BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Sumber-sumber pendapatan daerah sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Pendapatan daerah yang optimal perlu diwujudkan untuk mendukung kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan asli daerah dapat berasal dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya untuk meningkatkan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian
keleluasaan
bagi
daerah
untuk
menggali
sumber-sumber
penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak yang mengatur pajak daerah sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak
1
2
Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota). Pajak yang menjadi hak Pemerintah Daerah Tingkat I salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dimana jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih memfokuskan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu Pajak Daerah Tingkat I. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak pusat yang diserahkan kepada daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun. Keputusan mengenai dasar pengenaan PKB selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Gubernur daerah Propinsi juga dapat menetapkan dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
3
Pajak Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Sistem pemungutan PKB ini dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang dikenal dengan SAMSAT. SAMSAT merupakan Kantor Bersama yang terdiri dari tiga unsur penting yaitu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja. Pembayaran oleh Wajib Pajak PKB ini dilakukan di Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah, dimana pada umumnya berada di setiap daerah Kabupaten atau Kota. Sistem pengelolaan pemungutan PKB ini sepenuhnya dilakukan di setiap Kantor SAMSAT dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah. Pada kenyataannya peningkatan jumlah kendaraan bermotor terjadi cukup pesat. Dalam hal ini seperti halnya Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar. Jumlah pendudukpun di Kota Yogyakarta bertambah karena diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Penduduk di Kota Yogyakarta membutuhkan alat transportasi yaitu kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat untuk bepergian dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Jumlah kendaraan bermotor terbanyak berada di Kota Yogyakarta, yaitu 275.590 unit pada tahun 2005, (www.kompas.com). Dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, maka alat transportasi kendaraan bermotorpun juga meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh pemilikan kendaraan pribadi yang merupakan lambang status sosial, mudahnya prosedur mendapatkan kredit pemilikan kendaraan bermotor, biaya operasioanal pemeliharaan (terutama
4
sepeda motor) yang relatif terjangkau oleh sebagian masyarakat, dan penggunaan kendaraan pribadi yang lebih fleksibel. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta. Namun tidak semua kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta bernomor plat AB atau berasal dari Yogyakarta, ada pula kendaraan bermotor yang berasal dari berbagai daerah di luar Kota Yogyakarta. Hal ini menjadi beban Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, karena kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Kota Yogyakarta belum memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian dalam proses sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, para aparat atau petugas dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara profesional. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat bagi Wajib Pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak yang lebih baik dan akurat. Untuk menunjang
kelancaran
proses
pemungutan
PKB
diperlukan
sistem
pengendalain internal, maka harus diimbangi pula dengan usaha-usaha yang lebih efisien dan efektif baik pengolahan data, sistem administrasi maupun kebijaksanaan dalam pemungutan PKB itu sendiri. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor harus dilakukan dengan efektif agar tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan terhadap proses maupun dokumen-dokumen dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh para petugas, ketidakefisienan dalam beroperasi, kekurangan informasi, dan ketidakcermatan petugas dalam bekerja. Misalnya, seperti kesalahan yang
5
dilakukan para petugas pada saat memasukan data. Hal tersebut dapat menghambat proses pemungutan pajak. Sedangkan, jumlah para pembayar pajak atau wajib pajak tidaklah sedikit dan waktu yang disediakan juga terbatas. Untuk itu diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang lebih baik agar proses pemungutan PKB dapat dilaksanakan dengan efektif. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari wajib pajak harus dilaksanakan secara optimal tanpa mengabaikan peraturan perpajakan dan kebijakan yang berlaku. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diperlukan pengendalian internal yang baik dalam Kantor Bersama SAMSAT. Sistem pengendalian internal yang baik akan menjamin pelaksanaan pemungutan pajak. Dengan diterapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam organisasi akan mengefektifkan organisasi sehingga terdapat penugasan fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas oprasionalnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meniliti lebih jauh mengenai sistem pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
sehingga
mengambil
judul
“EVALUASI
SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
pada
YOGYAKARTA”.
KANTOR
BERSAMA
SAMSAT
KOTA
6
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)? 2. Bagaimana kelayakan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ddibandingkan dengan teori yang ada?
1.3. Tujuan Penelitian Untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pemungutan PKB khususnya dalam Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB yang diterapkan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta sudah berjalan baik atau belum dan sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta Memberikan masukan dan informasi bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta guna meningkatkan pengendalian internal atas pemungutan PKB. Hal ini dimaksudkan untuk memberi masukan bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta apabila ditemukan adanya kelemahankelemahan dalam sistem pengendalian yang diterapkan
7
2. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan mengetahui tentang sistem pengendalian internal dalam pemungutan PKB. 3. Bagi Pembaca Memberikan gambaran tentang praktik pemungutan PKB khususnya penerapan Pemungutan PKB di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.
1.5. Batasan Masalah Untuk menghindari permasalahan pengujian pengendalian yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian sebagai berikut: 1. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta. 2. Penelitian ini menggunakan unit sampel dan populasi pada dokumendokumen yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya Perpanjangan STNK 5 Tahunan pada periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. 3. Pada penelitian ini, sistem pengendalian internal atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor khususnya terhadap Perpanjangan STNK 5 Tahunan dibatasi pada pengendalian administratif. 4. Kriteria sistem pengendalian internal yang baik dipenuhi apabila hasil penilaian terhadap setiap unsur pengendalian internal menunjukkan bahwa (Mulyadi 1992 : 87-91; Indra Bastian, 2006:450):
8
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi. d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 5. Apabila sistem pengendalian internal yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta sudah baik, maka dilakukan pengujian pengendalian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemungutan PKB khususnya terhadap Perpanjangan STNK 5 Tahunan dan Penerimaan PKB.
.
