Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Visi dan Misi Sesuai Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan dalam rencana strategis 2015 – 2019 pun mengemban visi dan misi yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Bermandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”.
Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja yakni: Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara; Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegak hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan Produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; Melakukan revolusi karakter bangsa; Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pembangunan Kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Dukungan Direktorat PPBB terhadap Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pencapaian tujuan Direktorat PPBB yaitu terselenggaranya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya melalui Pengendalian Malaria; Pengendalian Arbovirosis; Pengendalian Zoonosis; Pengendalian Filariasis dan Kecacingan; dan Pengendalian Vektor.
1
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang
B. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian penyakit bersumber binatang. C. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Penyakit bersumber Binatang terdiri atas: 1. Subdirektorat Pengendalian Malaria; 2. Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis; 3. Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan; 4. Subdirektorat Pengendalian Vektor; 5. Subbagian Tata Usaha; dan 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berikut adalah bagan Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang sesuai Permenkes 1144 Tahun 2010: Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Sub Bagian Tata Usaha
Subdirektorat Pengendalian Malaria
Subdirektorat Pengendalian Zoonosis
Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis
Subdirektorat Pengendalian Vektor
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Standarisasi
Seksi Bimbingan dan Evaluasi
Seksi Bimbingan dan Evaluasi
Seksi Bimbingan dan Evaluasi
Seksi Bimbingan dan Evaluasi
Seksi Bimbingan dan Evaluasi
Kelompok Jabatan Fungsional (JFT)
Gambar 1 – Struktur organisasi Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
2
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
D. Sumber Daya Manusia Tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang berjumlah 96 orang. Berikut adalah proporsi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat PPBB Tahun 2015 berdasarkan tingkat pendidikan, dimana jumlah terbanyak adalah PNS dengan pendidikan Strata 2 yaitu sebanyak 42 orang diikuti PNS dengan pendidikan Strata 1 sebanyak 31 orang.
Grafik proporsi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat PPBB berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2015
3
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
BAB II PERENCANAAN KINERJA Indikator pencapaian sasaran selama tahun 2015 – 2019 di Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut: 1.
Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 80%
2.
Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1/1.000 penduduk sebanyak 400 Kabupaten/Kota
3.
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filarial menjadi , 1% sebanyak 75 Kabupaten/Kota
4.
Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD , 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%
5.
Persentase Kabupaten/Kota yang eliminasi rabies sebesar 85% Berikut ditampilkan Indikator Kinerja tahun 2015 – 2019 sesuai penjabaran di atas: No.
Indikator
Target 2015
2016
2017
2018
2019
1
Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
40%
50%
60%
70%
80%
2
Jumlah Kabupaten/Kota dengan API <1 per 1.000 penduduk
340
360
375
390
400
3
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%
35
45
55
65
75
4
Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
60%
62%
64%
66%
68%
5
Persentase Kabupaten/Kota yang eliminasi Rabies
25%
40%
55%
70%
85%
Tabel 1 - Indikator Kinerja Tahun 2015 - 2019
Dengan penyusunan Rencana Strategis maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan untuk Tahun 2015 sebagai berikut:
4
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang No.
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
1. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu 2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
40 340
3. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%
35
4. Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
60
5. Persentase Kabupaten/Kota yang Eliminasi Rabies
25
Jumlah Anggaran: Rp. 152.602.712.000,Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2015
Pada akhir Tahun 2015, dengan terbitnya Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan maka Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang melakukan Revisi terhadap Rencana Aksi Kegiatan sebagai turunan dari RAP Ditjen PP dan PL.
Sesuai dengan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Revisi I, Isi Perjanjian Kinerja Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
5
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Satuan Kerja Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang No.
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
1. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
40
2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
340
3. Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis
140
4. Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% 5. Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk 6. Persentase Kabupaten/Kota yang Eliminasi Rabies 7. Persentase Rekomendasi kajian pengendalian penyakit bersumber binatang meningkat 50% dari jumlah rekomendasi tahun 2014 8. persentase teknologi tepat guna pengendalian penyakit bersumber binatang meningkat 50% dari jumlah rekomendasi tahun 2014 9. persentase pelabuhan/bandara/PLBD yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 100%
35 60 25
30
30
100
Jumlah Anggaran: Rp. 222.630.007.000,Tabel 3 - Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2015
6
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dengan 5 indikator kinerja di tahu 2015 telah mampu mencapai target. Berikut adalah indikator serta capaiannya:
NO 1 2 3
4 5
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI ABSOLUT
%
Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
40
41,2
103
Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
340
379
111,47
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%
35
33
94,29
Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
60
66,93
111,55
Persentase Kabupaten/Kota yang Eliminasi Rabies
25
26,13
104,52
Tabel 4 - indikator kinerja dengan target dan capaian di tahun 2015
Dibawah ini dijabarkan analisa terhadap pencapaian indikator kinerja di Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang: 1. Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu a. Definisi Operasional Indikator Kabupaten / Kota yang melakukan pengendalian vektor dengan dua atau lebih metode Pengendalian
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengendalian vektor -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah Kabupaten/Kota endemis penyakit tular vektor dan penyakit zoonotik lainnya
7
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
c. Capaian: Target tahun 2015 terhadap indikator Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu adalah sebesar 40% dan diperoleh capaian sebesar 41,2% atau persentase 103%.
Grafik perbandingan target dengan realisasi tahun 2015
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Intervensi vektor belum berdasarkan bukti/data vektor (evident based) Dalam pengendalian vektor secara kimiawi dengan penggunaan insektisida baik oleh masyarakat maupun penentu kebijakan masih menjadi prioritas utama Masih kurangnya tenaga entomologi baik di tingkat pusat, UPT, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Adanya resistensi vektor terhadap insektisida Penggunaan metode pengendalian vektor secara terpadu belum berjalan secara optimal
e. Alternative solusi yang telah dilakukan: -
Melakukan kegiatan pengumpulan data vektor/ surveilans vektor untuk melengkapi data tentang vektor yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan
-
Melakukan sosialisasi dan advokasi untuk melakukan pengendalian vektor secara terpadu dan penggunaan insektisida / kimiawi merupakan pilihan terakhir
8
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
-
Melakukan kegiatan pelatihan tenaga entomologi
-
Melakukan supervise dan memperkuat jejaring kemitraan dengan organisasi profesi, asosiasi dan kalangan universitas
-
Melakukan monitoring resistensi vektor terhadap insektisida yang digunakan
-
Pemetaan spesies, bionomic dan resistensi vektor terhadap insektisida dengan menggunakan IT
f.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Peningkatan Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor secara terpadu
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target Dilaksanakan mapping vektor di Indonesia berbasis IT/web Diberdayakan UPT, dalam hal ini BBTKL untuk melakukan konfirmasi vektor secara genotype Bertambahnya
tenaga
entomolog
baik
di
UPT
maupun
di
Provinsi,
Kabupaten/Kota melalui pelatihan teknis jabatan fungsional Ditingkatkan perlengkapan untuk kegiatan surveilans vektor dan pengendalian vektor baik di UPT maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota Peningkatan jejaring kerja maupun sumber daya baik dengan organisasi profesi, assosiasi, unuversitas maupun pihak swasta Peningkatan dukungan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian vektor baik beruda Perda, Pergub, Permenkes, PP dan lain-lain Terlaksananya dan makin ditingkatkannya monitoring resistensi vektor terhadap insektisida
2. Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1.000 penduduk a. Definisi Operasional Indikator Jumlah kabupaten/kota dengan jumlah kasus postitif malaria < 1 per 1000 penduduk dalam kurung waktu satu tahun.
9
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator 1)
Rumus perhitungan API : Jumlah kasus positif malaria ------------------------------------- x 1000 penduduk Jumlah Penduduk
2)
Rumus Perhitungan Indikator : Jumlah seluruh kabupaten/kota yang mencapai API < 1
c. Capaian Target jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk pada tahun 2015 yaitu 340 dengan capaian sebesar 379 kabupaten/kota atau persentase sebesar 111,47 %
Grafik perbandingan antara target dan realisasi terhadap indikator jumlah Kabupaten/kota yang mencapai API< 1/1.000 penduduk tahun 2015
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai capaian antara lain, seperti: 1) Persentase Pemeriksaan Sediaan Darah Adalah persentase suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium baik menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua suspek yang ditemukan. Target yang diharapkan adalah di atas 95%. Pada tahun 2015 jumlah suspek sebanyak 1.599.247 dan dilakukan konfirmasi pemeriksaan darah 1.567.539
10
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
2) Persentase Pasien Malaria positif yang Diobati sesuai Standar Adalah proporsi pasien positif yang diobati dengan sesuai pedoman dibandingkan dengan jumlah pasien positif. Angka ini digunakan untuk melihat kualitas pengobatan kasus malaria apakah sesuai dengan standar nasional atau tidak. Artemisinin based Combination Therapy (ACT) saat ini merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh parasit malaria. Pemberian ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Pada tahun 2015 jumlah pasien yang diobati sesuai standar sebanyak 195.780 dan jumlah pasien yang positif malaria adalah 217.025.
3) Meningkatkan Cakupan Penggunaan Kelambu Pemakaian
kelambu
berinsektisida
merupakan
salah
satu
strategi
untuk
mengurangi faktor resiko penularan malaria. Kelambu dibagikan kepada penduduk yang tinggal di daerah endemis tinggi malaria (API > 5 per 1000), dengan target minimal 80% penduduk di daerah tersebut mendapatkan perlindungan kelambu berinsektisida. kelambu dibagikan hanya kepada kelompok risiko tinggi yang tinggal didaerah fokus yaitu ibu hamil dan bayi. e. Alternative solusi yang telah dilakukan 1) Peningkatan akses layanan malaria yang bermutu Desentralisasi pelaksanaan program oleh Kab/kota Integrasi kedalam layanan kesehatan primer Penemuan dini dengan konfirmasi dan pengobatan yang tepat sesuai dengan standar dan pemantauan kepatuhan minum obat. Penerapan sistem jejaring public-privite mix layanan malaria. 2) Pencegahan dan Pengendalian vektor terpadu 3) Intervensi kombinasi (LLIN, IRS, Larvasida, pengelolaan lingkungan, personal protection, profilaksis), Berbasis bukti Pendekatan kolaboratif 4) Pemantauan efektifitas dan resistensi OAM. 5) Penguatan Surveilans termasuk surveilans migrasi, Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) dan penanggulangan KLB. 6) Penguatan kemandirian masyarakat melalui Posmaldes dan UKBM lainnya.
11
Laporan 7) Penguatan
kemitraan
melalui
Kinerja Forum
Direktorat
Gerakan
Berantas
PPBB
2015
kembali
Malaria
(GebrakMalaria). 8) Penguatan manajemen fungsional program, advokasi dan promosi program dan berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan. 9) Penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam kesinambungan pemenuhan kebutuhan program. 10) Penguatan sistem informasi strategis dan penelitian operasional untuk menunjang basis bukti program.
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Pada tahun 2015 Anggaran untuk Sub Direktorat Malaria dalam rangka mencapai indikator
kinerja
sebesar
Rp
135.860.111.000,-
terealisasi
sebesar
Rp. 122.548.227.318,- (90,20%). Dengan capaian penyerapan sebesar 90,20%, program malaria dapat mencapai target kinerja jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai API <1. Pada tahun 2015 jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1 yaitu sebesar 379 Kabupaten/Kota dari target pada tahun 2015 adalah sebesar 340 Kabupaten/Kota.
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Beberapa kegiatan untuk mencapai target kinerja telah dilaksanakan pada tahun 2015. Kegiatan tersebut bersumber dana APBN maupun Hibah/donor, berikut kegiatan program malaria pada tahun 2015: 1) Pertemuan Pengembangan panduan Kegiatan Surveilans Migrasi di KKP 2) Workshop Advokasi Penganggaran berbasis pendekatan Gugus Pulau, Halmahera 3) Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Malaria Tingkat Nasional 4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Manajemen Logistik dan Administrasi 5) Pertemuan Koordinasi dalam Eliminasi Malaria 6) Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pemantapan QA Dan Jejaring Laboratorium di Aceh 7) Persiapan Pelaksanaan Program Pengendalian Malaria Dengan Kesehatan Ibu, Anak Dan Imunisasi 8) Persiapan Pelatihan Manajemen Quality Assurance Mikroskopis Malaria 9) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Menuju Eliminasi Malaria 10) Evaluasi Kelambu Massal Di Wilayah Kawasan Timur Indonesia
12
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
11) Pertemuan Pembahasan Hasil Assesment Eliminasi Malaria 12) Penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria Kepada Kota Payakumbuh 13) Peringatan Hari Malaria Sedunia di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat 14) Jambore Fasilitator PLA Kader Malaria Desa ke-2 tingkat Provinsi Maluku Utara 15) Pelaksanaan Terpadu Program Pengendalian Malaria Dengan Program Kesehatan Ibu, Anak, Dan Imunisasi Di Daerah Kawasan Timur 3. Jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis a. Definisi Operasional Indikator: merupakan angka absolut yang menunjukkan jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM Filariasis baik yang tahun pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima.
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator Kabupaten/Kota endemis filariasis di Indonesia sebanyak 241 kabupaten/Kota. Pada tahun 2015 diharapkan/ditargetkan yang melaksanakan POMP Filariasis adalah 140 Kabupaten/Kota. Jadi rumus perhitungan pencapainan Indikator adalah akumulasi jumlah kabupaten/kota melakukan POPM Filariasis pada tahun 2015.
c. Capaian: Tahun 2015, capaian terhadap jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis sebesar 144 Kabupaten/Kota atau persentase sebesar 102,86%
Grafik perbandingan target dan realisasi terhadap jumlah Kabupaten/Kota endemis yang melakukan pemberian obat massal pencegahan (POMP) Filariasis tahun 2015
13
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Koordinasi lintas Kementerian untuk mendukung pelaksanaan POMP Filariasis dengan duikeluarkanya surat Edaran Menteri Dalam Negeri No………. tentang pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah/BELKAGA dan No……..tentang… Meningkatkan Advokasi/Sosialisasi POMP Filariasis di kabupaten/kota Komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemberian Obat Massal Pencegahan/POMP Filariasis.
e. Alternative solusi yang telah dilakukan Pelaksanaan Bulan pemberian Obat Filariasis melalui pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah/BELKAGA.
f.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dukungan semua aspek pembiayaan operasional melalui dan Dekonsentrasi, APBD maupun donasi.
4. Jumlah
Kabupaten/Kota
endemis
Filariasis
berhasil
menurunkan
angka
mikrofilaria menjadi < 1% a. Definisi Operasional: Menurunkan angka absolut yang menunjukkan jumlah kab/kota yang telah selesai melakukan Pemberian Obat Pengobatan Massal (POPM) Filariasis selama 5 tahun berturut, kemudian 6 bulan setelahnya pada pemeriksaan darah jari berhasil menurunkan angka mikrofilaria (mf rate) atau menjadi < 1%.
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator: Jumlah kumulatif kabupaten/kota yang telah selesai melakukan Pemberian Obat Pengobatan Massal (POPM) Filariasis selama 5 tahun berturut-turut dan 6 bulan kemudian dilakukan pemeriksaan darah jari memberikan hasil angka mikrofilaria (mf rate) < 1%.
c. Capaian: Target tahun 2015 sebanyak 35 Kabupaten/Kota endemis Filariasis berhasil menurunkan
angka
mikrofilaria
menjadi
<
1%
dengan
realisasi
Jumlah
14
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
Kabupaten/Kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1% tahun 2015 sebanyak 33 Kabupaten/Kota (94.3%).
PROVINSI
NO
KAB/KOTA
Kepulauan Bangka Belitung
1
Bangka Barat
2
Belitung
Kepulauan Riau
3
Kota Dumai
Sumatera Barat
4
Lima Puluh Koto
5
Kota Bukit Tinggi
6
Agam
7
Pesisir Selatan
Kalimantan Tengah
8
Kota Waringin Barat
Gorontalo
9
Kota Gorontalo
10
Gorontalo
11
Gorontalo Utara
12
Pahuwoto
13
Parigi Mountong
14
Bombana
15
Kolaka Utara
16
Enrekang
17
Luwu Timur
Sulawesi Barat
18
Polewali Mandar
Nusa Tenggara Timur
19
Alor
20
Rote Ndao
21
Pelalawan
22
Kauntan Singingi
Sumatera Utara
23
Labuhan Batu
Banten
24
Kota Serang
25
Tangerang
26
Tangerang Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Riau
15
Laporan
Jawa Barat
Papua
Maluku Utara
Kinerja
Direktorat
27
Kota Bogor
28
Bandung
29
Bekasi
30
Kota Depok
31
Merauke
32
Jayapura
33
Tidore Kepulauan
PPBB
2015
Tabel – Kabupaten/Kota Endemis Filaria yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% di tahun 2015
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam minum obat sehingga cakupan POPM Filariasis masih dibawah target (< 65%). - Keterlambatan distribusi obat ke kabupaten/kota sehingga pelaksanaan POPM mundur dari waktu yang telah ditentukan. - Keterlambatan distribusi bahan promosi (KIE) Filariasis ke kabupaten/kota sehingga sosialisasi Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis di masyarakat kurang optimal.
e. Alternative solusi yang telah dilakukan: (ditambahkan jika masih ada lagi??) - Peningkatan promosi POPM Filariasis melalui media yang efektif dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal. - Mempersiapkan SDM baik di tingkat pusat maupun daerah, konsolidasi, koordinasi serta upaya penguatan kapasitas lainnya. - Melaksanakan pembinaan dan asistensi teknis program eliminasi filariasis di tingkat provinsi, kabupaten, dan puskesmas.
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya : Kerjasama lintas sektor/program dan lintas kementerian/lembaga dalam menggalang dukungan, antara lain : - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Agustus 2015 Nomor. 443/4499/SJ tentang Program Percepatan Penanggulangan Penyakit Menular Tropik Terabaikan,
16
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
- Buku Saku Kader Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis, - Stiker Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis, - Dialog Interaktif di televisi dan radio, - Penayangan Iklan Layanan Masyarakat.
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target: (mohon menampilkan semua kegiatan yang dilaksanakan baik menggunakan Dana APBN maupun Bantuan Luar Negeri) - Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga), - Sosialisasi Filariasis secara Intensif, - Penyediaan Dana Operasional POPM Filariasis lewat Dana Dekon - Survei Penilaian Endemisitas Filariasis - Survei Evaluasi Mid Term Filariasis - Survei di Sentinel dan Spot Check Site Pasca POPM Filariasis - Survei Penilaian Transmisi (Transmission Assesment Survey = TAS) - Pengamatan Pengendalian Filariasis - Koordinasi NTF/Pokja Filariasis - Koordinasi Komite Ahli Pengobatan Filariasis (KAPFI) - Asistensi Teknis Pengembangan Program Filariasis - Advokasi/Sosialisasi dalam Rangka Pengembangan/Peningkatan Program Eliminasi Filariasis - Pertemuan Koordinasi Seluruh Pemangku Kebijakan Dalam Rangka Bulan Eliminasi Kaki Gajah Oktober 2015. - Pertemuan Koordinasi Tingkat Provinsi. - Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Bulan Eliminasi Kaki Gajah - Investigasi Kasus Kejadian Ikutan POMP Filariasis - Pengamatan dan Pengendalian F. Buski - Pengamatan dan Pengendalian Program Cacingan - Koordinasi LS/LP Program P2 Filariasis dan Kecacingan - Pertemuan Koordinasi LS/LP Program P2 Filariasis dan Kecacingan - Pelatihan Tenaga Mikroskopis Schistosomiasis - Pengamatan dan Pengendalian Schistosomiasis - Pertemuan Koordinasi Pengendalian Schistosomiasis
17
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
5. Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 1.000 penduduk a. Definisi Operasional Indikator: Persentase kab/kota dengan angka yang menunjukan kasus/kejadian penyakit dalam suatu populasi pada waktu tertentu < 49/100.000
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Rate Demam Berdarah Dengue kurang dari 49/100.000 penduduk dibagi jumlah total kabupaten/kota endemis Demam Berdarah Dengue pada tahun yang sama
c. Capaian: Jumlah kabupaten/kota yang mencapai target IR < 49/100.000 penduduk sebanyak 344 Kabupaten/Kota atau 66,93 %. Target ini sudah mencapai 111,5 % dari target capaian 60 % kabupaten/kota yang mencapai IR < 49/100.000 penduduk pada tahun 2015. Target di tahun 2015 sebanyak 60% atau 308 Kabupaten/Kota dengan total jumlah Kabupaten/Kota se-Indonesia adalah 514 Kabupaten/Kota.
Grafik perbandingan target dan realisasi terhadap jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai target IR< 49/100.000 penduduk tahun 2015
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Pada tahun 2015 promosi PSN 3M Plus dilakukan melalui media TV dan radio Mempromosikan Gerakan 1 rumah 1 Jumantik pada saat Peringatan Asean Dengue Day tahun 2015 dan pada pertemuan Nasional bagi seluruh pengelola DBD tingkat provinsi, BBTKL PP dan KKP seluruh Indonesia.
18
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
e. Alternative solusi yang telah dilakukan Telah dimulai sosialisasi Pokjanal di beberapa provinsi Melibatkan Anak Sekolah dan Pramuka sebagai kader jumantik
f.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Seluruh rumah tangga ikut dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui Gerakan 1 rumah 1 Jumantik
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target Surveilans Sistem Sentinel Dengue dilakukan di 6 Provinsi, yang bertujuan untuk mengetahui sero tipe dengue yang beredar di wilayah tersebut. Dengan tujuan sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya KLB DBD. Pengadaan RDT DBD sebagai alat test diagnostik untuk mengetahui adanya virus dengue dengan cepat sehingga upaya pemutusan mata rantai penularan dan tatalaksana penyakit DBD dapat segera dilakukan. Penyediaan logistik (Larvasida dan Insektisida) untuk pemenuhan kebutuhan pengendalian vektor. Melakukan bimbingan teknis baik melalui supervisi maupun pertemuan kepada pengeloa DBD baik di tingkat provinsi maupun akb/kota agar dapat melaksanakan sesua SOP. 6. Persentase Kabupaten/Kota yang Eliminasi Rabies a. Definisi Operasional Indikator Eliminasi rabies adalah menghilangkan kasus rabies (Lyssa) di suatu daerah (kabupaten/kota), dimana kasus lyssa kurang dari satu selama 2 tahun berturutturut.
b. Rumus perhitungan pencapaian indikator: Jumlah kab./kota yang kasus lyssanya kurang dari 1 selama 2 tahun berturut-turut x 100% Jumlah total kab./kota yang mempunyai kasus lyssa pada tahun yang sama
19
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
c. Capaian Tahun 2015, Jumlah Kabupaten/kota yang kasus lyssanya kurang dari 1 selama 2 tahun berturut-turut (tahun 2014 - 2015) sebanyak 69 Kabupaten/Kota. Dengan total kabupaten/kota yang mempunyai kasus lyssa pada tahun 2015 sebanyak 264 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Target tahun 2015 sebanyak 25% Kabupaten/Kota Capaian 2015 adalah: 69/264 x 100% = 26,13%
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan: Penyebab keberhasilan: - Minimal cakupan Vaksinasi hewan penular rabies (HPR) sebesar 70% - Sosialisasi kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat tentang bahaya rabies dan bagaimana pengendalian di masyarakat - Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies - Ketersediaan vaksin anti rabies baik untuk HPR maupun untuk tatalaksana post exposure serta pre exposure pada kelompok risiko tinggi - Koordinasi
antara
dinas
kesehatan
dan
peternakan
dalam
sosialisasi,
penyelidikan epidemiologi - Bimbingan teknis secara intesif untuk daerah yang kasus gigitan hewan penular rabiesnya tinggi
Penyebab kegagalan: -
Komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan rabies
-
Ketidak pedulian masyarakat terhadap pengendalian rabies
-
Kepercayaan masyarakat pada dukun dalam mengobati kasus gigitan hewan penular rabies
-
Masih sulit menjangkau puskesmas terdekat
-
Rabies center yang belum optimal
e. Alternative solusi yang telah dilakukan - Melakukan TOT pada petugas kesehatan dan peternakan secara terpadu dalam pengendalian rabies - Melakukan sosialisasi dan advokasi pada pemangku kepentingan
20
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
- Melakukan sosialisasi tentang pengendalian rabies pada guru-guru (sektor pendidikan) - Melakukan sosialisasi tentang pengendalian rabies pada sektor pariwisata - Penyedian vaksin anti rabies dan serum anti rabies f.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya - Masyarakat yang dapat membantu petugas dari sektor hewan dalam hal mendata kepemilikan HPR di wilayahnya masing-masing - Dalam hal tatalaksana kasus gigitan HPR, sumber daya manusia (masyarakat) dapat ditingkatkan dalam melakukan cuci luka gigitan HPR - Untuk masyarakat yang memiliki hewan peliharaan dapat melakukan vaksinasi secara berkala dengan biaya/dana sendiri - Disosialisasikan bahwa masyarakat dapat membawa hewan peliharaannya ke dinas peternakan setempat untuk mendapatkan vaksinasi (efisiensi biaya operasional petugas yang harus ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan vaksinasi)
g. Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian target - Penyediaan Vaksin anti rabies dan serum anti rabies, tidak bisa hanya disiapkan oleh pusat, namun perlu dukungan dari daerah masing-masing - Perlu dilakukan sosialisasi tentang pengendalian dan tatalaksana rabies di daerah terancam dan bebas, agar daerah tersebut tetap bebas dari rabies - Sosialisasi pengendalian rabies pada tenaga guru - Pembuatan media KIE untuk pelajar - Sosialisasi pengendalian rabies untuk pelajar, yang dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah mengikuti sosialisasi pengendalian rabies
21
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
B. REALISASI ANGGARAN Pada awal tahun 2015, Pagu DIPA Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang sebesar Rp. 152.602.712.000,-
NO
SUBDIREKTORAT
PAGU
%
1
Pengendalian Malaria
69.245.147.000
45,38
2
Pengendalian Arbovirosis
23.394.906.000
15,33
3
Pengendalian Zoonosis
13.005.760.000
8,52
4
Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
24.889.359.000
16,31
5
Pengendalian Vektor
22.067.540.000
14,46
TOTAL
152.602.712.000
100,00
Tabel – Pagu awal tahun 2015 berdasarkan Subdirektorat
Kemudian ada beberapa kali dilakukan revisi Pagu DIPA, hingga di akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 222.630.007.000
SUMBER DANA NO
SUB DIREKTORAT
JUMLAH APBN
PHLN
1 Pengendalian Malaria
68.772.935.000
67.087.176.000
135.860.111.000
2 Pengendalian Arbovirosis
30.702.620.000
565.100.000
31.267.720.000
3 Pengendalian Zoonosis
13.005.760.000
1.507.538.000
14.513.298.000
4 Pengendalian Filariasis dan Kecacingan
21.793.481.000
2.996.642.000
24.790.123.000
5 Pengendalian Vektor
15.960.115.000
238.640.000
16.198.755.000
150.234.911.000
72.395.096.000
222.630.007.000
TOTAL
Tabel Pagu Akhir tahun 2015 berdasarkan Sub Direktorat
22
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
Berdasarkan pagu akhir tahun 2015, berikut adalah tabel realisasi anggaran Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang:
REALISASI
PAGU
SUMBER DANA
RUPIAH
%
APBN
150.234.911.000
128.850.787.269
85,77
PHLN
72.395.096.000
63.858.130.044
88,21
TOTAL
222.630.007.000
192.708.917.313
86,56
Tabel – Pagu dan Realisasi Akhir Tahun 2015
Berikut ditampilkan matriks sandingan indikator kinerja terhadap penggunaan anggaran pada Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang pada tahun 2015: NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI ABSOLUT
%
PAGU ANGGARAN
REALISASI
%
1 Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengendalian vektor terpadu
40
41,2
103
16.198.755.000
14.685.977.870
90,66
2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk
340
379
111,47
135.860.111.000
121.166.109.084
89,18
3 Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%
35
33
94,29
24.790.123.000
18.845.061.896
76,02
4 Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk
60
66,93
111,55
31.267.720.000
27.183.502.813
86,94
5 Persentase Kabupaten/Kota yang Eliminasi Rabies
25
26,13
104,52
14.513.298.000
10.828.265.650
74,61
222.630.007.000
192.708.917.313
86,56
TOTAL
23
Laporan
Kinerja
Direktorat
PPBB
2015
BAB IV PENUTUPAN
Direktorat Pengendalian Penyakit bersumber Binatang dengan struktur organisasi terdiri atas 5 Subdirektorat yaitu Subdirektorat Pengendalian Malaria, Subdirektorat Pengendalian Arbovirosis, Subdirektorat Pengendalian Filariasis dan Kecacingan, Subdirektorat Zoonosis, Subdirektorat Pengendalian Vektor dan Subbagian Tata Usaha. Di tahun 2015 memiliki 5 indikator kinerja sesuai pada Rencana Aksi Kegiatan yang mengacu pada Rencana Aksi Program dan Rencana Strategis dengan capaian akhir tahun yang semuanya berhasil atau tercapai sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia serta anggaran yang menunjang guna mencapai 5 indikator kinerja Direktorat. Dengan
dana
yang
dikelola
sebesar
Rp.
222.630.007.000,-
realisasi
sebesar
Rp.
192.708.917.313,- atau persentase sebesar 86,56%.
Harapan untuk tahun yang akan datang yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta komitmen bersama untuk dapat mencapai sesuai target yang ditentukan.
24
