BAB I PENDAHULUAN A.Latar belakang masalah Timut-Tengah merupakan kawasan yang sejak lama menjadi kawasan terpenting di dunia. Hal ini dikarenakan posisi geografis kawasan tersebut yang memiliki arti strategis dimana letaknya berada pada pertemuan benua Eropa, Asia dan Afrika, negara-negara yang berada pada kawasan Timur-Tengah secara umum kondisi sosial politiknya terhubung satu sama lain. Kawasan Timur-Tengah memang selalu menarik perhatian bagi masyarakat Indonesia. Pergolakan yang tidak henti-hentinya makin menjadi perhatian sekaligus keprihatinan bangsa Indonesia. Salah satu faktor penyebab tingginya perhatian pada kawasan itu, adalah adanya kedekatan emosional (keagamaan) antara bangsa Indonesia dan Negara-negara di Timur-Tengah. Selain itu, masyarakat Indonesia umumnya mempunyai cukup pengetahuan mengenai kawasan Timur-Tengah. Di samping itu, di kawasan Timur-Tengah ada semacam “muatan sakral”, yaitu dengan adanya kota-kota suci seperti Mekkah, Madinah, yang tetap di Arab Saudi Yerussalem (Al,Quds), Karbala, Qom. Setiap tahun, puluhan ribu warga Indonesia menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, salah satu negara yang secara ekonomis paling berpengaruh pada kawasan Timur-Tengah. Umat islam pun setiap hari menunaikan ibadah shalat lima waktu menghadap Ka’bah yang terletak di Mekkah. Kesemuanya itu membuat makin lengkap, dan menjadikan kawasan Timur-Tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
1
Pada akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Timur-Tengah mengalami
pergolakan
politik
berupa
Revolusi,
yang bertujuan
untuk
menumbangkan penguasa otoriter di negara-negara kawasan Timur-Tengah, yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara yang berada di Timur-Tengah. Namun, baru tiga pemimpin negara yang harus meninggalkan jabatannya, yakni mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali, mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan mantan Presiden Libya Moammar Khadafi. Sedangkan pemimpin negara lainnya belum dipastikan, karena negaranya masih bergejolak menuntut pengunduran diri para pemimpin di negara-negara Timur-Tengah. Peristiwa yang memicu terjadinya revolusi dimulai dari kasus “aksi bakar diri” seorang pemuda bernama Muhamed Bouazizi di Tunisia sebagai bentuk ekspresi keputususaan yang tidak menemukan jalan keluar atas kondisi ekonomi yang dihadapinya, perlakuan kasar dari pihak keamanan negaraya berupa perlakuan pembakaran terhadap lapak jualannya, sejak aksi bakar diri tersebut, menjadi pemicu demonstrasi yang mengarah pada tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. rakyat Tunisia sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya, Korupsi dinilai telah menodai nilai perjuangan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imbasnya adalah pengangguran merata pengangguran dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah yang berkuasa.
2
Sejak peristiwa tersebut, terjadi aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Tunisia, aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Tunisia yang sudah bosan dan jenuh terhadap kondisi di negaranya, setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, kekuasaan Presiden, akhirnya lepas pada tanggal 14 februari 2011.1 Setelah mengundurkan diri Zein Al-Abidin Ben Ali langsung melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa Ben Ali, mengilhami rakyat Mesir, untuk melakukan hal yang sama, mengingat rakyat Mesir memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta sifat kekuasaan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih. penyebab revolusi di Mesir dikarenakan seorang warga Mesir membuat laman web di situs jejaring sosial tentang keadaan negaranya, sejak itu warga tersebut menjadi korban dari kebrutalan rezim Mubarak yang disiksa sejumlah polisi berpakaian sipil di suatu warung internet di Kota Alexandria.2 Secara demikian demonstrasi di Mesir terispirasi oleh revolusi yang sukses di Tunisia, dimana ribuan orang mulai “turun” ke jalan untuk memprotes kemiskinan, pengangguran yang merajalela, korupsi pemerintah dan pemerintahan otoriter dari Presiden
Hosni Mubarak, yang telah lama memerintah negara
tersebut. Revolusi di Mesir merupakan kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini
1 2
. Tamburaka Ariadi . 2011. Revolusi Timur-Tengah. Jakarta: PT Buku Seru. Hal 34 . Ibid Hal.75
3
pararel dengan krisis politik di Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera menggulingkan rezim Mubarak, setelah aksi demonstrasi di Mesir, akhirnya Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 11 Februari 2011.3 Mengacu pada hukum sebab-akibat, Revolusi di kawasan Timur-Tengah bukan tanpa sebab, dikarenakan suatu peristiwa yang dimulai dari suatu alasan untuk melakukannya. demikian pula rakyat yang melakukan revolusi memilih alasan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dinilai korup, otoriter, dan menyebabkan termajinalkannya kehidupan rakyat baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Apa yang dilakukan oleh rakyat di wilayah merepresentasikan gerakan people power sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial politik dan terciptanya demokrasi. Apa yang terjadi di Mesir dan Tunusia tentang revolusi, tentu saja membawa kosekuensi-kosekuensi baik masalah internal negara masing-masing, maupun yang berkaitan dengan urusan hubungan luar negerinya. Begitu pun sebaliknya, bagi negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan kedua negara tersebut, mengalami kosekuensi, berupa peninjauan kembali atau memformat ulang bentuk-bentuk hubungan bilateralnya dengan kedua negara tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah lama menjalin hubungan bilateral dengan kedua negara tersebut, termaksud terkena imbas dari peristiwa revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir yang akan berakibat pada terganggunya kepentingan nasional Indonesia. secara demikian, Indonesia harus dengan cermat 3
.Tamburaka Apriadi. 2011. Revolusi Timur-Tengah. Jakarta: PT Buku Seru. Hal 97
4
untuk melakukan evaluasi dan mereformulasikan kembali kebijakan luar negeri, sehingga kepentingan nasionalnya dikedua negara tersebut dapat tetap terjamin dan berkesinambungan. Sebagai mana kita ketahui Politik luar negeri suatu negara adalah merupakan suatu perangkat formula yang berisikan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri, serta sekaligus untuk menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar.4 Politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas-aktif telah diamanatkan untuk menempatkan diri sebagai pihak yang berhak menentukan sikap dan tujuannya sendiri, dan bukannya sebagai obyek dalam pergaulan internasional. Pada tataran Timur-Tengah, kawasan tersebut masih menjadi wilayah yang penting Indonesia dan memiliki makna istimewa tersendiri. Dari pandangan Indonesia, wilayah Timur-Tengah, dapat dilihat dari berbagai sudut dan kepentingan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu memiliki hubungan emosional yang erat dengan kawasan tersebut, mengingat Timur-Tengah merupakan wilayah tempat kelahiran dan pusat spiritual agama Yahudi, Kristian dan terutama Islam.
4
. Anak Agung Banyu Perwita.op.cit 47
5
Hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab di Timur-Tengah, sudah lama terjalin. Secara makro Indonesia melihatnya sejak masuknya Islam ke Indonesia. Hubungan itu juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan resmi dengan keikutsertaan organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam kongreskongres Islam. Dalam rangka menjajaki dan menggalang dukungan bagi upaya peningkatan peran Indonesia dalam proses perdamaian di Timur-Tengah, Indonesia juga telah secara aktif terlibat dalam memecahkan isu-isu konflik di negara-negara Timur-Tengah, seperti Palestina, Irak, dan Lebanon. Untuk mendukung formulasi kebijakan peningkatan peran Indonesia dalam proses perdamaian Timur-Tengah, khususnya dalam penyelesaian konflik Arab-Israel, dan untuk mendukung program pembangunan kapasitas Palestina sebagai negara yang menuju kemerdekaan. Melihat hubungan yang dijalin oleh negara-negara Timur-Tengah kepada Indonesia atau sebaliknya, maka akan mendapati hubungan solidaritas yang didasari atas rasa persaudaraan (ukhwah Islamiyah). Upaya diplomasi Indonesia di kawasan Timur-Tengah, yang difokuskan pada dua target utama, yakni peningkatan hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur-Tengah, khususnya dalam bidang ekonomi dan maksimalisasi peran serta Indonesia dalam proses perdamaian Timur-Tengah.5 Dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang diabadikan
kepada
kepentingan
nasional,
terutama
untuk
kepentingan
pembangunan di segala bidang. Indonesia dapat dan harus meningkatkan 6..
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kebijakan+politik+luar+negeri+Indonesia+t erhadap+timur-tengah. Di akses pada tanggal 20.12.2011 Jam 20.00
6
hubungan-hubunganya dengan negara-negara Timur-Tengah. Sehubungan dengan itu Indonesia perlu membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama dengan negara-negara Timur-Tengah yang saling menguntungkan, bersama-sama dengan mereka memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama dalam segala bidang. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Mesir telah berlangsung cukup lama, Untuk memperkuat hubungan di berbagai bidang, kedua negara telah menyepakati pembentukan forum Konsultasi Bilateral di tingkat Pejabat Senior Kementerian Luar Negeri masing-masing sejak tahun 2001 dengan ditandatanganinya MoU on Consultation. Pertemuan Konsultasi Bilateral telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dua kali di Indonesia, (di Bali, 19–20 Juli 2004 dan di Jakarta, 14 Agustus 2006) dan dua kali di Mesir (di Cairo, 9–10 Mei 2005 dan 29 Oktober 2008). Melalui forum tersebut, kedua negara membahas berbagai isu hubungan dan kerjasama bilateral serta melakukan pertukaran pandangan tentang berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama.6 Selain Mesir, Indonesia juga melakukan Hubungan kerjasama Bilateral dengan Tunisia, Hubungan kerjasama dengan tunisia ini telah lama terjalin begitu erat antara lain: Di bidang politik, Hubungan bilateral di bidang politik antara RI dan Tunisia telah terjalin baik bahkan sejak sebelum kemerdekaan Tunisia. Indonesia pertama kali membuka Kedutaan Besarnya di Tunis pada tahun 1960, yang 6
.http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=43 &P=Bilateral&l=id di akses pada tanggal 25.3.2012 jam.10.15
7
sekaligus menandai pembukaan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun karena terbatasnya keuangan negara, Perwakilan RI di Tunis terpaksa ditutup pada tahun 1967 dan baru dibuka kembali pada tahun 1977. Sementara itu, Kedutaan Besar Tunisia di Jakarta dibuka pada tanggal 14 Oktober 1987. Di bidang ekonomi, volume perdagangan bilateral RI-Tunisia pada tahun 2010 menunjukkan peningkatan 26% dari periode yang sama tahun sebelumnya, dari US$ 62,7 juta menjadi US$ 88,6 juta. Neraca perdagangan RI Tunisia masih menunjukkan surplus bagi Indonesia, ekspor dari Indonesia ke Tunisia pada tahun 2010 mencapai US$ 78,8 juta, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US$ 67,8 juta. Adapun ekspor Tunisia ke Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 42%, dari US$ 7,5 juta pada tahun 2009 menjadi US$ 10,7 juta pada tahun 2010.7 Dari berbagai pemaparan diatas, oleh karena itu sangat menarik untuk dikaji “Reformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan kawasan Timur-Tengah pasca revolusi, studi kasus Mesir”.
7
.http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=209 &P=Bilateral&l=id di akses pada tanggal 25.3.2012 Jam.10.00
8
B.Batasan dan rumusan masalah Begitu luasnya penulisan yang akan diteliti antara Tunisia dan Mesir, maka penulis hanya membatasi pada Reformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur-Tengah pasca Revolusi, Studi kasus Mesir. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan dua hal yang perlu dikaji lebih lanjut yakni sebagai berikut: A. Apa yang melatarbelakangi Reformulasi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia? B. Mengapa Reformulasi itu dilakukan? C.Tujuan dan kegunaan penelitian 1. Tujuan penelitian a. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang melatarbelakangi Reformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa Reformulasi tersebut dilakukan 2. Kegunaan penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di masa mendatang serta dapat menjadi bahan kajian para penstudi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah internasional.
9
b. Sebagai bahan bagi penentu kebijakan dalam pemerintahan Republik Indonesia khususnya kementerian luar negeri sebagai pelaku kebijakan politik luar negeri Indonesia c. Diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan wawasan terhadap pengembangan studi ilmu hubungan internasional, utamanya bagi peminat masalah hubungan internasional D.Kerangka konseptual Politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Politik luar negeri suatu negara merupakan pedoman atau penuntun dalam berinteraksi dengan negara lain dalam arena internasional, politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan luar negeri yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Tanpa politik luar negeri suatu negara dalam menjalankan hubungan luar negeri akan mengalami kesimpang-siuran karena tidak ada tujuan. Politik luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aspirasi yang berkembang di dalam negeri negara tersebut, demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia tak dapat dilepaskan dari falsafah dan ideologi Pancasila maupun UUD 1945 sebagai sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia, Sejak kemerdekaan 17
10
Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945 telah dijadikan landasan utama bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.8 politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang sedang dihadapi, lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya. Respon tersebut mempunyai latar belakang yang berinteraksi dengan persepsi pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan yang biasanya dimanifestasikan sebagai falsafah bangsa dan diakomodasikan dalam konstitusi.9 Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik, yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.10 setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri merupakan alat bagi Indonesia untuk membangun sinergitas peranan dalam lingkup regional ataupun global, kebijakan yang dibuat pun tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan Indonesia, sebagai salah satu aktor dalam sistem internasional. Menurut Holsti, Lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktifitas negara terhadap lingkungan
8
. Riza Sihbudi. 1997. Indonesia Timur-Tengah Masalah Dan Prospek. Jakarta:Gema Insani Press, Hal.59 9 Teuku May Rudy. Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung:. Penerbit Angkasa. Hal 100 10 .Anak Agung Banyu Perwita, op.cit 49
11
eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagi dalam kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.11 Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari kata formulasi adalah perumusan, Reformulasi membahas tentang bagaimana merumuskan atau menyusun, atau pun memperbaharui misi serta strategi yang tepat. Konsep Reformulasi digunakan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada lembaga atau organisasi maupun negara. Pada tataran negara, konsep Reformulasi identik dengan aktor yang terlibat dalam pengambilan yang mengarah pada keputusan yang berlaku secara internal dan eksternal. Secara eksternal, konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana perumusan kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan lain khususnya Mesir pasca revolusi, yang akan menjadi kajian dalam penulisan ini. Dewasa
ini
kehidupan
setiap
bangsa
semakin
terkait
dengan
perkembangan keadaan dibagian-bagian lain di dunia. Tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu memecahkan masalah pokoknya dalam alam isolasi terlepas dari bagian dunia lainnya. Selain itu akibat kebijaksanaan dari satu negara terkadang menentukan kebijaksanaan negara lainnya.
11
. KJ.Holsti,1992.Politik Internasional:suatu kerangka analisis. Bandung: Bina Cipta.
Hal 21
12
Negara dalam mengejar tujuan yang erat berkaitan dengan kepentingan nasionalnya tidak jarang terjadi perbedaan-perbedaan bahkan kadang-kadang bahkan terjadi bentrokan-bentrokan kepentingan. Meurut K.J.Holsti, kebijakan luar negeri secara umum menganalisis tindakan suatu negara terhadap lingkungan dan kondisi ekternal yang biasanya bersifat domestik. Bentuk-bentuk output kebijakan luar negeri yaitu tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan berupa kebijakan, sikap atau tindakan negara lain. Kebijakan luar negeri memiliki dua komponen yang mencerminkan kepentingan yang lebih luas, yaitu orientasi dan peran nasional. Hal ini kadangkadang menggambarkan secara garis besar, kadang secara samar dan kadang secara rinci bagaimana suatu negara dan pemerintahnya pada umumnya akan menghubungkan diri mereka sendiri sebelum satu jangka waktu dengan dunia luar. Mereka mencerminkan sikap-sikap dan kebutuhan nasional yang utama dan juga kondisi ekternal.
13
E.Metode penelitian 1.Tipe penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir pasca revolusi. 2.Jenis data Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data-data yang berasal dari telaah pustaka dari berbagai literatur yang menyangkut permasalahan yang akan penulis teliti.seperti Buku-buku, Jurnal, Koran, Majalah dan situs Internet. 3.Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan kemudian menganalisanya. Adapun tempat penelitian yang dikunjungi : A1. Kedutaan besar Republik Mesir A.2. Kementerian luar negeri RI A.3. Perpustakaan Nasional RI
14
A.4. Perpustakaan wilayah Makassar A.5. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 4.Teknik analisis data Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan di negara Mesir mengalami Revolusi dan untuk itu juga melihat bagaimana Indonesia mereformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia. dan mengaitkan antara masalah yang satu dengan yang lain dan ditarik sebuah kesimpulan. 5.Teknik penulisan Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, dimana penulis terlebih dahulu akan menggambarkan secara umum, yakni kondisi konstalasi Politik di Timur-Tengah dan sampai masalah internal negara.
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.Konsep tentang Kebijakan Politik Luar Negeri Politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap, arah serta
sasaran
untuk
mempertahankan,
mengamankan,
dan
memajukan
kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Politil luar negeri terdiri dari dua komponen dasar yaitu politik (policy) dan luar negeri, politik (policy) merupakan seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.12 Politik suatu negara merupakan pedoman atau penuntun dalam berinteraki dengan negara lain dalam arena sistem internasional, politik luar negeri merupakan kumpulan kebijakan luar negeri yang mengatur hubungan luar negeri suatu negara. Kebijakan Politik Luar negeri merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang biasanya telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan Politik luar negeri sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Tujuantujuan yang dimaksud adalah tujuan politik, keamanan, dan ekonomi. Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu kebijakan politik luar negeri sebagai hasil dari proses politik. 12
. Anak Agung Banyu Perwita.op.cit 47, 48
16
Kebijakan luar negeri suatu negara di pengaruhi oleh faktor luar negeri dan faktor dalam negeri ialah :13 a. Faktor Luar negeri Faktor luar negeri, misalnya akibat globalisasi. Dengan globalisasi seakan dunia ini sangat kecil dan begitu dekat. Maksudnya dunia ini seperti tidak ada batasnya. Hubungan satu negara dengan negara lainnya sangat mudah dan cepat. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara lain dengan mudah diketahui oleh negara lain. b. Faktor Dalam Negeri Faktor dalam negeri juga akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara. Misalnya sering terjadinya pergantian pemimpin pemerintahan. Setiap pemimpin pemerintahan mempunyai kebijakan sendiri terhadap politik luar negeri. Politik luar negeri sebagai sekumpulan komitmen dan rencana bertindak mengacu pada strategi (strategies), keputusan-keputusan (decisions), atau kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies), yang memuat tujuan-tujuan khusus ( specific goals) dan sarana-sarana (means) untuk mencapainya; dan dianggap sebagai tindakan yang memadai dalam menghadapi peluang dan hambatan dari
13
.http://www.scribd.com/doc/68254972/Peranan-Politik-Luar-Negeri-RI-DalamPercaturan-Internasional-6 di akses pada tanggal 19.2.2012 Jam. 20.00
17
lingkungannya. Komitmen dan rencana bertindak ini lebih mudah diamati dan diarahkan pada situasi yang berlangsung, negara, kawasan, atau isu tertentu.14 Kebijakan politik luar negeri suatu negara, dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor internal dan eksternal suatu negara, secara umum, faktor-faktor internal antara lain faktor historis, geografis, demografis, sistem politik, cara-cara pandang aktor politik (pemberi pengaruh, pembuat dan penentu kebijakan), terhadap sistem internasional, serta kepentingan dan peran yang diinginkan oleh negara didalam sisem internasional. Faktor-faktor ekternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara antara lain ialah lingkungan regional dan internasional, termaksud dalam hal ini konstalasi politik, ekonomi dan keamanan internasional. Serta kebijakan negara atau sekelompok negara lain terhadap negara tersebut.15 Kebijakan politik luar negeri yang bersifat umum terjadi atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Sedangkan keputusan luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Kebijakan politik luar negeri juga merupakan strategi atau rencana tindakan yang di bentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan di kendalikan 14
.Teuku May Rudy. Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung: Penerbit Angkasa. Hal. 108 15 .http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=konsep%20kebijakan%20politik%20luar% 20negeri&source=web&cd=23&ved=0CCgQFjACOBQ&url=http%3A%2F%2Felib.pdii.lipi.go.id %2Fkatalog%2Findex.php%2Fsearchkatalog%2FdownloadDatabyId%2F1673%2F1674.pdf&ei=_ qEXT87MKbCfmQXAtZXQAw&usg=AFQjCNGnkRxFQqhiB3CV98dOSr6UhKTNYg&cad=rja di akses pada tanggal 19,1,2012 Jam 14.00
18
untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional, politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situsional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. 16 Politik luar negeri juga menganalisis tindakan negara terhadap lingkungan ekternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan; perhatiannya pada tujuan negara, variabel yang mempengaruhi pilihan, dan teknik yang dipergunakan untuk mencapainya. Kebijakan politik luar negeri memiliki tiga konsep untuk menjelaskan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu:17 Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi ( as a cluster of orientation) politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan menjadi pedoman pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi, yang terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional. 16
. C. Plano jack.Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Putra Abardin. Bandung. Hal. 5 17 .http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.00
19
Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitmens to palan for action). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan ekternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termaksud tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Rencana tindakan ini merupakan terjemahan dari orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan yang konkret (immediate context). Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (as a form of behavior). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan ekternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.18 Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan politik luar negeri yaitu19 : Sumber sistemik merupakan sumber yang berasal dari
lingkungan
eksternal suatu negara, sumber ini menjelaskan struktur hubungan antar negaranegara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk negara-negara dan fungsi situsional 18
.Anak Agung Banyu Perwita, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Hal 53 19 .http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.00
20
ekternal dapat berubah isu area dan krisis. Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas diantara mereka, sementara faktor situsional ekternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terkhir. sumber masyarakat, merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal, sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik, kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang mendasari kepentingan negara tersebut untuk berhubungan negara lain. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat, opini publik dapat menjadi faktor dimana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar. Sumber pemerintahan, merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan, pertanggung jawaban seperti pemilihan umum, kompetensi partai dan kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi ekternal, sementara dari struktur kepemimpinan dari kelompok dan invidu yang terdapat dalam pemerintahan. Sumber ideosintratik merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kebribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Dalam membahas politik luar negeri, terdapat tiga determinan penting yang tidak terpisahkan satu sama lain, yaitu; kepentingan nasional (nasional 21
interest), kemampuan nasional(national capability) dan kondisi internasional yang melingkupinya dengan segala dinamikanya.20 Determinan yang pertama adalah kepentingan nasional, pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu upaya pemenuhan tercapainya kepentingan nasional, maka segala langkah-langkah yang diambil dalam rangka kebijaksanaan luar negerinya tidak lepas dari apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Cris Brown21 Politik luar negeri dapat dipahami sebagai cara untuk mengartikulasikan Dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar kebijakan politik luar negeri merupakan upaya pemenuhan kepentingan nasional dalam ruang lingkup internasional. Setiap strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara didalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Tindakan negara dalam politik luar negeri senantiasa bertujuan untuk mencapai sasaran yang dianggapnya sebagai kepentingan nasional, suatu sasaran mungkin meminta perubahan dalam situasi atau menghendaki dipertahankannya hubungan-hubungan baik yang sedang berlangsung. Karena itu penting adanya perumusan suatu sasaran secara konkret
20
. http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.20 21
.Ganewaty Wuryandar dkk. 2008. Politik luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik.Pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal 14
22
dan jelas sesuai dengan kondisi yang ada dan pilihan tindakan yang diambil negara.22 Suatu sasaran bersumber dari penerapan kepentingan nasioanal pada situasi umum, dimana kebijakan sedang dibuat. Penetapan tujuan yang berakar pada faktor-faktor tetap dari lingkungan keputusan, akan memberi bantuan material dalam peningkatan kekuatan dinamik yang akan membentuk sasaran khusus yang dipilih. Dengan demikian, dalam situasi kebijakan, hubungan kepentingan nasional, tujuan yang ditetapkan dan sasaran yang dipilih pada umumnya merupakan fungsi ananlisis dari kurun waktu yang berbeda. Kepentingan nasional mempunyai sifat abadi, sehingga negara akan selalu terlibat dalam permasalahannya atau selama sistem politiknya tetap berdiri. Suatu tujuan ditentukan dalam kurun waktu maksimal yang dapat diharapkan secara analitik. Selama bentuk situasinya masih konstan, tujuan yang diterapkan akan terus berlaku, tetapi bila terjadi perubahan drastis, maka diperlukanlah pilihan tujuan yang baru yang lebih sesuai dengan sifat masalahnya.23 Tujuan dari kebijakan politik luar negeri merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun, Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat berdasarkan masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang, Tujuan kebijakan politik luar negeri sendiri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka
22
.Dahlan Nasution.1991.Politik Internasional Erlangga:Jakarta.Hal.7 23 .Dahlan Nasution.1991.op.cit hal. 8
konsep
dan
teori.Penerbit
23
menengah, dan jangka pendek, Pada dasarnya tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang adalah untuk mencapai perdamaian, kemanan dan kekuasaan.24 Kondisi internasional yang dinamis mengharuskan suatu negara yang ingin memenuhi kepentingan nasionalnya diluar batas-batas teritorialnya untuk membuat penyesuaian-penyesuaian dengan lingkungan internasionalnya dengan asumsi bahwa lingkungan internasional umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suatu negara ketimbang sebaliknya, dalam hal ini keberhasilan sautu politik luar negeri akan sangat bergantung pada bagaimana suatu negara melihat dan membaca suatu kondisi internasional, kemudian menyesuaikan dengan kebijakan politik luar negerinya. Determinan kedua yang berhubungan dengan politik luar negeri dan politik internasional adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara yang bersifat aktual maupun yang tersimpan. Kekauatan aktual adalah kekuatan nyata yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat dimunculkan pada saat-saat tertentu. Determinan yang ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Suatu negara dalam menuangkan kepentingan nasionalnya dalam kebijakan politik luar negeri harus mampu melihat dan menyesuaikan dengan kondisi domestik, regional maupun kondisi global yang melingkupinya, hal ini penting karena dinamika sistem internasional selalu mengalami perubahan setiap waktu disebabkan interaksi yang terus menerus antara negara di dunia. 24
.K.J.Holsti.1983.Politik Erlangga:Jakarta.Hal. 145-147
internasional
kerangka
untuk
analisis.Penerbit
24
Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.25 Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak, sedangkan dilihat dari waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.26 Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara akan mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan ektenal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan sarana dan kapabilitas yang dimiliknya. Politik luar negeri dari suatu negara merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain atau sebagai kegiatan dalam organisasi-organisasi regional dan internasional, politik luar negeri bukanlah hanya merupakan jumlah dari kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang luar negeri. Tiap-tiap pemerintah negara mempunyai semacam hubungan dengan pemerintah dari negara-negara lain, dan pemerintah menetapkan suatu pola cara kerjasama. Dengan menentukan tindakantindakan yang perlu diambil atau tidak perlu diambil terhadap pemerintahan lain.
25
.Anak Agung Banyu Perwita.op.cit.Hal 51 .http://www.docstoc.com op.cit di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.30
26
25
Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disusun dan keputusan-keputusan yang diambil dalam bidang politik luar negeri ditentukan oleh manusia dan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan pandangan hidupnya. Oleh karena itu politik luar negeri sangat bergantung dari ideologi bangsa dan untuk mengetahui strategi atau sasaran jangka panjang dari politik luar negeri suatu negara.27 Dalam hubungan internasional dan politik luar negeri, faktor-faktor memainkan peranan sebagai unsur dari kekuatan negara dan dapat berbentuk baik secara spiritual maupun material. B.Konsep Reformulasi Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa arti kata Reformulasi ialah merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat. Dalam penjabaran maksud dari kata Reformulasi ialah merumuskan, menyusun, dan mengekspresikan.28 Formulasi merupakan turunan dari formula, yang berarti untuk mengembangkan rencana, metoda resep, dalam hal ini untuk meringankan suatu kebutuhan untuk tindakan dalam suatu masalah.29 Ini merupakan suatu permulaan dari kebijakan. Pengembangan fase aktifitas dan tidak ada metoda yang pasti dalam menjalankan. Formulasi adalah istilah yang lebih menyeluruh; ini termaksud perencanaan dan usaha kurang sistemis untuk menentukan apa yang harus dilakukan terhadap masalah umum.
27
. Yusuf Sufri.1989. Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri, Pustaka Sinar harapan. Jakarta. Hal. 114
13.00
28
. http://artikata.com/arti-327347-formulasi.html di akses pada tanggal 21.2.2012 Jam.
29
.Ismail Nawawi.2009.Public Policy.PMN.Surabaya.Hal.107
26
Secara ringkas formulasi digunakan untuk menyatukan perencanaan yang rasional dan apa yang dapat diartikan sebagai bereaksi subyektif. Untuk menampikan pedoman untuk memperluas lingkup dari formulasi sebagai aktifitas kebijakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Tidak ada kebetulan antara formulasi dengan institusi tertentu. 2. Formulasi dan reformulasi dapat terjadi setelah jangka waktu yang lama setelah meninggalkan dukungan yang cukup untuk satu pun usaha.30 Formulasi kebijakan memberikan perhatian yang sangat dalam pada sifatsifat (perumusan) permasalahan kebijakan politik luar negeri. Karena (perumusan) permasalahan kebijakan politik luar negeri merupakan fundamen dasar dalam merumuskan kebijakan politik luar negeri sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan sesuai. Perumusan kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan yang dikemudian hari kelak akan menentukan masa depan suatu kebijakan politik luar negeri apakah lebih baik atau sebaliknya. Karenanya, perumusan kebijakan tidak dapat dianggap sebagai sebuah kegiatan yang main-main. Kebijakan politik luar negeri yang merupakan pencerminan kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri secara elementer dianggap sebagai unit kajian dan unit analisa, menurut Warsito dicirikan sebagai berikut :
30
.Ibid.Hal.108
27
a. Isu politik luar negeri dapat saja ditimbulkan oleh masalah-masalah politik, keamanan atau militer (high politics) atau bisa juga masalahmasalah ekonomi, sosial budaya atau yang lain (low politics). b. Aspek dari isu politik luar negeri adalah kepentingan nasional dan kekuatan nasional pada masing-masing permasalahan yang terjadi berdasarkan persepsi negara-negara yang bersangkutan. c. Untuk memperjelas eksistensi aspek ekternal maka perlu dijelaskan pihak luar bisa berarti negara-negara lain atau organisasi nasional ataupun internasional diluar jangkauan sistem negara bangsa. Dalam kaitan politik luar negeri, perkembangan dan bahkan perubahan baik yang terjadi di lingkungan internasional dan internal suatu negara merupakan faktor-faktor signifikan yang perlu diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Perubahan-perubahan fundamnetal yang terjadi dalam hubungan internasional beberapa waktu terakhir ini, seperti berakhirnya perang dingin secara faktual telah memaksa aktor-aktor negara bangsa untuk mengubah agenda politik luar negeri suatu negara. Dalam hal perumusan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir diharapkan dapat membuka peluang dan meningkatkan kerjasama hubungan Bilateral kedua negara yang sempat tergamggu saat Mesir mengalami Revolusi pada tahun 2011.
28
BAB III Gambaran umum tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia dan Revolusi Timur-Tengah A.Kebijakan politik luar negeri Indonesia Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia, kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta negara yang aktif telah ikut berkiprah dalam arena politik internasionalnya. Politik luar negeri Indonesia yang pada awal abad 21 ini telah melewati usia lebih dari enam puluh tahun, gelombang pasang surut perjuangan para pionir Indonesia di bidang diplomasi dan politik luar negeri Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan mereka di forum internasional untuk membela kepentingan nasional Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan oleh pembukaan UUD 1945. Pasang surut politik luar negeri Indonesia yang dinamis ini seiring dengan perubahan dan perkembangan kehidupan politik dalam negeri Indonesia dan konstlasi politik internasional. Kebijakan politik yang diorentasikan diluar batas teritorial sebuah negara yang lazim disebut politik luar negeri suatu negara merupakan perpaduan antar kepentingan nasional, tujuan nasional, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor internasional (ekternal). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan upaya
29
untuk mempertemukan kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional. Dengan berkiprah di kancah internasional, suatu negara diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, lebih penting lagi politik luar negeri diarahkan pada upaya untuk mengaitkan strategi dan kebijakan pembangunan nasional dengan langkah yang ditempuh ditingkat internasional. Oleh karena itu dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri diperlukan semacam dasar dan landasan kebijakan politik luar negeri, tidak terkecuali Indonesia. 1.Dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia Politik luar negeri suatu negara merupakan hasil perpaduan dari sejumlah faktor, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, yaitu kepentingan nasional, tujuan nasional bangsa, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, Bagi negara-negara yang baru merdeka, proses pertumbuhan dalam mencapai kemerdekaan nasionalnya juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Posisi geografis Indonesia yang strategis, antara dua benua dan dua samudera, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, susunan demografis, sistem sosial politik mempengaruhi sikap cara pandang Indonesia dalam memposisikan diri di dunia internasional. Politik luar negeri Indonesia dijiwai pula oleh pengalaman perjuangan mencapai kemerdekaan nasional, serta perjuangan dalam memberi wujud dan mengisi kemerdekaan.
30
Kebijakan luar negeri suatu negara akan berjalan sesuai dengan perkembangan internasional dan domestik, begitu pula yang terjadi pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia sangat di pengaruhi oleh konstalasi politik di dalam negeri. Dalam rezim pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, nampak jelas pada pola kebijakan yang diambil pada masing-masing pemerintahannya yang dipengaruhi oleh politik dunia serta juga disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi di dalam negeri.31 Sebagai negara berdaulat, Indonesia telah menggariskan suatu landasan bagi politik luar negeri Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan pancasila, dalam bingkai kenegaraan, pemerintah merupakan pemeran utama dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia, Pembukaan UUD 1945 secara tegas menggariskan kewajiban bagi pemerintah. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea pertama dan Alinea keempat, serta pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 11 dan Pasal 13 Ciri utama atau landasan pokok politik luar negeri ini tersimpul dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan hak asasi manusia yang paling
31
.Teuku Rezasyah. 2008. Politik luar negeri Indonesia antara idealisme dan praktik. Humaniora:Bandung. Hal. 22
31
mendasar yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, komitmen Indonesia bagi kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia juga bersumber pada pasal-pasal yang relevan dalam UUD 1945. Orientasi internasional bangsa Indonesia juga tercantum dengan jelas dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.32 Dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 11 Presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Dan dalam Undang-dasar 1945 pasal 13. Ayat 1 ialah Presiden mengangkat duta dan konsul, Ayat 2 ialah Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Ayat 3 ialah Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.33 Dalam perkembangan dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN. Di dalam GBHN di gariskan bahwa sasaran penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia adalah “perwujudan politik luar negeri yang berdaulat bermatabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global”34.
32
.Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. 2003 .Buku putih politik luar negeri Indonesia. Kementerian luar negeri. Jakarta Hal . 9-10 33 .http://www.crayonpedia.org/mw/Landasan_Politik_Luar_Negeri_6.2 di akses pada tanggal 19.2.2012 Jam. 22.00 34 .Athiqah Nur Alami.”Landasan dan prinsip politik luar negeri Indonesia”, Ganewaty Wuryandari(ed). 2008. Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik. pustaka pelajar. Yogyakarta. Hal. 26-27
32
Pancasila dan UUD 1945 khusus pembukaannya merupakan landasan idiil dan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Politik bebas aktif yang diabadikan kepada kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, merupakan prinsip dasarnya, sedangkan tujuan pokoknya pada intinya dapat dirumusakan sebagai upaya untuk menegakkan kemerdekaan, perdamaian serta keadilan di dunia melalui pembangunan bangsa-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan internasional atas dasar persamaan derajat, kepentingan dan kemanfaatan bersama.35
Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:36
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan p 2. ada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. 3. Dalam
melakukan
perjanjian
dan
kerjasama
internasional
yang
menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
35
.Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. Op.cit.Hal . 10
36
.http://www.ideelok.com/politik/politik-luar-negeri-bebas-aktif-republik-indonesia diakses pada tanggal 7.2.2012 Jam 21.00
33
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional. 5. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan. 6. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO. 7. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana. 8. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan.
Politik Luar Negeri Indonesia terdapat dalam UU No. 37 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang hubungan luar negeri yang menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Indonesia adalah “Kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah RI yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah
34
internasional guna mencapai tujuan nasional. UU No. 37 tahun 1999 pasal 3 dan pasal 4 menegaskan, bahwa prinsip politik luar negeri kita adalah bebas aktif dan dilaksanakan melalui proses diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan.37
Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Bebas adalah dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan keprebadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam pancasila, Aktif adalah berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikaf aktif.38 Dengan politik luar negeri yang bebas aktif itu, Indonesia mendudukan dirinya sebagai subyek dalam hubungan luar negerinya dan tidak sebagai obyek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingankepentingan nasional negara lain itu sendiri. Prinsip dari politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri Indonesia yang “bebas aktif”, dan politk bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia, sebagai sebuah landasan operasional, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif namun selalu merujuk pada apa yang menjadi kepentingan nasional, yang dimaksud dengan bebas aktif
37
.http://setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3405. Di akses pada tanggal 17.2.2012. Jam. 13.00 38 . Mochtar kusumadja. 1983. politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaanya dewasa ini. Bandung: Penerbit Alumni Hal. 7
35
adalah politik luar negeri yang pada hakekatnya bebas menetukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri pada salah satu kekuatan dunia. Dengan kata lain dalam menjalankan politk luar negeri, Indonesia tetap menjunjung tinggi apa yang menjadi amanat UUD 1945 dan rasa nasionalisme serta menolak ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia.39 Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, politik luar negeri adalah komponen dari kebijaksanaan politik nasioanal yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi real di dalam negeri.40 Dalam rangka mendukung penyenggalaraan politik luar negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU nomor 37 tahun 2000 tentang hubungan luar negeri dan UU nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional, kedua produk hukum tersebut merupakan landasan hukum bagi pemerintah pusat dan pelaku hubungan luar negeri, termaksud pemerintah daerah, dalam melaksanakan hubungan luar negeri akan berpengaruh tidak hanya terhadap kepentingan daerah tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia.41
39
. Mohammed Hatta.dalam Athiqah Nur Alami.op.cit Hal.43 .Kusumaatmadja Mochtar. 1983. politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaanya dewasa ini. Bandung: Penerbit Alumni. Hal. 7 41 . Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. Op.cit Hal. 11 40
36
Pada dasarnya politik luar negeri Indonesia selama ini tidak mengalami perubahan yaitu tetap bersifat bebas dan aktif yang mengacu pada pembukaan UUD 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (MPR) No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan arah politik yang bebas aktif dan beriorentasi untuk kepentingan nasioanl, menitikberatkan kepada solidaritas antar negara bekembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internaional bagi kesejahteraan masyarakat. Politik luar negeri yang bebas aktif ini pertama kali dicetuskan oleh almarhum Bung Hatta selaku perdana menteri pada tanggal 2 dan 16 September 1948 di hadapan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Yogyakarta, yang kemudian dikenal dengan “Mengayuh di antara dua karang”. Politik bebas aktif ini bukanlah merupakan suatu politik “Netral”, politik “tidak memihak” atau mengambil “jarak seimbang” (equidistance) secara pasif, bukan pula suatu politik yang “tak acuh” ataupun menjauhkan diri dari perkembangan dan permasalahan dunia. Politik luar negeri yang “bebas” berarti berhak menentukan penilaian dan mempunyai sikap sendiri terhadap permasalahanpermasalahan dunia, bebas dari keterikatan blok kekuatan politik dan militer manapun di dunia : “aktif” berarti aktif dan konstruktif berusaha menyumbang bagi tercapainya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di dunia.42
42
. Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan.op.cit.Hal .11
37
Prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam perspektif Bung Hatta pernah disampaikan melalui slogan politik luar negerinya, yang menyatakan bahwa frase tersebut bukan hanya sebuah retorika tetapi ada makna penting yang tersimpan di baliknya. Makna pertama ialah politik luar negeri bebas aktif tidak bisa dilepaskan dari nila-nilai pancasila yang tertanam di dalamnya. Kedua, bahwa politik luar negeri bebas aktif harus bertujuan sebagai penyelamat dan penuntun bangsa Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga, bahwa dalam pencapaian guna mendapat apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat independen, dan yang terakhir bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dibangun secara praktis melalui pencarian solusi yang sesuai dengan its own national interest dan melihat pada situasi juga fakta yang ada.43 2.Tujuan Dan Sasaran Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Sebagaimana politik luar negeri pada umumnya, maka politik luar negeri Indonesia memiliki tujuan yakni mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu tugas pokok politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang dasar 1945. Adalah “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Berdasarkan keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009, telah
43
.http://setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3405. 17.2.2012. Jam. 13.00
Di
akses
pada
tanggal
38
digaris bawahi bahwa untuk memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia dan meningkatkan kerjasama Internasional. Prioritas tersebut dipahami akan dapat meningkatkan peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan akan dapat juga membantu menciptakan dunia yang damai, serta untuk mewujudkan dan menjaga citrapositif Indonesia dan kepercayaan internasional terhadap Indonesia selanjutnya akan mendorong penciptaan tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang baik. Untuk menerapkan kebijakan politik luar negeri dalam tingkatan regional pemerintah republik Indonesia mengelompokkan negara-negara yang berada di kawasan sekitarnya dalam bentuk lingkaran-lingkaran konsentrik yang terdiri dari tiga lingkaran. Masing-masing lingkaran dibuat berdasarkan pendekatan geopolitik dan geostrategik yang ditinjau dari kepentingan nasional Indonesia. Lingkaran-lingkaran dibuat untuk menunjukkan pengelompokan negara-negara yang menjadi perhatian utama Indonesia karena mempunyai kepentingan langsung dengan Indonesia secara timbal balik, baik dilihat dari segi kepentingan politik, ekonomi, keamanan, maupun kebudayaan. Pada lingkaran dalam (konsentrik pertama) Indonesia menempatkan konsentrasinya pada kawasan yang terletak di bagian utara yaitu negara-negara anggota ASEAN, karena ASEAN merupakan pilar utama politik luar negeri Indonesia dan dalam mengadakan hubungan luar negerinya. Hampir semua negara-negara anggota ASEAN mempunyai hubungan perbatasan darat atau laut dengan Indonesia, sebagai pilar utama kebijakan luar negeri terkonsentrasi pada perluasaan, pengintegrasian, dan peningkatan struktur dan mekanisme ASEAN. 39
Pada lingkaran yang lebih luas (konsentrik kedua dan lingkaran kosentrik ketiga), Indonesia menempatkan kawasan sebelah timur dan tenggara yang disebut sebagai kawasan pasifik selatan dan negara asia timur. Untuk kawasan Asia timur tujuan kebijakan luar negeri Indonesia adalah untuk membangun, mengembangkan dan memperkuat dialog kerjasama dengan negara di kawasan tersebut. Kawasan pasifik selatan mempunyai nilai penting bagi Indonesia karena dalam hal hal-hal tertentu berkaitan dengan masalah kesatuan wilayah Indonesia bagian timur, orientasi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan pasifik ini, selain memanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan menciptakan kawasan yang aman, damai dan stabil, juga dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia dari gangguan kelompok separatis yang memperoleh dukungan dari negara-negara di kawasan pasifik tersebut. faktor-faktor tersebut merupakan aset bangsa yang sifatnya dinamis.44 a. Kedudukan Geostrategis Sebagai sebuah negara kepulauan yang letaknya sangat strategis, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang kuat didukung oleh sumber daya alam, jumlah penduduk serta keanekaragaman budaya. b. Demokrasi Semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998, disusul pemilu 1999, Indonesia berusaha menempatkan diri sebagai salah satu negara yang mengembangkan sistem demokrasi. Semangat demokratisasi 44
telah membawa
. Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. Op.cit Hal .16
40
perubahan pada sistem kepartaian yang multi partai, pers yang semakin bebas, perekomonian yang menganut sistem pasar, dan diamandemenya UUD 45, mengacu pada UU no. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, Indonesia telah mengubah sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satu perubahan menonjol yang dihasilkan oleh reformasi adalah makin besarnya peran badan legislatif, daerah, masyarakat termaksud media massa dalam
merumuskan
kebijakan
dan
pelaksanaan
pembangunan
secara
komprehensif. c. Multi kultural/etnis Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat majemuk di dunia dilihat dari segi suku bangsa, bahasa dan agama yang memiliki bahasa nasional/persatuan dan sepakat membentuk negara kesatuan. Kesadaran dan semangat persatuan Indonesia merupakan hasil dari suatu proses sejarah bangsa sejak masa sebelum kemerdekaan. Faktor ini adalah salah satu modal dasar terpenting bagi kesatuana negara kini dan ke depan. Konsep negara kesatuan Republik Indonesai (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung semangat persatuan dan kesatuan serta semangat keberagaman atau pluralisme yang kuat. Manifestasi maupun refleksi dari kenyataan tersebut akan terus mewarnai rumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dalam konteks proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam konteks dunia dengan proses globalisasinya. Indonesia
41
dituntut untuk benar-benar sensitif dan artikulatif namun tetap arif dalam mengakomodasi aspirasi kesukuan/kedaerahan yang beragam. Kekayaan budaya dan multi-etnis dapat memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, yakni peluang perolehan devisa dan peningkatan pendapatan daerah melalui pariwisata, dan sekaligus mendukung pembentukan citra positif Indonesia di dunia internasional. Akan tetapi, keberagaman budaya dan etnik tersebut juga dapat berpotensi menimbulkan efek negatif yang ditandai oleh munculnya sentimen promordial atau kedaerahan yang sempit dan bahkan potensi munculnya separatisme. d. Potensi ekonomi Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta keempat terbesar didunia dan tingkat pertumbuahan ekonomi yang secara kuantitatif mulai meningkat dewasa ini, Indonesia memilih daya tarik tersendiri bagi produsen dan investor dalam maupun luar negeri. Potensi ekonomi Indonesia juga didukung oleh kekayaan alam Indonesia yaitu minyak dan mineral yang memberikan kontribusi besar pada Gross Domestic Product (GDP), disusul dengan pertanian dan berbagai komoditi serta jasa dan sektor lainnya. Faktor pentig lainnya adalah besarnya angkatan kerja, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. e. Penduduk muslim terbesar Dengan penduduk muslim terbesar sekitar 85% dari jumlah penduduk, Indonesia adalah negara dengan jumlah masyarakat muslim terbesar di dunia. Sejarah perkembangan penyebaran islam di Indonesia dan partisipatif aktif umat 42
islam Indonesia dalam sejarah perjuangan bangsa merupakan faktor yang memperkokoh berdirinya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang merupakan aset penting yang harus dilestarikan. Sepanjang perjalana bangsa dan sejalan dengan budaya politik internasional, posisi umat islam sebagai mayoritas lebih tampak sebagai faktor penyatu jika terjadi perbedaan kepentingan antar golongan. Sejarah juga mencatat bahwa kondisi di atas telah memberikan sumbangan positif di bidang diplomasi Indonesia, berupa solidaritas negara-negara islam untuk mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia, solidaritas serupa juga muncul ketika Indonesia menghadapi berbagai krisis lainnya kondisi tersebut pula terus dijaga dan dikembangkan untuk memperkuat jalinan kerjasama internasional di berbagai bidang, khususnya dengan negara-negara islam atau bependuduk muslim lainnya. Aspek-aspek sensitif yang berpotensi mengganggu kestabilan politik di dalam negeri maupun hubungan luar negeri dari faktor ini dapat muncul apabila timbul kecenderungan ektrimisme dan sektarianisme, karena adanya perbedaan penafsiran atas suatu masalah yang terkait dengan keyakinan. Persoalan ini perlu dikelola dengan bijak, khususnya untuk menghindarkan kemungkinan adanya politisasi yang mengarah pada destabilisasi sosial dan politik. Sumber daya alam dan sumber daya manusia menentukan pula derajat kekuatan dan kualitas politik luar negeri suatu negara. Di samping itu, situasi dan kondisi sosial politik (termaksud demokratisasi dan perlindungan HAM), ekonomi
43
dan budaya, kekuatan militer serta good governence dan penegakan hukum merupakan pula aktor penentu berhasil tidaknya pelaksanaan politik luar negeri. Pengertian dan dukungan pubik menentukan pula keberhasilan suatu politik luar negeri. Politik luar negeri tidak dapat hanya dipandang sebagai refleksi kebijakan dalam negeri, melainkan juga merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam negeri, keterkaitan erat ini menekankan pentingnya para pelaksana diplomasi Indonesia mengetahui dengan baik pula konstelasi di bidang politik, ekonomi, dan militer. Dalam keutuhan NKRI.45 B.Revolusi Timur-Tengah Revolusi merupakan suatu perubahan mendasar dalam kelembagaan dan prinsip politik, ekonomi atau sosial suatu negara disebabkan oleh penggulingan pemerintah yang sah. Revolusi biasanya mencakup pemberontakan rakyat serta pemakaian kekerasan terhadap elite pemerintah. Jika berhasil, pemimpin revolusi akan mengambil alih kekuasaan pemerintah dan kemudian menerapkan perubahan mendasar sesuai dengan tujuan revolusi. 46 Pada penghujung 2010 hingga tahun 2011, kawasan di Afrika utara dan Timur-Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan “Jasmine Revolution”
(Revolusi
Melati).
Suatu
revolusi
yang
bertujuan
untuk
45
. Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. Op.cit Hal. 23-24 . C.Plano jack.Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional. Putra A bardin. Bandung loc.cit Hal. 164 46
44
menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lainnya.47 Masyarakat Timur-Tengah menuntut perubahan pemerintahan dalam sistem politik, perubahan kebijakan ekonomi dan sosial yang pro rakyat. Mereka mendesak adanya sistem politik yang demokratis, kebijakan ekonomi dan sosial yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Pemimpin negara di TimurTengah telah berkuasa mulai dari 30 tahun sampai 40 tahun dan dinilai sudah tidak mampu melakukan perubahan untuk menjawab tuntutan rakyat dan tidak mampu menjalankan pemerintahan yang efektif untuk mengatasi meluasnya pengangguran serta kemiskinan. Berbagai cara dilakukan oleh rakyat negara-negara Timur-Tengah dan Afrika utara untuk mendesak perubahan demokratis dan menuntut pemimpin mereka yang tidak mampu untuk lengser secara ikhlas guna kepentingan bangsa dan negara. Mesir adalah negara tetangganya yang bernasib sama, masih hangat di telinga kita revolusi ini akhirnya mampu menumbangkan rezim otoriter presiden Hosni Mubarak. Layaknya kartu domino yang terus berjatuhan tidak hanya sampai di Mesir revolusi ini terus menjalar. Yaman pun terjadi pergolakan yang sama dengan menuntut mundurnya Presiden Ali Abdullah Saleh. Tidak ketinggalan juga Aljazair Presiden Abdelaziz Bouteflika.48
47
.Tamburaka Apriadi. 2011. Loc.cit.Hal. 9 .http://inspirasionline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173:belaj ar-dari-revolusi-melati-yang-mengharumkan-dunia&catid=86:opini&Itemid=270 di akses pada tanggal 1.3.2012. Jam. 13.00 48
45
Gelombang revolusi memang terus menjalar di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika. Dimana sekarang ini mungkin waktu yang tepat untuk melakukan perubahan di negara mereka. Sebetulnya tak ada asap jika tak ada api, maka adanya api inilah yang membuat terjadinya kepulan asap dimana-mana. Negara-negara yang bergejolak tersebut ibaratnya merupakan sebuah “Tangkai” yang berada satu di Afrika utara dan kawasan Timur-Tengah, satu persatu kuncup itu mulai bermekaran mengeluarkan “baunya yang harum” yaitu peristiwaperistiwa yang memicu terjadinya revolusi. 1.Penyebab Revolusi
Awal tahun 2011, beberapa Negara Arab dilanda revolusi. Awalnya terjadi di Tunisia yang merembet ke negara lain seperti Mesir. Alhasil, perubahan kekuasaan pun terjadi di kedua negara tersebut. Mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali terpaksa menyerahkan kekuasaannya pada 15 Januari lalu saat desakan rakyat Tunisia tidak berhasil dia bendung. Lengsernya Ben Ali ini dipicu oleh kejadian
kecil
yang
pada
akhirnya
membawa
perubahan
besar
di
Tunisia. Awalnya fenomena bakar diri yang dilakukan pertama kali oleh pemuda yang bernama Muhammed Bouzizi terbebut di usir dan dianggap tidak memiliki izin oleh pihak keamanan untuk berjualan ditempat biasanya dia berjualan. Padahal Bouzizi sendiri telah berjualan sekitar tujuh tahun.
Saat dia di usir oleh petugas keamanan setempat pada tanggal 17 desember 2010. Bouzizi telah memberikan uang sebesar 10 dinar dan ditambah lagi sekitar 7 dolar. Namun, dia hanya dapat tamparan dan perlakuan tidak pantas, di ludahi
46
bahkan sampai ayahnya yang sudah meninggal pun dihina. Tidak terima atas perlakuan seperti itu, Bounzizi ingin melaporkan kepihak propoinsi. Namun, pejabat terkait enggan bertemu, dan akhirnya Bounzizi mengambil langkah sendiri dengan menuangkan minyak keseluruh tubuhnya dan membakar dirinya sendiri. Kejadian inilah yang membuat revolusi memanas di Tunisia, hingga akhirnya berhasil membuat pemimpin diktator itu lengser, Peristiwa itu pun menyulut kemarahan rakyat yang melihat masih banyaknya pengangguran, di saat Ben Ali dan keluarganya hidup bermewah-mewahan. 49
Sontak gelombang protes menentang kematian warga itu dan menilai kegagalan Pemerintahan Ben Ali pun mulai berkecamuk. Aksi protes pun berlangs]ung di beberapa kota termasuk Tunisia. Berkuasa selama 23 tahun, Ben Ali di mata rakyat Tunisia dianggap hanya sibuk memperkaya diri. Ketimpangan ekonomi yang dirasakan rakyat Tunisia menjadi sebab pecahnya protes. Namun Ben Ali justru bertindak represif terhadap rakyat. Desakan rakyat Tunisia yang menginginkan dirinya turun dari kursi presiden, tidak pernah digubris saat itu. Bahkan imbauan dunia internasional pun tidak diindahkannya, Bentrokan antara pihak keamanan dan kelompok pengunjuk rasa pun tak terhindarkan. Ketika rezim Tunisia di bawah Zine El Abidine Ben Ali menghadapi revolusi kini Mesir, di bawah rezim Hosni Mubarak menghadapi arus yang sama ketika Revolusi Tunisia menyampaikan pesan pada rakyat Mesir: “Kekuasaan lama dapat digulingkan”. Di Mesir, aksi puluhan ribu massa yang berpusat di
49
. http://news.okezone.com/read/2011/12/26/349/547503/tragedi-tunisia-mesir-tonggakrevolusi-timur-tengah di akses pada tanggal 9.2.2012 Jam 09.00
47
Tahrir Squere, Kairo, disatukan oleh satu perasaan untuk Hosni Mubarak turun. Kekecewaan rakyat Mesir atas perilaku Mubarak yang korup, otoriter, oligarkis, dan antidemokrasi menjadi pemicu utama kemarahan rakyat negeri Piramid itu. Di bawah kekuasaan Mubarak, ekonomi rakyat Mesir kian jauh dari sejahtera. Ketika rezim Mubarak dan para elite militer berpesta pora di singgasana kekuasaan, rakyat Mesir semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup, akibat tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, dan terus melambungnya harga kebutuhan pokok. Angka kemiskinan dan pengangguran yang terus menyebar tak lagi dipahami rezim Mubarak sebagai bentuk kegagalan negara dalam menciptakan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat Mesir. Di sektor politik dan ketatanegaraan, penyalahgunaan kekuasaan berlangsung kian parah dengan maraknya perilaku korup yang terus dipertontonkan rezim Mubarak.50 Mengacu pada hukum sebab-akibat, revolusi melati di kawasan TimurTengah ada bukan tanpa sebab, dikarenakan suatu peristiwa pasti dimulai dari suatu alasan untuk melakukannya, demikian pula rakyat yang melakukan revolusi memiliki alasan untuk menumbangkan penguasa mereka. Gerakan revolusi yang terjadi di Timur-Tengah ada beberapa hal yang menyebabkan mereka melakukan revolusi, yaitu sebagai berikut :51 Pertama rakyat di kawasan Timur-Tengah memiliki kultur budaya yang hampir sama, yaitu bangsa Arab dan didominasi oleh kaum muslimin yang dulunya memiliki kejayaan di masa lampau, sehingga meski terpecah-pecah 50
.http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Mesir+di+Bawah+Rezim+Mub arak&dn=20110208025559 di akses pada tanggal 24.2.2012. Jam. 12.00 51 . Tamburaka Apriadi. 2011. Revolusi Timur-Tengah. Jakarta: PT Buku Seru. Hal. 97
48
dalam beberapa negara namun mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Sebagai contoh Revolusi Tunisia yang berhasil menumbangkan Presiden Ben Ali dan berimbas juga kepada Negara Mesir yang di pimpin presiden Hosni Mubarak yang berhasil ditumbangkan. Kedua, mereka sama-sama merasakan pahitnya penjajahan koloanialisme selama beberapa dekade meskipun pewaris selanjutnya adalah kaum generasi muda. namun, mereka juga merasakan penderitaan yang diwariskan pendahulu di masa lampau dan menyebabkan keterbelakangan mereka dalam segala hal. Contohnya Tunisia dan Aljazair pernah dijajah oleh negara Prancis, dan Mesir oleh negara Inggris. Ketiga, pasca-kemerdekaan dari kolonialisme mereka belum mengecap kemerdekaan dalam arti sebenarnya, baik ekonomi dan politik termaksud merasakan “manisnya” arti sebuah demokrasi. Justru para penguasa menjadi dikatator dan ototarian. Kondisi kemiskinan, pengangguran
yang dirasakan sejak zaman
kolonialisme hingga sekarang masih dialami, padahal kawasan kawasan TimurTengah memiliki sumber daya alam minyak. Sementara negara-negara tetangga mereka di kawasan Eropa telah menikmati kemakmuran di abad ke 20. Kekayaan alam memang dikelola oleh negara, namun dikuasai oleh segelintir orang yang berupa perusahaan dan badan usaha, sehingga kekayaan itu hanya menumpuk pada penguasa dan orang-orang yang dekat dengannya. Para kaum muda terpelajar lulusan perguruan tinggi tidak bisa menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Contohnya, Mohamad Bouazid yang memiliki keterampilan komputer, namun hanya bisa bekerja sebagai penjual buah, 49
kondisinya merupakan keterwakilan dari kegagalan kaum muda di negara-negara Timur-Tengah yang frustasi akan masa depan. Faktor lain dalam sebab revolusi di Timur-Tengah yakni 52 Faktor diktator Ini dilihat dari berapa lama para pemimpin di Timur-Tengah memimpin negara masing-masing pertama Pemimpin Mesir Hosni Mubarak yang memimpin Mesir lebih dari 30 tahun, Pemimpin Tunisia Ben Ali memimpin Tunisia lebih dari 24 tahun dan Pemimpin Libya Moammar Khadafi selama lebih dari 42 tahun. Faktor yang kedua ialah faktor angka pengangguran Saat revolusi Tunisia meletus di bulan Januari lalu, faktor yang dianggap sebagai pemicu penyebab terjadinya revolusi adalah tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut. Dan ini masuk akal. Tukang buah yang membakar diri tersebut konon adalah seorang yang berpendidikan sarjana akan tetapi terpaksa menjadi tukang buah karena sulitnya memperoleh pekerjaan di Tunisia.
Faktor selanjutnya ialah Dorongan kaum muda adanya dorongan dari kaum urban yang rata-rata berusia muda (20-25 tahun), mnggunakan sosial media sebagai wadah pergerakan. Aroma ini sangat pekat terasa saat revolusi meletus di Tunisia maupun di Mesir. Di Tunisia misalnya, para aktifis yang mendorong gerakan revolusi banyak menggunakan twitter dan Facebook. Seorang blogger yang juga seorang aktifis sempat menjadi menteri di pemerintahan transisi Tunsia. Goheim salah satu eksekutifnya Google banyak disebut-sebut sebagai orang yang paling berperanan mendorong gerakan revolusi di Mesir. Meskipun internet
52
.http://politik.kompasiana.com/2011/03/03/apa-penyebab-revolusi-di-timur-tengahsebenarnya/ di akses pada tanggal 10.2.2012 Jam 22.00
50
sempat di blokir, gerakan ini terlanjur mengakar dan terus berkembang hingga menumbangkan kekuasaan Hosni Mubarak. Di Libya, gerakan aktifis di sosial media untuk meruntuhkan Qadaffi di nisbikan dengan menutup bukan hanya internet tetapi satelit.
Namun, seperti banyak terjadi dalam sejarah, gerakan pemuda hampir mustahil untuk bisa dibendung, kaum muda tersebut terhubung melalui jejaring sosial di internet sehingga keprihatinan mereka dengan mudah menyebar dan ikut dirasakan rakyat di negara-negara lain, terutama di kawasan yang memiliki kesamaan identitas sebagai negara Arab dan persoalan sosial ekonomi. Penyebaran informasi yang bersifat real-time di dunia maya memberi ruang bagi mereka untuk memberikan dukungannya dan pada akhirnya mendorong mereka untuk menuntut perubahan dan demokrasi.53
Gerakan dahsyat di Libya justru terjadi di jalanan-jalanan ibu kota. Dimanapun medannya sosial media maupun di jalanan, faktor dorongan kaum muda ini sangat signifikan dan jelas terlihat. Faktor selanjutnya ialah pendapatan perkapita Faktor yang tak kalah pentingnya adalah yang berkaitan dengan moneter.
Meskipun
mungkin
pengaruhnya
tidak
sebesar
faktor-faktor
sebelumnya, pendapatan perkapita dan prosentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan rasanya juga cukup berpengaruh atas revolusi yang terjadi di Timur-tengah tersebut.
53
. A.M.Fachir.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan:Pembelajaran dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP.Hal. 21
51
2.Tujuan Revolusi
Hingga kini Kawasan Timur-Tengah masih terus bergejolak, dimulai Tunisia, Mesir, Libya, Aljazair, Bahrain, Yaman, dan Suriah sebagian negara ada yang sudah jatuh rezimnya dan sebagian lainnya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri rezim diktatornya, dan bukan tak mungkin pula revolusi ini akan menjalar kesaantero kawasan Timur-Tengah dan bukan tak mungkin pula Saudi Arabia. Suriah yang tadinya damai dan tentram kini hampir setiap hari selalu terdengar ada massa yang turun kejalan menuntut rezim yang sedang berkuasa, untuk segera turun jika tak mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, ribuan nyawa rakyat Suriah sudah banyak berjatuhan untuk mewujudkan reformasi ini.
Gerakan rakyat di Timur-Tengah yang menuntut terciptanya demokrasi merupakan bentuk ketidakpuasaan mereka atas pemerintah yang dinilai korup, otoriter dan menyebabkan termajinalkannya kehidupan rakyat baik di bidang politik, sosial dan ekonomi, apa yang dilakukan oleh rakyat di Timur-Tengah mempresentasikan gerakan people power sebagai strategi untuk mendorong perubahan sosial, politik dan terciptanya demokrasi. Gerakan tersebut bersifat damai, dilakukan oleh rakyat dengan kaum terpelajar dan pemuda sebagai motornya. Secara umum, negara-negara di kawasan Timur-Tengah memiliki permasalahan ekonomi dan sosial yang mirip, antara lain tingginya angka pengangguran, belum meratanya tingkat kesehjateraan dan pendidikan serta terbatasnya kebebasan menyatakan pendapat. Disisi lain, secara demografis
52
mayoritas penduduk
di negara-negara Timur-Tengah adalah kaum muda,
sehingga kebutuhan terhadap lapangan kerja sangat signifikan, meski umumnya memiliki tingkat pendidikan yang cukup, namun banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kaum muda dan terpelajar inilah yang paling lantang menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi sosial ekonomi, serta menuntut perubahan oleh pemerintah.54
Proses demokratisasi di Timur-Tengah mengarah pada tuntutan perubahan sistem pemerintahan. Rakyat menghendaki sistem yang lebih egaliter dan aspiratif. Untuk itu, sasaran utama pergerakan mereka adalah pergantian pemimpin dan melakukan pemilihan umum yang jujur dan adil. Rakyat menuntut kebebasan berpendapat dan berserikat serta mendapatkan akses terhadap informasi. Perubahan sosial yang terjadi kini menandakan bahwa umur politik para pemimpin sudah habis, walaupun umur biologis mereka masih panjang, wajar apabila banyak pemimpin dunia kini khawatir akan posisi mereka dan melakukan banyak cara dan upaya untuk mengamankan kedudukan mereka.55
Ibnu Taymiyah menyebut dalam siyasah syariyah bahwa sebuah pemerintahan
sesungguhnya
terbentuk
dan
menjadi
legetimid
karena
pemimpinnya dipercaya mampu melakukan dua hal, pertama harus mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan kedua juga harus mampu
54
A.M.Fachir.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan:Pembelajaran dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP.Hal. 21 55 .Amany Lubis.2011.Jurnal Luar Negeri.Perubahan Sosial-Politik di TimurTengah.Jakarta: BPKP.Hal.45
53
menciptakan rasa keadilan bagi semua warga tanpa padang bulu 56. Jika penguasa tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya, pengangguran terus meningkat, gizi buruk warganya terlihat nyata ditengah bergelimangnya sumber daya alam dalam negeri dan bermewahnya para pemimpin, maka seharusnya secara jantan pemerintah meletakkan jabatan, sebab jika tidak mau turun juga atau kekuasaan tak mau ia letakkan maka kata revolusi adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan. Terkadang rakyat TimurTengah sudah tak ingin lagi tertipu dengan islam yang hanya formalitas namun esensinya hilang dan tak berbekas, secara teks formalitas hukum islam namun esensinya sangat jauh dari keadilan dan kesejahteraan.
Karenanya sistem demokrasi mungkin pilihan yang akan diambil negaranegara Timur-Tengah untuk mewujudkan dua tujuan politik islam ini, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan yang terus dilupakan, hukum seolah hanya berpihak untuk orang kaya sementara si miskin terus dizalimi dan diinjak, kekuasaan hanya terbatas hanya pada segelintir orang saja tanpa melihat kemampuan dan kapasitasnya maka revolusi segera akan tiba. Karena pada hakikatnya tersebut, terlibat dalam pemerintahan serta politik karena ingin terbentuknya kesejahteraan dan keadilan, jika dua hal ini tak terwujud maka sekali lagi rakyat akan marah dan bergerak memprotes menuntut pemerintah yang jika tak sanggup untuk meletakkan pemerintahannya dan memberikan kepada yang mampu untuk mewujudkan kesejateraan dan keadilan. Jika pemimpin Timur-
56
http://www.islamedia.web.id/2011/09/refleksi-revolusi-timur-tengah.html di akses pada tanggal 14.2.2012. Jam 13.00
54
Tengah tak berkenan revolusi ini terus menjalar maka jawabannya sangat sederhana, segera wujudkan kesejahteraan dan tegakkan keadilan tanpa pandang bulu, jika dua hal ini tak mampu diwujudkan maka sekuat apapun partai politik yang mendukungnya, kekuatan rakyat akan melawannya.
Kepercayaan terhadap sebuah institusi memiliki makna yang strategis bagi kebelangsungan dan kelancaran proses transisi. Dalam kasus Mesir, institusi yang dipercaya tersebut adalah Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir (Supreme Council of the Armed Forces – SCAF ), meskipun lembaga ini sebelumnya dipimpin langsung oleh Presiden Mubarak sebagai Panglia Tertinggi Angkatan Bersenjata. Sejak awal, bahkan sebelum proses Revolusi 2011 bergulir, Angkatan Bersenjata Mesir memang sudah memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik daripada lembaga kepolisian (keamanan). AB Mesir dipersepsikan sebagai lembaga profesional yang mengedepankan keselamatan negara, sedangkan lembaga kepolisian pada era Presiden Mubarak lekat dengan citra “abdi penguasa” yang penuh dengan praktik korupsi dan kekerasan terhadap warga secara sistemik. 57
Penunjukan SCAF sebagai penguasa sementara (carateker) segera mendapatkan penerimaan yang luas dari rakyat. Fenomena ini tidak aneh jika memperhatikan latar belakang reputasi SCAF. Terlebih lagi, reputasi dimaksud tetap dijaga oleh Angkatan Bersenjata (AB) Mesir dengan mengambil posisi dan sikap yang sangat persuasif dan simpatik terhadap para demosntran selama 57
. A.M.Fachir.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan:Pembelajaran dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP.Hal.17
55
gerakan revolusi 25 Januari 2011 berlangsung. Keharmonisan tentara-rakyat setidaknya masih dielukan oleh warga secara umum meskipun dalam proses transisi Mesir sejauh ini keharmonisan tersebut sempat mengalami sejumlah ujian dan tantangan.58
Bermodalkan kepercayaan rakyat, SCAF dalam pernyataan penerimaan peralihan kekuasaan dari presiden Muabrak (11 Februari 2011) menegaskan komitmennya untuk mengantarkan proses transisi politik dan kekuasaan di Mesir kepada terbentuknya sebuah pemerintahan sipil yang demokratis sesuai dengan amanat revolusi. Setelah itu, SCAF merancang sejumlah kebijakan dan tahapan bagi proses transisi dengan menunjukkan pendekatan yang akomodatif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang, termaksud melalui proses dialog dan konsultasi dengan berbagai elemen politik dan masyarakat.
Hanya berselang dua hari sejak menerima kekuasaan dari presiden Mubarak, SCAF mengeluarkan Deklarasi Konstitusional (I ) yang memuat beberapa hal berikut: a. Pembekuan konstitusi Mesir b. Pembubaran dua lembaga parlemen (Majelis Shaab dan Majelis Shoura) c. Penegasan sifat sementara kekuasaan SCAF selama enam bulan atau hingga pelaksanaan pemilu parlemen dan pemilu presiden d. Keputusan untuk mempertahankan kabinet PM Ahmed Shafiq e. Keputusan untuk membentuk komite amandemen konstitusi, dan 58
.Ibid Hal. 18
56
f. Komitmen untuk tetap menghormati perjanjian internasional yang mengikat Mesir. Deklarasi konstitusional pertama ini kemudian menjadi landasan bagi penetapan sejumlah langkah/tahapan berikutnya. 59 Langkah/tahapan penting yang telah dilakukan SCAF hingga sejauh ini mencakup hal-hal berikut: a. Pembentukan komite Amandemen Konstitusi pada 14 Februari 2011 b. Pembentukan kabinet baru, dengan mengangkat Essam Sharaf (Tokoh Revolusi) sebagai perdana menteri, menggantikan Ahmed Shafik yang mengundurkan diri pada 3 maret 2011. c. Pembubaran State Security Agency pada 15 Maret 2011 d. Referendum Amandemen Konstitus, 19 Maret 2011, yang dimenangkan oleh suara yang setuju (77,2%) e. Pengesahan revisi UU parta politik 28 Maret 2011, yang melonggarkan syarat dan mekanisme perizinan pendirian partai politik f. Deklarasi konstitusional II, 30 Maret;dan g. Pembubaran mantan partai penguasa, National Democratic party (NDP), melalui keputusan pengadilan Tinggi Administrasi, 16 April 2011 Deklarasi konstutusional II merupakan pemantapan dari deklarasi konstutusioanal I. Deklarasi kedua menjadi semacam “Konstitusi Interim” yang memuat 63 pasal, termaksud pasal-pasal yang diamandemen melalui referendum, dan mengatur berbagai aspek ketatanegaraan Mesir serta kekuasaan transisional
59
.Ibid Hal.18
57
SCAF hingga pelaksanaan pemiu Legislatif dan pemilu presiden. Pokok-pokok amandemen yang tercakup dalam konstitusi interim ini, sesuai hasil referendum, a.I. pelonggaran mekanisme pencalonan presiden, pembatasan masa jabatan presiden (maksimal 2 periode berturut-turut), pengembalian fungsi supervisi penuh lembaga peradilan terhadap pelaksanaan pemilu/referendum untuk menjamin asas bebas/jurdil, pembatasan pemberlakuan keadaan darurat (6 bulan dan selanjutnya harus melalui referendum), dan pengaturan mekanisme penyusunan konstitusi baru oleh lembaga legislatif mendatang. 60 Setelah mundurnya Mubarak, Mesir hingga saat ini tengah menjalani masa transisi pemerintahan dan mencari bentuk sistem politik yang baru. Berbagai pihak mengharapkan
sistem
politik
yang
demokratis.
Baik
kekuatan
politik
liberal/sekular maupun kekuatan politik berbasis agama kini mendapatkan ruang gerak yang jauh lebih luas. Hingga akhir Agustus 2011, setidaknya pemerintahan transisi telah mengesahkan sebanyak 19 partai politik.61 Sebagai negara pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Mesir menjadi salah satu sahabat Indonesia dalam kancah diplomatik internasional. Mesir yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 18 November 1946, menjadi bukti kedua negara memiliki hubungan emosional yang kuat serta berpandangan sama tentang hakikat kemerdekaan. Mesir bagi Indonesia sangat penting karena memiliki hubungan historis yang panjang, terutama tercatat dalam sejarah sebagai negara pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.
60
.Ibid hal.19 . http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4&l=id di akses pada tanggal 10.4.2012.Jam.19.00 61
58
Indonesia dan Mesir membuka hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 10 Juni 1947 melalui penandatanganan Perjanjian Persahabatan (Treaty of Friendship and Cordiality) kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perwakilan RI di Cairo pada 1949.62 Sejak menjalin hubungan diplomatik, kedua negara senantiasa menjaga hubungan yang baik dan erat secara politis. Hubungan yang baik dan akrab tersebut ditandai antara lain dengan intensitas kunjungan pejabat antara kedua negara, kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama, dan koordinasi serta saling dukung dalam pencalonan masing-masing di berbagai organisasi dan forum internasional. Puncak keemasan hubungan bilateral terjadi saat Presiden Soekarno dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser menjadi dua dari empat peletak batu pertama berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB), di samping Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru.63 Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Mesir telah menjadi “rumah kedua” bagi ratusan, bahkan hingga kini ribuan, mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, khususnya mereka yang mengambil ilmu-ilmu keagamaan di Universitas Al Azhar. Sejumlah besar tokoh/pemuka agama di Indonesia juga merupakan lulusan Al Azhar Mesir yang berperan dalam membentuk kehidupan moderat beragama di Indonesia. jika umumnya hubungan bilateral cenderung disederhanakan atas dasar saling menghormati dan
62
. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294256 di akses pada tanggal 16.3.2012. Jam. 10.00 63 .Ibid.di akses pada tanggal 16.3.2012.Jam.10.00
59
menguntungkan, tetapi itu tak cukup untuk Indonesia dan Mesir, harus ada pertalian emosional kental. Saat ini Mesir berada dalam kendali pemerintahan konstitusi sementara yang dipegang oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, dan saat ini juga dalam masa transisi kepemimpinan, Secara umum proses transisi belum berjalan secara transparan dan inklusif, tidak ada yang tahu bagaimana sebuah undangundang dibuat dan juga tidak ada dialog yang berarti didalam proses transisi undang-undang dan masalah-masalah lainnya. Namun demikian memang sudah ada beberapa perubahan positif seperti: fasilitasi pembentukan partai politik ; fasilitasi untuk calon presiden; para pemilih dapat memberikan suara dengan hanya menunjukkan KTP, pembatasan masa jabatan presiden; pembatasan campur tangan pemerintah dalam serikat pekerja; pembatasan campur tangan polisi dalam proses pemilu dan memastikan dilakukannya pengawasan terhadap hakim.64 Mengingat berbagai tantangan yang di hadapi Mesir saat ini, Mesir berharap dapat belajar dari pengalaman Indonesia dalam proses transisi demokrasi serta mengambil ide-ide dan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses demokratisasi di Mesir.
Saat ini Pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh bangsa Mesir yang telah mampu mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini. atas nama Pemerintah RI menyampaikan posisi Pemerintah RI dalam menyikapi perkembangan situasi terakhir di Mesir. Pemerintah Indonesia 64
.http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni-2011/1145-mesir-perlubelajar-dari-pengalaman-indonesia-dalam-proses-transisi-demokrasi.html di akses pada tanggal 19.3.2012.Jam.14.00
60
berkeyakinan, sesuai pilihan rakyat Mesir, hal ini akan mengawali bergulirnya proses transisi demokrasi yang damai dan inklusif yang mengikutsertakan seluruh elemen bangsa Mesir. Pemerintah Indonesia percaya bahwa Mesir akan tetap memainkan peran penting di kawasan, termasuk dalam mendorong proses perdamaian di Timur Tengah, serta tali persahabatan yang selama ini telah terjalin antara kedua negara dapat terus berkembang dan akan semakin ditingkatkan. Sebagai negara yang telah mengalami masa transisi demokrasi.
61
BAB IV Wujud Reformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir A.Perumusan Format Baru Menyikapi kondisi di kawasan Timur-Tengah yang dilanda revolusi tersebut khususnya Mesir, maka kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan sendirinya telah mengalami Reformulasi dengan hal ini merumuskan kembali format baru dalam kaitan dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia. Memasuki abad ke dua satu, bangsa Indonesia menghadapi lingkungan internasional yang semakin berbeda dari yang dihadapi para pendiri Republik pada awal kemerdekaan, perubahan-perubahan dalam lingkungan startegis ini menuntut terus menerus beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahanperubahan ini juga membuat prinsip bebas aktif, menjadi lebih penting dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan politik luar negeri suatu negara selalu diabadikan sepenuhnya pada kepentingan nasional suatu negara, karena merupakan bagian dari kebijakan nasional dan perumusannya senantiasa memperhatikan lingkungan strategis luar negeri suatu negara. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia, dalam kurun waktu tertentu, dapat berbeda dari kurun waktu sebelumnya, ini mengingat dinamika lingkungan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang senantiasa dipegang teguh dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri seperti faktor filosofis idiil yang berlatar belakang sejarah bangsa dan geografis yang ditetapkan dalam konstitusi negara.
62
Sumber daya alam dan sumber daya manusia menentukan pula derajat kekuatan dan kualitas kebijakan politik luar negeri suatu negara. Di samping itu, situasi dan kondisi sosial politik, ekonomi dan budaya, kekuatan militer serta good governance, dan penegakan hukum merupakan pula faktor penentu berhasil tidaknya pelaksanaan politik luar negeri. Pengertian dan dukungan publik menentukan pula keberhasilan suatu politik luar negeri. Politik luar negeri tidak dapat hanya dipandang sebagai refleksi kebijakan dalam negeri, melainkan juga merupakan kelanjutan dari kebijakan dalam negeri. Politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, telah mengamanatkan Indonesia sebagai subjek yang berhak menentukan sikap dan tujuannya sendiri, dan bukan sebagai objek dalam pergaulan internasional. Di era Reformasi saat ini, bangsa Indonesia memilih corak demokrasi yang tidak dimiliki oleh negara lain, demokrasi Indonesia bersifat inclusive, karena didalamnya diterapkan demokrasi modern, demokrasi pemerintahan, dan demokrasi sosial. Citizenship dan civil society berperan aktif, di samping hubungan antara negara dan agama tetap erat. Ini bisa dijadikan contoh bagi Mesir dalam menjalankan masa transisi politik. Gejolak atau revolusi yang terjadi di Mesir penting untuk ditanggapi serius,
dikarenakan
banyak
masalah
bersama
yang
terganggu
dengan
ketidakpastian situasi revolusi tersebut. Kerjasama ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. dari akibat revolusi yang terjadi di Mesir, yang terpengaruh masalah nyata adalah kondisi mahasiswa Indonesia di Mesir dan juga kepentingan hubungan bilateral di antara kedua negara, oleh karena itu pemerintah Indonesia 63
sudah sepatutnya memberikan sumbang saran dan aksi nyata, untuk pemecahan masalah di Mesir pasca terjadinya perubahan dan gejolak di Mesir. Beberapa hal yang dapat dijadikan perumusan format baru atau starting point guna membangun demokrasi di Mesir yakni : 65 A.1 Konstitusi hendaknya disusun secara seksama dengan melibatkan berbagai unsur, dari konstitusi inilah negara terbentuk dengan konsep baru. Termaksud penting di dalamnya adalah keberadaan mahkamah konstitusi yang akan mengawal
pelaksanaan
pasal-pasal
konstitusi.
Penegakan
hukum
dan
demokratisasi birokrasi perlu dilakukan, di samping good corporate governance. A.2 Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan di bawah pengawasan wadah organisasi independen yang mengurus permasalahan seputar HAM. A.3 Hubungan agama dan negara hendaknya bersifat simbiosis mutualistik, Hal ini penting untuk menjaga praktek kebebasan beragama di bawah pengawasan negara guna menghindari konflik horizontal dan vertical. Untuk kondisi sekarang agama tetap penting, hal yang penting diperhatikan adalah aturan dan mekanisme yang menjamin kerukunan dan kedamaian antar dan inter umat beragama, dalam hal ini Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam konflik-konflik beragama yang akan diterapkan dalam negara Mesir. A.4 berperan aktifnya Undang-undang kewarnegaraan dan lembaga serta organisasi masyarakat di dalam pelaksanaan dan pengawasan program 65
.Lubis Amany.2011.Jurnal Luar Negeri.Perubahan Sosial-Politik di Timur-Tengah.Jakarta:
BPKP
64
pemerintah, masalah ini adalah paling sulit dilaksanakan di dunia Arab karena dalam kurun waktu yang panjang negara-negara Arab tidak memiliki dan mengizinkan ormas/LSM berkiprah luas di dalam masyarakat, tekanan dan kekangan terhadap ruang gerak berbagai komunitas dibatasi. Untuk itu, Indonesia dapat memberikan contoh keberadaan masyarakat madani yang aktif membela kebenaran dan membantu pemerintah di dalam proses pembangunan terkhususnya buat negara Mesir pasca revolusi. A.5 Perlu diupayakan adanya Mindset baru di dalam menangani dan mengelola konflik, baik dari pihak rakyat maupun pemerintah, Transformasi sosial dibutuhkan untuk kembali hidup damai dan aman, dan Indonesia memiliki pengalaman di dalam pengelolaan konflik bersenjata, konflik berdasarkan SARA, konflik menuntut disintegrasi,Dll. A.6 Proses demokrasi juga tidak lepas dari pendistribusian yang adil terhadap modal dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, Mesir harus rela melakukan desentralisasi kekuasaan dengan melakukan sistem politik dan ekonomi pro rakyat dan menjamin kesehjateraan dan ketahanan di segala bidang kehidupan. A.7 Pemilihan umum yang jujur, bebas dan adil adalah harapan negara baru bergejolak dan juga semua negara yang telah berdiri, tantangan pemilu ialah money politics dan intervensi luar negeri. Untuk itu, perlu perangkat dan mekanisme Undang-undang yang jelas bagi pelaksanaan pemilu, sebagaimana
65
Indonesia telah memiliki perundangan tetap yang mengatur pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakilnya, serta pemilihan kepala daerah. Bangsa Indonesia tidak mengenal mental ekspansi atau pun keinginan untuk menjajah bangsa lain apalagi mengintervensi perpolitikan sebuah negara karena konstitusi
kita menekankan ketertiban dunia
yang berdasarkan
kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Dalam titik ini, pemerintah Indonesia sangat tepat karena Indonesia tidak memiliki kepentingan apa pun selain menolong Mesir yang telah banyak memberikan bantuan baik pra dan pasca kemerdekaan dalam bentuk persenjataan atau pun bantuan pendidikan. Posisi Indonesia pada dasarnya dapat diterima oleh semua kalangan dan golongan politik yang ada di Mesir. Posisi inilah yang sangat penting untuk digerakkan agar dapat memulihkan keadaan Mesir. Mendialogkan Pancasila akan sangat tepat di Mesir pada saat ini untuk kemudian diformulasikan sesuai kondisi dalam negeri Mesir dan kawasan Timur Tengah demi menjaga perdamaian dan kemerdekaan abadi. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan Bilateral dengan Mesir, merasa terkena pengaruh akibat revolusi yang terjadi di Mesir, revolusi tersebut mengakibatkan beberapa kepentingan nasional Indonesia terganggu, oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk meresponnya dalam bentuk Mereformulasi kebijakan politik luar negerinya dalam segala bidang terhdap Mesir. Dalam bidang pendidikan, Universitas Al Azhar, Universitas terkemuka di Mesir, adalah salah satu universitas favorit yang menjadi tujuan pelajar Indonesia
66
yang melakukan studi ke Mesir. Jumlah pelajar Indonesia yang studi di Mesir sangat banyak, pada tahun 2009 sampai 2010 jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir berjumlah 3184 orang66. dan pada tahun 2011 sampai 2012 mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas al-Azhar berjumlah sekitar 3500 orang, 800 di antaranya adalah mahasiswi.67 Ini menandakan bahwa jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk studi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun jumlahnya meskipun Mesir sedang mengalami tragedi revolusi. Sudah tidak terhitung lulusannya dan tidak sedikit yang menjadi pejuang, intelektual, pendakwah, dan pendidik di nusantara Indonesia. ini menandakan bahwa Universitas Al-Azhar Mesir akan tetap menjadi magnet untuk studi, bagi lulusan pesantren dan madrasah di Indonesia. Dalam hal perumusan format baru menyangkut kebijakan pendidikan antara Indonesia dan Mesir yakni berupa pembangunan asrama mahasiswa Indonesia yang berada di Universitas Al-Azhar Mesir. Saat ini Indonesia sedang bekerja sama dengan pihak Universitas al-Azhar Mesir untuk membangun gedung asrama mahasiswa, dimana Indonesia berkomitmen untuk mengusahakan dana 130 milyar untuk membangun 18 gedung asrama untuk menampung mahasiswa Indonesia dan sebagian mahasiswa Mesir di universitas al-Azhar Cairo.68
66
. http://www.dikbudcairo.org/lp/ di akses pada tanggal 24.4.2012 jam.10.00 .http://indonesiarayanews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3548:pen tingnya-asrama-mahasiswa-indonesia-di-mesir&catid=176:internasionalheadlines&Itemid=713 di akses pada tanggal 2.4.2012 Jam.09.00 68 .http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/Embassies.aspx?IDP=257&l=id di akses pada tanggal 3.4.2012 67
67
Pembangunan asrama mahasiswa Indonesia ini merupakan kerjasama antara bangsa Indonesia dan bangsa Mesir yang telah melewati sejarah yang sangat panjang, dan juga Mesir memberikan apresiasi tinggi kepada Indonesia atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, yang mengambil bagian dalam proyek pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, yang pada dasarnya merupakan sumbangsih nyata yang sangat berharga dalam dunia Islam. upaya kedua negara dalam pembangunan asrama tersebut merupakan sumbangsih nyata dalam menciptakan masa depan dunia Islam dengan baik terutama dalam rangka menyiapkan para pemimpin-pemimpin yang sangat berkualitas di masa yang akan datang. Tak dapat dipungkiri, bahwa banyak pemimpin-pemimpin di Indonesia yang lahir dari pendidikan yang berada di Universitas Al-Azhar Mesir.69 Pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Universitas al-Azhar dengan tujuan agar mahasiswa Indonesia lebih dekat berinteraksi dengan mahasiswa asing lainnya dalam memperdalam ilmu serta memperluas wawasan. Mahasiswa Indonesia tak hanya berprestasi menggali keberkahan Universitas AlAzhar, tetapi juga sekaligus menjadi duta bangsa yang turut ikut dalam merajut kembali hubungan kemesraan yang telah di buat oleh para pendahulu Bangsa Indonesia. Selain itu beberapa universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama pendidikan dengan berbagai universitas di Mesir perlu menambah jumlah
69
.http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/Embassies.aspx?IDP=255&l=id di akses pada tanggal 2.4.2012 Jam.10.00
68
penerima beasiswa bagi mahasiswa Mesir sebagai bentuk konkrit dan nyata. Selain itu, berbagai program dalam bentuk seminar yang bertemakan pembangunan ekonomi, sejarah reformasi Indonesia, pengenalan dasar-dasar konstitusi Indonesia dan paling penting adalah perenungan kembali hubungan kedua negara dalam upaya perdamaian dunia. Bentuk lain adalah dapat dengan diadakan lomba cerdas cermat Sejarah Hubungan Indonesia Mesir yang diikuti oleh peserta dari Indonesia dan Mesir dengan buku Sejarah Hubungan Indonesia Mesir karya Duta Besar AM Fachir sebagai bahan perlombaan. Ini akan semakin menyadarkan mahasiswa Mesir bahwa stabilitas kedua negara sangatlah penting dalam upaya perdamaian dan kedua negara selalu saling mendukung dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia. Selain perumusan format baru dalam bidang pendidikan, Indonesia juga membuat perumusan format baru dalam hal kebijakan sosial budaya yakni Indonesia aktif dalam melaksanakan beragam kegiatan budaya baik yang bersifat promosi maupun melalui kerjasama dengan berbagai pusat-pusat kebudayaan yang ada di Mesir. Pada tahun 2011, terutama setelah Revolusi Mesir, kegiatan budaya yang telah dilakukan oleh KBRI di Mesir di antaranya adalah pagelaran "Ramadhan Lifestyle in Indonesia" pada tanggal 10 Agustus 2011 di Cairo Opera House dan tanggal 12 Agustus 2011 di Opera Damenhur, peringatan hari anak nasional bekerja sama dengan Yayasan 6 Oktober pada 27 Juli 2011, keikutsertaan dalam Festival Music Sufi Internasional (15-25 Agustus 2011). Salah satu sarana utama dalam mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Mesir adalah dengan menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia 69
yang telah diefektifkan sejak tanggal 3 Agustus 2008 oleh Pusat Kebudayaan dan Informasi (PUSKIN). Tujuan utamanya adalah untuk menjembatani kedua Negara dalam meningkatkan people to people contact untuk saling mengenalkan budaya kedua negara. Hingga bulan September 2011 jumlah alumni dan siswa PUSKIN berjumlah sekitar 200 orang. Selain belajar bahasa, siswa PUSKIN juga diperkenalkan dengan budaya-budaya di Indonesia, seperti musik angklung, kecapi, suling, seni Pencak Silat, nonton bersama (film Indonesia), dan mengenal kuliner Indonesia, dll.70 Saat ini Mesir belum mempunyai Presiden dan parlemen, posisi kepala negara serta penjaga undang-undang dipegang oleh Majelis Militer. Untuk mengakhiri masa transisi, Mesir harus menempuh jalan panjang: diawali dengan referendum, pemilu legislatif, dan juga parlemen membentuk kepanitiaan amendemen undang-undang, referendum undang-undang, dan diakhiri pemilu presiden. Namun, setiap kali mendekati tujuan tersebut, Mesir seringkali harus melewati masalah di masa transisinya tersebut. Dengan demikian Indonesia dalam mengawal transisi di Mesir dengan ini membuat perumusan format baru dalam menyangkut kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Mesir, setelah Presiden Hosni Mubarak mengundurkan diri, Indonesia berada di samping Mesir untuk membangun negara Mesir menuju tahap demokasi. Dengan ini pemerintah Indonesia siap dengan mempunyai pengalaman dala hal proses demokrasi yang terjadi sebelumnya, dengan ini berbagi
70
.http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4&l=id di akses pada tanggal 10.4.2012 Jam.20.00
70
pengalaman Indonesia dalam melakukan proses reformasi, transisi demokrasi dan transformasi sistem politik Indonesia, dan juga menyatakan akan selalu berada di sisi Mesir dalam hal upaya bangsa Mesir menuju transisi yang demokratis serta dalam upaya bersama mewujudkan perdamaian yang damai dan aman di Timur Tengah. Pasca lengsernya Hosni Mubarak dari kursi presiden, Mesir mengalami transisi politik. yakni rakyat menginginkan pemilihan umum yang demokratis. rakyat Mesir membutuhkan lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga yang independen, jujur dan adil. baik dari sistem pemilu, kelembagaan, prosedur, dan administrasi. Oleh karena itu lembaga yang bisa mengakomodir seluruh kegiatan pemilihan umum di Mesir yakni komisi pemilihan umum Indonesia yang menyatakan bahwa siap membantu Mesir dalam menggelar pemilihan parlemen dan pemilihan presiden yang jujur, adil, dan demokratis. Pengalaman sistem transisi demokrasi di Indonesia pasca lengsernya presiden Soeharto, dapat berguna bagi rakyat Mesir yang mengalami proses transisi pasca lengsernya Mubarak. Proses transisi politik di Indonesia akan bermanfaat bagi proses transisi politik di Mesir.71 Selain itu juga, Indonesia pernah diminta Mesir untuk berbagi pengalaman dalam melewati masa transisi demokrasi, karena Indonesia dipandang memiliki pengalaman sukses dalam transisi politik. Pada tanggal 5-6 Juni 2011, Prof Dr. Ing. B.J. Habibie, (Presiden Indonesia 1998-1999) dan Prof. Dr. Amien Rais
71
.http://www.solopos.com/2011/channel/internasional/kpu-ri-siap-bantu-pemilu-mesir85560 di akses pada tanggal 27.4.2012 jam .08.30
71
(Ketua MPR 1999-2004) diundang ke Kairo untuk berbicara pada Forum Internasional bertajuk "Pathways on Democratic Transitions - International Experiences and Lessons Learned”.72 Tujuan dari perumusan format baru Indonesia terhadap Mesir yakni Indonesia akan mengedepankan kepentingan nasional dalam menanggapi gejolak politik di Mesir. Di samping itu, pemerintah akan memposisikan diri sebagai negara demokratis yang turut memajukan prinsip hak asasi manusia. sebagai negara yang telah mengalami transisi demokrasi, Indonesia siap berbagi pengalaman Indonesia dalam proses reformasi, transisi demokrasi dan transformasi sistem politik. Melalui second-track diplomacy, Indonesia juga secara aktif membantu meningkatkan kapasitas para stakeholders yang terkait dengan institusi demokrasi di Mesir melalui penyelenggaraan sejumlah seminar dan pelatihan terkait pelaksanaan pemilu parlemen dan presiden di Mesir. Sepanjang tahun 2011, telah dilaksanakan 3 kali pelatihan (2 kali di Indonesia dan 1 kali di Mesir) yang mempertemukan para penggiat pemilu dari kedua negara baik dari kalangan pemerintahan maupun non-pemerintah.73 Pasca lengsernya Hosni Mubarak dari kursi presiden, Mesir mengalami transisi politik oleh sebab itu Indonesia ingin membuat format baru dalam hal kebijakan politik luar negeri, format baru ini tidak hanya saja dalam pernyataan sikap atau saran-saran yang di tujukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Mesir, 72
.http://indonesiacairo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=983:indonesiabagi-pengalaman-transisi-demokrasi-&catid=1:latest-news&Itemid=54 di akses pada tanggal 9.4.2012.Jam.13.00 73 . http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/Embassies.aspx?IDP=257&l=id di akses pada tanggal 3.4.2012
72
tetapi harus juga dengan melakukan kegiatan yang real dalam merumuskan format baru dalam penyusunan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hingga
saat
ini
dalam
pemerintahan
Mesir
belum
mempunyai
pemerintahan yang tetap dengan demikian Indonesia siap mengawal transisi Mesir yang lebih demokratis nantinya, dengan berdasarkan dari kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia. Sebagai negara yang telah mengalami masa transisi demokrasi, Indonesia siap berbagi pengalaman Indonesia dalam melakukan proses reformasi, transisi demokrasi dan transformasi sistem politik. Kedepannya pemerintahan Indonesia dapat bekerjasama aktif dengan pemerintahan yang baru di Mesir, ini dilakukan dengan melihat sejarah panjang hubungan bilateral dari kedua negara. Yang sama-sama merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dan kedekatan hubungan emosional yang sangat erat dengan kedua negara. B.Penyesuaian Tujuan Saat ini Mesir dalam masa-masa transisi peralihan pimpinan dari Hosni Mubarak ke Kepala Negara Mesir yang sementara ini dipegang oleh Ketua Dewan Tertinggi Militer (Supreme Council of the Armed Forces/SCAF), Marsekal Mohamed Hussein Tantawi. Dalam menyesuaikan tujuan kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Mesir, Indonesia menyampaikan kesiapan Pemerintah Indonesia untuk selalu mendampingi Mesir dalam masa-masa transisi seperti sekarang ini, dan Indonesia menyatakan komitmen untuk meningkatkan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang. Indonesia juga berperan aktif dalam
73
membantu Mesir melalui masa transisinya dengan membagi pengalaman saat menjalani reformasi pada tahun 1998 silam. Hal itu ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan sejumlah pejabat dan tokoh nasional ke Mesir dalam rangka membantu negara itu membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Keberhasilan
Mesir
dalam
melaksanakan
Pemilu
legislatif
yang
demokratis dengan aman lancar, sebagaimana yang diimpikan oleh masyarakat internasional sebagai pemilu yang sangat sukses dan keyakinan bahwa ini merupakan langkah besar dalam proses transisi Mesir. Melihat hubungan ini kerjasama
Indonesia
dan
Mesir
untuk
komitmen
bekerjasama
saling
menguntungkan antara Indonesia dan Mesir yang merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia yang lalu. Dalam pengalaman Indonesia dalam proses demokratisasi dalam kaitannya dengan proses yang sama yang tengah dilakukan dibeberapa negara-negara Arab, seperti Mesir, pasca revolusi. pengalaman Indonesia dalam melakukan amandemen terhadap UUD yang sejalan dengan spirit reformasi. Hal ini seirama dengan proses yang tengah dilakukan oleh Mesir dalam menyusun konstitusinya. Dalam kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Mesir perlu inovasi untuk menggairahkan kembali pertalian emosional antara Indonesia dan Mesir pasca revolusi. Hal ini dilihat dari keikutsertaaan Indonesia dalam proses kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Mesir, dimana Indonesia turut serta menciptakan citra positif Mesir pasca revolusi untuk memulihkan stabilitas Mesir di berbagai bidang. Selain itu juga Indonesia memiliki pengalaman dalam
74
mengatasi krisis oleh karena itu Indonesia akan selalu berbagi pengalaman dengan Mesir dalam upaya pemulihan citra Mesir kedepannya.74 Dalam penyesuaian tujuan dalam kebijakan pendidikan antara Indonesia dan Mesir, Indonesia perlu mendukung Mesir secara lebih nyata. Pasalnya, melihat dari sejarah Negeri Piramida itu merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Hubungan kedua negara yang sudah berlangsung dengan baik terus berlanjut hingga kini dan terwujud dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bisa dilihat dari kerja sama Universitas Al-Azhar Mesir dan universitas-universitas di Indonesia. Banyak sekali mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Al-Azhar Cairo sampai saat ini. Dengan
bergolaknya
situasi
di
Mesir
ini
membuat
Indonesia
menyesuaikan tujuannya dalam bidang pendidikan, dimana pemerintah Indonesia memilih untuk memulangkan warga negaranya yang berada di Mesir. Jika situasi di Mesir sudah dinyatakan aman, mahasiswa Indonesia yang turut dievakuasi akan di pulangkan kembali ke Mesir, tentunya ini tergantung dari keadaan terkini dari Mesir apakah sudah aman dan kondusif untuk para pelajar dan masyarakat Indonesia melakukan kegiatan-kegiatannya. Beberapa universitas di Indonesia yang memiliki kerjasama pendidikan dengan berbagai universitas di Mesir perlu menambah jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa Mesir sebagai bentuk konkrit dan nyata. Selain itu, perlu juga 74
. http://beritasore.com/2012/03/22/indonesia-turut-ciptakan-citra-positif-mesir/ di akses pada tanggal 2.4.2012 Jam.08.30
75
diadakan berbagai program dalam bentuk seminar yang bertemakan pembangunan ekonomi, sejarah reformasi Indonesia, pengenalan dasar-dasar konstitusi Indonesia dan paling penting adalah perenungan kembali hubungan kedua negara dalam upaya perdamaian dunia. Ini akan semakin menyadarkan mahasiswa Mesir bahwa stabilitas kedua negara sangatlah penting dalam upaya perdamaian dan kedua negara selalu saling mendukung dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia. Gelombang Arab spring akhirnya membawa dampak, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, bagi iklim demokrasi di Timur-Tengah. Indonesia bisa menjadi contoh bagi berjalannya demokrasi di tengah kondisi masyarakat Mesir yang sebagian besar beragama Muslim. Upaya untuk merapatkan hubungan tak hanya dalam bentuk-bentuk kegiatan formal, tetapi juga perlu mengedepankan semangat persaudaraan, menghormati perbedaan, dan itiikad tulus untuk saling mendukung dan membantu sesama beragama. Dalam menangani aneka dinamika dan implikasi yang timbul dalam proses interaksi tersebut, semua bersikap bijak, correct dan proporsional dalam kemaslahatan yang lebih besar. semangat ini diharapkan bergelora antara Indonesia dan Mesir. Hubungan Indonesia dan Mesir telah melewati sejarah cukup panjang, sehingga perlu dikembangkan dari sekedar hubungan yang bersifat emosional ke dalam aksi nyata yang dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara.
76
Hubungan Mesir dan Indonesia yang bersahabat lama dimana Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hubungan ini harus terus diselaraskan. Dengan menjaga hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Mesir, yang sudah terjalin sejak lama sangat penting dilakukan agar kedepannya kerjasama ini dapat terus bersahabat setelah Mesir mengalami revolusi. Indonesia percaya Mesir akan tetap memainkan peran penting di kawasan Timur-Tengah, termasuk dalam mendorong proses perdamaian di Timur-Tengah. Yang tak kalah penting juga, tali persahabatan yang selama ini telah terjalin antara kedua negara pun pasti dapat terus berkembang dan akan semakin ditingkatkan. Stabilitas Mesir perlu dibantu untuk pulih dengan cepat dan normal kembali. Posisi Indonesia sebagai negara netral yang memiliki kedekatan sejarah dan keilmuan, menjadi sangat strategis bagi Mesir jika dikucilkan lagi oleh negara-negara Arab beberapa dekade yang lalu. Sebagai bangsa yang tidak ekspansionis, Indonesia akan lebih dipercaya dari pada negara-negara Super Power.
77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A.KESIMPULAN 1. Kawasan Timur-Tengah, khususnya kurun waktu 1 tahun terakhir ini, mengalami gejolak atau revolusi, sebagai produk dari rakyatnya terhadap pemerintahannya akibat penderitaan dan kesewenang-wenangan para pemimpin di Timur-Tengah. Hal ini terjadi pada negara-negara : Tunisia, Mesir dan Libya. 2. Revolusi di Mesir, pada hakekatnya merupakan imbas dari revolusi Tunisia, dimana momentum tersebut mengilhami rakyat Mesir, untuk menggugat Presidennya, yakni Hosni Mubarak untuk segera lengser dari jabatannya sebagai Presiden karena sifat otoriternya secara 32 tahun yang berkuasa di Mesir. 3. Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Mesir, merasa terkena pengaruh akibat revolusi di Mesir tersebut, oleh karena itu, Indonesia dituntut untuk meresponnya dalam bentuk Mereformulasi kebijakan politik luar negeri Indonesia, sebagai apa yang menjadi kepentingannya di Mesir, dapat disesuaikan.
78
B.SARAN-SARAN 1. Revolusi yang terjadi di Tunisia, hendaknya menjadi pelajaran dan bahan instropeksi diri bagi para pemimpin lainnya di kawasan tersebut, untuk memimpin negara dan rakyatnya secara adil dan bijaksana, sebagai gejolak revolusi tersebut tidak semakin meluas ke negara lain. 2.
Pihak pemerintahan yang diberi kepercayaan di Mesir, pasca lengsernya
presiden Hosni Mubarak, kiranya secara sungguh-sungguh untuk memulihkan keadaan dalam negara dalam bentuk melakukan rekonsiliasi dari pihak-pihak yang bertikai, untuk membangun kekuatan Mesir yang bersatu. 3.
Bagi Indonesia, kiranya harus terus-menerus mengikuti perkembangan di
Mesir,
demi
melakukan
penyesuaian-penyesuaian
tujuan
kepentingan
nasionalnya.
79
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Banyu,
A.A & Yani Y. M. 2006. Pengantar Internasional.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
Ilmu
Hubungan
Badan pengakjian dan pengembangan kebijakan. 2003 .Buku putih politik luar npegeri Indonesia. Kementerian luar negeri. Jakarta Holsti KJ. 1992.Politik Internasional:suatu kerangka analisis. Bandung: Bina Cipta Kusumaatmadja Mochtar. 1983. politik luar negeri Indonesia dan pelaksanaanya dewasa ini. Bandung: Penerbit Alumni Leifer Michael. 1989.Politik Luar Negeri Indonesia. Gramedia. Jakarta Nur Alami Athiqah.”Landasan dan prinsip politik luar negeri Indonesia”, Ganewaty Wuryandari(ed). 2008. Politik luar negeri Indonesia di tengah pusaran politik domestik. pustaka pelajar. Yogyakarta Nasution
Dahlan.1991.Politik Erlangga:Jakarta
Internasional
Konsep
dan
Teori.Penerbit
Nawawi Ismail.2009.Public Policy.Penerbit PMN.Surabaya Plano,
Jack.C, Olton 1999. kamus Hubungan Internasional. Putra Abardin. Bandung
Rudy, T May. Teori, Etika Dan Kebijakan Hubungan Internasional. Bandung:. Penerbit Angkasa. Rezasyah Teuku. 2008. politik luar negeri Indonesia antara idealisme dan praktik. Humaniora:Bandung Sihbudi Riza. 1997. Indonesia Timur-Tengah Masalah Dan Prospek. Jakarta: Gema Insani Press Tamburaka Apriadi. 2011. Revolusi Timur-Tengah. Jakarta: PT Buku Seru Wuryandari Ganewaty dkk. 2008. Politik luar Negeri Indonesia Di Pusaran Politik Domestik.Pustaka pelajar. Yogyakarta Wiriaatmadja Suwandy.1970.Pengantar Alumni: Bandung
Hubungan
Tengah
Internasional.Penerbit
80
Yusuf Sufri, S.H.1989. Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri, Pustaka Sinar harapan. Jakarta JURNAL Lubis Amany.2011.Jurnal Luar Negeri.Perubahan Sosial-Politik di TimurTengah.Jakarta: BPKP Fachir,.A.M.2011.Jurnal luar negeri.Gerakan Rakyat Untuk Perubahan:Pembelajaran dari Timur-Tengah.Jakarta:BPKP INTERNET Agusdin
M.Syah. (2011).Peta baru Timur-Tengah.pada:http://www.suaraislam.com/news/tabloid/laporan-khusus/2075-peta-baru-timurtengah di akses pada tanggal 14.2.2012 Jam. 13.30
Asnessa Devania. (2011) Hubungan Indonesia dan Timur-Tengah dan Australia pada:http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kebijakan+politik+ luar+negeri+Indonesia+terhadap+timur-tengah. Di akses pada tanggal 20.12.2011 Jam 20.00 Apa
penyebab revolusi di Timur-Tengah sebenarnya? Pada:http://politik.kompasiana.com/2011/03/03/apa-penyebabrevolusi-di-timur-tengah-sebenarnya/ di akses pada tanggal 10.2.2012 Jam 22.00
Diplomat.
Dubes
(2012).Indonesia mesir punya hubungan historis pada: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=294256 di akses pada tanggal 16.3.2012. Jam. 10.00 RI
Serahkan Kredensial kepada Ketua SCAF Mesir. pada:http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/Embassies.aspx?IDP=257 &l=id di akses pada tanggal 3.4.2012
Fadlillah
Syaifuddin. (2011).Refleksi revolusi Timur-Tengah http://www.islamedia.web.id/2011/09/refleksi-revolusi-timurtengah.html di akses pada tanggal 14.2.2012. Jam 13.00
Hubungan
Indonesia dan Mesir. pada: http://www.kemlu.go.id/Pages/Embassies.aspx?IDP=7890&l=id di akses pada tanggal 23.3.2012 Jam.02.15
KPU RI siap bantu Pemilu Mesir pada: http://www.solopos.com/2011/channel/internasional/kpu-ri-siapbantu-pemilu-mesir-85560 di akses pada tanggal 27.4.2012 Jam.08.30
81
Indonesia akan selalu siap dampingi Mesir dalam masa-masa transisi. pada:http://www.kemlu.go.id/perth/Pages/News.aspx?IDP=5478&l= id di akses pada tanggal 18.3.2012.Jam. 16.00 Indonesia
turut ciptakan citra positif Mesir. pada:http://beritasore.com/2012/03/22/indonesia-turut-ciptakancitra-positif-mesir/ diakses pada tanggal 23.3.2012 Jam.08.30
Indonesia
bagi pengalaman: Transisi Mesir.Pada:http://indonesiacairo.org/index.php?option=com_content &view=article&id=983:indonesia-bagi-pengalaman-transisidemokrasi-&catid=1:latest-news&Itemid=54 di akses pada tanggal 9.4.2012.Jam.13.00
Korashy Mona. (2011). Mesir perlu belajar dari pengalaman Indonesia dalam proses transisi demokrasi pada:http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/138-juni2011/1145-mesir-perlu-belajar-dari-pengalaman-indonesia-dalamproses-transisi-demokrasi.html di akses pada tanggal 19.3.2012.Jam.14.00 Launa.
(2011) Mesir di bawah rezim Mubarak (http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Mesir+di+B awah+Rezim+Mubarak&dn=20110208025559 di akses pada tanggal 24.2.2012. Jam. 12.00
Landasan
politik luar negeri Indonesia pada:http://www.crayonpedia.org/mw/Landasan_Politik_Luar_Nege ri_6.2 di akses pada tanggal 19.2.2012 Jam. 22.00
Margianto
Heru. (2012). Inilah sikap Indonesia terhadap Mesir pada:http://internasional.kompas.com/read/2011/02/02/13373676/Ini lah.Sikap.Indonesia.terhadap.Mesir di akses pada tanggal 16.3.2012 Jam. 11.00
Meneropong
perubahan Timur-Tengah dari revolusi Mesir pada:http://www.timurtengah.com/news/news_article/read/2012/01/ 13/10/Meneropong.Perubahan.Timteng.dari.Revolusi.Mesir di akses pada tanggal 9.2.2012 Jam 21.00
Mesir;
profil negara kerjasamanya dengan Indonesia. pada:http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/AboutUs.aspx?IDP=4&l=i d di akses pada tanggal 10.4.2012 Jam.20.00
82
Nugraha Fajar. (2011) Tunisia dan Mesir tonggak revolusi di Timur-Tengah pada:http://news.okezone.com/read/2011/12/26/349/547503/trageditunisia-mesir-tonggak-revolusi-timur-tengah di akses pada tanggal 9.2.2012 Jam 09.00 Pedia Crayon. (2011).Peranan politik luar negeri RI dalam percaturan internasional,pada:http://www.scribd.com/doc/68254972/PerananPolitik-Luar-Negeri-RI-Dalam-Percaturan-Internasional-6 di akses pada tanggal 19.2.2012 Jam. 20.00 Peletakan Batu pertama pembangunan asrama mahasiswa Indonesia di Mesir. pada:http://www.kemlu.go.id/cairo/Pages/Embassies.aspx?IDP=255 &l=id di akses pada tanggal 2.4.2012 Jam.10.00 Rahman
Mustafa.(2012). Transisi Mesir pada:http://internasional.kompas.com/read/2012/02/28/16160178/In donesia.Siap.Bantu.Sukseskan.Masa.Transisi.Mesir di akses pada tanggal 18.3.2012.Jam.15.30
Revolusi
Mesir, Indonesia berharap transisi berjalan baik pada:http://wartapedia.com/dunia/dunia/1679-revolusi-mesir-riberharap-transisi-berjalan-baik.html di akses pada tanggal 18.3.2012.Jam. 17.00
Soleh
Hafny. (2011).Teori politik luar negeri pada:http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-LuarNegeri di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.00
Soleh
Hafny. (2011).Teori politik luar negeri http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri di akses pada tanggal 1.2.2012 Jam 21.30
___________(2012) defenisi formulasi pada:http://artikata.com/arti-327347formulasi.html di akses pada tanggal 21.2.2012 Jam. 13.00 Sihotang
Sekretaris
Bedeniktus.(2010).Politik luar negeri Bebas Aktif Republik Indonesia.pada:http://www.ideelok.com/politik/politik-luar-negeribebas-aktif-republik-indonesia diakses pada tanggal 7.2.2012 Jam 21.00 gabungan. http://setkab.go.id/index.php?pg=detailartikel&p=3405. pada tanggal 17.2.2012. Jam. 13.00
Di
Pada: akses
Transisi demokrasi Mesir momentum penguatan kerjasama Indonesia-Mesir. pada:http://www.indonesiacairo.org/index.php?option=com_content
83
&view=article&id=979:transisi-demokrasi-mesir-momentumpenguatan-kerjasama-indonesia-mesir&catid=3:embassyactivities&Itemid=58 di akses pada tanggal 22.3.2012 Jam. 20.00 Wijoseno Gaqah. (2012). Komjen pol Nurfaizi mulai emban tugas Dubes Indonesia untuk Mesir pada: http://news.detik.com/read/2012/01/26/211653/1826388/10/komjenpol-nurfaizi-mulai-emban-tugas-dubes-ri-untuk-mesir?n991103605 di akses pada tanggal 16.3.2012 Jam.11.15
84
