BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Tahun 2015 merupakan tahun pembinaan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi dalam mempermudah administrasi pajak bagi wajib pajak. Selain itu bertambahnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar maka sangat dibutuhkan sistem elektronik atau aplikasi dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk saat ini adalah sistem Self Assesment dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak dengan menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ada pada wajib pajak (Mardiasmo, 2011:7). Hal ini ditujukan agar masyarakat mempunyai kesadaran sendiri mengenai pentingnya membayar pajak. Sistem ini tentu saja mempunyai masalah yang melingkupinya, diantaranya adalah ketidakcocokan perhitungan yang dimiliki oleh wajib pajak dan DJP. Berdasarkan Perpres No. 162 tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, penerimaan negara dalam bentuk pajak 39,5% berasal dari PPN dan PPnBM. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu pendapatan negara yang signifikan, sehingga penegakkan hukum serta pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah untuk PPN cukup ketat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu melalui faktur pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh 1
Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari 1 Juli 1984 hingga Juli 2015, di Jawa dan Bali beberapa PKP masih membuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak ditentukan (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga masih terdapat penyalahgunaan Faktur Pajak seperti wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Oleh karena itu untuk mempermudah Wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi e-Faktur dalam mempermudah administrasi pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Saat ini, seluruh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Jawa dan Bali sedang mensosialisasikan aplikasi eFaktur kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam persiapan implementasi eFaktur tanggal 1 Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa dan Bali mendekati tahap akhir. Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94 % dari total PKP yang terdaftar di Jawa Bali. Jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali sendiri adalah sebanyak 254.095 PKP atau sebesar 53,67% dari jumlah total 473.360 PKP Nasional. Khusus di Jawa dan Bali terdapat 14,48% atau sebanyak 36.799 PKP Menengah dan Besar dengan omzet setahun lebih dari Rp. 4,8 miliar yang membuat faktur pajak dan
2
ada 40,46% atau sebanyak 102.796 PKP Kecil dengan omzet setahun kurang dari Rp. 4,8 miliar yang membuat faktur pajak. Hingga akhir Juni 2015, terdata 89.857 PKP atau 64,43% dari total PKP JawaBali yang membuat faktur pajak yang sudah memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut terdapat 84.022 PKP atau 60,18% dari total PKP Jawa-Bali yang telah mengikuti sosialisasi e-Faktur yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diwajibkannya pemberlakuan penggunaan e-Faktur untuk semua PKP di Jawa-Bali pada tanggal 1 Juli 2015 dan seluruh PKP di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 maka
Indonesia memasuki era baru Digitalisai Administrasi
Perpajakan khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semakin mudah, aman, dan nyaman bagi PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir dengan mengambil judul: “APLIKASI
E-FAKTUR
DI
KANTOR
PRATAMA SLEMAN”.
3
PELAYANAN
PAJAK
(KPP)
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut: 1. Bagaimana Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak berbentuk Elektronik menggunakan aplikasi E-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)? 2. Apa Kelebihan dan Kelemahan dari Penggunaan Aplikasi E-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman? 1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ini adalah: 1. Mengetahui Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak berbentuk Elektronik menggunakan aplikasi E-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Mengetahui Kelebihan dan Kelemahan dari Penggunaan Aplikasi E-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman.
4
1.4 Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang dapat di ambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 1. Bagi Penulis a. Melatih kemampuan dan keterampilan mahasiswa D3 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan. b. Dapat mengimplementasikan wawasan dan teori yang diperoleh dari Program Studi D3 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. c. Sebagai persyaratan penulis untuk mencapai gelar ahlimadya. 2. Bagi Instansi a. Diharapkan dapat membantu dalam memberikan informasi berkenaan dengan aplikasi e-Faktur dalam administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 3. Manfaat Akademis a. Untuk menambah referensi tentang Analisis Aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman pada Perpustakaan Departmen Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
5
1.5 Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tugas akhir ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan
Penulisan,
Manfaat
Penulisan,
Kerangka
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini terdiri dari kondisi umum atau deskripsi topik penulisan (yang menjelaskan tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, fungsi dan tugas pokok, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, dan deskripsi dari struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman), tinjauan pustaka, dan metodologi penulisan. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis berusaha menganalisis aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, dengan menggunakan aplikasi e-Faktur kemudian akan dibahas secara rinci.
6
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diambil dalam melakukan penelitian tersebut dan saran sebagai masukan terhadap perkembangan aplikasi e-Faktur bagi KPP Pratama Sleman Sleman.
7
