BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembiayaan daerah merupakan satu hal yang penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Otonomi daerah yang diberlakukan disetiap daerah menuntut kreatifitas pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang semula dikelola oleh pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. PBB-P2 yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat dan pemungutannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di setiap daerah, mulai tahun 2013 pengelolaan dan pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka PBB-P2 merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten mempunyai SKPKD yaitu DPPKAD yang bertugas untuk mengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas untuk mengelola seluruh pendapatan yang merupakan pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. Tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah meliputi pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan, penagihan dan pemungutan, serta pembukuan dan pelaporan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya melalui dua alternatif dalam pembayaran. Alternatif pertama adalah dengan menyetorkan langsung ke bank pemegang kas daerah yaitu Bank Jateng. Alternatif kedua adalah melalui petugas pemungut yang ada di desa atau kelurahan. Pajak yang disetorkan kepada petugas pemungut nantinya juga akan disetorkan ke bank pemegang kas daerah. Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Klaten pada tahun 2014 mencapai Rp 17,1 Miliar dengan pokok ketetapan pajak sebesar Rp 23,3 Miliar, atau sekitar 73,3% dari baku pajak. Angka tersebut naik sebesar 4% dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2013. Berdasarkan data DPPKAD Kabupaten Klaten pada tahun 2013 realisasi pajak hanya 69,6% dari total baku pajak sebesar Rp. 18,3 Miliar (Suara Merdeka edisi 5 Januari 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum maksimal. Penyebab utama dari kondisi tersebut terkait dengan validitas dan keakuratan data piutang PBB-P2 yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan keterangan dari Harjanto Hery Wibowo, S.E, M.Sc selaku Kepala Seksi Penagihan dan Pemungutan Bidang PAD DPPKAD Kabupaten Klaten, data piutang pajak diterima dari KPP Pratama. Pada pelaksanaan pemungutan PBB-P2, banyak permintaan pembetulan objek pajak, pengurangan nilai objek pajak, dan keberatan atas pembayaran PBB-P2 yang diajukan oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara data piutang pajak dari KPP Pratama dengan kondisi fisik objek pajak yang sebenarnya. Menurut beliau, ketidaksesuaian tersebut merupakan salah satu
penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Klaten. Beliau menambahkan, realisasi penerimaan pajak yang mencapai persentase hampir 80% pada suatu daerah sudah bisa dikategorikan sangat sukses. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban membayar pajak, serta sistem dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang belum terorganisasi dengan rapi, merupakan kendala yang mengakibatkan pengelolaan penerimaan PBB-P2 kurang maksimal dari setiap proses di beberapa pihak yang terkait dalam kegiatan pemungutan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menganalisis sistem penerimaan kas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterapkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan PBB-P2 di DPPKAD Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan analisis tersebut, memungkinkan untuk mengetahui dan menemukan kelebihan atau kekurangan dari sistem dan prosedur penerimaan kas yang diterapkan.
1.2
Rumusan Masalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten yang menyumbang jumlah penerimaan terbesar daripada pajak daerah dan retribusi lainnya. Keadaan ini menuntut pemerintah daerah harus mengawasi pelaksanaan dalam pengelolaan pajak tersebut. Sistem dan prosedur yang efektif dan terorganisasi dengan baik dapat menjamin keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah. Selain itu pengendalian yang ketat harus dilakukan oleh setiap pihak yang terkait
dalam sistem dan prosedur yang diterapkan agar tidak terjadi penyelewengan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sistem penerimaan kas dari PBB-P2 yang diterapkan di DPPKAD Kabupaten Klaten? 2. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem penerimaan kas tersebut?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui sistem penerimaan kas dari PBB-P2 yang diterapkan di DPPKAD Kabupaten Klaten. 2. Menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas tersebut yang memungkinkan adanya kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, serta menemukan solusi untuk kekurangan pada sistem penerimaan kas tersebut.
1.4
Manfaat Penelitian 1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten: a. Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan untuk evaluasi kinerja di lingkungan pelaksanaan sistem penerimaan kas khususnya penerimaan kas dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
b. Tugas akhir ini dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat untuk perkembangan informasi di lingkungan DPPKAD Kabupaten Klaten. 2. Bagi Penulis: a. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam sistem penerimaan kas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di DPPKAD Kabupaten Klaten. b. Membantu penulis dalam memahami dan mempelajari lebih dalam mengenai sistem penerimaan kas pada aktivitas pengelolaan keuangan sektor publik. 3. Bagi pembaca: a. Menambah referensi dan pengetahuan mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Klaten. b. Menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
1.5
Sistematika Pelaporan 1.
Bab I Pendahuluan Pada bab ini berisi tentang: a. Latar belakang: bagian ini memuat masalah yang mendasari pengambilan topik pada tugas akhir. b. Rumusan masalah: bagian ini
merupakan inti dari masalah yang
mendasari pengambilan topik pada tugas akhir.
c. Tujuan penelitian: bagian ini menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. d. Manfaat penelitian: bagian ini menjelaskan manfaat penelitian untuk instansi, penulis, dan juga pihak lain. e. Sistematika pelaporan: bagian ini memuat sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. 2.
Bab II Gambaran Umum Pada bab ini berisi tentang: a. Instansi: bagian ini berisi gambaran umum instansi tempat penelitian yaitu DPPKAD Kabupaten Klaten, visi misi, susunan organisasi, dan rincian tugas dari setiap bidang yang berhubungan dengan topik penelitian, serta kondisi umum dari topik penelitian. b. Tinjauan pustaka: bagian ini memuat teori-teori yang relevan dan mendasari topik penelitian. c. Metodologi penelitian: bagian ini menerangkan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian.
3.
Bab III Pembahasan Pada bab ini berisi tentang: a. Analisis data: bagian ini menunjukkan analisis dari data yang telah dikumpulkan. Data disajikan dalam bentuk uraian deskripsi secara rinci disertai dengan gambar flowchart.
b. Pembahasan: bagian ini menguraikan interpretasi dari hasil analisis data secara keseluruhan serta menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari topik penelitian. 4.
Bab IV Kesimpulan dan Saran Pada bab ini berisi tentang: a. Kesimpulan:
bagian
ini
berisi
kesimpulan
yang
merangkum
keseluruhan dari penelitian. Saran: bagian ini berisi rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki masalah yang ditemukan dalam penelitian.
