacific Medan Industri sendiri berlokasi di Kawasan Medan Industri II Kabupaten Deli Serdang. Perusahaan ini menggunakan jasa ribuan buruh outsourcing melalui 3 biro jasa outsourcing yaitu PT. Citra Nusa Mutiara, PT. Yubash, dan PT. SMAD. Namun pada pelaksanaannya dalam hubungan industrial antara buruh dan jajaran pemilik perusahaan tersebut kerap melahirkan berbagai persengketaan hak. Sehingga tidak jarang sebagian besar buruh yang bekerja di perusahaan ini melakukan protes dalam bentuk mogok kerja menyikapi penyelenggaraan sistem kerja outsourcing. Tindakan mogok kerja terakhir yang diselenggarakan oleh sebagian besar buruh baik yang berstatus outsourcing maupun tetap yakni pada september 2014 dengan tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing dan pemberian hak cuti haid bagi perempuan, jaminan kesehatan, serta upah lembur 20. Tuntutan tersebut lahir didasari oleh adanya persoalan dalam pemenuhan hak yang diberikan perusahaan selama ini kepada buruh. Terutama dalam persoalan sistem kerja outsourcing, sebagian besar buruh yang bekerja di perusahaan ini berstatus outsourcing namun sebagian besar dari mereka bekerja di bagian-bagian produksi utama. Sementara berdasarkan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 seperti yang dijelaskan

sebelumnya

diatas,

bahwa

buruh

outsourcing

hanya

dapat

diperbolehkan kepada 5 jenis pekerjaan yang bukan berkaitan dengan proses 20

http://hariansib.co/.../Seratusan-Pekerja-PT-Pamin-Unjuk-Rasa-di-KIM-2, Data diunduh 18 Februari 2016 pukul 02.44


produksi utama perusahaan. Bahkan jumlah buruh outsourcing yang direkrut melalui 3 biro jasa yang menjalin kerjasama dengan perusahaan melebihi kapasitas produksi perusahaan. Sehingga hal ini mengakibatkan hampir seluruh buruh outsourcing harus bergantian setiap harinya untuk dapat bekerja dan mendapatkan upah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini pada akhirnya berujung kepada perpanjangan jam kerja buruh di luar dari pekerjaannya di perusahaan, dalam bentuk pekerjaan serabutan atau bahkan menjajakan dirinya bagi buruh-buruh perempuan kepada pemilik perusahaan biro jasa agar dapat memastikan dirinya tetap bisa bekerja setiap harinya di perusahaan PT. Pacific Medan Industri 21. Persoalan lainnya yang berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 di PT. Pacific Medan Industri ialah masa kerja buruh-buruh berstatus outsourcing tersebut melebihi batas masa kerja status outsourcing yang telah diatur yaitu 2 – 3 tahun. Sehingga hampir sebagian besar buruh tersebut menyandang status outsourcing hingga sekian lama dengan keterbatasan hak atas upah, tunjangan, jaminan kesehatan bahkan tanpa hak pesangon ketika diputuskan hubungan kerjanya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penilitian dengan judul : Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Outsourcing di PT. Pacific Medan Industri dengan Studi Analisis Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang

21

DPD GSBI Sumatera Utara. Laporan Investigasi PT. Pacific Medan Industri Tahun 2016.


Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Kepada

Perusahaan Lain. 1.2 Rumusan Masalah Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu : Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri dikaitkan dengan regulasi yang mengaturnya, dalam hal ini yaitu Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ? 1.3 Batasan Masalah Dalam pembatasan masalah di penelitian ini, penulis akan membatasi beberapa masalah yang nantinya akan diteliti. Sehingga nantinya hasil penelitian mampu mengurai beberapa masalah tersebut secara sistematis dan mendasar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu antara lain : 1. Bagaimana kesesuaian penyelenggaraan kebijakan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri dengan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain ?


2. Apa dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan kebijakan sistem kerja outsourcing terhadap buruh maupun perusahaan dalam hal ini pemilik perusahaan ? 1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu antara lain : 1. Untuk menjelaskan secara konkret bagaimana kondisi sistem kerja outsourcing yang berlaku dan sedang dijalankan oleh PT. Pacific Medan Industri terhadap para buruhnya. 2. Untuk menganalisis apa yang menjadi keutungan perusahaan dengan menjalankan sistem kerja outsorcing terhadap buruhnya. 1.5 Manfaat Penelitian 1.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menerapkan beberapa teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisisnya, diantaranya teori kebijakan publik, teori ekonomi politik, serta teori klas dan perjuangan klas.

2.

Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan referensi penelitian sosial bagi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Sumatera Utara.


3.

Secara masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat luas terutama kalangan buruh tentang sistem kerja outsourcing khususnya yang terjadi di PT. Pacific Medan Industri

1.6 Kerangka Teori 1.6.1. Teori Kebijakan Publik Kebijakan adalah suatu keputusan yang mencerminkan sikap suatu organisasi terhadap suatu persoalan yang telah, sedang atau akan dihadapi .Kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan 22. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Menurut Carl Frederich memandang kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan - kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan atau

22

Riant Nugraoho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex media Komputindo. Hal.55.


suatu maksud tertentu 23. Sebagian dasar pemikiran, macam dan jenis kebijakan publik sangat banyak, namun demikian secara sederhana dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu: 1.

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar, yaitu: Undang-Undang dasar Negara Reoublik Indonesia tahun 1945, Undang

–

Undang/Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-

Undang,Peraturan Pemeirntah,Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. 2.

Kebijakan publik yang bersifat mesoatau menengah berupa penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, Surat Edaran Kebijakanya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

3.

Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur kebijakanya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur ,Bupati atau Wali Kota 24.

Menurut Lowi kebijakan umum dibagi atas empat tipe, yaitu 25 :

23

Carl Friedrich. 1995. Gaus Titan of Science. The Mathematical Association of America. Dalam buku Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogjakarta: Media Presindo. Hal. 16. 24 Riant Nugroho D. 2006. Kebijakan Publik Untuk negara-negara berkembang. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 31. 25 Theodore J Lowi. 2005. American Government Power and Purpose. WW Norton & Company. Dalam buku Ramlan Surbakti. 2010. Memahami ilmu politik. Jakarta: PT. Grasindo. Hal. 246-247.


1.

Kebijakan regulatif: kebijakan ini terjadi apabila mengandung paksaan dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Artinya adalah bahwa kebijakan ini dibuat agar individu tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan. Seperti undang-undang hukum pidana, undang-undang antimonopoli dan kompetisi yang tidak sehat dan berbagai ketentuan yang menyangkut keselamatan umum.

2.

Kebijakan redistributif: kebijakan yang bersifat paksaan secara langsung kepada warga negara, tetapi penerapannya melalui lingkungan. Seperti pengenaan pajak secara progresif kepada sejumlah orang yang termasuk kategori wajib pajak untuk memberikan manfaat bagi orang lain melalui berbagai program pemerintah.

3.

Kebijakan distributif: kebijakan yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung (jauh dari pengenaan paksaan secara fisik), tetapi kebijakan tersebut diterapkan secara langsung terhadap individu. Dalam kebijakan ini penggunaan anggaran belanja negara atau daerah untuk memberikan manfaat secara langsung kepada individu, seperti pendidikan dasar bebas biaya, subsidi energi BBM dan sebagainya.

4.

Kebijakan konstituen: kemungkinan paksaan secara fisik sangat jauh dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kebijakan sisa dari ketiga kebijakan diatas. Kebijakan ini mencakup


dua lingkup bidang yaitu urusan keamanan nasional dan keamanan dan luar negeri. 1.6.1.1. Proses Pembuatan Kebijakan Yehezkel Dror, menjelaskan secara rinci makna pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan publik dengan mengatakan bahwa pembuatan kebijakan publik itu adalah “a very complex, dynamic process whose various components make different contribution to it. It decides major guidelines for action directed at future, mainly by governmental organs. These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means” (suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda-beda terhadap pembuatan kebijakan publik tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa depan, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman-pedoman umum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepentingan kepentingan umum dengan cara yang sebaik mungkin) 26. Proses pembuatan kebijakan dimulai dengan menganalisis masalah yang harus diselesaikan melalui pembuatan kebijakan. Mengamati sebuah masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam kebijakan menjadikan sebuah kebijakan menjadi tepat sasaran ataupun tidak menyimpang dari pemecahan permasalahan 26

Solichin Abdul Wahab. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press. Hal 55


yang diinginkan pada awalnya. Kegiatan dalam proses pembuatan kebijakan biasanya berkaitan dengan bagian politik dikarenakan lembaga – lembaga politik sangat sering bersinggungan dengan proses ini. Proses pembuatan kebijakan ditunjukkan melalui serangkaian tahap yang saling bergantung satu dengan yang lain yang diatur menurut sesuai dengan urutan waktu, antara lain 27 : 1. Penyusunan agenda 2. Penyusunan formulasi kebijakan 3. Pengadopsian kebijakan 4. Implementasi kebijakan 5. Penilaian/Evaluasi kebijakan. Proses – proses tersebut diataslah yang kemudian menjadi rangkaian kritis yang mengantarkan pembuatan kebijakan menjadi bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua kalangan dalam jangka waktu yang sesuai dengan kondisi serta dalam lingkungan yang berbeda. Adapun tahapan implementasi kebijakan yang dimaksud ialah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 28.

27 28

Ibid. Hal 7 Riant Nogroho. Public Policy. Op.Cit. Hal.432


Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manejemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling, jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci manajemen implementasi kebijakan dapat disusun sebagai berikut:

NO 1

2

Tabel 1.1 Manajemen Implementasi Tahap Isu Penting Implementasi Strategi • Menyesuaikan struktur dengan strategi • Melembagakan strategi. • Mengoperasionalkan strategi. • Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi. •

Pengorganisasian (Organizing)

•

Desain organisasi dan struktur organisasi. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan. Integrasi dan koordinasi. Perekrutan dan penembatan sumber daya manusia (recruting dan staffing). Hak, wewenang, dan kewajiban. Pendelegasian (sentralisasi dan desentralisasi). Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Budaya organisasi.

• • • • • • •

Efektivitas kepemimpinan. Motivasi. Etika. Mutu. Kerja sama tim. Komunikasi organisasi. Negosiasi.

• • • • • •

3

Penggerakan Kepeminpinan

dan


4

Pengendalian

• • • •

Desain pengendalian. Sistem informasi manajemen. Pengendalian anggaran/keuangan. Audit.

Matriks diatas memperlihatkan tahapan dan rincian pekerjaan dalam implementasi kebijakan. Sementara dalam perumusan kebijakan publik paling tidak terdapat sebanyak enam factor strategis yang biasanya mempengaruhi, factor-faktor tersebut meliputi : 1. Faktor Politik. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan suatu kebijakan publik, karena dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai actor kebijakan (policy actors), baik aktor-aktor dari pemerintah maupun dari kalangan bukan pemerintah (pengusaha, LSM, asosiasi profesi, media massa, dan lain-lain). 2. Faktor ekonomi/financial. Faktro ini pun perlu dipertimbangkan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan atau menyerap dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam suatu daerah. 3. Faktor administratif/organisatoris. Dalam perumusan kebijakan perlu pula dipertimbangkan faktor administratif atau organisatoris


yaitu apakah dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yang memadai, atau apakan sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu. 4. Faktor teknologi. Dalam perumusan kebijakan publik perlu mempertimbangkan teknologi yaitu apakah teknologi yang ada dapat mendukung apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. 5. Faktor sosial, budaya dan agama. Faktor ini pun perlu dipertimbangkan, misalnya apakah kebijakan tersebut tidak menimbulkan benturan sosial, budaya, dan agama atau yang sering disebut masalah SARA. 6. Faktor pertahanan dan keamanan. Faktor pertahanan dan keamanan ini pun akan berpengaruh dalam perumusan kebijakan, misalnya apakah kebijakan yang akan dikeluarkan tidak mengganggu stabilitas keamanan suatu daerah 29. 1.6.1.2. Analisis Kebijakan Suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupanya sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat

29

Budi Winarno. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Press. Hal 45.


kebijakan dalam membuat keputusan 30. Analisis yang dimaksud di dalam analisis kebijakan publik adalah proses dalam menelaah dan memilah unsur-unsur penting yang terkandung di dalam kebijakan publik tersebut. Selain memilah dan menilah bagian-bagian penting yang terkandung di dalam suatu kebijakan, analisis kebijakan publik juga bertujuan untuk menemukan rancangan-rancangan alternatif baru yang ada didalam kebijakan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan pandanganpandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi suatu program yang lengkap. Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif,evaluatif, dan perspektif. Sebagai suatu terapan dalam disiplin ilmu analisis kebijakan publik diharapkan dapat menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang memiliki dasar logika yang jelas dan mengandung 3 macam tolak ukur utama yaitu : 1.

Nilai yang pencapainya mertupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi

2.

fakta yang keberadaanya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai

30

William.N.Dunn. 2003. Analisis Kebijakan Publik II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal.95.


3.

tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilainilai 31.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan sesorang dalam menganalisis sehingga memiliki dasar logika yang kuat yaitu pendekatan empiris,valuatif dan normatif. Pendekatan Dalam Analisis Kebijakan Publik Tabel 1.2 Pendekatan Empiris Valuatif Normatif

Pertanyan Utama Adakah dan adakah (fakta) Apa manfaatnya (nilai) Apakah yang harus di perbuat (aksi)

Tipe Informasi Deskriptif dan prediktif Valuatif Preskriptif

Sumber : Analisis Kebijakan Publik. Wiliam N. Dunn Hal 98 Tabel diatas menjelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menganalisis sebuah kebijakan publik. Pendekatan empirisi menekankan penjelasan berbagai sebab dan akibat dari sebuah kebijakan publik. Pertanyaan utama di dalam pendekatan empiris bersifat faktual dan informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif. Contohnya meramalkan, menjelaskan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan atau jalan raya 32. Sebaliknya, pendekatan valuatif lebih menekankan terhadap penentuan bobot atau nilai yang terkandung didalam

31

Ibid. Hal 97 Thomas Dye. 1976. Police Analysis: What Governments Do Why They do it, and what Diffrence it Makes. Univesrity AL: The University of Alabama Press. Hal 257.

32


kebijakan. Adapun pertanyaan dalam analisisnya adalah berapa nilai dan bobot yang terkandung di dalam kebijakan tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Sebagai contoh, setelah memberikan informasi deskriptif mengenai berbagai macam kebijakan perpajakan, analisi dapat mengevaluasi berbagai cara yang berbeda dalam mendistribusikan beban pajak menurut konsekuensi etis dan moral mereka. Dan yang terakhir adalah pendekatan normatif yang menekankan terhadap rekomendasi serangkaian tindakan-tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah publik, pertanyaan dalam pendekatan ini adalah yang berkenaan dengan tindakan yang diapilkasikan dari kebijakan publik tersebut. Sebagai contoh, kebijakan jaminan pendapatan minimum tahunan dapat direkomendasikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. 1.6.1.3. Tata Urutan Peraturan Di Indonesia Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki beberapa jenis peraturan yang bersifat mengikat secara umum. Jenis peraturan tersebut diatur sedemikian rupa secara berurut-urutan mengacu kepada azas hukum lex superior derogate lex inferior. Adapun aturan yang mengatur tentang tata urutan peraturan atau perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 7 ayat (1) diatur bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : a. Undang-Undang


Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; d. Peraturan Daerah Provinsi; e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 33. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundangundangan nasional. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan : Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; Bila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan 33

Dikutip dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undang pasal 7 ayat 1.


Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota34. Tata urutan perundang-undangan diatas juga mengatur bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh institusi-institusi yang ada harus berdasarkan kepada ketentuan yang tertera di dalam jenis hukum yang paling teratas dan kemudian berturut-turut kebawah. Sementara untuk jenis peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian seperti Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan lain-lain juga diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 pada pasal 8 ayat (1) bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

34

http://rereryiop.blogspot.com/2013/07/tata-urutan-peraturan-perundang-undangan_2955.html.Data diunduh 12 April 2016 pukul 9.20.


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat 35. Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri, namun frase "…peraturan yang ditetapkan oleh… menteri…" di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya. Persoalan selanjutnya, yaitu tentang kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut. Pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya

dan

mempunyai

kekuatan

hukum

mengikat

sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Dibentuk berdasarkan kewenangan.

35

Dikutip dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undang pasal 8ayat 1


Dalam doktrin hukum, hanya dikenal dua macam peraturan perundangundangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundangundangan yang dibentuk atas dasar : 1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan. 2. Delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan. A. Hamid S. Attamimmi menegaskan Atribusi kewenangan perundangundangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu 36. 1.6.2. Teori Ekonomi Politik Adam Smith dalam buku The Wealth Of Nations menjelaskan tentang Ekonomi Politik adalah cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan berbeda, yang pertama menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat atau mengupayakan swasembada bagi masyarakat, yang kedua yaitu menyediakan sejumlah daya bagi negara atau pemerintah agar mereka mampu menjalankan berbagai tugas dan fungsinya dengan baik 37. Sementara Martin Staniland mengemukakan pengertian ekonomi politik yakni interaksi sistematis antara aspek ekonomi dan aspek politik. Hubungan 36

A. Hamid S Attamimmi. 1990. Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara). Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 352. 37 Adam Smith. The Wealth Of Nation. Dalam buku Philipus dan Nurul Aini. 2004. Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 126.


interaksi tersebut bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik itu dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya dimana bersifat deterministik atau hubungannya yang bersifat timbal-balik (respositas) atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus 38. Hal terpenting untuk memahami ekonomi politik (domestic dan internasional) yaitu dengan memperhatikan isi subtansi (content) dan konteksnya. Istilah ekonomi politik (Political Ekonomi) saja sudah dapat diperdebatkan mulai dari apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana? Ekonomi politik secara teoritikal tidak dapat dikaji secara sendiri-sendiri dalam arti ada bidang ekonomi secara terpisah dan ada bidang politik secara terpisah juga. Pemisahan dunia ekonomi dan politik sejak berabad-abad silam adalah masa lampau, kini ia sudah mulai dipadukan melalui sejumlah konsep dan teori. Ekonomi politik yang dialektis, deterministik, dan interaktif berkaitan dengan kecenderungan actor-aktor ekonomi yang harus mencermati aspek-aspek politik. Demikian juga sebaliknya, politik harus memberikan perhatiannya kepada berbagai aspek ekonomi secara timbal balik. Tentang bagaimana negara dan proses politik yang terkait didalamnya mempengaruhi produksi dan distribusi kekayaan, bagaimana keputusan-keputusan politik dan kepentingan-kepentingan yang adamempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut, dan dengan cara apa sebaiknya, serta bagaimana kekuatan-kekuatan

38

Martin Staniland. 2003. Apakah Ekonomi Politik Itu. Jakarta: Rajawali. Hal. 83.


ekonomi mempengaruhi penyebaran kekuasaan dan kemakmuran diantara actoraktor politik dan diantara negara-negara. Akhirnya, bagaimana kekuatan-kekutan ekonomi tersebut mengubah ditribusi politik dan militer pada tingkat internasional. Kesemua pertanyaan tersebut merupakan gagasan umum yang menjadi cara mengkaji sistem ekonomi politik 39. Ilmu ekonomi politik secara konvensional mempelajari anatomi sistem politik dan ekonomi suatu negara, yang diterapkan untuk masyarakat dan dalam praktek pemerintah sehari-hari. Yang dipelajari secara intensif adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai intrumen atau alat untuk mengatur kehidupan social atau sistem ekonomi. Sistem kekuasaan menjadi focus paling utama dalam ilmu ekonomi politik yang konvensinal tersebut. Jika peran negara atau pemerintah sangat dominan dalam sistem ekonomi, maka sistem ekonomi suatu negara tersebut lebih digolongkan kedalam anatoni negara sosialis atau komunis. Jika peran negara kecil atau tidak dominan, maka sistem ekonomi politik negara bersangkutan dapat digolongkan pada kelompok negara kapitalis-liberal. Dengan analisis secara anatomis tersebut, maka sistem ekonomi politik secara faktual dibagi kedalam dua kelompok besar, yakni sistem soisalis dan sistem kapitalis liberal 40.

39

Yanuar Ikbar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2 (Implementasi Konsep Dan Teori). Bandung: ,PT Rafika Aditama.. Hal.4-5 40 Didik J. Rachbini. 2002. Ekonomi Politik (Paradigma dan Teori Pilihan Publik). Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 14-16.


1.6.2.1. Ekonomi Politik Marxis Menurut sejarahnya marxisme memiliki dua dimensi yakni sebagai teori ilmiah dan proyek politik revolusioner, namun pada kenyataan kedua dimensi ini sulit untuk dipisahkan. Dan teori nilai lebih, merupakan kunci penting usaha untuk menginterpretasikan kapitalisme beserta sejarah panjang peradabaan materil, namun Karl Marx sendiri dalam karyanya yang terkenal Das Kapital menawarkan analisis/uraian mengenai mekanisme kapitalisme, yakni akumulasi dan ekspansi capital, pemiskinan kelas pekerja dan krisis kelebihan produksi, uraian-uraian tersebut telah memberikan landasan moral untuk melakukan perlawan terhadap sistem kapitalis 41. Dalam memahami teori Marx tentang masyarakat dan negara tidak boleh dilupakan sama sekali teorinya di bidang ekonomi. Teori nilai ini berdasar pada tenaga, teori nilai lebih, teori akumulasi capital, teori kosentrasi capital dan teori pemiskinan semua pada substansinya adalah bagaimana kelas kapitalis sebagai yang berpunya hidup dan berkembang dari eksploitasi kelas proletar. Ekonomi Politik adalah bagian penting dari materialisme historis. Ini merupakan ilmu untuk mempelajari hukum-hukum gerak dari ekonomi atau kehidupan manusia. Ekonomi politik mengalami penajaman selama abad ke 17 sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi sebagai ilmu modern dan ilmiah baru mendapat kedudukan pada abad ke 18.

41

Darsono Prawironegoro. Op.Cit. Hal 125.


Meskipun telah mengalami kemajuan besar, ekonomi politik pada masa lalu hanya terbatas pada pemujaan terhadap kepemilikan perseorangan dan sistem kapitalis. Sehingga, tidak dapat menjelaskan dengan komplit hukumhukum ekonomi kapitalis, tidak menghiraukan sistem-sistem ekonomi yang lainnya. Karl Marx merombak ekonomi politik menjadi sebuah sebuah studi ilmah yang menyeluruh. Marx, dengan ilmiah dan menyeluruh menyelidiki kompleksitas hubungan produksi dan pertukaran barang-barang dalam sistem kapitalis juga terhadap sistem ekonomi lain sebelumnya. Melalui usaha ini, dia menemukan rahasia kelahiran, perkembangan dan kebangkrutan yang tidak terelakkan dari sistem kapitalisme. Berdasarkan penemuan Marx, revolusi sosialis memiliki fondasi yang kokoh dan ilmiah menjadi sosialisme ilmiah. Teori ini adalah pedoman yang diperlukan dalam mempelajari dan memahami dengan benar ekonomi masyarakat, klas dan perjuangan klas 42. Teori ini menjelaskan bagaimana menganalisis kerangka kerja dan hubungan dari klas-klas dalam masyarakat di masa lalu dan kapitatalisme ini. Selanjutnya menerangkan basis-basis material dari masalah perjuangan revolusioner dan perjuangan klas pekerja saat ini, dan menjelaskan basis material hari depan sosialis dari sebuah usaha revolusi. Untuk memahami ekonomi politik Marxisme maka perlua melihat beberapa varibabel.

42

Ibid. Hal 130


1.6.2.1.1. Nilai Lebih Nilai lebih ini merupakan bentuk moneter dari bagian produksi pekerja yang dia serahkan pada pemilik alat produksi tanpa menerima apapun sebagai gantinya 43. Bagaimana penyerahan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktek pada masyarakat kapitalis? Penyerahan tersebut melalui proses pertukaran. Pembeli tenaga kerja membelinya mengosumsinya dengan menjual penjualnya bekerja. Proses bekerja dalam masyarakat kapitalis ada dua kekhasan yakni 44; pertama pekerja bekerja di bawah kontrol kapitalis, kedua produk menjadi milik kapitalis, karena proses kerja itu hanyalah suatu proses diantara dua hal/barang dibeli kapitalis, yaitu tenaga kerja dan alat produksi. Akan tetapi si kapitalis tidak menginginkan nilai pakai diproduksi demi untuk nilai pakai itu sendiri, tetapi hanya tempat penyimpanan niali tukar dan teristimewa nilai lebih. Kapitalis membeli tenaga kerja dari pekerja, dan sebagai tukar dari upah tersebut, kapitalis mengambil seluruh produksi dari pekerja tersebut, semua nilai yang baru dihasilkan yang telah dimasukkan ke dalam nilai produksi tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa nilai lebih adalah perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai tenaga kerjanya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja dalam masyarakat kapitalisme adalah tenaga kerja merupakan sebuah komoditi dan seperti komoditas lainnya, nilainya tergantung dari kuantitas kerja kebutuhan secara sosial untuk 43 44

Ernest Mandel. 2006. Tesis-tesis Pokok Marxisme. Yogyakarta: Resist Book. Hal 149. Frederick Engels. Op.Cit. Hal 87.


memproduksi tenaga kerja , yaitu biaya hidup kelas pekerja dalam makna luas. Sama halnya di setiap negara-negara, masing-masing menetapkan upah minimum sesuai dengan kebutuhan hidup layak kelas pekerja. Namun pada kenyataannya, hasil komoditi yang dihasilkan kelas pekerja malah tidak bisa dinikmati atau kelas pekerja terasingkan akan barang-barang produksi yang dihasilkannya. Semua dirampas dan dirampok oleh kelas kapitalis/pemilik modal.nilai lebih disebut juga sebagai perbedaan antara biaya hidup tersebut dan nilai yang diciptakan oleh kelas pekerja tersebut 45. Sedangkan untuk menghitung nilai lebih yang dirampas kapitalis atas kelas pekerja dapat dihitung sebagai berikut 46 : VA = VT – (VC1 + VC2) SV = VA – VC3 Keterangan : VA = Nilai Tambah VT = Nilai keseluruhan produk periode tertentu VC1 = Nilai kapital bentuk mesin,peralatan, pendirian pabrik VC2 = Nilai capital bahan mentah VC3 = Upah SV = Nilai Lebih

45 46

Ibid. Hal 92 Ibid. Hal 97


Sedangkan untuk menghitung derajat penghisapan kapitalis terhadap kelas pekerja bisa melalui ; SV / VC3 x 100% = % atau derajat penghisapan Berikut dibawah ini contoh perhitungan nilai lebih di PT. Hockinda Citra Lestari yang telah dirangkum oleh Bagian Litbang Departemen Pendidikan dan Propaganda Dewan Perwakilan Daerah Gabungan Serikat Buruh Independen (DPD-GSBI) Provinsi Sumatera Utara 47 : Data Nilai Lebih 1069 Buruh di PT. Hockinda Citra Lestari Tahun 2014 A. Data Harga dan Jumlah Produksi Tabel 1.3 No

Nama Barang

1

Kompor Minyak

Jenis Barang 30 MC 22 MC 22 MB 16 MC 16 MB 10 MC

Jumlah Produksi/Hari 40 120 60 600 120 420

Harga (Rp)

10 200 300 200 400

613.000 462.000 299.000

20 1 unit 2 minggu 1 unit 2 minggu 1 unit 2 minggu 1 unit 2 minggu 1 unit 2 minggu 1 unit 2 minggu 1 unit 1 bulan

749.300 5.500.000 7.175.000 8.900.000 13.000.000 17.000.000 19.000.000 20.000.000

300 200 50

228.800

446.000 195.000 200.000

97.000

Jumlah

2

Oven

01 AR/PH 02 AR/PH 03 AR 03 PH 04 AR/PH

242.000

Jumlah

3

Oven Gas

OGP 03 DS SS1 (TR) SS1 (AR) 105 1 (TR) 105 1 (AR) 105 1 (2 Tingkat) 105 1 (3 Tingkat) B. Ambon (2 Tgkt)

Jumlah 4

47

Kompor Gas

120 MG 100 MG 120 MV

Total Penjualan/Bulan Rp. 446.000.000 Rp. 585.000.000 Rp. 300.000.000

Rp. 1.018.500.000 Rp. 2.349.500.000 Rp. 153.250.000 Rp. 2.310.000.000 Rp. 2.242.500.000 Rp. 2.420.000.000 Rp. 7.125.750.000 Rp. 374.650.000 Rp. 11.000.000 Rp. 14.350.000 Rp. 17.800.000 Rp. 26.000.000 Rp. 34.000.000 Rp. 38.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 535.800.000 Rp. 1.144.000.000

DPD GSBI Sumatera Utara. Laporan Nilai Lebih PT. Hockinda Citra Lestari Tahun 2014.


100 MV Dwi Mutiara Silver Batik Clasic Gold Clasic Silver ND Clasic Silver 522CJ Clasic Silver 333GB Clasic Silver 552HBJ KGPC Batik KGBC Elegan

400 200 400 300 400 100 100

173.000 623.700 267.856 322.300 262.350

Rp. 1.730.000.000 Rp. 3.118.500.000 Rp. 2.678.560.000 Rp. 2.417.250.000 Rp. 2.623.500.000

200 400

333.300 311.000

Ventilator

30 AL/SS 45 AL/SS 60 AL/SS

20 20 30

900.000 2.500.000 5.000.000

Tangki Air

500 Lt 1000 Lt 1500 Lt 2500 Lt

3 4 3 1

2.700.000 3.500.000 4.400.000 8.000.000

Rp. 1.666.500.000 Rp. 3.110.000.000 Rp. 18.488.310.000 Rp. 450.000.000 Rp. 1.220.000.000 Rp. 3.750.000.000 Rp. 5.420.000.000 Rp. 202.500.000 Rp. 350.000.000 Rp. 330.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 1.082.500.000

Jumlah 5 Jumlah 6 Jumlah

1

Saringan Dalam

2

Saringan Pasang

3

Kepala Kompor

4

Sumbu Perol

5

Piring Kue

6

Burner Cg

16 22 30 11 22 30 10 16 22 30 01 02 03 Mg 100 Luar Mg 100 Dalam Mg 120 Luar Mg 120 Dalam

Sparepart Kompor 720 480 120 840 480 100 192 120 90 3 200 72 72 72

Jumlah Total

11.000

Rp. 198.000.000

Rp. 198.000.000 Rp.35.199.860.000

Sumber : Laporan Nilai Lebih PT. Hockinda Citra Lestari Tahun 2014 DPD GSBI Sumatera Utara


B. Data Produksi Sampah Tabel 1.3

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

Jenis Sampah Alumunium Stainless Non Lengket Stainless Lengket Tin Plate Besi 0,5 mm Besi 2 mm Galvanil Besi Bekas Tembaga

Jumlah Sampah/Hari 1000 Kg 300 Kg 400 Kg 200 Kg 100 Kg 400 Kg 50 Kg 100 Kg 5 Kg

Harga/Kg Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 4000 Rp. 50.000

Total Penjualan/Bulan Rp. 625.000.000 Rp. 112.500.000 Rp. 100.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 40.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 6.250.000 Rp. 928.750.000

Sumber : Laporan Nilai Lebih PT. Hockinda Citra Lestari Tahun 2014 DPD GSBI Sumatera Utara

C. Perhitungan 1. VT = Nilai total atau penjualan kotor adalah Rp. 35.199.860.000 (Tiga puluh lima miliar seratus sembilan puluh sembilan jutan delapan ratus enam puluh ribu). Nilai ini didapatkan dari perhitungan total berbagai jenis barang produksi dalam 1 bulan dikalikan harga barang persatuannya. 2. VC1 = Nilai kapital 1, adalah nilai yang dikeluarkan oleh kapitalis/pengusaha untuk pembiayaan mesin, perkakas, perlengkapan, pemeliharaan, dan akumulasi penyusutan. 3. VC2 = Nilai kapital 2, adalah nilai yang dikeluarkan oleh kapitalis/pengusaha untuk biaya bahan mentah dan bahan baku. - Jika besar NK1 dan NK2 adalah 50% dari Nilai total (NT) maka sama dengan Rp. 17.599.930.000 (Tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). 4. VC3 = Nilai kapital 3, adalah nilai yang dikeluarkan kapitalis/pengusaha untuk total upah buruh dalam 1 bulan. Upah buruh di tahun 2014 per januari-mei adalah Rp. 1.505.000 dengan jumlah buruh 1069 orang. Maka Rp. 1.505.000 x 1069 = Rp. 1.608.845.000 (Satu miliar enam ratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) Berapakah ??? 1. VA = Nilai tambah atau laba kotor yang diperoleh oleh pengusaha.


-

VA

= NT – (NK1 + NK2) = Rp. 35.199.860.000 – Rp. 17.599.930.000 = Rp. 17.599.930.000 (Tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

2. SV = Nilai lebih atau keutungan yang dicuri kapitalis terhadap buruh - SV = VA – VC3 = Rp. 17.599.930 – Rp. 1.608.845.000 = Rp. 15.991.085.000 (Lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) 3. Derajat penghisapan = mengetahui perbandingan dari setiap 1 rupiah yang didapatkan buruh, berapa rupiah yang didapatkan oleh kapitalis. = SV x 100 % = Rp. 15.991.085.000 x 100% = 99,3% VC3 Rp. 1.608.845.000 Jika setiap buruh memperoleh 1 rupiah, maka kapitalis memperoleh Rp. 99,3 4. Presentase keuntungan yang diperoleh kapitalis dari pertambahan nilai atau laba kotor. = SV x 100 % = Rp. 15.991.085.000 x 100% = 90,85% VA Rp. 17.599.930.000 Dalam setiap pertambahan nilai atau laba kotor, maka kapitalis memperoleh 90,85% 5. Presentase yang diperoleh buruh dari pertambahan nilai atau laba kotor. = VC3 x 100 % = Rp. 1.608.845.000 x 100% = 9,14% VA Rp. 17.599.930.000 Dalam setiap pertambahan nilai atau laba kotor, maka buruh hanya memperoleh 9,14% 6. Waktu kerja lebih = waktu yang tidak dibayar oleh kapitalis terhadap waktu kerja buruh = jam kerja buruh x presentase keuntungan kapitalis dari setiap pertambahan nilai = 7 jam (420 menit) x 90,85% = 381,57 menit atau 6 jam, 21 menit, 30 detik


Maka waktu kerja buruh yang tidak dibayar oleh kapitalis disetiap harinya adalah 6 jam, 21 menit, 30 detik 7. Waktu kerja perlu = waktu kerja buruh yang dibayar oleh kapitalis berdasarkan upah yang diterimanya. = jam kerja buruh x presentase yang diperoleh buruh dari pertambahan nilai = 7 jam (420 menit) x 9,14% = 38,39 menit atau 38 menit, 30 detik Maka waktu kerja buruh yang hanya dibayar oleh kapitalis disetiap harinya adalah 38 menit, 30 detik. Oleh karena itu inti dari nilai lebih menurut Marx adalah nilai yang dicuri oleh kapitalis atas kelebihan nilai yang dihasilkan oleh kerja buruh tersebut. Sementara klas buruh hanya mendapatkan nilai dari harga tenaga kerjanya dalam bentuk upah berdasarkan kebutuhan hidupnya bahkan lebih rendah dari itu 48. Rumus perhitungan ini digunakan sebagai metode dalam kerangka pemikiran ekonomi politik marxis untuk melihat secara konkret bentuk kontradiksi kepentingan yang bersifat antagonistik antara klas buruh dan pemilik perusahaan (klas borjuasi). Sehingga atas persoalan ini lah lahir berbagai bentuk persoalan hak normatif bagi klas buruh khususnya dalam hal ini sistem kerja outsourcing. Sebab, dengan cara tersebut, klas borjuasi (pemilik perusahaan) dapat semakin memperbesar penghisapan nilai lebih yang sedang dan terus ia rampas dari hasil kerja klas buruh itu sendiri.

48

Anthony Brewer. 1999. Kajian Kritis Das Kapital. Jakarta: Teplok Press. Hal 65.


1.6.2.1.2. Produksi dan Upah Jumlah atau besarnya produksi selalu berubah. Ia bukanlah suatu besaran yang konstan akan tetapi variabel, yang dipengaruhi oleh daya produktif dari kerja. Adalah sama sekali benar, bahwa jika hari ini berlangsung kenaikan dalam tingkat umum upah, maka kenaikan tersebut apapun dengan sendirinya tidaklah segera mengubah jumlah produksi. Ia akan bertolak pada keadaan yang sedang berlaku. Akan tetapi jika sebelum kenaikan upah produksi adalah variabel, dan tidak tetap maka ia akan terus variabel dan tidak tetap sesudah ada kenaikan upah 49. Jika laba enam dan upah dua, upah boleh bertambah menjadi enam dan laba berkurang menjadi dua, dan jumlah seluruhnya masih tetap delapan. Jadi jumlah tetap dari produksi sekali-kali tidak membuktikan adanja jumlah upah jang tetap. Jika jumlah upah merupakan besaran yang konstan, maka ia tak dapat dinaikkan atau diturunkan. Maka, jika dalam memaksakan kenaikan upah sementara, kaum buruh berlaku nihil, kaum kapitalis, dalam memaksakan turunnya upah sementara, akan bertindak tidak kurang nihilnya. Sesuai dengan prinsip ketetapan upah, maka suatu reaksi seharusnya menyusul. Karena itu kaum buruh jang mengadakan reaksi terhadap usaha, atau tindakan, penurunan upah, adalah bertindak tepat. Karena itu mereka akan bertindak tepat dengan memaksakan kenaikan upah, oleh sebab setiap reaksi terhadap penurunan upah

49

Karl Marx. 1958. Upah, Harga, dan Laba. Jakarta: Hasta Mitra. Hal 5


adalah aksi untuk kenaikan upah. Jumlah upah adalah kwalitet konstan, akan tetapi bahwa, meskipun upah tidak dapat dan tidak boleh meningkat, upah dapat dan boleh turun, bilamana kapital suka menurunkannya. Kemauan kapitalis sudah pasti adalah untuk mengambil sebanjak mungkin nilai dari upah. Maka yang harus dilakukan buruh bukanlah membicarakan kemauannya, akan tetapi menyelidiki kekuasaannya, batas-batas kekuasaan itu, dan watak dari batas-batas itu 50. 1.6.2.1.3. Nilai dan Kerja Bahwa nilai sesuatu barang dagangan adalah sesuatu yang sama sekali relatif, dan tidak akan terpecahkan tanpa mempertimbangkan sesuatu barang dagangan dalam hubungannya dengan segala barang dagangan lainnja. Sesungguhnya, berbicara tentang nilai, nilai penukaran sesuatu barangdagangan, kita maksudkan kwantitas proporsionil dalam mana ia ditukarkan dengan segala barangdagangan lainnya. Tetapi, karena nilainya selalu tetap tinggal sama, baik dinyatakan dalam sutera, emas, atau tiap barangdagangan lainnya, ia mesti merupakan sesuatu yang lain daripada, dan terlepas daripada berbagai ukuran pertukaran ini dengan berbagai barang 51. Karena nilai-nilai penukaran dari barangdagangan hanya merupakan fungsi sosial dari barang-barang itu, dan samasekali tidak punya hubungan apaapa dengan sifat-sifat alamiahnja, kita pertama-tama harus bertanya, Apakah zat sosial umum dari segala barang dagangan? Ia adalah Kerja. Untuk memproduksi 50 51

Ibid. Hal 8 Ibid. Hal 23


sesuatu barang dagangan sedjumlah kerja tertentu harus dikenakan kepadanya, atau diolah kedalamnya. Dan bukan saja Kerja, akan tetapi kera Kemasyarakatan. Seseorang yang memproduksi barang untuk keperluan segera bagi dirinya sendiri, untuk mengkonsumsikannya sendiri, menciptakan barang hasil, akan tetapi bukan barang dagangan. Akan tetapi untuk memproduksi barang dagangan, seseorang bukan saja mesti memproduksi barang yang memenuhi sesuatu kebutuhan kemasyarakatan, tetapi kerjanya sendiri mesti merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jjumlah keseluruhan kerja yang dihasilkan oleh masyarakat. Ia mesti tunduk kepada Pembagian Kerja didalam Masyarakat. Ia tidak merupakan apa-apa tanpa pembagian kerja lainnya, dan pada pihak dia sendiri diperlukan untuk melengkapi yang lain itu. Barang dagangan mempunyai nilai, oleh sebab ia merupakan suatu kristalisasi kerja kemasyarakatan. Besarnya nilai barang itu, besarnya nilai relatifnya, tergantung pada besar-kecilnya kwantitet zat kemasyarakatan itu yang terkandung didalamnya; artinya, pada massa relatif kerja yang dibutuhkan untuk produksinya. Nilai-nilai relatif barang dagangan, karenanya ditentukan oleh kwantitet atau jumlah-jumlah kerja, yang masing-masing terolah, terwujudkan, tertetapkan didalamnya. Kwantitet bandingan dari barang dagangan yang dapat diproduksi dalam waktu kerja yang sama adalah sama. Atau nilai sesuatu barang dagangan berbanding dengan nilai barang dagangan lainnya sebagai kwantitet


kerja yang tertetapkan dalam yang satu terhadap kwantitet kerja yang tertetapkan dalam lainnya 52. 1.6.3. Teori Klas dan Perjuangan Klas Teori ini merupakan salah satu metodologi pemikiran Karl Marx. Demikian pulahlah bagaimana dapat diketahui dari perspektif historis bagaimana kelas tertindas sebagai tenaga produktif tiap fase perkembangan masyarakat mempunyai peranan besar dalam konteks perubahan sosial. Pembagian masyarakat ke dalam klas-klas berdasarkan pada hubungan produksi yang pada hakekatnya merupakan pembagian dan hubungan klas-klas dalam produksi. Pembagian orang ke dalam klas-klas pada dasarnya adalah pembagian masyarakat menjadi golongan-golongan orang yang berbeda posisi sesuai dengan: 1. Distribusi kepemilikan atas alat produksi (tanah, bahan mentah dan perkakas kerja); 2. Partipasinya dalam produksi secara langsung (Apakah bekerja atau tidak, dan jenis dan luasan partisipasinya dalam kerja); dan, 3. Ukuran pembagian barang dan cara pembagian porsi barang yang diproduksi oleh kerja manusia dalam masyarakat 53.

52 53

Ibid. Hal 30 Darsono Prawironegoro. Op.Cit. 154.


Masyarakat di mana-mana terbagi menjadi klas penghisap dan terhisap. Ada sementara klas karena kepemilikan monopolinya atas alat produksi, mereka mendapat bagian terbesar dari barang yang diproduksi dalam masyarakat untuk keuntungannya sendiri sekali pun tidak bekerja. Sementara, ada klas yang terhisap yang hanya memiliki alat produksi yang terbatas atau bahkan tidak memiliki sama sekali, sekali pun mereka lah yang bekerja untuk memproduksi barang akan tetapi mereka hanya mendapat bagian yang sangat kecil bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Di samping masyarakat terbagi dalam dua klas tersebut, kita juga dapat menemukan keberadaan dari klas-klas menengah dalam masyarakat, yaitu klas yang berada di antara kedua klas tersebut. Perjuangan klas lahir dari pertentangan kepentingan klas-klas dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah pertarungan antara klas yang mengeruk keuntungan dan karenanya mempertahankan hubungan produksi yang lama dengan klas yang berusaha menghancurkan hubungan produksi yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Perjuangan antara klas penghisap dan klas terhisap terpusat pada penghilangan tipe penghisapan tertentu dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Dan karena penghisapan itu berasal dari sebuah tipe tertentu dari monopoli atas alat produksi, maka perjuangan klas berlangsung di seputar pihak-pihak yang mempertahankan dan menentang monopoli tersebut. Menurut Karl Marx kelas-kelas yang berkuasa yakni yang menguasai alatalat produksi sejak kemunculannya di panggung sejarah terus-menerus


menyempurnakan sistem penindasan dan penghisapan terhadap kelas pekerja termasuk sekarang di fase masyarakat kapitalisme tahap tertinggi (Imperialisme). Perjuangan kelas proletar melawan kapitalis adalah suatu keniscayaan sejarah sebagai hukum perkembangan masyarakat yang digambarkan Marx. Mengubah sistem lama menjadi sistem baru harus melalui revolusi 54. Oleh sebab itu revolusi merupakan gerakan politik yang dimulai dari perebutan kekuasaan politik. Sistem masyarakat lama yang usang telah diganti dengan sistem baru, yang melepaskan penghisapan atas manusia dengan manusia lainnya, melahirkan manusia yang bermasyarakat, tidak memblenggu alam berpikir manusia dengan dogma-dogma mistis, alat produksi yang dikuasai Negara. Menurut Karl Marx sejarah perjuangan dan perkembangan masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Teori kelas merupakan analisis Karl Marx dan Frederich Engles terhadap kapitalisme dan pada mulanya memfokuskan pada corak produksi. Analisis Marx tertuju pada inti ketidakadilan yang tersembunyi dari hubungan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalisme di mana ia melihat hubungan tersebut bersifat eksploitatif, Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pemikir sosial lainnya. Masyarakat di mana-mana terbagi menjadi klas penghisap dan terhisap. Sementara itu, kelas penghisap karena kepemilikan monopolinya atas alat produksi, mereka mendapat bagian terbesar dari barang yang diproduksi dalam masyarakat untuk keuntungannya sendiri sekalipun tidak bekerja. Sementara, ada kelas yang terhisap yang hanya 54

Frederick Engels. 1881. Classes In Social. Dalam terjemahan jurnal e-book The Labour Standar. London. Hal 24.


memiliki tidak memiliki sama sekali, sekalipun mereka yang bekerja untuk memproduksi barang akan tetapi mereka hanya mendapat bagian yang sangat kecil bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Perjuangan klas lahir dari pertentangan kepentingan klas-klas dalam masyarakat secara keseluruhan 55. Ini adalah pertarungan antara klas yang mengeruk keuntungan dan karenanya mempertahankan hubungan produksi yang lama dengan klas yang berusaha menghancurkan hubungan produksi yang lama dan menggantikannya dengan yang baru. Perjuangan antara klas penghisap dan klas terhisap terpusat pada penghilangan tipe penghisapan tertentu dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Dan karena penghisapan itu berasal dari sebuah tipe tertentu dari monopoli atas alat produksi, maka perjuangan klas berlangsung di seputar pihak-pihak yang mempertahankan dan menentang monopoli tersebut. 1.7 Definisi Konsep 1.7.1. Outsourcing Pengertian outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Dari pengertian tersebut, kita mendapatkan minimal dua hal yang musti dijelaskan, yaitu perusahaan outsourcing dan jenis pekerjaan yang umum di serahkan kepada tenaga dari luar tersebut. Menurut Maurice Greaver, outsourcing adalah tindakan mengalihkan 55

Ibid. Hal 25


beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama 56. Sementara Michael F, Corbett, pendiri dari The Outsourcing Institute dan Presiden Direktur dari Michael F, Corbett & Associates Consulting Firm F menjelaskan bahwa outsourcing telah menjadi alat manajemen, otsourcing bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mendukung tujuan dan sasaran bisnis 57. Outsourcing terbagi atas dua suku kata out dan sourcing. Sourcing berarti mengalihkan kerja, tanggung jawab dan keputusan kepada orang lain. Outsourcing dalam bahasa Indonesia berarti alih daya. Dalam dunia bisnis, outsourcing atau alih daya dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan outsourcing , maka dibuat Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Bab IX tentang Hubungan Kerja, yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang terkait langsung dengan outsourcing. Berikut dijabarkan isi dari undang-undang

56

http://outsourceindonesiaforum.blogspot.co.id/2012/03/makna-arti-penting-dana-efektivitas.html. Diunduh pada tanggal 6 April 2016 Pukul 19.20 57 Sehat Damanik. 2006. Outsourcing dan Perjanjian Kerja. Jakarta: DSS Publishing. Hal 56.


tersebut. Pasal 50 – 55, Perjanjian Kerja Pasal 56 – 59, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu : Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; Pekerjaan yang bersifat musiman; Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. (4) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 60 – 63, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT) Pasal 64 – 66, Outsourcing Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebaga berikut: Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi


pekerjaan; Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan Tidak menghambat proses produksi secara langsung (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan yarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulisa antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakan. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Pasal 66 , Penyediaan jasa pekerja./buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerj/buruh; Pasal 1 ayat 15, “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh


berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atas kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. 1.8 Metode Penelitian Berangkat dari uraian serta penjelasan tujuan penelitian maupun kerangka teori di atas, penelitian ini memiliki metodologi deskriptif (melukiskan), dimana penelitian deskriptif merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang berdasarkan fakta dan data-data yang ada. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena 58. Tujuan dasar penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada, tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan social, karenanya pada penelitian deskriptif tidak menggunakan atau tidak melakukan pengujian hipotesa seperti

58

Bambang Prasetyo dkk. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 42.


yang dilakukan pada penelitian eksplanatif berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori 59. 1.8.1. Jenis Penelitian Menurut Hadari Nawawi 60, metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyrakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan Tujuan penelitian deskriptif analisis adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri yang berlokasi di Kawasan Medan Industri II Kabupaten Deli Serdang dari bab ke bab dan akan menggambarkan pelaksanaan tersebut dengan dikaitan terhadap Permenakertrans No. 19 Tahun 2012. Disamping itu juga penelitian ini menggunakan teori-teori, data-data dan konsep-konsep sebagai sebuah kerangka acuan dari pengamatan langsung yang diperoleh di lapangan untuk menjelaskan

59

Sanafiah Faisal. 1995. Format Penulisan Sosial Dasa-Dasar Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 20. 60 Hadari Nawawi. 1987. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 63.


hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Oleh karenanya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 1.8.2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi sumber penelitian yaitu di PT. Pacific Medan Industri beralamatkan Jalan Pulau Nias Selatan Kawasan Industri Medan II Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. 1.8.3. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. 61 Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai berikut: 1. Data primer Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yakni melalui metode wawancara (interview). Teknik pengumpulan data melalui wawancara ialah dengan bertanya langsung kepada informan ataupun narasumber yang dianggap sesuai dengan objek penelitian serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil informan yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem kerja out

61

Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Erlangga. Hal. 105..


sourcing di perusahaan. Sebagai key informan dalam penyusunan skripsi di PT. Pacific Medan Industri yaitu antara lain : a. Pihak buruh yang berstatus outsourcing di PT. Pacific Medan Industri. b. Pihak Manajerial PT. Pacific Medan Industri yang mencakup bagian manager produksi. c. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang. d. Pihak DPRD Deli Serdang Komisi E. 2. Data sekunder Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari data dan informasi melalui buku-buku, internet, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis juga mencari informasi dan referensi tambahan melalui

perundang-undangan,

artikel-artikel

dalam

majalah,

koran

dan

sebagainya. Nantinya teori-teori dan referensi dari sumber-sumber data sekunder tersebut dapat dijadikan panduan dalam melakukan penelitian ini. 1.8.4. Teknik Analisis Data Data yang telah dikumpulkan tidak akan berarti apa-apa kalau tidak dianalisa. Tujuan dari analisa data adalah untuk memperoleh keluaran (output) dari hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian. Dalam analisa data ini, data


yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian di analisis untuk dapat diambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis implementasi sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri yang dikaitkan dengan Permanakertrans No. 19 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana penyelenggaraan sistem kerja outsourcing dari pemerintah. Metode analisa dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan.

Sehingga

memberikan

keterangan-keterangan

terhadap

masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang terkumpul dari penelitian.


1.9 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

PROFIL PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI DAN TINJAUAN KEBIJAKAN SISTEM KERJA OUTSOURCING Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dan profil dari lokasi penelitian di PT. Pacific Medan Industri secara umum. Bab ini juga turut menguraikan tinjauan peraturan pelaksanaan sistem kerja outsourcing di perusahaan serta Permenakertrans No. 19 Tahun

2012

Tentang

Syarat-Syarat

Penyerahan

Sebagian

Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain BAB III

ANALISIS

PENYELENGGARAAN

SISTEM

KERJA

OUTSOURCING DI PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI Bab ini akan menguraikan hasil penelitian berupa bagaimana pelaksanaan sistem kerja outsourcing di PT. Pacific Medan Industri serta bentuk-bentuk pelanggarannya berdasarkan Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 dan menganalisis dampak dari sistem outsourcing di perusahaan terhadap perusahaan maupun buruh dengan menggunakan kajian teori yang ada.


BAB IV

PENUTUP Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran – saran yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.


BAB I PENDAHULUAN. dalam kerangka pembangunan ekonomi dunia. Bahkan hampir sebagian besar

Recommend Documents