BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya. Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah ke sana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri. Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh Pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Namun dalam kenyataannya Negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidaklah mampu melaksanakan pembangunan secara menyeluruh jika hanya mengandalkan modal dalam negeri, yang disebabkan tingkat tabungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadai. Kendala – kendala ini dicoba di
1
atasi dengan berbagai macam alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan1. Investasi asing yang masuk ke Indonesia secara massif tidak dibarengi dengan upaya perlindungan negara baik terhadap kepentingan nasional maupun pengusaha swasta nasional. Terutama ketika bersengketa dengan pengusaha asing yang menjadi mitranya dalam investasi. Hal ini disampaikan pengamat hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi dengan tema "Muslihat Pengusaha Asing dalam Kerjasama dengan Pengusaha Dalam Negeri" yang diselenggarakan Lembaga Kajian Opini Publik (LKOP), dan "Kelemahan kita dalam hal investasi adalah kita tidak memiliki technical politik dan technical financial yang kuat, sehingga asing dengan mudah mendikte kita2. Adanya pengaturan dan penetapan bidang usaha bagi penanaman modal oleh Pemerintah, tentunya harapan dari Pemerintah untuk mengarahkan penanaman modal sesuai dengan rencana pembangunan nasional maupun kebutuhan dan perkembangan keadaan bangsa Indonesia. Untuk itu penentuan bidang usaha bagi penanaman modal khususnya penanaman modal asing sangat wajar dan sesuai dengan landasan dan dasar negara kita untuk mengundang penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) masuk ke Indonesia. Di sinilah peran penting Pemerintah bagaimana
1
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Penerbit Prenada Media, Jakarta, hlml 4 http://www.pedomannews.com/investasi/15335-investasi-asing-massif-perlindungan-negara-terhadap-pengusaha-dalamnegeri-lemah, diakses pada tanggal 1 Februari 2013. 2
2
menyerasikan dan memadukan keinginan terhadap masuknya penanaman modal dengan interest atau kepentingan penanaman modal itu sendiri.3 Indonesia memiliki tanah yang kaya dengan sumber daya alam mineral sebagai kekayaan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh sebab itu peluang-peluang kegiatan di sektor pertambangan semakin terbuka dan akan terus dibutuhkan karena output dari pertambangan tersebut menjadi kebutuhan dasar manusia yang selalu membutuhkan dukungan dari hasil sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pelaku pertambangan, kegiatan tersebut akan memberikan keuntungan materi, bagi Pemerintah dan mendapatkan tambahan pajak yang merupakan salah satu sumber devisa negara. Bidang Usaha Pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat mendapatkan prioritas utama dari Pemerintah baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bidang Usaha Pertambangan meliputi Pertambangan Minyak Bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih nikel, bausit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga4. Indonesia, sebagai Negara pertambangan dengan produksi timah terbesar dunia ke dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke tujuh, dan produksi batubara terbesar ke delapan di dunia, maka Indonesia merupakan salah satu Negara penting dalam bidang Pertambangan.
3 4
Amirudin Ilmar, Op Cit hlm. 88 Amirudin Ilmar, Op Cit hlm 113
3
Dengan masuknya modal asing di Negara kita, Indonesia, maka akan memberikan dampak positif untuk perekonomian dan bidang lainnya, seperti mendorong tumbuhnya bisnis baru, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun pemesinan, dan dari segi tenaga kerja akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Sebab investasi akan menambah income Negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran. Pemberian fasilitas fiskal untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam pasal 18 Undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007 dipakai Pemerintah sebagai salah satu cara untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akan tetapi dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang ini mengatur kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus dan dapat diperbaharui kembali atas permhonan penanaman modal. Hal ini juga merupakan fasilitas non fiskal dan bisa menarik minat investor yaitu berupa : 1. Hak Atas Tanah a.
Hak Guna Usaha (HGU) selama 95 (Sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 35 (tiga puluh) lima tahun ;
b.
Hak Guna Bangunan selama 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tahun;
4
c.
Hak Pakai selama 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaharui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Fasilitas Pelayanan Keimigrasinya a) Bagi investor dan tenaga kerja asing; b) Izin untuk ekspatriat difasilitasi sepenuhnya oleh undang-undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. 3. Fasilitas Perizinan Impor Pemerintah juga harus mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan Negara serta harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Negara lain. Pemberian hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing atas modal dan/atau keuntungan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Namun dapat disayangkan, Pemerintah tidak secara jelas menyebutkan berapa besar kewajiban yang harus dibayarkan oleh investor berkaitan dengan ketentuan pasal 8 ayat (5) huruf b, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai hak transfer dan repatriasi tidak mengurangi hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau rpyalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Pemberian kelonggaran untuk menggunakan tenaga kerja asing merupakan suatu aturan yang umum, mengingat terdapat beberapa posisi yang belum dapat ditempati oleh tenaga kerja Indonesia karena keterbatasan kemampuan (skill). Pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan informasi melalui pelayanan terpadu satu pintu sudah seharusnya dilakukan Pemerintah untuk penyederhanaan perizinan penanaman modal di Indoesia. Karena untuk pengurusan izin usaha dan izin operasional melaui system pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dapat dilakukan dipusat melaui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan untuk pengurusan izin usaha dan izin operasional di daerah dapat dilakukan disatuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau instansi yang menangani penanaman modal di propinsi atau kabupaten/kota (BKPM Propinsi). Pertambangan merupakan salah satu bidang penanaman modal (investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pertambangan umum diartikan sebagai pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Salah satu sistem kontrak yang dipergunakan dalam pertambangan umum adalah kontrak karya. Oleh karena itu, kontrak karya yang dibuat dalam investasi pertambangan umum harus berjalan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga dapat memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak.
6
Selain itu kepastian hukum, merupakan salah satu yang paling penting untuk di tindak lanjuti dan merupakan problem sendiri bagi Negara Indonesia. Dalam perundang-undangan yang ada dan yang terbaru pun, banyak hal yang tidak jelas bahkan bertentangan. Termasuk pula di dalamnya yaitu komitmen dan konsistensi Pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya aturan yang jelas, yang dimulai dari izin usaha hingga sampai dengan biaya-biaya resmi yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan. Maka dengan adanya kondisi ini, diperlukan penegakan supremasi hukum. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan, maupun kebijakan industri pertambangan di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Pemerintah dianggap lemah dalam hal ini. Kondisi ini diperparah dengan korupsi yang merebak di mana-mana, di berbagai level. Regulasi di Indonesia hingga saat ini memang dinilai masih sangat lemah. Kelemahan regulasi ini nyaris mencakup semua aspek, misalnya regulasi di bidang perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, kepemilikan properti, investasi, dan lain sebagainya. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan pungutan liar serta merebaknya tindak korupsi.
7
Sebagai dampaknya hal ini menyebabkan berbagai permasalahan yang kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Bahkan investor yang telah memiliki usaha di Indonesia menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain yang lebih aman untuk berinvestasi. Tantangan lain akan dihadapi oleh calon investor di Negara kita adalah, bagaimana Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat bisa memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan Pemerintah pusat, masalah yang dihadapi masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut. Sumber daya alam Mineral dan Energi memiliki ciri-ciri khusus yang memerlukan pendekatan sesuai dengan perkembangannya. Ciri Khusus sektor Pertambangan yang perlu di perhatikan dalam pembangunan antara lain adalah sumber daya alam yang menempati sebaran ruang tertentu di dalam bumi dan dasar laut, terdapat dalam jumlah terbatas dan pada umumnya tidak terbarukan. Pengusahaannya melibatkan investasi dan kegiatan yang sarat resiko dan seringkali harus padat dengan modal dan teknologi.
8
Jenis tambang yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Bijih Nikel. Seperti kita ketahui bahwa potensi bijih nikel di Indonesia sudah diketahui sejak lama. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kandungan bahan tambang yang besar, baik yang telah maupun yang belum ditambang. Pasar nikel dunia tetap kuat pada Tahun 1990, dimana permintaan nikel dunia semakin meningkat terutama negara-negara Eropa dan Asia yang ditaksir berjumlah 370 juta ton. Bahwa kejadian pengambilalihan atau nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1958 melalui Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintahan Soekarno tentu menjadi pertimbangan bagi para calon dan atau investor. Nasionalisasi juga terjadi pada tahun 1962 pada waktu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Bahkan dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikatakan pemerintah tidak akan melakukan tindakan pengambilalihan, kecuali dengan undangundang. Walaupun disebutkan dalam ketentuan tersebut dalam hal terjadi pengambilalihan akan diberikan kompensasi atau penggantian sejumlah uang sesuai harga pasar, tetapi tetap saja hal tersebut akan menimbulkan sengketa. Tentunya sengketa tersebut akan membuat penanam modal asing mengeluarkan biaya lebih untuk berperkara, yang mana hal tersebut akan memberatkan. Maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN”.
9
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perkembangan pengaturan kepemilikan Saham Asing pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia? dan; 2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi investor asing di sektor pertambangan Nikel? C. Tujuan Penulisan Tujuan Penulisan Tesis ini untuk : 1. Untuk mengetahui perkembangan peraturan dan ketentuan kepemilikan saham asing pada perusahaan pertambangan umum di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi investor asing yang berlaku di Negara dalam mengembangkan usaha Pertambangan Nikel. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari penulisan Tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak baik secara teoritis, secara praktis dan bagi masyarakat yaitu : 1. Secara Teoritis Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Ekonomi pada Khususnya mengenai Perlindungan Hukum bagi Investor asing di bidang industri Pertambangan khususnya Nikel.
10
2. Secara Praktis Secara praktis penulisan tesis ini dapat memberikan masukan kepada para pembaca, khususnya bagi para pihak yang berkecimpung dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang pertambangan umum. Dan diharapkan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya dalam membuat Peraturan dibidang penanaman modal asing pada sektor pertambangan. E. Keaslian Penelitian Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan cara penelitian yang peneliti lakukan pada umumnya serupa dengan yang dilakukan oleh Peneliti lainnya.
11
