BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk membiayai kelangsungan perusahaan itu sendiri, misalnya dengan melakukan pembelian aktiva tetap, membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan proses

produksi

dan

untuk

ekspansi

usaha.

Modal

tersebut

dapat

juga

digunakan/dimanfaatkan sebagai piutang dagang atau persediaan kas dan sebagainya, yang pada dasarnya ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha dari perusahaan tersebut.1 Pemenuhan permodalan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemenuhan modal dari intern atau dari dalam perusahaan dan pemenuhan modal dari ekstern atau di luar perusahaan. Pemenuhan modal dari intern diperoleh atau dihasilkan sendiri oleh perusahaan, misalnya dana atau modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan (retained earnings). Sedangkan dana atau modal yang diperoleh dari ekstern dapat diperoleh dari misalnya tambahan penyertaan modal pemilik perusahaan, atau melalui pinjaman kepada pihak ketiga atau melalui kredit bank, dan dapat pula diperoleh melalui mekanisme Pasar Modal.2

1

Bambang Riyanto, BPFEYogyakarta, 2001), hal 3. 2 Ibid, hal 6.

Dasar-Dasar

Pembelanjaan

Perusahaan

(Yogyakarta

:

1

Universitas Sumatera Utara

2

Pada tahap awal, perusahaan dalam menjalankan usaha, biasanya permodalan diperoleh dari modal sendiri baik secara perorangan atau keluarga.3 Berkembangnya perusahaan dengan sendirinya kebutuhan akan modal juga semakin besar untuk mempertahankan dan lebih mengembangkan perusahaan tersebut. Keadaan ini tentunya membutuhkan dana atau modal yang lebih besar dan biasanya tidak akan cukup jika hanya mengandalkan modal sendiri. Terhadap pemenuhan kebutuhan modal tersebut perusahaan dapat memakai beberapa cara diantaranya melalui pinjaman dengan resiko bunga yang cukup tinggi atau melalui penawaran saham dengan resiko yang rendah dan biaya yang relatif murah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumantoro yang mengatakan “ dalam hal dana dari modal sendiri tidak cukup maka salah satu cara yang dapat ditempuh kemudian adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal”.4 Sebagaimana yang umum diketahui, sebuah perusahaan biasanya berbentuk Perseoran Terbatas (PT), yang dengan sendirinya kepemilikannya dibagi dalam serosero/saham-saham. Dengan kata lain, saham/sero merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah, badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham 3

Sumantoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal 25. 4 Ibid, hal 28.


3

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.5 Saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan.6 Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas berbunyi

“modal dasar perusahaan terdiri atas seluruh nilai

nominal saham”.7 Ketika saham ditawarkan melalui pasar modal, maka saham dengan sendirinya menjadi bagian dari efek. Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.8 Efek yang ditawarkan pada perdagangan efek di pasar modal menjadi suatu mata rantai penting, karena tidak semua orang bermaksud memegang efek tersebut selamanya. Investor yang memegang efek pada saat ini mungkin mempunyai kebutuhkan esok hari, dan karena tidak ada sumber dana lain untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka efek yang dipegangnya menjadi alternative untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan tersebut. Di lain pihak, investor yang mempunyai efek sedang tidak mebutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, 5

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Jakarta : Prenada, 2006), hal 188. 7 Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Tebatas 8 M. Fakhrudin, Sopian Hadianto, Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), hal 314. 6


4

tetapi karena merasa harga efek tersebut tidak akan naik lagi, maka investor tersebut dapat memutuskan untuk menjual efeknya sehingga dapat mencari efek lain, atau sarana investasi lain yang dianggapnya mempunyai kemungkinan untuk memberikan keuntungan. Karena kebutuhan untuk menjual dan membeli inilah, maka dibutuhkan sarana atau tempat untuk memperdagangkan efek. Dengan adanya sarana tersebut, aktivitas penjualan dan pembelian efek menjadi lebih cepat berlangsung. Investor tidak harus dengan susah payah mencari efek yang akan dibelinya.9 Berdasarkan kebutuhan dalam ilustrasi di atas, maka muncullah kebutuhan akan sarana atau pasar untuk memperdagangkan efek, atau biasa dikenal dengan bursa efek. Bursa efek lahir sebagai manifestasi dari pasar modal, di tempat inilah perusahan dapat menjual efeknya dan investor dapat melakukan spekulasi investasi. Di Indonesia dulu terdapat 2 (dua) bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun mulai 30 November 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merger menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia mulai aktif beroperasi sejak 1 Desember 2007. Oleh karena itu di Indonesia saat ini hanya terdapat 1 (satu) Bursa Efek yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh ijin usaha sebagai perantara pedagang efek.

9

Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Tata Nusa, 2006), hal. 373.


5

Bursa Efek hadir dalam jaringan komputer yang berhubung satu dengan lainnya membentuk suatu pasar yang memungkinkan para pelakunya bertransaksi seperti layaknya bursa yang hadir secara fisik seperti sebuah pasar tradisional.10 Pada Penjelasan atas Pasal 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain disebutkan bahwa “kegiatan bursa efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan efek bagi anggotanya”.11 Bursa efek sekarang ini telah mempergunakan sistem perdagangan otomat yang dinamakan Jakarta automatic trading sistem (JATS) untuk menggantikan sistem manual. Hal ini disebabkan karena perdagangan sebelumnya yang menggunakan sistem manual sangat mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan diantaranya adalah: 1.

Lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskan transaksi;

2.

Jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani per hari oleh bursa efek hanya sekitar 5.000 transaksi;

3.

Terbukanya kesempatan yang tidak sama bagi para pialang;

4.

Biaya per unit transaksi relatif tinggi;

5.

Memungkinkan terjadinya kolusi antar pialang dalam mengatur harga efek

10

Ibid, hal 376. Bunyi lengkap dari penjelasan atas Pasal 6 Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah “Kegiatan Bursa Efek pada dasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para anggotanya. Mengingat perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam Efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam”. 11


6

6.

Informasi pasar tidak dapat disebarkan kepada investor secara tepat waktu dengan tingkat akurasi tinggi;

7.

Proses transaksi yang menghabiskan waktu

8.

Transaksi tidak dapat dilakukan dengan jarak jauh dan real time.12 Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan tersebut di atas, maka diperlukan

suatu sistem perdagangan yang terkomputerisasi, cepat, efisien, dan memberikan pelayanan yang sama kepada para seluruh investor pasar modal baik investor asing maupun investor domestik di tanah air. Kehadiran online trading sistem merupakan suatu alternatif perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Karena pelaku pasar modal memandang eistem perdagangan saham dengan memakai sistem JATS, dimana investor harus menghubungi perantara untuk melakukan transaksi, dianggap kurang mampu menampung keinginan atau aspirasi investior dalam bertransaksi saat itu juga (real time). Untuk menjawab tantangan itu, online trading sistem merupakan media yang sangat tepat.13 Untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang sudah listing di bursa efek, investor cukup duduk di depan komputer, mengakses internet, memasukkan identifikasi perusahaan yang diinginkan, dan membaca prospektus yang ditampilkan.

12 13

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit. hal 138. Ibid, hal. 139.


7

Bila tertarik, calon investor dapat mengambil keputusan dan menghubungi nomor yang dipandu lewat prospektus, memberikan nomor account di perusahaan sekuritas, melakukan verifikasi data, maka transaksi dapat langsung diselesaikan pada saat itu juga. Bila ada sekian orang yang dalam waktu bersamaan melakukan hal yang sama, maka penyebaran kepemilikan saham perusahaan akan dapat terwujud. Dengan demikian peluang untuk memanipulasi dan konspirasi akan semakin kecil, karena pihak lain dapat memantau pada saat proses tersebut tengah dilakukan.14 Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal sekarang ini, karena saat ini transaksi efek sudah dilakukan secara elektronik dimana penjual dan pembeli efek tidak perlu harus bertatap muka untuk melakukan transaksi efek. Dewasa ini dengan perkembangan kemajuan teknologi yang ada juga telah memasuki Pasar Modal di Indonesia, dimana saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dulu, melainkan saham-saham tersebut telah dirubah menjadi saham elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scriptless trading), dimana dalam sistem perdagangan ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer yang disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) merupakan sistem perdagangan baru yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan tanpa warkat dilakukan secara komputerisasi. Sistem ini tidak hanya menyangkut tentang 14

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit. hal 140.


8

perdagangan saja tetapi juga menyangkut dengan penyelesaian dari perdagangan tersebut. Pada sistem ini, saham sudah dirubah menjadi data elektronik yang tersimpan di komputer. Scripless trading atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik.15 Salah satu tujuan mengapa scripless trading menjadi sangat penting untuk segera diterapkan di pasar modal, karena menyangkut sebuah mekanisme yang dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi.16 Keberadaan scripless trading di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidak-tidaknya merupakan suatu produk dari sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan fenomena keterkaitan hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi scripless trading di bidang pasar modal ini. Maksudnya adalah realita menunjukkan bahwa bagaimana sistem perdagangan efek yang canggih secara scripless tersebut dapat didayagunakan oleh hukum, khususnya hukum di bidang pasar modal, sehingga akan dapat membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum berupa efekefek yang diperdagangkan di pasar modal. Teknologi yang sangat canggih dapat menimbulkan masalah hukum apabila tidak diatur sedemikian rupa. Dengan sistem perdagangan scripless trading, saham-saham yang tadinya berbentuk fisik berupa kertas, akan dikonversikan menjadi catatan elektronik, dan

15 16

http://www.ksei.co.id/fokuss/edisi%2013/hal6.htm diakses pada tanggal 2 Mei 2013 Ibid.


9

untuk penyelesaian transaksinya dilakukan kliring dengan sistem pemindahbukuan (book of entry settlement) antar satu rekening ke rekening lainnya. Dengan kata lain, scripless trading adalah perdagangan efek yang penyelesaiannya tidak lagi menggunakan fisik berupa sertifikat efek, tetapi dengan pemindahbukuan antar rekening efek. Landasan hukum penerapan scripless trading adalah penitipan kolektif sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan “Penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”17 sedangkan pada Penjelasan Undang Undang Pasar Modal memberikan pengertian yang lebih detil bahwa yg dimaksud "penyelesaian pembukuan" (book entry settlement) dalam ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.18 Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek dimaksud dikurangkan dari rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening Efek yang lain. Yang dimaksud dengan “penyelesaian fisik” dalam ayat ini, adalah penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara

17 18

Pasal 55 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


10

Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek. Yang dimaksud dengan “cara lain” dalam ayat ini antara lain adalah : a.

penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada Kustodian;

b.

penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain;

c.

penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi;

d.

penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru. Penitipan kolektif merupakan penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh

lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian. Kepentingan yang diwakili oleh Kustodian dalam hal ini adalah berkenaan dengan pencatatan kepemilikan efek serta penerimaan hak-hak yang melekat pada efek tersebut, yang dibagikan oleh emiten kepada investor melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bukti kepemilikan investor untuk semua efek berbentuk elektronik (scriptless) adalah berbentuk konfirmasi tertulis yang dikeluarkan KSEI.19

19

Pasal 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian.


11

Dasar hukum diterapkannya perdagangan tanpa warkat adalah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: 041/BEJ/0809 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1998 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat. Dasar pemikiran hukum yang dipakai untuk memperbolehkan dilaksanakannya perdagangan tanpa warkat, dimana semua saham sudah berbentuk data elektronik, adalah ketentuan atau yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung No. 1582K/Pid/1999. Pada keputusan tersebut, Mahkamah Agung mengakui bahwa pandangan hukum atas perubahan sifat dan hak dan kekayaan dari yang visual dan material sangat identik dengan kekayaan simbolik atau super simbolik asal memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1.

Tersimpan dalam pulsa-pulsa elektronik;

2.

Mempunyai jumlah tertentu;

3.

Dapat ditransfer secara elektronik;

4.

Dan setiap transfer jumlahnya bertambah atau berkurang, yang berarti mempunyai nilai tukar. Jadi dengan demikian, sistem perdagangan tanpa warkat sudah mempunyai

pijakan hukum yang jelas terhadap penerapannya. Bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, akan dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berupa surat konfirmasi tertulis kepemilikan saham dan laporan yang akan disampaikan setiap akhir perdagangan dalam bentuk data komputer dan pada awal perdagangan dalam bentuk tertulis. Konfirmasi tertulis ini dihasilkan oleh sistem dan tidak dibutuhkan tandatangan. Bukti surat tersebut diterbitkan oleh yang berwenang


12

di pasar modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun yang dipegang oleh investor bukanlah fisik sahamnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudahan transaksi yang dilakukan di mana para pihak tidak perlu bertatap muka merupakan celah yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Scripless trading adalah sebuah teknologi dalam pasar modal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas transaksi di dalam pasar modal. Transaksi scripless trading ini patut untuk diakomodasikan di dalam peraturan perundang-undangan karena scriptless trading tidak sama dengan transaksi pada umumnya yang dilakukan secara face to face. Dengan berubahnya seluruh sertifikat efek yang diperdagangkan di bursa efek menjadi data elektronik, maka diperlukan adanya pengaturan hukum yang lebih ketat agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kerugian.20 Perkembangan pasar modal tidak terlepas dari kebutuhan dan pengaruh investor. Pasar modal sendiri bertumpu pada tiga hal yaitu pendapatan, likuiditas dan keamanan investasi. Otoritas pasar modal dan para pihak yang terlibat harus dalam industri pasar modal harus bekerja sama untuk mewujudkan ketiga hal tersebut dalam pasar modal Indonesia sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. 20

Sumantoro, Op Cit. hal. 47.


13

Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal (investor) dari praktik yang merugikan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih jauh tentang Pasar Modal sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul

”PERLINDUNGAN

HUKUM

TERHADAP

INVESTOR

DALAM

TRANSAKSI SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPTLESS TRADING) DI PASAR MODAL.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.

Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Efek Tanpa Warkat (Scriptless trading) di Bursa Efek Indonesia?

2.

Bagaimana Keabsahan Transaksi Efek Tanpa Warkat (Scriptless trading) Yang Dilakukan Secara Elektronik di Pasar Modal?

3.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Efek Secara Elektronik Di Pasar Modal?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :


14

1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Transaksi Efek Tanpa Warkat (Sciptless Trading) di Bursa Efek Indonesia

2.

Untuk mengetahui Keabsahan Transaksi Efek Tanpa Warkat (Scriptless trading) Yang Dilakukan Secara Elektronik di Pasar Modal

3.

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Efek Secara Elektronik Di Pasar Modal

D. Manfaat Penelitian Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.

Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun dan masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perusahaan secara khusus di Indonesia, dan lebih khususnya lagi adalah dalam bidang studi kenotariatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tentang pasar modal di kemdian hari, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek secara elektronik di pasar modal.

2.

Manfaat Praktis Melalui penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan

pemahaman yang lebih mendalam diantaranya sebagai berikut:


15

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal. b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bisnis (para pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris) bahkan investor untuk memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal. c. Sebagai bahan kajian bagi para akademisi yang dapat mengambil poin–poin atau modul–modul pembelajaran dari tesis ini dan diharapkan wacana perlindungan hukum terhadap investor di pasar modal ini berkembang ke arah yang lebih baik. d. Sebagai informasi dan rujukan bagi aktivis LSM/NGO, masyarakat umum dan stakeholders lainnya sehingga mampu bersikap sebagai informan, promotor sekaligus pengontrol perkembangan hukum pasar modal di Indonesia. E. Keaslian Penelitian Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil–hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU), tesis mengenai ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPTLESS TRADING) DI PASAR MODAL” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sampai saat tesis ini ditulis, meskipun dalam bentuk makalah pada seminar–seminar, maupun dalam diskusi panel sudah pernah dilakukan pembahasan atau diskusi. Namun dalam


16

beberapa penelitian sebelumnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Fakultas Hukum diketahui ada beberapa peneliti yang mengangkat topik terkait Pasar Modal untuk dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu antara lain : 1.

Penelitian tesis dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul ”Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Perdagangan Saham Setelah Listing di Pasar Modal” dilakukan oleh Alkamra, SH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 097011049 yang dilakukan pada tahun 2011 dengan permasalahan yang dibahas: a. Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Perdagangan Saham Setelah Listing di Pasar Modal; b. Praktek dan Kegiatan Yang Dilarang Dalam Perdagangan Saham di Pasar Sekunder; c. Pengawasan Lembaga Pasar Modal Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Perdagangan Saham di Pasar Sekunder.

2.

Penelitian tesis dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul ”Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) Saham Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia” yang dilakukan oleh Mukhti, SH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 067005075 yang dilakukan pada tahun 2008 dengan permasalahan yang dibahas: a. Aspek Hukum

Dalam

Pelaksanaan

Penghapusan

Pencatatan

Saham

(Delisting) Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia;


17

b. Mekanisme Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Bapepam Bagi Investor Publik Dalam Proses Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia; c. Analisis Ketentuan di Bidang Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik Dalam Penghapusan Pencatatan Saham (Delisting) Pada Kegiatan Pasar Modal Indonesia. 3.

Penelitian tesis dari Universitas Sumatera Utara yang berjudul ”Aspek Hukum Perlindungan Investor Dalam Perdagangan Saham Bank Mandiri Menjelang Pasar Perdana” yang dilakukan oleh Tama Ulinta Tarigan, SH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 027011042 yang dilakukan pada tahun 2005 dengan permasalahan yang dibahas: a. Pengaturan Prinsip Keterbukaan Berkenaan Dengan Penawaran Saham Oleh Bank Mandiri; b. Pengaturan Masa Tenang (Quite Period) Menjelang Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO) di Pasar Modal Indonesia, Suatu Perbandingan dengan Pasar Modal di Amerika Serikat; c. Perlindungan Investor Dalam Perdagangan Saham Bank Mandiri Pada Pasar Perdana.

4.

Penelitian tesis dari Universitas Diponegoro yang berjudul ”Scriptless trading Sistem (Perdagangan Tanpa Warkat) Dalam kegiatan Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta” yang dilakukan oleh Diana Wiyanti, SH dengan Nomor


18

Induk Mahasiswa (NIM) B4A.099.040 yang dilakukan pada tahun 2001 dengan permasalahan yang dibahas: a. Tinjauan Pustaka Tentang Scriptless trading Sistem (Perdagangan Tanpa Warkat) Dalam kegiatan Perdagangan Saham Di Bursa Efek Jakarta; b. Kendala-Kendala Yang Dihadapin Dalam Pelaksanaan Scriptless trading Sistem; c. Pengendalian Resiko dan Pengamanan Terhadap Pelaksanaan Scriptless trading Sistem. Hasil penelitian ini diperoleh melalui pemikiran yang diurai dan dikaji dari pendapat pakar dan praktisi yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dari referensi buku, bahan seminar, makalah, artikel, dan karya tulis yang bersumber pada media cetak seperti surat kabar atau majalah, media elektronik seperti televisi atau laman dunia maya, berdasarkan kepada asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan terbuka. Semua ini tidak lain adalah merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran

ilmiah,

sehingga

hasil

penelitian

ini

diharapkan

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan

permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori


19

kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound.21 Teori Kepastian hukum

mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.22 Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: a.

Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.

b.

Sifat undang- undang yang berlaku bagi siapa saja.23 Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan

apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan

21

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal 158. 22 Ibid hal 159. 23 Ibid hal 159.


20

dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).24 Berbicara tentang kepastian hukum berarti tidak terlepas dari makna apa tujuan hukum itu sebenarnya. Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, di samping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada.25 Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum tidak akan terlepas dari fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang terpenting adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia dalam 24

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta : Liberty, 1988)

hlm 136. 25

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 49. Bandingkan dengan Mertokusumo, Soedikno, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty), 1988, hal.57


21

masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, artinya orang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena ia dapat mengadakan perhitungan atau prediksi tentang apa yang akan terjadi atau apa yang bisa ia harapkan. Dalam dunia usaha, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenangan dan kepastian berusaha. Dalam kaitannya dengan penelitian tesis ini yang meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Tanpa Warkat (Scriptless trading) di Pasar Modal tentunya tidak terlepas dari unsur kepastian hukum. Hal yang dipertimbangkan cukup relevan dengan penelitian dalam tesis ini dikarenakan Investor di Pasar Modal harus mendapatkan kepastian hukum untuk berinvestasi. Untuk menciptakan kepastian hukum di pasar modal tidaklah mungkin dilakukan oleh sekelompok pihak atau satu profesi tertentu saja. Banyak pihak yang harus terlibat dalam usaha menciptakan kepastian hukum bagi investor di pasar modal mulai dari pemerintah sebagai regulator, lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal, penegak hukum di bidang pasar modal dan terakhir investor itu sendiri. Seluruh pihak-pihak yang terkait di pasar modal harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal agar dapat menuju ke arah pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien merupakan kondisi pasar yang sangat ideal untuk investor karena kondisi pasar yang demikianlah yang dapat


22

memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum kepada investor publik terhadap praktek bisnis yang tidak sehat dan tidak jujur. Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor di pasar modal yang melakukan transaksi efek secara elektronik, maka Pemerintah harus mempunyai serangkaian

peraturan

perundang-undangan

yang

dapat

mengakomodasi

penyelenggaraan kegiatan di pasar modal terutama yang berkaitan dengan transaksi efek secara elektronik yang dilakukan dengan scriptless trading agar investor dapat merasa aman dan nyaman untuk bertransaksi tanpa didera rasa kekhawatiran karena tidak adanya hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum di bidang scriptless trading, maka dapat memelihara kepercayaan investor terhadap pasar modal, dimana ketiadaan kepastian hukum dalam pasar modal akan membuat investor tidak percaya pada mekanisme pasar modal. Investor yang melakukan scriptless trading membutuhkan landasan hukum yang jelas agar memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sah dan dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum itu sendiri dapat memberikan rasa aman yang optimal kepada para investor pasar modal agar dapat melakukan investasi di pasar modal. Jika terdapat perangkat hukum yang mengatur pasar modal, maka kualitas pasar modal akan semakin baik. Salah satu kualitas pasar modal yang baik adalah pasar modal yang dapat melayani transaksi secara cepat dan efektif. Salah satu pendukung utama yang dapat menjadikan pelayanan pasar modal yang cepat dan


23

efektif adalah melalui scriptless trading. Manfaat dari adanya kepastian hukum dalam scriptless trading adalah: 1.

Menciptakan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien;

2.

Meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan efek di bursa;

3.

Meningkatkan kualitas jasa kliring dan penyelesaian transaksi efek;

4.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta keamanan dalam transaksi efek (termasuk keamanan surat efek yang dapat hilang, rusak, terbakar, palsu dan sebagainya);

5.

Meningkatkan kepercayaan dan memberikan perlindungan bagi investor dalam investasi di pasar modal;

6.

Menghemat energi serta biaya transaksi efek.26 Menurut ajaran Dogmatis tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin adanya

kepastian hukum. Sejalan dengan ajaran dogmatis tersebut di atas, Van kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.27

Terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan scriptless trading akan berkaitan erat dengan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan atau yang umumnya dikenal dengan istilah book entry settlement. Untuk melaksanaan book entry

26

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit. hal 187. Ahmad Ubbe, Putusan Hakim sebagai “Rekayasa Sosial” dalam Pembinaan Hukum Nasional, tulisan pada Majalah Hukum Nasional No.1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan HAM, Jakarta, hal.72. 27


24

settlement di Bursa Efek Indonesia, maka dibutuhkan landasan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai book entry settlement, hal ini dibutuhkan agar seluruh pihak-pihak yang terkait di pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Emiten, Perusahaan Efek, dan profesi di bidang pasar modal dapat terikat dalam suatu tatanan hukum sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya pelanggaran dan halhal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan book entry settlement. Investor pasar modal sendiri juga menyambut baik kehadiran scriptless trading, namun masih ada kekhawatiran investor terhadap keabsahan keberadaan saham-saham elektronik yang tidak mempunyai wujud fisik (electronic scriptless share), karena investor hanya mendapatkan surat konfirmasi tertulis yang dikeluarkan olek Kustodian Sentral Efek Indonesia. Untuk mengatasi kekhawatiran akan keabsahan saham tidak berwujud tersebut, maka Otoritas Pasar Modal Indonesia telah mempersiapkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap keabsahan saham-saham tidak berwujud (scriptless share). Konfirmasi tertulis tentang kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan bukti kepemilikan sah karena dapat dijadikan alat pembuktian hukum karena Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk secara resmi oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pada prinsipnya, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi efek secara elektronik di pasar modal


25

(scriptless trading). Hal ini sangat dibutuhkan agar investor mendapatkan rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di pasar modal tanpa adanya rasa kekhawatiran akan terjadi praktik-praktik yang merugikannya. Hal ini sejalan dengan tujuan yuridis Pasar Modal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan investor (pemodal dan masyarakat).28 2.

Landasan Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam

penelitian adalah menghubungkan antara teori yang ada dengan observasi dalam penelitian, dan juga antara abstraksi dengan realitas.29 Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.30 Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.31 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya merupakan suatu pengara atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil, 28

Pasal 4 Undang Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta : LP3ES, 1998), hal. 34. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 10. 30 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 3. 31 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Op Cit, hal. 7. 29


26

kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan pegangan konkrit di dalam penelitian.32 Definisi operasional terhadap berbagai istilah yang digunakan di dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 1.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap individu ataupun institusi guna melindunginya atas investasi yang dilakukannya dalam pembelian saham tanpa warkat berdasarkan undang undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal

2.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal yang melakukan penyertaan modal, yang terdiri dari investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. 33

3.

Transaksi Efek Secara Elektronik adalah suatu sistem perdagangan efek tanpa warkat yang dilakukan secara otomatis melalui jaringan komputer di Bursa Efek, yaitu penyelesaian transaksi perdagangannya

dilakukan melalui proses

pemindahbukuan secara elektronik (book entry settlement).34 4.

Book Entry Settlement (penyelesaian pembukuan) adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan

32

Soerjono Soekanto, Op Cit, hal. hal. 133. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit. hal 165. 34 Iman Sjahputra, Aspek Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Prenada, 2012) hal 142. Bandingkan dengan bunyi Pasal 1 angka 2 Undang Undang No 8 Tahun 2001 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang memberikan definisi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 33


27

Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik.35 5.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.36

6.

Efek adalah Surat Berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. 37

7.

Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.38

8.

Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scriptless trading) adalah sistem perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik;

35

Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 37 M. Fakhrudin, Sopian Hadianto, Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), hal 314. 38 Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 36


28

9. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.39 G. Metode Penelitian Metode yang diterapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur kegiatannya, mulai dari pemburuan data sampai ke penyimpulan suatu kebenaran yang diperoleh dalam penelitian itu.40 1.

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.41 Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (law in the books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.42 Johnny Ibrahim menuliskan bahwa:

39 40

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum, (Medan : Multi Grafika , 2004)

hal.15. 41

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op Cit. hal. 13 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang : UMM Press, 2009), hal 127. 42


29

”Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga dilakukan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif”.43 Dalam penelitian ini, akan ditempuh cara penelitian kepustakaan (library research), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan,44 walaupun penelitian dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan artikel dan karya tulis di berbagai media massa ataupun laman dunia maya. Penelitian kepustakaan yang normatif adalah penelitian dengan mengolah dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier yang berkaitan dengan pokok bahasan di dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (library reseach), Peraturan perundang-undangan, Buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, Yurisprudensi, Kamus hukum, Ensiclopedia, yang diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang sistematis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

43 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Bayumedia, 2007) hal. 295. 44 Soerjono Soekanto, Op Cit. hal 53, dikatakan karena titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data primer dan sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis.


30

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.45 Alasan penggunaan penelitian hukum normatif-kualitatif ini adalah pertama, didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan; kedua, data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir; ketiga, sifat dasar dari data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (holistic), dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information).46 Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan, sebagaimana diterangkan berikut: 1. Tahapan pengumpulan data, misalnya ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel atau jurnal

45

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 248. 46 Bismar Nasution, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Makalah, disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 1, penelitian doktrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. Penelitian hukum normatif ini bersifat kualitatif.


31

atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi; 2. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini. 3. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asas dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari pada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat dijadikan sebagai referensi di samping literatur yang telah ada. 2. Sumber Data Materi penelitian dalam tesis ini diambil dari data sebagaimana yang dimaksud bi bawah ini:47 a. Bahan hukum primer, yaitu berbagai dokumen peraturan nasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang diurut berdasarkan hierarki yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

47

Soerjono Soekanto, Op Cit. hal 38. Lihat juga Bambang Sunggono, Op Cit. hal. 113-114.


32

Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Pepres), Peraturan Daerah (Perda). Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal; 4. Peraturan Bapepam No. VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian. 5. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-1687/PM/2000 tanggal 10 Juli 2000 tentang Pelaksanaan Scriptless trading. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan baha hukum primer, dan dapat digunakan untuk menganalisa, mengkaji dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang bersifat informatif atau hasil kajian mengenai Pasar Modal pada umumnya, dan khususnya yang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek secara elektronik di pasar modal, yang dapat berupa hasil seminar atau makalah, surat kabar, majalah, dan juga sumber dari laman dunia maya yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.


33

c. Bahan hukum tersier/tertier atau penunjang, yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mencakup kamus hukum dan terutama adalah kamus bahasa, untuk pembenahan tata Bahasa Indonesia dan istilah-istilah hukum yang lebih baik, dan juga sebagai alat bantu pengalibahasaan beberapa artikel atau sumber literatur asing. Dalam kaitan dengan penelitian ini, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka, maka terhadap materi penelitian tesis (baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier) akan dikaji lebih lanjut guna mencari hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, studi terhadap bahan atau dokumen dalam bentuk tertulis menjadi instrumen yang sifatnya utama di dalam rangka pengumpulan data untuk melakukan kajian di dalam penelitian ini. 3.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan

Teknik Penelitian Kepustakaan (library reseach) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder di atas dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek secara elektronik di pasar modal.


34

4.

Analisis Data Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang

sebelumnya telah disusun secara sistematis kemudian akan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah, yang sifatnya kualitatif. Kualitatif berarti akan dilakukan analisa data yang bertitik tolak dari penelitian terhadap asas atau prinsip sebagaimana yang diatur di dalam bahan hukum primer, dan kemudian akan dibahas lebih lanjut menggunakan bahan hukum sekunder, yang tentunya akan diupayakan pengayaan sejauh mungkin dengan didukung oleh bahan hukum tersier/tertier. Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diterangkan sebagai berikut: 1. Tahapan pengumpulan data, misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, artikel atau jurnal atau karya tulis dalam bentuk lainnya akan dikumpulkan sedemikian rupa sebagai bahan referensi. 2. Tahapan pemilahan data, dimana dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini. 3. Tahapan analisa dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi atau penafsiran yang diperlukan, sejauh


35

mungkin diupayakan untuk berpedoman terhadap konsep, asa dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama dari penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang ada, sehingga hasil penelitian ini akan dapat dijadikan sebagai referensi disamping literarur yang telah ada. Dengan demikian, diharapkan dari hasil analisa yang sistematis tersebut akan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan yang ada, guna penyusunan jawaban dan saran masukan atas permasalahan penelitian yang dijabarkan secara deskriptif, yang terutama menjelaskan bagaimana dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi efek secara elektronik di pasar modal.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Modal yang dimiliki oleh perusahaan biasanya akan digunakan untuk

Recommend Documents