BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kawasan Kota Bumiayu adalah kawasan yang menjadi pusat kegiatan bagi sebagian besar warga Brebes Selatan, baik itu kegiatan ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersentralisasinya beberapa pusat kegiatan di kawasan tersebut. Akibat dari tersentralisasinya
pusat
kegiatan
tersebut
adalah
kesemrawutan.
Kesemrawutan ini merupakan salah satu masalah yang sudah bertahuntahun ada di sepanjang jalur utama Kota Bumiayu. Sehubungan dengan itu,
salah satu dampak
dari adanya
kesemrawutan tersebut adalah kemacetan. Kemacetan di kawasan ini akan sangat terlihat ketika jam-jam sibuk. Apalagi jika waktu penerimaan rapor bagi siswa sekolah tiba, jarak tempuh bisa bertambah menjadi tiga kali lipat dari biasanya. Kesemrawutan yang menimbulkan kemacetan ini tak bisa dihindari dan akan bertambah parah apabila mendekati musim lebaran, karena jalur ini juga merupakan jalur pantura. Masih tersentralisasinya beberapa pusat kegiatan atau central business district (CBD) di sepanjang jalur utama dalam Kota Bumiayu ini memang disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Sedikitnya ada tiga titik lokasi daerah rawan kemacetan yang berada di sepanjang ruas jalan utama Bumiayu, di antaranya yaitu depan Pasar Induk Bumiayu, pertigaan Pasar PKL Kalierang dan pertigaan
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
Bumiayu-Bantarkawung. Sebagian besar aktivitas warga Brebes Selatan memang berada di lokasi yang rawan macet tersebut yakni lokasi perniagaan. Sejalan dengan itu, menurut Solahudin Asro, Sekretaris Gabungan Para Aktivis untuk Rakyat (Gapura) Kabupaten Brebes, “Penyebab kemacetan dapat diklasifikasikan antara lain, terdapatnya pasar tumpah (Pasar Wage), masih terpusatnya beberapa aktivitas perekonomian, maraknya PKL (Pedagang Kaki Lima) yang menyebabkan beralih fungsinya trotoar menjadi tempat berjualan, belum tersedianya sarana dan prasarana parkir di luar badan jalan dan masih rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan (http://cingsingsehat.blogspot.com/201102/kota-bumiayu-perlu-ditataulang.html?m=1)”. Di samping itu, kemacetan tersebut juga didukung oleh pola transportasi yang masih semrawut. Banyaknya becak, angkutan desa (angkudes) dan mikro bus yang kerap mangkal di sepanjang jalur ini, belum lagi ditambah beberapa alat angkutan seperti delman, masih bercampurnya pejalan kaki dan kendaraan, serta parkir liar merupakan pola transportasi yang menjadikan Bumiayu terlihat semakin semrawut. Dampak dari kemacetan dan kesemrawutan ini juga dirasakan oleh pengguna mobil pribadi. Butuh waktu lama untuk melintasi jalur ini karena sulit bagi mobil pribadi untuk berjalan agak kencang, mereka terpaksa harus jalan perlahan- lahan menunggu antrian kendaraan. Selain itu, para pengguna mobil
pribadi
ini
juga
mengalami kesulitan
untuk
memarkirkan
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
kendaraannya, penyebabnya tidak lain adalah dikarenakan kurangnya lahan parkir akibat penataan ruang yang kurang baik. Dari kemacetan dan kesemrawutan tersebut juga mengakibatkan menyeberang jalan menjadi sangat susah. Sampai-sampai untuk berjalan kaki pun, para pejalan kaki harus bergiliran satu per satu apabila melewati pangkalan PKL. Selain
kemacetan,
dampak
lain
yang
ditimbulkan
dari
kesemrawutan ini adalah kawasan Perkotaan Bumiayu menjadi kawasan yang tampak tidak indah. Bagaimana tidak, pemandangan kawasan ini sangat dipadati oleh arus kendaraan, asap kendaraan, PKL yang hampir memenuhi seluruh trotoar dan sebagian badan jalan, badan jalan yang penuh sesak oleh kendaraan yang parkir berdesakan, serta masalah kebersihan. Jika dilihat, sistem pola transportasi dan kesemrawutan tersebut dipengaruhi oleh pola tata guna lahan. Dengan kata lain, masalah konsentrasi aktivitas di pusat perkotaan tentu berkaitan dengan masalah tata ruang kota. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes harus mulai membenahi tata ruang wilayah agar tidak terjadi penumpukan aktivitas, utamanya guna memecah pusat keramaian. Penataan ruang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Kabupaten Brebes sendiri juga telah memiliki peraturan daerah kabupaten tersebut, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010–2030.
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
Di dalam Perda tersebut tertuang rencana program-program pembangunan Kabupaten Brebes. Salah satunya yaitu penanganan permasalahan kebersihan,
kekumuhan,
dan
kesemrawutan kegiatan
perkotaan di Kecamatan Bumiayu, dengan prakiraan biaya sebesar Rp 15.000.000.000,00 dana APBD Provinsi dan APBD yang akan dilaksanakan oleh DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan TR (Tata Ruang) serta Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam kurun waktu 5 tahun, yakni semenjak tahun 2011 hingga 2015. Akan tetapi, sudah hampir tiga tahun semenjak Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tersebut disahkan, masalah kesemrawutan di kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu akibat tata ruang wilayahnya yang masih semrawut belum juga dapat teratasi. Bahkan jika dilihat dari rencana pembangunan di atas,
mestinya waktu untuk
menangani masalah
kesemrawutan itu tinggallah satu tahun lagi sampai 2015. Hal inilah yang perlu dikaji dan diteliti, bagaimanakah sebenarnya pengimplementasian dari Perda tersebut. Mengutip dari portal berita online “BrebesNews.Co” tertulis bahwa: “Perda tersebut, meski dinyatakan terbaik ke-2 se-Jawa Tengah dalam penyusunannya, ternyata pada tahap implementasinya atau penerapannya jauh api dari panggang, atau sulit dilaksanakan (Afif. A, BrebesNews.Co, 26 Maret 2014)”.
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
Dengan demikian, dari pemaparan di atas itulah yang akhirnya melatarbelakangi penulis
untuk
mengajukan
skripsi dengan
judul
“Implementasi Pe rda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011 dalam Penanganan
Masalah
Kesemrawutan
di
Kawasan
Perkotaan
Kecamatan Bumiayu”.
B.
Perumusan Masalah 1.
Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 dalam penanganan masalah kesemrawutan di kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu?
2.
Apa saja kendala yang dihadapi dalam penataan ruang wilayah kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu tersebut?
3.
Bagaimanakah pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengahadapi kendala tersebut?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 dalam penanganan masalah kesemrawutan di kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu.
2.
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penataan ruang wilayah kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu.
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
3.
Untuk mengetahui pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengahadapi kendala tersebut.
D.
Manfaat Penelitian Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis a.
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran
bagi
pengembangan
pengetahuan
ilmu
hukum
khususnya Hukum Administrasi Negara. b.
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana dalam rangka upaya untuk menangani masalah tata ruang khususnya dalam hal penanganan kesemrawutan oleh Bappeda, DPU dan TR.
c.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya berkenaan dengan masalah terkait.
2.
Manfaat Praktis Selain manfaat teoritis di atas, penulis juga berharap penelitian ini akan memberikan manfaat praktis, di antaranya adalah: a.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah maupun lembaga yang terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Brebes untuk merumuskan strategi dalam rangka penanganan masalah kesemrawutan dalam tata ruang kota.
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
b.
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah maupun lembaga yang terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam merumuskan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka penanganan masalah kesemrawutan kota serta cara mengimplementasikan rencana tersebut.
Implementasi Perda Kabupaten..., Al Fiani Nenden Iryatin, Fakultas Hukum UMP, 2015
