BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang peneliti melakukan penelitian yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Bab ini juga berisikan rumusan masalah, hasil yang ingin dicapai peneliti, kontribusi yang diberikan dari hasil penelitian, dan sistematika penulisan. Rumusan masalah memaparkan masalah yang akan di uji. Tujuan penelitian berisi tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Kontribusi penelitian menguraikan manfaat hasil penelitian kepada pihak-pihak terkait. Sistematika penulisan memaparkan urutan penulisan yang disusun. 1.1 Latar Belakang Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan bagian dari konsep New Public Management (NPM) yang menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang belum dianggap berhasil. Tuntutan masyarakat yang besar terhadap transaparansi dan akuntabilitas juga telah mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru dalam pengelolaan organisasi sektor publik di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong penerapan konsep NPM di Indonesia. Reformasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah terjadi pada tahun 1999, pada saat B. J. Habibie menandatangani Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Inpres ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah melaporkan akuntabilitasnya kepada
1
pemerintah pusat secara berkala atau tahunan. Lebih dari satu dekade dalam penerapannya, terdapat banyak masalah yang dihadapi diantaranya adalah heterogenitas institusi pemerintah meliputi ukuran, aset, populasi, sumber daya manusia, kemampuan keuangan, dan kemampuan manajerial yang menyebabkan instansi pemerintah tidak dapat menghasilkan akuntabilitas pada tingkatan yang sama (Akbar et al, 2012; Akbar et al, 2015; Manafe, 2014). Pada pelaporan akuntabilitas sering terjadi bias, hal ini disebabkan adanya kecenderungan pemerintah daerah melaporkan program yang berhasil dicapai dibandingkan program yang mengalami kegagalan (Nurhkamid, 2008). Keharusan mempertanggungawabkan (to account for) perilaku dan mengelola banyak ekspektasi dengan berbagai cara menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan bagi institusi publik yang disebabkan oleh tekanan berlebihan pada salah satu set bentuk keharusan akuntabilitas publik (Johnstone & Romzek, 1999; Manafe, 2014). Konflik keharusan akuntabilitas menyebabkan kerapuhan akuntabilitas yang menyebabkan kegagalan dalam pencapaian nilai, menyebabkan tantangan managerial dalam mencapai misi organisasi, menghambat pembentukan standar tunggal, menyebabkan tekanan dan permasalahan managerial (Koppell, 2005), menghambat perubahan (Schwartz & Zulitzeanu-Kenan,
2004)
mempengaruhi
kinerja
(O’Connel,
2006)
dan
mempengaruhi hasil kerja (Dicke, 2002) yang berakibat pada stagnansi penyampaian pelayanan (Caseley, 2006). Penelitian-penelitian diatas mengindikasikan keharusan pencapaian berbagai tipe akuntabilitas menyebabkan tekanan dan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja pelaku akuntabilitas.
2
Namun, terdapat penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa keharusan akuntabilitas tidak menjadi masalah bagi pelaku akuntabilitas (Caseley, 2006 dan Kim, 2005). Hasil penelitian Caseley (2006) menunjukkan dampak positif dari keharusan akuntabilitas yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat pula penelitian yang menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan apa-apa antara akuntabilitas dan kinerja (Dubnick, 2005). Penelitian-penelitian sebelumnya tidak menguji hubungan antara konflik keharusan akuntabilitas dengan variabel lainnya, sehingga dapat diindikasikan bahwa hasil penelitian hanya berupa asumsian hubungan pengaruh konflik keharusan akuntabilitas dan kinerja pelaku akuntabilitas. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan hasil yang belum kokoh untuk menjelaskan dampak konflik keharusan akuntabilitas terhadap kinerja pelaku akuntabilitas, sedangkan secara retorik tipe-tipe keharusan akuntabilitas merupakan janji solusi untuk permasalahan-permasalahan pelaku akuntabilitas seperti janji untuk keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu sangat penting untuk menguji kembali secara empiris hubungan antara konflik keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja, dengan memasukan konsep lain yang menghubungkan keharusan akuntabilitas dan kinerja. Penelitian ini mengunakan desain penelitian yang diadopsi dari penelitian Manafe (2014), yaitu model penelitian yang telah dikembangkan oleh Kim & Lee (2009) yang digunakan untuk menguji hubungan konflik keharusan dan kinerja kerja disektor non profit. Penelitian tersebut memasukan konsep lain, yaitu tekanan kerja dan beban kerja (Kim & Lee, 2009; Manafe, 2014). Hasil penelitian Kim & Lee
3
(2009) menunjukan konflik keharusan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap beban kerja dan tekanan kerja pada level yang berbeda dan selanjutnya berpengaruh secara negatif terhadap kinerja kerja pelaku akuntabilitas. Model penelitian tersebut menggunakan tipe-tipe akuntabilitas berdasarkan Johnston & Romzek (1999) untuk sektor pemerintah, yaitu akuntabilitas hirarkis, akuntabilitas legal, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politikal. Penelitian Manafe (2014) memberikan hasil bahwa akuntabilitas hirarkis, akuntabilitas legal, akuntabilitas profesional berpengaruh positif terhadap beban kerja dan hanya akuntabilitas politik yang berpengaruh terhadap tekanan kerja. Instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk tekanan kerja dan kinerja kerja banyak dihapus karena cross loading rendah, dan disarankan untuk dihapus atau menambahkan satu variabel baru. Maka dari itu, penelitian ini menambahkan satu variabel mediasi (intervening variable) yaitu komitmen organisasional untuk menguji kembali hubungan antara keharusan akuntabilitas dengan kinerja kerja pelaku akuntabilitas. Asumsi peneliti, variabel tekanan kerja rendah dikarenakan terdapat variabel lain yang mungkin lebih kuat memengaruhi kedua hubungan tersebut, atau nilai cross loading antara beban kerja dan tekanan kerja menjadi berbeda yang tidak signifikan diakibatkan satu variabel yang muncul atau ditambahkan. Komitmen organisasional ditambahkan dalam penelitian ini dikarenakan terdapat penelitian terdahulu yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja kerja (Camilleri, 2007; Nainggolan, 2014).
4
Pengembangan hipotesis untuk melihat pengaruh konflik akuntabilitas terhadap kinerja kerja pemerintah daerah dan interpretasi hasil penelitian ini akan dilihat dari teori institusional berdasarkan konsep isomorfisma di pemerintah daerah dengan harapan konflik-konflik keharusan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja kerja pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian campuran (mixed method), yaitu metoda penelitian yang menggabungkan teknik penelitian, metoda pendekatan, konsep atau bahasa kuantitatif dan bahasa kualitatif ke dalam suatu bentuk studi tunggal (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Manafe 2014). Strategi penelitian yang digunakan adalah eksplanatori skuensial (Creswell & Clark, 2011), yaitu desain metoda penelitian yang didalamnya peneliti memulai dengan menjalankan tahap kuantitatif dan diikuti dengan tahap kualitatif. Langkah kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil awal secara lebih mendalam (Creswell & Clark, 2011).
1.2 Perumusan Masalah Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai konflik keharusan akuntabilitas terhadap kinerja individu dan atau organisasi. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif konflik keharusan akuntabilitas terhadap kinerja individu dan atau organisasi antara lain Johnston & Romzek (1999), Koppel (2005), Romzek & Dubnick (1987). Sedangkan hasil penelitian Caseley (2006), Kim (2005) dan Wang (2002) menunjukan pengaruh positif konflik keharusan akuntabilitas terhadap kinerja individu dan atau organisasi. Hasil penelitian
5
Dubnick (2005) pada tataran konsep menunjukan tidak ada hubungan antara keharusan akuntabilitas dan kinerja, sehingga dibutuhkan perluasan perspektif pada faktor yang mungkin menghubungan keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja. Penelitian terbaru mengenai konflik keharusan akuntabilitas (Manafe, 2014) menunjukkan hasil yang berpengaruh pada level yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan pengujian dengan menambahkan satu variabel, dengan harapan dapat memperkuat hubungan antara keharusan akuntabilitas dengan kinerja kerja pelaku akuntabilitas, sehingga dapat memberikan kontribusi baru pada model penelitian. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dihasilkan adalah: 1. Apakah konflik keharusan akuntabilitas (akuntabilitas hirarkis, akuntabilitas legal, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politikal) memiliki pengaruh terhadap kinerja kerja pelaku akuntabilitas, apabila konflik keharusan akuntabilitas dipersepsikan sebagai beban kerja, tekanan kerja dan komitmen organisasional? 2. Apakah isomorfisma institusional terjadi dalam konflik keharusan akuntabilitas pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memberikan bukti secara empiris, mengembangkan model dan memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif konflik keharusan akuntabilitas publik
6
apabila keharusan akuntabilitas dipersepsikan sebagai beban kerja, tekanan kerja dan komitmen organisasional.
1.4 Kontribusi Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi manajemen sektor publik berupa literatur akuntansi dan pengembangan teori, khususnya yang terkait dengan keharusan akuntabilitas dan kinerja kerja. Di lingkungan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi penggunaan metoda penelitian campuran daripada menggunakan hanya satu pendekatan. 2. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi praktisi di pemerintah daerah, yakni dapat memberikan kontribusi dalam hal memahami konflik yang terjadi karena adanya keharusan akuntabilitas dan bagaimana
konflik ini dapat
mempengaruhi kinerja
kerja
pelaku
akuntabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap penentuan jenis akuntabilitas yang tepat bagi tiap institusi pemerintah daerah sesuai dengan prediksi masing-masing forum (Romzek & Dubnick, 1987) dan tidak sekedar penyeragaman karena tekanan hukum dan pemerintah pusat (Akbar et. al, 2012).
7
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan Bab ini menyajikan gambaran umum yang mendasari dilakukannya penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika penulisan.
BAB II
: Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis Bab ini menguraikan tentang tinjauan literatur yang berkaitan dengan teori
institusional,
keharusan
akuntabilitas
dengan
konsep
isomorfisma dan pengembangan hipotesis. Terdapat juga bagian pengembangan hipotesi yang diacu dari penelitian terdahulu. Bab ini juga menampilkan model penelitian yang diajukan. BAB III : Metoda Penelitian Bab ini menguraikan metoda penelitian untuk menjawab masalah penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, penjelasan metoda penelitian campuran, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta alat analisis data, metoda analisis data dan pengujian instrumen penelitian (pilot test).
8
BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data penelitian yang mencakup hasil uji coba instrumen penelitian, tingkat respon kuisioner penelitian, karakteristik responden, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian. BAB V
: Kesimpulan dan Implikasi Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, implikasi penelitian yang terdiri dari implikasi teoritis dan implikasi praktik. Bab ini juga menguraikan
tentang
keterbatasan
9
dan
saran
penelitian.
