BAB I PENDAHULUAN. daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan kewenangan masing-masing pemerintah

daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap pemerintah daerah berwenang mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah menganut prinsip otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pembangunan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mensyaratkan perlunya disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah, mengintegrasikan dengan rencana tata ruang daerah serta disusun secara berjangka meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

1

(RPJP), perencanan pembangunan jangka menengah (RPJM)

dan perencanaan

pembangunan jangka pendek daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 5 tahun sesuai dengan periode bupati terpilih, memuat visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannnya berpedoman pada RPJPD

dan

Ranperda

RTRW

Kabupaten

Mamasa

dan

memperhatikan PRJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, RPJMD dan RTRW kabupaten . Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dan dirumuskan oleh Bappeda dengan melibatkan berbagai stakeholder termasuk SKPD. Penyusunan dokumen dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Mamasa periode 2014 – 2018 merupakan tahapan ketiga dalam periode RPJPD. RPJMD ini kemudian akan dijabarkan kedalam tahapan rencana pembangunan periode 1 tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja pendanaan dan prakiraan maju, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu inidkatif yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, SKPD wajib menyusun Renstra SKPD periode 5 tahunan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD. Renstra SKPD

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

2

tersebut kemudian akan dijabarkan pada setiap 1 (satu) tahun perencanaan yang disebut rencana kerja SKPD. Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai analisis data dan informasi, kajian RPJMD periode sebelumnya, telaahan RTRW, gambaran umum kondisi daerah, berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM provinsi, RPJM Nasional serta RPJM dan RTRW kabupaten lainnya. Proses penyusunan meliputi beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014 – 2018

adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

3

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

4

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun

2008

(Lembaran Negara Republik

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

5

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republi Indonesia Nomor 4725); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 2016 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1).

1.3

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Mamasa Tahun 2014–2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

6

bersifat strategis, disamping karena muatannya yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan, juga karena dokumen RPJMD bukan merupakan sebuah dokumen yang berdiri sendiri namun memiliki relevansi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut: 1. Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Tahun 2014-2018 disusun berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025, untuk itu perlu menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; 2. RPJMD Tahun 2014-2018 merupakan tahapan ketiga dari RPJPD Kabupaten Mamasa karenanya penting mempertimbangkan asas keberlanjutan kebijakan dan program pembangunan pada setiap tahapan perencanaan dalam rangka pencapaian visi perencanaan pembangunan jangka panjang daerah; 3. RPJMD Tahun 2014-2018 disusun berpedoman pada RTRW Kabupaten Mamasa sehingga perlu menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi

dan

program

pembangunan

jangka

menengah

daerah

dengan

pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten; 4. RPJMD Tahun 2014-2018 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional sehingga perlu dilakukan penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamasa dengan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan

dan

prioritas

bidang-bidang

pembangunan,

dan

pembangunan

kewilayahan; RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

7

5. RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis SKPD dimana visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD; 6. RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 dijabarkan kedalam tahapan pembangunan jangka pendek periode satu tahun yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada setiap tahun masing-masing SKPD membuat Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai pelaksanaan tahunan Renstra SKPD. Dengan demikian, diharapkan terjadi kesesuaian dan keintegrasian pelaksanaan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Bupati/Wakil Bupati Mamasa Tahun 2014–2018. Gambar 1.1 Gambaran tentang keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan 7. lainnya dalam kesatuan sistem 8. RENSTRA K/L

RENJA K/L

RKA – K/L

DIPA – K/L

RAPBN

APBN

RPJP NASIONAL

RPJM NASIONAL

RKP

RPJP DAERAH

RPJM DAERAH

RKP DAERAH

RAPBD

APBD

RENSTRA SKPD

RENJA SKPD

RKA SKPD

DPA SKPD

UU SPPN RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

UU KN 8

1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2014–2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah.

Sistematika RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2008–2013 adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD yang menyangkut latar belakang, proses penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan

RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya,

sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD. 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan

pengertian

ringkas

tentang

RPJMD,

proses

penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD. 1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPMD, baik yang berskala nasonal maupun lokal dan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

9

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan, seperti : RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan RTRW Kabupaten Mamasa. 1.4.

Sistematika Penulisan Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD serta garis besarnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian singkat tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi Kabupaten Mamasa.

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk didalamnya aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 2.1.

Aspek Geografi dan Demografi Bagian ini menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wlayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Bagian ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai

bagian

dari

indikator

kinerja

pembangunan

secara

keseluruhan terutama terkait dengan fokus kesejahteraan dan RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

10

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. 2.3.

Aspek Pelayanan Umum Bagian ini menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai

bagian

dari

indikator

kinerja

pembangunan

secara

keseluruhan. 2.4.

Aspek Daya Saing Daerah Bagian ini menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai

bagian

dari

indikator

kinerja

pembangunan

secara

keseluruhan terututama terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wlayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan foks sumber daya manusia. Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan Merupakan bagian yang menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dirumuskan dalam sub bab berikutnya. 3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu Menjelaskan kinerja keuangan daerah yang mencakup kinerja pelaksanaan APBD yang terkait dengan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapat dan gambaran realisasi daerah serta perkembangan neraca daerah.

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

11

3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Menguraikan mengenai gambaran kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasl analisis pembiayaan yang mencakup proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.3.

Kerangka Pendanaan Menjelaskan gambaran kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu serta penghitungan kerangka pendanaan.

Bab IV

Analisis Isu-Isu Strategis Menguraikan butir-butir penting analisis isu strategis yang akan menentukan kinerja

pembangunan

dalam

5

tahun

mendatang,

terkait

dengan

permasalahan pembangunan dan isu strategis. 4.1

Permasalahan Pembangunan Menyajikan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil analisis dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah

4.2.

Isu Strategis Menjelaskan

isu

strategis

yang

berasal

dai permasalahan

pembangunan.

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

12

Bab V

Penyajian Visi, Misi Tujuan dan Sasaran 5.1.

Visi Menguraikan visi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam RPJMD disertai dengan penjelasannya yang menggambarkan keterkaitannya dengan RPJPD Provinsi.

5.2.

Misi Menguraikan penjabaran dari visi kepala daerah terpilih beserta penjelasannya.

5.3.

Tujuan dan Sasaran Menguraikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode pembangunan 5 tahun mendatang.

Bab VI

Strategi dan Arah Kebijakan Menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. BAB VIII Indikasi Rencana Pendanaan

Program

Prioritas

yang

Disertai

Kebutuhan

Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta problem yang menjadi tanggung jawab SKPD termasuk pencapaian target

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

13

indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingka dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 1. Pedoman Transisi Menguraikan dan menyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan mum kepala daerah pada periode berikutnya. Hal ni dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. 2. Kaidah Pelaksanaan Menguraikan kaidah pelaksanaan dalam pelaksanaan RPJMD terkait dengan penyusunan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD.

1.5

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018 adalah memberikan pedoman dan arahan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 tahun dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang daerah. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

14

1. Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat. 2. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan issu strategis daerah, sebagai dasar proiritas penanganan pembangunan daerah 5 tahun kedepan. 3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan. 4. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 s/d 2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD Tahun

2014 s/d 2018

dengan berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025; 5. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2014-2018

15