BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Penelitian Berdasarkan ketentuan peratauran perundang-undangan, yang berlaku saat
ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat dilihat pada lampiran (4). Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat.
Untuk menjalankan
urusan
pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Maka Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharunya diberi kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan atau menghambat mobilitas penduduk, lalulintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsipprinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
1
2
Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud. Hasil penerimaan
pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan
memiliki peran yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap
tahunnya berkisar antara 0,58-0,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut
lebih parah terjadi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar
pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.
Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undangundang. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, dalam kenyataan tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintangi arus barang dan jasa antar daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang.
3
Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis
retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor
28
Tahun
2009.
Penambahan
jenis
Retribusi
dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perijinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Potensi Sumber Daya Alam di Jawa Barat dapat dijadikan daya tarik wisatawan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai objek retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Dimana jika dikelola dengan baik hal tersebut bisa menjadikan
sumber PAD yang
signifikan seperti halnya di Provinsi Bali. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa retribusi tiket masuk tempat pariwisata dan kebudayaan
merupakan pembayaran yang dipungut oleh
pemerintah daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kepala daerah otonom
diberi
hak untuk
memungut retribusi daerah sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya sendiri. Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah, retribusi tiket masuk pengunjung merupakan salah satu pendapatan daerah disektor retribusi daerah. Sehingga salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi yang baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah retribusi tiket masuk pengunjung Museum Negeri Sri Baduga, Taman Budaya dan Pondok Seni Pangandaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
4
Dinas Pariwisata dan Kebudayan Provinsi Jawa Barat atau yang lebih
dikenal Disparbud adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
mempunyai tugas
membantu Gubernur dengan melaksanakan sebagian
kewenangan
dibidang kepariwisataan
daerah
kebudayaan,
meliputi
penyediaan fasilitas Museum Negeri Sri Baduga, Taman Budaya dan pengawasan,
dan
Pondok Seni Pangandaran termasuk didalamnya fungsi
pengendalian,
pembinaan,
pemberdayaan
serta
pengelolaan
pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebagai pendapatan daerah yang diberikan oleh masyarakat khususnya para pengunjung wisatawan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh khususnya dibidang pengelolaan obyek daya tarik wisata. Sampai saat ini pengelolaan retribusi dalam Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran (2) dan (3) tabel Perkembangan Target dan Realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Barat dari sektor Kepariwisataan dan Kebudayaan yang sangat kecil seperti pada tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Bidang Non Pajak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Tahun Jenis Retribusi Anggaran Pariwisata dan Kebudayaan - Museum Sri Baduga 2010 - Balai Pengelolaan Taman Budaya - Pondok Seni Pangandaran Jumlah Retribusi - Museum Sri Baduga 2011 - Balai Pengelolaan Taman Budaya - Pondok Seni Pangandaran Jumlah Retribusi
Target (Rp) 80.000.000 65.010.000 17.500.000 162.510.000 118.800.000 93.000.000 77.000.000 288.800.000
Realisasi (Rp) 120.742.000 81.124.000 36.825.000 238.691.000 120.850.000 102.850.000 79.350.000 302.730.000
5
Penulis mengambil Retribusi Pariwisata dan Kebudayaan karena melihat
permasalahan yang ada bahwa potensi Sumber Daya Alam di Jawa Barat dapat
dijadikan daya tarik wisatawan sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai objek
retribusi oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan daerah di Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan dan melihat bahwa retribusi tersebut berpengaruh pada salah satu sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Retribusi Pariwisata dan Kebudayaan dalam obyek
penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi dari sektor pariwisata dan kebudayaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat, disamping itu penulis ingin mengetahui juga apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan retribusi sektor pariwisata dan kebudayaan terhadap pendapatan asli daerahnya. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul: “ PENGARUH KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAWA BARAT ”.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian tersebut, maka permasalahan yang akan di teliti oleh penuilis sebagai berikut: 1. Seberapa besar kontribusi retribusi sektor Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan retribusi sektor Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat.
6
1.3 Batasan Masalah Penelitian
Dalam Penelitian ini, penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan
masalah yang akan diteliti. Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak
menyimpang dari arah dan
tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil
penelitian dapat dimanfaatkan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan data realisasi penerimaan retribusi bulanan bidang kepariwisataan kebudayaan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2011. dan
1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui seberapa besarnya kostribusi retribusi sector pariwisata dan kebudayaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan retribusi pariwisata dan kebudayaan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. 1.5 Manfaat Penelitian a. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini merupakan sarana bagi peneliti untuk dapat mempraktikkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi manajemen pemerintahan.
7
b. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk
menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan
pendapatan daerah non pajak, khususnya dari retribusi sektor pariwiwsata
dan kebudayaan. c. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman, tambahan ilmu, dan memperluas wawasan dibidang akuntansi manajemen pemerintahan ataupun sebagai referensi dan replikasi penelitian atau pengembangan selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah sektor kepariwisataan dan kebudayaan.
