BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akhir - akhir ini masalah kenakalan pada anak semakin banyak, kenakalan pada anak tetap merupakan persoalan yang hampir disemua negara di dunia,
termasuk
juga Indonesia.
Kenakalan
anak
merupakan
perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh anak yang menjurus pada perbuatan yang melanggar hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah perilaku yang dapat di mengerti dengan perilaku dan pikiran manusia lainnya. Perilaku anak yang melanggar hukum cukup beragam dimana perilaku yang menunjukan penurunan moral manusia telah mereka lakukan sehingga membuat mereka berada di persidangan. Jenis perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian, dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ). Berbicara masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di bali khusunya di denpasar telah banyak terjadi adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya berita Online Koran Bali post tanggal 6 desember 2014 serta jumlah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebutkan sebagai berikut : DENPASAR, BALIPOST.com-Aksi pencurian yang melibakan pelajar kembali terjadi.Kali ini, dua siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berinisial RSS (14) dan MRP (14) serta seorang ABG berinisial MAS (14) diringkus aparat Polsek Denpasar Selatan.Ketiga pelaku diringkus setelah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian
1
dengan membobol plafon. Namun untuk proses pengembangan, ketiga pelaku diserahkan ke Polsek Kuta. Kapolsek Denpasar Selatan Kompol Nanang Prihasmoko, Minggu (6/7) mengatakan, kejadian pencurian ini berawal dari korban Ni Wayan Supadmi (56) melaporkan tokonya yang berlokasi di Jalan Raya Pemogan No 106 Banjar, Sakah, Pemogan, Denpasar ini, di bobol garong.”Di Toko tersebut, pelaku masuk dengan membobol plafon kemudian melarikan barang berharga seperti rokok dengan total kerugian Rp 700 ribu,” katanya. Menerima laporan ini polisi langsung melakukan penyelidikan, kemudian mengantongi identitas pelaku MAS (14), yang beralamat di Jalan Raya Kuta Gang Mahoni, Kuta. Saat diintrogasi, remaja asal Banyuwangi ini mengaku melakukan aksi pencurian bersama rekanya seorang siswa SMP berinisial RSS, “ MAS diringkus Sabtu (5/7) sekitar pukul 06.00 wita,” katanya. Beberapa jam kemudian, Polisi yang mengantongi identitas RSS, langsung meringkus pelajar yang beralamat Jalan Raya Pulau Galang, Gang Pasung No 1, Pemogan ini. Dari keterangan kedua pelaku ternyata mereka juga sempat mencuri sepeda motor Yamaha Mio dari warnet di depan central parkir, Kuta. “Kedua pelaku juga mengaku mendapatkan dua sepeda motor Honda Beat warna putih dari hasil mencuri di sekitar Kedonganan, “ ucapnya. Saat keduanya diintrogasi, mereka kembali menyeret pelaku lain yang berasal dari Jogja berinisial MRP. Mengantongi identitas MRP, polisi langsung meringkus pelajar SMP yang beralamat di Jalan Besakih, Gang Citra Production No 888 Denpasar ini. Dari ketiga pelaku, total polisi mengamankan dua unit sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Mio warna hitam. Modus pencurian dengan mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang, lalu didorong menjauh dari TKP. “Untuk menghidupkannya pelaku menggunakan obeng untuk melepas dek, lalu dihidupkan,” ujarnya.(manik astajaya/balipost).1
Tahun
No.Perkara Tindak Pidana Pencurian No. 763/ Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps
2013
No. 764/ Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps
1
URL : http://balipost.com/read/headline/2014/07/06/16121/curi-tiga-motor-pelajarsmp-diringkus-polisi.html Diakses pada tanggal 22 april 2015 .
2
No. 879 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps No. 895 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps No. 942 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps 2013
No. 946 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps No. 978 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps No. 1019 / Pid.Sus.Anak/ 2013/ PN.Dps No. 401/ Pid.Sus.Anak/ 2014/ PN.Dps
2014
No. 563/ Pid.Sus.Anak/ 2014/ PN.Dps No. 6/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 7/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 8 /Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 9/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 10/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps
2015
No. 11/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 12/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 15/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 16/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps No. 17/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps Sumber : Bagian Hukum Pidana PN Dps
Ditinjau dari segi usia, tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, mereka yang berusia anak-anak pun bisa menjadi pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hal ini yang disebut dengan anak menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas ) tahun , tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pencurian yang dilakukan oleh
anak
dapat
dikatakan sebagai “tindak pidana khusus yang dilakukan dengan cara-cara
3
tertentu yang sanksinya bersifat lebih ringan dari orang dewasa. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.Rochmat Soemitro (1991), sebagai mana dikutip oleh kamushukum.com, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan
khusus
tentang
tata
cara
penyidikannya,
tuntutannya,
pemeriksaanya, maupun sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP”.2 Penjatuhan
pidana
merupakan
suatu
tindakan
yang
harus
dipertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Didalam proses pengadilan anak, sebelum hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu hakim membuktikan fakta-fakta pada persidangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa, surat dakwan, tuntutan jaksa penuntut umum. Selanjutnya dalam menjatuhkan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim meperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan
rumah,
keadaan
lingkungan
dan
laporan
pembimbing
kemasyarakatan. Seperti yang dijelaskan diatas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikatakan sebagai tindak pidana khusus dan cara perlakuan yang di berikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga secara khusus baik dalam hukum acaranya dan proses peradilannya, dilakukan secara khusus 2
Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, h.13
4
“Karena sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan dan perlindungan yang khusus terutama terhadap tindakan-tindakan yang hakikatnya dapat merugikan perkembangan mental dan jasmani pada anak”.3 Dalam hal ini penegak hukum pun berusaha untuk tidak melakukan halhal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan.4 Perlakuan khusus ini dimulai sejak awal penyidikan sampai berakhir di persidangan. “Penahanan terhadap anak harus secara terpisah oleh penahanan orang dewasa, hal ini dimaksud untuk menghidari anak dengan pengaruhpengaruh buruk yang dapat cepat di serap yang disebabkan oleh tahanan orang dewasa. Dalam hal ini selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi”.5 Dalam memeriksa perkara anak penyidik, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainya tidak di perkenankan menggunakan pakaian dinas seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pemeriksaan sidang orang dewasa Hakim, Penuntut Umum, Panitera, dan Penasehat Hukum menggunakan pakaian seragam sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI no. 28 th 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 4 tentang pakaian atribut dan perangkat 3 4
Wagiati Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak cet III, Refika Aditama, Bandung, h.34. Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, cet II, Refika Aditama, Bandung,
h.89. 5
Pustaka
Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yustisia, Yogyakarta, h.79.
5
kelengkapan persidangan. Dalam Pasal 54 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Atas pertimbangan apa pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup? “Hal ini dimaksud agar tercipta suasana tenang, dan penuh dengan rasa kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.”6 Disini sudah jelas terlihat perbedaan antara proses pemeriksanaan orang dewasa dan anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diperhatikan baik itu dari keluarga atau kerabat terdekat maupun dari pemerintah yang dalam hal ini mengupayakan untuk mencegah dan menindak aksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Pembinaan generasi muda yang pertama harus dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini peranan orang tua amat sangat penting bagi anak. Karena dalam ruang lingkup yang lebih kecil orang terdekat atau yang bisa juga disebut orang tua lah yang mampu melindungi atau mendidik anaknya untuk melalakukan sesuatu benar atau salah seperti yang sudah tercantum dalam pasal 26 ayat (1) undang-
6
Wagiati Soetodjo, Op.cit, h.35
6
undang perlindungan anak. Ada 2 pengertian perlindungan anak menurut para ahli diataranya : 1. Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.7 2. Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. (Barda Nawawi Arief,1998:155).8 Salah satu berita diatas membuktikan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini semakin marak di Bali khusunya di Denpasar dan hal ini merupakan suatu hal yang perlu di kaji dan diteliti, karena sesungguhnya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) telah mengatur tentang larangan perbuatan pencurian yaitu pada Pasal 362 yang menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” pada Pasal ini sudah jelas adanya larangan untuk mencuri, dan karena tersangkanya adalah anak-anak maka dipakailah aturan dalam Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah
7
URL : https://aminhamid09.wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum-terhadapanak-pada-tahap-penyidikan/ diakses pada tanggal : 5 Mei 2015. 8
URL : https://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkanundang-undang-di-indonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/ diakses pada tanggal : 5 Mei 2015.
7
paling lama 1/2 dari maksimum ancaman orang dewasa, seperti yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) undang undang sistem peradilan pidana anak. Melihat adanya norma hukum yang tidak berjalan di dalam masyarakat terutama pada anak maka penulis tertarik untuk memilih topik berjudul “PELAKSANAAN PERADILAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR).” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan seperti berikut : 1. Bagaimana keterlibatan institusi terkait dalam proses pemidanaan anak sebagai terdakwa tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar ? 2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar ? 1.3 Ruang Lingkup Masalah Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat diangkat, maka perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas, diantaranya yang pertama dibatasi hanya membahas tentang proses pemeriksaan di persidangan yang terdakwanya anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar, serta permasalahan yang kedua hanya membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
8
pidana terdakwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Denpasar. 1.4 Orisinalitas Penelitian Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat di dalam dunia pendidikan di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan
orisinalitas
dari penelitian
yang tengah
dibuat dengan
menampilkan, beberapa judul penelitian skripsi atau disertasi terdahulu sebagai pembanding. Adapun dalam penelitian kali ini, penulis akan menampilkan 3 ( tiga ) skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan Peradilan Pidana Anak. RUMUSAN NO
JUDUL SKRIPSI Kajian
1.
PENULIS
Kriminologis Ni
Made
MASALAH Ari 1. Apa saja faktor
Terhadap Anak Sebagai Candrawati
pendorong anak
Pelaku
melakukan tindak
Pecurian
Tindak Di
Pidana NIM. 0803005039 Wilayah Fakultas
Hukum Pengadilan Negeri Universitas Denpasar
Hukum
pidana pencurian di
Udayana
Denpasar
wilayah hukum
2012
Pengadilan Negeri Denpasar ? 2. Bagaimanakah
9
penerapan sistem pemidanaan terhadap
anak
saat ini ? Dasar
Pertimbangan Anak
Hakim 2.
Agung
Dalam Tresna Divayana
Menjatuhkan
Putusan NIM. 0703005096
Terhadap Pelaku Tindak Fakultas Pidana Pencurian Yang Universitas Dilakukan
Gede 1. Apa
Oleh
Dibawah Umur
Anak Denpasar 2011
Hukum Udayana
menjadi
yang dasar
pertimbangan Hakim
dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku
tindak
pidana pencurian yang dilakukan
oleh
anak di bawah umur? 2. Faktor-faktor apakah
yang
mempengaruhi dasar pertimbangan Hakim
10
dalam
menjatuhkan putusan terhadap pelaku
tindak
pidana pencurian yang dilakukan
oleh
anak
dibawah
umur
di
Pengadilan Negeri Gianyar ?
Pertimbangan Dalam 3.
Hakim Qorry Aina Ediati menjatuhkan NIM. 0934009
1. Bagaimana penerapan
Sanksi Pidana Pencurian Ilmu Hukum Syari’ah
sanksi terhadap
Yang
anak
Dilakukan
Oleh dan Hukum
Anak ( Analisis Putusan Universitas Hakim
Nomor Negeri
255/Pid.Sus/2011/PN.YK) Kalijaga
Islam Sunan
yang
melakukan tindak
pidana
menurut
Yogyakarta
Undang-undang
2013
no.3 tahun 1997 dan
Undang-
undang no
11
11
tahun 2012? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim
dalam
memutus perkara
nomor
255/Pid.Sus/ 2011/PN.YK ?
1.5 Tujuan Penelitian Agar penelitian ini memiliki maksud atau arti yang jelas, maka harus memiliki suatu tujuan yang dapat memenuhi target yang dikehendaki. Tujuan tersebut digolongkan menjadi 2 ( dua ) bagian, yaitu antara lain : 1.5.1
Tujuan Umum Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahanan terhadap pelaksanaan peradilan pidana anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar.
1.5.2 Tujuan Khusus Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini antara lain : a. Untuk mengetahui keterlibatan institusi yang terkait dalam proses peradilan anak dalam tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. 12
b. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pedana pencurian di Pengadilan Negeri Denpasar. 1.6
Manfaat Penulisan Dalam penulisan ini adapun manfaat yang dapat diambil antara lain : a. Manfaat Teoritis Penulisan skirpsi ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian atau penulisan bagi lembaga Fakultas Hukum Universita Udayana dan sebagai bahan referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universtas Udayana. b. Manfaat Praktis Selain manfaat teoritis, adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian. 2. Agar dapat memahami proses persidangan dalam peradilan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
1.7 Landasan Teoritis Dalam penulisan penelitian ini digunakanlah suatu teori dengan menggunakan pendekatan sosiologi, teori ini pada umumnya menggunakan gejala-gejala social yang terjadi di sekitar anak untuk dijadikan sumber refrensi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan diatas. “Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli Hukum
13
yaitu Moeljatno mengungkapkan
istilah tentang tindak pidana menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”9 Dalam penelitian ini, anak merupakan subjek hukum yang melakukan suatu tingkah laku yang menjurus pada suatu tindak pidana. Pada umumnya tindak pencurian yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, hanya saja sanksi yang diberikan kepada anak 1/2 dari orang dewasa. Secara umum anak dapat diartikan sebagai seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Sebagaimana kita ketahui praktek peradilan anak di Indonesia mengacu dan diatur dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam persidangan anak, anak diberi perlakuan secara khusus baik dalam pemeriksaan di muka sidang maupun tindakan-tindakan yang dapat diambil hakim dalam menangani perkara anak. Perlakuan khusus ini pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaan undangundang sistem peradilan pidana anak tidak akan berjalan lancar tanp adanya sikongan tenaga dari lembaga lain . “ Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah terciptanya keadilan restoratif, yaitu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait
9
Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, URL : http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/8/jhptump-a-ekosetiawa-379-2-babii.pdf. Diakses tanggal 23 February 2015
14
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula , dan bukan dengan pembalasan.”10 Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam
mengimpletasikan
sistem peradilan pidana anak yang tujuannya adalah terwujudnya keadilan restoratif, maka da institusi-institusi lain yang diadakan melalui undangundang sistem peradilan pidana anak agar tujuan diatas dapat tercapai dengan baik antara lain Lembaga Khusus Anak ( LPKA ), Lembaga Penempatan Anak Sementara ( LPAS ), Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial ( LPKS ), Balai Permasyarakatan ( BAPAS ), Advokasi / Pemberi bantuan hukum, dan Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraaan Sosial. Asas yang berkaitan dengan penelitian ini yakni Asas legalitas dan Asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis. Terkait Asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengkesampingkan hukum yang bersifat umum. Hukum acara peradilan pidana anak merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) sehingga aturan hukum acara yang di atur dalam KUHAP sepanjang sudah diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku berkaitan dengan hukum acara anak. Akan tetapi
10
Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, Op.Cit , h. 95
15
apabila dalam Undang-Undang no 11 tahun 2012 tidak mengatur aturan tersebut maka, aturan KUHAP masih tetap digunakan.11 1.8 Metode Penelitan a. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan peradilan pidana anak dalam tindak pidana pencurian dan untuk mendapatkan informasi berupa data yang berkaitan dalam pembahasan rumusan masalah. b. Lokasi Penetilan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari Hakim- Hakim yang bertugas di lingkingan Pengadilan Negeri Denpasar terkait dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian, serta guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. c. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) sumber yaitu : 1. Sumber Data Primer
11
Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.73.
16
Data yang bersumber dari penelitian lapangan (field research) yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu dengan informan. 2. Sumber Data Sekunder Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Reasearch), yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum. d. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan di kumpulkan melalui : 1. Studi Kepustakaan Studi Kepustakaan ialah mencari konsepsi, teori, pandangan atau penemuan yang relevan dengan jalan mempelajari buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Kitab Undang-Undang, PeraturanPeraturan dan bahan ilmiah lainya. 2. Penelitian Lapangan Penelitian Lapangan yaitu cara memperoleh data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian melalui cara-cara sebagai berikut : a) Observasi Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu
17
pada lokasi atau tempat yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. b) Interview Suatu kegiatan dimana seseorang dengan tujuan tertentu melakukan percakan atau tatap muka dengan maksud untuk memperoleh keterangan atau jawaban yang di gunakan dalam suatu penelitian. e. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun terlebih dahulu untuk mempermudah analisis. Analisis data pada
penelitian
kualitatif merupakan
serangkaian kegiatan untuk mengatur field note dan materi lain yang dapat di pergunakan untuk meningkatkan pemahaman penelitian
tentang subyek
penelitian dan memungkinkan peneliti menyampaikan penemuannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongan dalam pola dan thema, di klasifikasikan , dan dilakukan interpretasi. Proses analisa tersebut dilakukan secara terus menurus sejak pencarian data awal dilapangan berlanjut terus hingga pada tahap analisis.
18
