1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian
Sesuai dengan GBHN 1999 UU no 25 Tahun 2000 Tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 sampai 2004 adalah bahwa
perwujudan otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah: a) Mengembangkan
otonomi
daerah
secara
luas,
nyata,
dan
bertanggungjawab dalam rangka memberdayakan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarkat di daerah; b) Melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota serta daerah pedesaan; dan c) Mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan Good Governance di Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia yang bisa menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan, akan jauh lebih baik apabila daerah dapat
2
mandiri dalam memajukan pembangunan daerahnya Otonomi daerah ini berupa pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Pelimpahan
wewenang itu termasuk kuasa bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan
pendapatan dari sumber daya daerahnya sendiri dengan pengawasan dari pemerintah
pusat. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Daerah, yang dapat menambah ekuitas dana lancar. Pendapatan merupakan
hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pada pendapatan daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas: 1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2)
Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum;
3)
Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3
Dari beberapa sumber penerimaan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah terpenting. Menurut Simanjuntak (2001 : 20) bahwa
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang
merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah. Walaupun PAD tidak sepenuhnya dapat menutup semua
pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap semua penerimaan daerah tetap
merupakan faktor penting untuk melihat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus berupaya membiayai kegiatan pembangunan di daerah secara optimal. Pemerintah dapat memberdayakan sektor swasta untuk kegiatan pembangunan. Selain pemberdayaan sektor swasta perlu diteliti lagi dengan kajian yang lebih mendalam tentang potensi PAD yang belum optimal atau belum dengan baik dimanfaatkan. Tujuan utama pemerintah adalah pemberian pelayanan publik namun tak berarti organisasi sektor publik sama sekali tak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual dan operasioanl dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi laba untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan pada sektor publik tujuan finansial lebih pada maksimasi pelayanan publik dan untuk itu dibutuhkan dana termasuk yang datang dari laba perusahaan daerah itu sendiri. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat
4
dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman. Membaca uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perusahaan Daerah seharusnya menjadi suatu
keuntungan tersendiri bagi pemerintah daerah. Terlebih lagi dengan fakta bahwa
dalam APBD, pemerintah daerah menyertakan modal untuk investasi pada Badan
Usaha Mililk Daerah (BUMD).
Sejalan dengan kebutuhan pendanaan daerah yang terus meningkat, pemerintah
daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD relatif dibandingkan dengan Dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Setyawan dan Riyardi (2000) memberikan temuan menarik mengenai kinerja BUMD. Beberapa BUMD ternyata tidak efisien dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan asset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD kurang dari 1% (Budi Satrio, 2002). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kepada DPRD Kota Bandung, jumlah penyertaan modal (investasi) untuk tujuh BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Jabar Banten (BJB), Koperasi Pegawai, PD. Pasar Bermartabat, PD. Kebersihan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Yayasan Purnabakti mencapai Rp 941,157 miliar, tetapi pendapatan hingga akhir tahun 2009 hanya Rp 7,136 miliar. Kontribusi BUMD Kota Bandung
5
terhadap PAD sangat minim dikarenakan hanya dua BUMD yang mendatangkan keuntungan, yaitu Bank Jabar Banten dan Koperasi Pegawai Kota Bandung dari
penyertaan modal Rp 33 miliar. Sementara itu lima BUMD lainnya tidak memberikan
kontribusi kepada PAD meskipun telah mendapatkan akumulasi investasi dari
beberapa tahun sebelumnya (Pikiran Rakyat, 13 Juli 2010).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis berminat untuk
melakukan penelitian mengingat permasalah ini juga mampu menjadi sumber ilmu dan informasi bagi oranglain dan terutama tujuan akademis bagi penulis, maka penulis akan membahas dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “PENGARUH KONTRIBUSI BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN
MILIK
DAERAH
TERHADAP
PENDAPATAN
ASLI
DAERAH (PAD) (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”
1.2. Perumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: -
Apakah kontribusi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung?
6
1.3. Batasan Masalah Penelitian
Permasalahan yang terdapat harus dibatasi agar tidak terlalu meluas dan tidak
terfokus sehingga penelitian ini mampu memberikan hasil yang lebih merinci dan
akurat. Untuk itu, penulis membatasi permasalahan dengan membahas pengaruh bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah terhadap kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung selama 5 tahun yaitu dari
tahun 2007 sampai dengan 2011. Sedangkan faktor lain yang dapat memengaruhi PAD tidak diteliti.
1.4. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
Mengetahui tingkat signifikansi pengaruh kontribusi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung.
1.5. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung mau pun tidak langsung diantaranya:
7
1. Bagi penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih luas,
melatih dalam berfikir secara sistematis dan ilmiah, serta memahami penerapan
dari ilmu-ilmu yang didapat selama kuliah terutama yang berkaitan dengan judul
penelitian ini. Selain itu juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan
Program Diploma IV di Politeknik Negeri Bandung. 2. Bagi subjek penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mengetahui kelemahan, kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam rangka penerimaan PAD. 3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat membuka pikiran masyarakat atas kinerja pemerintah di bidang keuangan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi kalangan pendidikan tinggi khususnya untuk memperluas pandangan mengenai kontribusi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung serta memberi informasi dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
