BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda - benda cagar budaya, Salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah Bangunan cagar budaya karena Bangunan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Definisi dari Cagar Budaya di atur dalam bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
1
2
Yogyakarta telah dikenal sebagai kota budaya di Indonesia dengan keberadaan berbagai bangunan tua bergaya indis yang terdapat di beberapa kawasan, namun sangat disayangkan atas nama pembangunan yang terjadi pada zaman
sekarang
ini seringkali membawa dampak negatif
kepada keberadaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa contoh yang telah terjadi antara lain, Pembongkaran Pesanggrahan Ambarukmo digantikan dengan Ambarukmo Plaza, juga pembongkaran bangunan kuno dikawasan Malioboro digantikan dengan Ramayana Mall (Departement Store).1
Salah
satu bangunan Cagar Budaya berdasarkan
nomor penetapan BCB/PM.07/PW.007/MKP/2007 di Yogyakarta yang sedang terancam keberadaannya adalah Hotel Toegoe, Hotel Toegoe yang terletak di jalan Pangeran Mangkubumi, tepat di depan Stasiun Tugu Yogyakarta. Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya) Indonesia,
Johannes Marbun mengingatkan pemagaran Kompleks Hotel
Toegoe harus diwaspadai oleh pemerintah, menurutnya penutupan akses publik
terhadap
bangunan
cagar
budaya
di
depan
Stasiun Tugu
Yogyakarta itu berpotensi menjadi ajang perusakan bangunan lama.2 Pembongkaran Sekolah Menengah Atas (SMA) 17 1 Yogyakarta tepatnya di jalan Tentara Pelajar nomor 24 Yogyakarta, yang telah ditetapkan
sebagai
cagar
budaya dengan Surat Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakrta, Nomor 210/KEP/2010, Nomor urut 39. 1
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009, Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, hlm, 13. 2 https://id.berita.yahoo.com/ Hotel Toegoe Akan Menjadi Soeharto Center. Tempo.co Yogyakarta, senin 17-juni-2013. Diakses pada tanggal 02-10-2014, Yogyakarta
3
Merupakan tindak pidana terhadap Perusakan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana diatur di dalam Pasal 105 Jo Pasal 66 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.3 Dalam kerangka sistem peradilan pidana (criminal justice system), peran aparatur penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya
tugas
pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.4 Sudah ditentukan di dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 ketentuan mengenai penyidikan terhadap tindak pidana cagar budaya Pasal 100 bahwa “ Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Cagar Budaya“. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pelestarian cagar budaya walaupun telah diberi kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugas dan kedudukannya berada
di bawah koordinasi dan pengawasan
penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). dengan kata lain 3
bahwa
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id// Penanganan Kasus Tindak Pidana Bangunan Cagar Budaya SMA 17. Bpcbyogyakarta. Diakses tanggal 02 -10-2014. Yogyakarta. 4 http://blogmhariyanto.blogspot.com/ Kedudukan Dan Peran Penyidik POLRI Dan PPNS Dalam Tindak Pidana Kehutanan. Diakses pada tanggal 02/08/2014.
4
Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana perusakan terhadap bangunan cagar budaya adalah sebagai koordinator dan sebagai pengawas
proses
penyidikan oleh PPNS
yang
lingkup
tugas
dan
tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya, dan Kedudukan PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian cagar budaya sebagai penyidik
tindak
pidana
terhadap
perusakan
bangunan cagar budaya. Kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas (Korwas), menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan kondisi ini sering berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya gugatan praperadilan terhadap
institusi
Polri
karena
dianggap aparat Polri melampaui
kewenangannya dalam melakukan penyidikan. Sungguh ironis, aparat Polri yang sejatinya merupakan pengemban utama dalam penyidikan tindak pidana harus menghadapi gugatan ketika
sedang melaksanakan tugas
pokoknya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam usulan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, dengan judul “Koordinasi
Dan
Pengawasan oleh POLRI
5
terhadap
PPNS
dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan
Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.”
B. Rumusan masalah Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Kendala apakah yang dihadapi POLRI dalam koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS pada proses penyidikan perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah Untuk
mengetahui kendala
koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam proses penyidikan perusakan
bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa
Yogyakarta.
D. Manfaat Penilitian Penulisan Hukum ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut : 1. Teoritis Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan Khususnya Perlindungan dan
6
Penegakan Hukum
dalam tindak pidana terhadap Bangunan Cagar
Budaya. 2. Praktis Hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dan juga masyarakat agar dapat menindak dan melindungi bangunan cagar budaya dari segala bentuk pelanggaran, perusakan dan pencurian.
E. Keaslian Penilitian Koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam proses penyidikan perusakan bangunan cagar budaya di daerah istimewa yogyakarta, merupakan hasil karya asli penulis, letak kekhususannya adalah bagaimanakah mengetahui kendala koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam proses penyidikan perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penulusuran yang dilakukan penulis menemukan judul penulisan hukum / skripsi lain yang mirip dengan penulisan hukum / skripsi penulis. Namun dipastikan tetap berbeda dan/atau tidak sama, antara lain : 1. Judul
: Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya di kota malang
Nama Penulis
: Andrea Angelina Cipta Wijaya
a. Rumusan Masalah
7
1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Malang? 2) Apa hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Malang? b. Tujuan Penelitian 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Malang. 2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di kota Malang. c. Kesimpulan 1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masih terlalu sedikit dalam melakukan upayanya untuk melindungi benda cagar budaya yang ada di Kota Malang. Hal ini sebabkan karena Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang terlambat dalam upayanya menyelamatkan benda cagar budaya.
8
Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap benda cagar budaya masih kurang optimal. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang antara lain adalah karena masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya, dan hambatan yang paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perorangan.
F. Batasan Konsep Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam proses penyidikan Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut : 1. Koordinasi adalah : suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian
atas
dasar
sendi-sendi
hubungan
fungsional
dengan
mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing. 2. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang menentukan Kepolisian adalah
9
segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi dengan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang
No 2 tahun 2002
menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 4. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 5. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 6. Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana, disertai ancaman sanksinya yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 7. Pengertian Bangunan Cagar Budaya : Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
10
G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa norma hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan Koordinasi dan Pengawasan oleh POLRI terhadap
PPNS dalam proses Penyidikan
Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Sumber data Sumber
data
yang
digunakan
dalam penelitian
hukum
normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan hukum primer 1) Undang-Undang Dasar Negara 1945 Amandemen ke- 4, khususnya Pasal 32 ayat (1) mengenai Negara memajukan kebudayan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya yaitu Pasal 1 butir 1 intinya mengenai Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar
11
budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan/atau diair yang perlu di lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, Pasal 1 butir 3 mengenai Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, atau beratap. Pasal 66 ayat (1) mengenai Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian – bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Pasal 100 ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar
Budaya
yang
diberi wewenang
khusus
melakukan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana
Cagar
Budaya. Pasal 100 ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a) Menerima laporan
atau
pengaduan
dari
seorang
tentang
adanya tindak pidana Cagar Budaya b) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
12
d) Melakukan penggeledahan dan penyitaan e) Melakukan
pemeriksaan
dan penyitaan
terhadap barang
bukti tindak pidana Cagar Budaya f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang g) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara i) Membuat dan menandatangi berita acara, dan j) Mengadakan penghentian penyidikan apabila
tidak
terdapat
cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya. Pasal
100
ayat
(3)
menyebutkan
bahwa
Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 105 mengenai
setiap orang yang dengan sengaja
merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (15) lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu khususnya Pasal 1
13
angka 1 yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1)
yang menyebutkan bahwa penydik
adalah : a) pejabat polisi negara republik indonesia b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 38 ayat 1 Lingkungannya dengan
mengenai Bangunan
Gedung
dan
yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai
peraturan
perundang-undangan
harus
dilindungi
dan
dilestarikan. b. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, media massa, media electronik, internet, kamus besar bahasa indonesia (KBBI), yang berkaitan atau membahas persoalan Peran PPNS dalam Tindak Pidana terhadap Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Metode Pengumpulan Data
14
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang penjabarannya adalah sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan Cara
ini
dilakukan
untuk
memperoleh
data
sekunder,
yaitu
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. b. Wawancara Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi
verbal,
mengadakan
wawancara langsung dengan penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil di dinas kebudayaan dan pariwisata kota Yogyakarta yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara
dimaksudkan
untuk memperoleh data primer dengan melakukan tanya jawab. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil di dinas kebudayaan dan pariwisata kota Yogyakarta yang paling berwenang menangani perkara tindak pidana perusakan terhadap bangunan cagar budaya dan mengetahui pasti kendala koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam proses penyidikan perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Analisis Data Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah :
15
a. Deskripsi, yaitu memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyidikan terhadap perusakan bangunan cagar budaya. b. Sistematisasi, langkah ini dilakukan untuk mensistematisasi isi dan struktur hukum positif secara vertikal dan horizontal. Sistematika secara vertikal yaitu
menemukan
ada
tidaknya
sinkronisasi
peraturan
perundang - undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke - 4, khususnya Pasal 32 ayat (1) mengenai negara memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah perdaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam
memelihara
dan
mengembangkan
nilai-nilai
budayanya, di kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya Pasal 1 butir 1 intinya mengenai Cagar
Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu di lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi
sejarah,
ilmu
pengetahuan,
pendidikan,
agama,
dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan. Dan dengan Pasal 66 ayat (1) mengenai Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari
kesatuan,
kelompok, dan/atau dari
letak asal. Dan dikaitkan dengan Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menentukan
bahwa
16
Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya
yang diberi
wewenang khusus melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya . Dikaitkan dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
ditunjuk
selaku
Penyidik
dan
mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penalaran hukum yang digunakan yaitu secara eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundangundangan. Dalam hal ini sudah ada sinkronisasi baik secara vertikal diantara Undang-Undang tentang Cagar Budaya Pasal 1 ayat (1) mengenai Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur budaya, situs cagar budaya, dan
kawasan
cagar budaya
cagar didarat
dan/atau diair yang perlu di lestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan yang telah dikaitkan
17
dengan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke - 4, khususnya Pasal 32 ayat (1) mengenai negara memajukan kebudayaan nasional indonesia ditengah perdaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam
memelihara
dan
mengembangkan
nilai-nilai
budayanya, yang telah terjadi suatu sinkronisasi sehingga penalaran hukumnya yang digunakan bersifat sum-sumsi sehingga mengakibatkan tidak perlu adanya suatu asas berlakunya peraturan perundang-undangan . Dan secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 66 ayat (1) mengenai Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal, Pasal 105 mengenai setiap orang
yang dengan sengaja merusak
cagar
budaya
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama (15) lima belas tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan kaitan Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
tentang
Hukum
Acara
Pidana terhadap tindak
pidana Cagar Budaya dan dikaitkan dengan Kitab Undang – Undang
18
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu khususnya Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undangundang
untuk
melakukan
penyidikan.
Sudah
dianggap
terjadi
sinkronisasi dikarena masing-masing peraturan mengandung tujuan pelestarian dan pelindungan terhadap suatu bangunan cagar budaya sehingga terjadi sinkronisasi yang kemudian digunakan penalaran hukum yang bersifat sum-sumsi sehingga mengakibatkan tidak perlu adanya suatu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
H. Sistematika Skripsi BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian,
keaslian
penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: Koordinasi dan Pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini memuat pembahasan mengenai koordinasi dan pengawasan oleh POLRI terhadap PPNS dalam Proses
19
Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui lebih jelas dan konkrit tentang Kendala apakah yang dihadapi POLRI dalam koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS pada proses penyidikan tindak pidana perusakan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dilakukan penelitian dengan menilai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku serta meneliti secara langsung kepada anggota kepolisian. Selain itu juga dilakukan analisa terhadap peran kepolisian dalam mewujudkan perlindungan khususnya terhadap
bangunan
cagar
budaya
di
Daerah
Istimewa
Yogyakarta.
Bab III : PENUTUP Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti.
